e-Journal Kementerian Sosial RI
Not a member yet
599 research outputs found
Sort by
SISTEM JARINGAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KOTA TERNATE
No full textTernate termasuk daerah rawan bencana gunung berapi, banjir lahar dingin, tsunami, dan gempa bumi.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem penanggulangan bencana yang ada di Kota Ternate.Sumber data berasal dari aparat instansi terkait yang mempunyai tugas dan fungsi penanggulanganbencana, serta relawan yang sedang bertugas di posko. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara,observasi, FGD, dan telaah dokumen. Data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitianmenunjukkan meskipun telah ada BPBD, mekanisme kerja sistem jaringan penanggulangan bencana masihberpedoman pada Prosedur Tetap (Protap) Satlak PB yang terdiri dari 6 (enam) komponen yakni transportasi,peralatan, logistik dan konsumsi, informasi/ komunikasi dan publikasi, kesehatan, dan keamanan. Denganterbentuknya BPBD, koordinasi penanggulangan bencana dirasa menurun. Hal ini terkait anggapan dariaparat SKPD dan relawan dengan terbentuknya BPBD, tugas dan wewenang penanggulangan bencanamenjadi tanggungjawab BPBD. Oleh karena itu disarankan untuk menyusun protap baru dengan menambahjaringan personil dan dilakukan sosialisasi atas kewenangan BPBD agar penanggulangan bencana termasukpenanganan korban dapat dilakukan lebih optimal.Kata kunci: sistem jaringan–penanggulangan bencana–kota ternate
PEDOFILIA DAN KEKERASAN SEKSUAL: MASALAH DAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK
Get PDFMaraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya pedofilia telah menyedot perhatian masyarakat yangakhirnya membuat pemerintah menyatakan bahwa pada tahun 2014 merupakan Tahun Darurat Kekerasan Seksualterhadap Anak. Tulisan ini dimaksudkan memberikan gambaran dan juga pemikiran mengenai pedofilia sebagaikekerasan seksual terhadap anak, serta diharapkan mampu menjadi titik tolak pembuatan kebijakan perlindungan anakdari kekerasan seksual. Tulisan ini merupakan studi literatur yang menempatkan pedofilia sebagai masalah serius yangharus segera ditangani oleh seluruh aspek pemerintahan yaitu masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah itu sendiri baikitu pemerintah pusat maupun daerah. Langkah penyelamatan anak dari kejahatan seksual mulai dari jaminan hukumyang ketat dan tegas sampai dukungan sosial dari masyarakat. Kementerian Sosial RI melalui LKSA berkomitmenmenjadi garda terdepan dalam pencegahan kekerasan dan perlindungan anak. Perlu kerjasama yang simultan danmenyeluruh dari orangtua, masyarakat sekitar, dan aparat pemerintah untuk menjamin berhasilnya perlindungan anak.Kata kunci: anak, kekerasan seksual, pedofilia, dan perlindungan
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: DAMPAK DAN PENANGANANNYA
Get PDFMaraknya pemberitaan di media massa mengenai kekerasan seksual terhadap anak cukup membuatmasyarakat terkejut. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena gunung es. Hal inidisebabkan kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual enggan melapor. Karena itu, sebagaiorang tua harus dapat mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksualterhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudianhari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa. Dampak trauma akibatkekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain: pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anakterhadap orang dewasa (betrayal); trauma secara seksual (traumatic sexualization); merasa tidak berdaya(powerlessness); dan stigma (stigmatization). Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harusdipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkanketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadapanak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan traumapsikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait, sepertikeluarga, masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, didalam memberikan perlindungan terhadap anakperlu adanya pendekatan sistem, yang meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga,sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yangtepat dalam masyarakat.Kata kunci: kekerasan seksual, anak, dampak, penanganan
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI KELUARGA DALAM RANGKA MEMPERKOKOH KETAHANAN NASIONAL
Get PDFStudi ini merupakan kajian atas kebijakan pemberdayaan sosial dan ekonomi keluarga serta kondisiketahanan sosial pada keluarga. Dengan pendekatan deskriptif-evaluatif, studi ini dimaksudkan untukmendalami tingkat pemenuhan kebutuhan dasar minimum bagi setiap keluarga serta menemukan alternatifkebijakan dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalamsistem kemasyarakatan, yang mempunyai berbagai fungsi bagi setiap insan di dalamnya. Namun demikian,oleh karena sesuatu hal maka fungsi-fungsi dimaksud tidak dapat berjalan secara optimal. Terdapat keluargakeluargayang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya yang meliputi kebutuhan fisik,psikis, sosial dan spiritual. Kondisi yang lebih parah dialami keluarga yang karena kecilnya pendapatan,maka keluarga dimaksud tidak mampu memenuhi kebutuhan yang sangat minimal seperti pangan, sandangdan papan. Dalam rangka terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dasar maka keluarga-keluarga dimaksudperlu diberdayakan. Sebagai tahap awal, keluarga itu perlu diberdayakan dari aspek sosial dan ekonominya.Dengan meningkatnya keberdayaan sosial ekonomi, keluarga dimaksud diharapkan akan dapat mencapaipeningkatan kesejahteraannya, yang ditandai dengan terwujudnya keluarga yang kokoh dan mampumelaksanakan fungsinya secara optimal. Keluarga yang dapat melaksanakan fungsinya secara optimal akanmemperkuat ketahanan nasional.Kata kunci: fungsi keluarga, pemberdayaan, ketahanan nasiona
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Get PDFTulisan ini merupakan hasil penelitian Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak, yang bertujuan untukmengetahui permasalahan anak dalam konteks kesejahteraan dan perlindungannya; mengetahui responKementerian Sosial dan Kementerian/Lembaga lain terhadap permasalahan anak dalam bentuk kebijakan;dan menyusun rekomendasi pengembangan kebijakan kesejahteraan terhadap anak. Penelitian dilakukandi tiga lokasi yaitu Provinsi Aceh, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakartadengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, diskusikelompok terfokus, observasi, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pejabat yangterkait dengan kesejahteraan dan perlindungan anak dari Kementerian Sosial, Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak, Kesehatan, Bappenas, UNICEF, Komite Nasional Perlindungan Anak, LembagaPerlindungan Anak beserta jajarannya di tingkat provinsi dan kabupaten. Disamping itu juga LembagaKesejahteraan Sosial Anak yang melaksanakan Program Kesejahteraan Sosial Anak, Satuan Bhakti PekerjaSosial/Pendamping, Orang tua, anak sebagai penerima manfaat, dan tokoh masyarakat lokal. Hasil bahasanmenunjukkan bahwa masih banyak anak yang mengalami masalah dalam konteks kesejahteraan yaitubelum terpenuhi kebutuhan dan pelayanan sosial dasarnya dan dalam konteks perlindungan masih banyakanak yang memerlukan perlindungan khusus yang belum terlindungi. Dalam implementasi kebijakan,lembaga pelayanan masih mengalami berbagai hambatan seperti komunikasi/koordinasi dan sumber daya(manusia dan dana). Sehubungan dengan itu dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan perlindungananak, maka direkomendasikan pembenahan mulai dari kebijakan sampai kepada program, kegiatan, danimplementasinya di lapangan.Kata Kunci: kesejahteraan, perlindungan, kebijakan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINANMELALUI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH), DI KOTA GARUT, PROVINSI JAWA BARAT
Get PDFProgram Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bertujuan agar setiap warga negaramempunyai tempat tinggal dan lingkungan yang aman. Menurut Kementerian Pembangunan DaerahTertinggal (PDT), kabupaten Garut termasuk salah satu daerah tertinggal karena sebagian masyarakatnyamemiliki Rumah Tidak layak huni. Maka penelitian ini ingin mengkaji dan menganalisis bentuk-bentukimplementasi kebijakan program FM-RTLH-di Kabupaten Garut, mengetahui dan menganalisis faktorfaktoryang mempengaruhi. Pedekatan yang digunakan penelitian kebijakan (policy research) denganmenggunakan strategi “restrospective analysisâ€. Responden adalah pembuat kebijakan FM-RTLH ditingkat Kementerian (Kementerian sosial dan kimpraswil, Bappeda dan dinas sosial Provinsi dan kota.Pengumpulan data dilakukan dengan teknikwawancara mendalam (in-depth interview) dan focus groupdisscussion (FGD).Hasil penelitian menunjukkan bahwa Awalnya tahun 2010 kebijakan penanggulangankemiskinan Kementerian Sosial RI di Kabupaten Garut tertuang dalam strategi kebijakan PembangunanDaerah Provinsi Jawa Barat melalui program FM-KUBE, dan sejak tahun 2011 prioritas pada ProgramPengembangan Perumahan dan Permukiman, Pendanaan program terdiri dari Anggaran Belanja Negara(APBN), Anggaran Belanja Daerah (APBD) dan pihak swasta. Implementasi Program FM-RTLHmenunjukkan : (1) belum mencapai sasaran dalam menentukan sasaran, (2) belum jelas kualifikasipendamping program, tahapan pelaksanaan program belum runtut dan belum semua tahapan dilaksanakanHal tersebut terjadi disebabkan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Program RTLH hanya sampai padatataran provinsi. Sedangkan pemahaman pembuat kebijakan Pemerintah Daerah provinsi Jawa Barattentang Pedoman Pelaksanaan program FM-RTLH kurang karena sosialisasi Pedoman belum ada dalamperencanaan. Implementasi program FM-RTLH di tingkat Kabupaten Garut tidak melalui sosialisasi dariinstansi pusat namun sesuai arahan pendamping.Rekomendasi untuk Pemerintah pusat, yakni sinergitasprogram lintas sektoral di tingkat pusat dan tingkat kabupaten (Dinsosnaker, Kimpraswil, PLN, Pertanahan,Pemda). Terbitnya legalitas program di tingkat kabupaten Garut dan Pemerintah provinsi Jawa Barat. .Kata kunci: implementasi kebijakan, kemiskinan, rumah tidak layak huni
MODAL SOSIAL DAN KEMISKINAN
Get PDFMasalah kemiskinan tetap menjadi masalah yang menarik untuk didiskusikan dan dicarikan penyelesaiannya.Berbagai strategi dilakukan untuk mengatasi dan mengurangi kemiskinan, salah satu strategi mungkin adalah denganpeningkatan modal sosial kelompok miskin. Tulisan ini merupakan kajian teori dan kajian literatur mengenai modalsosial dan kaitannya dengan pengurangan kemiskinan. Berdasarkan hasil kajian beberapa literature dan konsep-konsepsebaiknya modal sosial banyak digunakan dalam kebijakan pembangunan untuk mengurangi kemiskinan kaitannyadengan konsep Katherine Rankin, bahwa daya tarik modal sosial terletak pada kapasitasnya untuk memobilisasijaringan sosial lokal untuk mengatasi masalah kemiskinan misalnya program pendanaan mikro.Kata kunci : modal sosial, kemiskinan, kesejahteraa
PERAN LEMBAGA REHABILITASI KUNCI DALAM PENANGANAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Get PDFKajian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga Rehabilitasi Kunci Yogyakarta dalam penanganan korbanpenyalahgunaan NAPZA. Kajian dilakukan atas data sekunder yang diangkat dari sejumlah hasil penelitian pihaklain, dan dokumen dari kemeterian/lembaga terkait serta buku-buku yang relevan dengan kajian ini. Dengan analisismengunakan metode kualitatif. Hasilnya, dalam pelaksanaan rehabilitasi lembaga Rehabilitasi Kunci Yogyakartamenggunakan Metode Therapeutic Community (MTC), dengan sasaran atau residen volunteri. Pada saat ini LembagaRehabilitasi Kunci hanya menampung residen rawat inap sebanyak 24 orang. Hasil yang dicapai melalui rehahabilitasi,residen mengalami kemajuan pada sikap, respon dan perilakunya. Juga terjadi perubahan pada aktivitas/kemandiriandalam menjalankan ibadah/do’a dan kemajuan/tidak mengalami keluhan fisik dan putus obat. Secara khusus kendalayang dihadapi lembaga ini, adalah masih adanya kurang kepercayaan masyarakat/keluarga untuk mengirimkananggota keluarganya untuk mengikuti program ini, apabila anggota keluarganya menjadi korban penyalahgunaanNAPZA. Sehingga lembaga ini kekurangan residen.Kata kunci: rehabilitasi, residen, NAPZA, sukarela
KEMISKINAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
Get PDFUntuk menigkatkan kapasitas dan kopetensi ini, manusia perlu meningkatkan pendidikan dan kesehatan. Tujuanartikel ini ingin melihat bahwa bahwa ada kecenderungan pembangunan kualitas manusia berkorelasi dengan kondisikemiskinan penduduk, artinya kualitas menusia akan mudah dicapai apabilia penduduknya sudah terentas darikemiskinan. Dilihat dari data, kemiskinan makin sulit diturunkan karena garis kemiskinan juga bergerak. Ketikapertumbuhan konsumsi masyarakat tidak bisa mengejar pertumbuhan angka kemiskinan, sudah pasti dia tidakbisa melewati garis kemiskinan. Pertanyaanya yang muncul apakah dalam kondisi penduduk yang masih miskinpembangunan manusia yang berkualitas bisa terealisasi. Komitmen untuk meningkatkan pembangunan manusiaperlu disertai dengan upaya menurunkan angka kemiskinan. Perlu terus diupayakan membantu dan memberdayakanmasyarakat miskin. Kajian artikel ini menggunakan metode studi pustaka sebagai cara untuk melakukan analisasehingga diperoleh hasil yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.Kata kunci: kemiskinan, pembangunan manusia
PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DESA TERTINGGAL MELALUI RUMAH SOSIAL
Get PDFAbstrakMasalah kesejahteraan sosial dapat terjadi di daerah manapun dan disebabkan oleh berbagai hal yang salingterkait. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah kesejahteraan sosial, di samping faktor internalada juga faktor eksternal. Ada kelompok masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap kesempatansosial dan ekonomi, sehingga mereka menjadi rentan terhadap masalah sosial ini. Faktor eksternal meliputiintervensi pemerintah dan pihak swasta. Intervensi program pemerintah yang bertujuan baik, menyebabkanorang menjadi tergantung pada pemerintah. Hal ini menimbulkan masalah yang sebelumnya tidak ada.Rumah Sosial dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri melalui upaya terkoordinasi di tingkatdesa. Melalui penelitian ini, dapat dilihat seberapa jauh Rumah Sosial berperan dalam meningkatkankesejahteraan masyarakat pedesaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dandianalisis dengan menggunakan pendekatan partisipatif. Data dikumpulkan melalui observasi partisipan danwawancara mendalam, selain itu dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan informan kunci sebagaisumber data dan informasi penelitian. Temuan penelitian ini menyatakan bahwa keberadaan Rumah Sosial,dapat membawa program pemerintah kepada masyarakat secara langsung. Rumah Sosial mencerminkantanggung jawab sosial yang tinggi dan kunci keberhasilannya adalah sinergi antara pengelola ‘RumahSosial’.Kata Kunci: Rumah Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial