e-Journal Kementerian Sosial RI
Not a member yet
599 research outputs found
Sort by
REVOLUSI MENTAL MENUJU KESERASIAN SOSIAL DI INDONESIA
Kajian ini membahas peran yang dilakukan oleh Kementerian Sosial sebagai penyelenggara utama pembangunankesejahteraaan sosial di Indonesia. Khususnya dalam penyelenggaraan Program Keserasian Sosial sebagai saranamelakukan revolusi mental. Pembahasan dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap data yang dikumpulkanmelalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa keserasian sosial di Indonesia tumbuh danberkembang bersamaan dengan pergerakan kebangsaan Indonesia yang ditandai dengan berdirinya organisasi BudiUtomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, dan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sejalan dengan hal iniProgram Keserasian Sosial yang dimotori Kementerian Sosial harus direvitalisasi sebagai kelanjutan dari perjuangankemerdekaan Indonesia. Revitalisasi harus diawali dengan menjadikan Program Keserasian Sosial sebagai revolusimental bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilanjukan dengan merubah fokus pembangunan kesejahteraan sosial kesektor makro dengan menjadikan seluruh warga Negara sebagai sasaran program, bukan hanya kelompok penyandangmasalah kesejahteraan sosial. dengan demikian ukuran dari keserasian sosial harus didasarkan pada nilai-nilai dasarkenegaraan dan kebangsaan Indonesia, yaitu pancasila. Dengan demikian inti dari Program Keserasian Sosial adalahbagaimana meng-internalisasi-kan nilai-nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku sosial masyarakat Indonesia.Kata Kunci : keserasian, keserasian sosial, revolusi mental
BANTUAN STIMULAN BAHAN BANGUNAN RUMAH (BSBBR) DALAM RELOKASI PERMUKIMAN KORBAN BENCANA ALAM1 DI DESA CIBEBER-BANTEN
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Kebijakan BSBBR Kementerian Sosial; (2) prosesrelokasi permukiman, dan (3) bagaimana pengaruh BSBBR dalam Pemulihan Sosial. Data dan informasiuntuk kebutuhan analisis dihimpun dari: (a) studi dokumentasi, (b) wawancara mendalam, (c) observasi,dan (d) diskusi kelompk terarah (FGD). Hasil analisis kualitatif terhadap data yang terhimpun dapatdiungkapkan bahwa BSBBR telah mampu menstimuli perilaku korban bencana di permukiman yang lebihaman dan kembali hidup normal, energi sosial (pemangku adat, gotong royong dan kepedulian masyaraat)yang ada di lingkungan masyarakat Cibeber. Secara tidak langsung juga menstimuli lembaga pelayananpublik dan dunia usaha untuk turut berperan dalam pemulihan sosial korban bencana. BSBBR dapatberfungsi sebagai salah satu sumber pemerintah daerah untuk program relokasi bagi masyarakat yangtinggal di zona rawan bencana alam. Bantuan sosial dalam bentuk uang tunai merupakan rekening yangmenarik bagi banyak pihak. Di satu sisi bantuan sosial sangat dibutuhkan oleh korban bencana. Di sisi lain,banyak pihak yang mempunyai kepentingan terhadap bantuan sosial tersebut. Resiko penyaluran bantuansosial dapat diminimalisasi dengan memerankan peran Pemerintah daerah (instansi sosial Provinsi daninstansi sosial Kabupaten/Kota), Camat, Kepala Desa/Lurah, dan Ketua RK dalam mekanisme kontrol/pengawalan program BSBBR sampai di tingkat masyarakat.Kata kunci: bantuan sosial, relokasi, korban bencana
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL MELALUI PELAYANAN TERPADU DI ROTE NDAO, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
AbstrakBangsa Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, yang terdiri dari lebih dari dua ribu lima ratussuku bangsa dan beberapa dari populasi tersebut mempunyai pola hidup yang spesifik. Beberapa dari sukubangsadimaksud masih dinyatakan sebagai komunitas adat terpencil yang belum sepenuhnya mampumengakses layanan dari Negara oleh karena keterpencilannya. Mereka dihadapkan pada beberapa masalahdalam kehidupannya sebagai konsekuensi dari keterpencilan secara geografis, yang meliputi terbatasnyajangkauan akses layanan sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan serta layanan yang bersifat pemenuhankebutuhan dasar manusia. Kelompok komunitas dimaksud sangat sedikit mendapatkan sentuhan pemenuhankebutuhan dasar baik fisik, psikis, sosial maupun spiritual. Dengan kondisi demikian, komunitas dimaksudseolah belum mendapatkan layanan yang memadai dari Negara. Salah satu komunitas yang dikaji dalamstudi ini adalah komunitas adat terpencil di Rote Ndao. Komunitas ini perlu diberdayakan dan diberikanfasilitas yang memadai agar mampu hidup bermartabat sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan terpenuhihak azasinya. Untuk memberdayakan komunitas ini diperlukan kebijakan yang akurat, penanganan yangmemadai dan pelayanan yang dapat mengentaskan mereka dari masalahnya. Dari studi yang dilakukandi lapangan, penanganan yang dilaksanakan selama ini belum mampu mengentaskan mereka darimasalah yang disandangnya. Oleh karena itu diperlukan alternatif kebijakan penanganan yang mampumengantarkan mereka kepada kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat manusia. Penanganan iniperlu dilaksanakan secara sinergis antara Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten) serta unsur masyarakat.Kata kunci: komunitas adat terpencil, pemberdayaan, sinergitas
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SUBSIDI BERAS UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
AbstrakProgram Raskin yang sudah berlangsung selama 15 tahun hingga saat ini masih belum berjalan optimaldimana, 6 tepat, indikator keberhasilan program belum berhasil dicapai. Tujuan penelitian ini adalah: (1)mengevaluasiapai implementasi kebijakan/program subsidi beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah;(2) menganalisis fungsi perlindungan sosial Program Subsidi Beras bagi Masyarakat BerpenghasilanRendah dan (3) mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi Program. Pengumpulan datadilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada bulan September 2014. Sumber informasi adalah TimKoordinasi Raskin dan Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat serta tokoh setempat. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa implementasi kebijakan/program Subsidi beras bagi masyarakat berpenghasilan rendahbelum dilakukan dengan konsisten. Penerima raskin bukan hanya ruta yang terdaftar dalam BDT. Jumlahraskin yang diterima kurang dari 15 kilogram. Harga tebus lebih mahal dari yang ditetapkan Rp.1.600 perkilogram; Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah belum berfungsi secara optimalsebagai perlindungan sosial. Kendala yang dihadapi adalah: (1) Data dalam BDT tidak seluruhnya akurat,terjadi exclusion error dan inclusion error. Musdes/Muskel sebagai mekanisme pemutahiran data tidakcukup efektif. Akibatnya sebagian Raskin salah sasaran. (2) Tim Koordinasi Pelaksana (Tikorlak) Raskinbelum efektif bekerja menyelesaikan permasalah yang muncul; (3) Secara nasional alokasi anggaran untuksubsidi beras belum memadai untuk meng-cover seluruh ruta miskin dan rentan dan untuk memenuhikebutuhan minimal.Kata Kunci : kebijakan, raskin, subsidi, perlindungan sosial
STUDI KEBIJAKAN REFORMULASI ASURANSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
AbstrakTujuan dari penelitian kebijakan ini adalah mencari formulasi Askesos pasca diimplementasikan BPJSKetenagakerjaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik: 1). Wawancaramendalam, 2). Focus Group Discusion (FGD), 3). Studi Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkanbahwa Askesos New Initiative jauh dari nilai-nilai sosial dan pemberdayaan. Meskipun secara kemanfaatandana klaim yang diterima ahli waris cukup besar, namun dari konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosialtidak menjadikan peserta dan LPA menjadi produktif dan mandiri dalam kepesertaan. Oleh karena itudiperlukan reformulasi Askesos. Usulan kebijakan adalah 1). Askesos berdiri sendiri terpisah dengan BPJSKetenagakerjaan, 2). Askesos tetap bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan 3). Askesos digabungdengan BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian kebijakan ini merekomendasikan alternatif kebijakan Askesosberdiri sendiri terpisah dengan BPJS Ketenagakerjaan menjadi kebijakan prioritas untuk diimplementasikan.Formulasi baru Askesos adalah sasarannya pekerja sektor informal yang berpenghasilan rendah pendudukmiskin atau penduduk rentan miskin yang masuk kelompok usia kerja yang menjadi kepala keluarga,Jumlah hak pertanggungjawaban/klaim dibuat rendah dibanding dengan ketentuan umum asuransi.Pelibatan lembaga pelaksana Askesos (orsos, yayasan, perkumpulan) sebagai lembaga penghubung antarapeserta dengan lembaga jaminan sosial.Kata Kunci: asuransi kesejahteraan sosial, jaminan sosial, pekerja sektor informa
ANALISIS KEYAKINAN DIRI DAN KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL DARAT DAN PASAR TERAPUNG LOK BAINTAN SUNGAI TABUK MARTAPURA
AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara keyakinan diri dan kesejahteraan psikologispada pedagang di pasar tradisional darat dan pasar terapung. Selain itu penelitian ini juga ingin mengetahuiperbedaan keyakinan diri dan kesejahteraan psikologis pada pedagang pasar tradisonal darat dan pedagangpasar terapung. Metode penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif. Analisisdata yang digunakan adalah analisis korelasi product moment Pearson’s dan analisis independent samplet-test. Subjek penelitian ini adalah 30 orang pedagang di pasar tradisional darat dan 30 orang pedagang dipasar terapung Lok Baintan Sungai Tabuk Martapura Kalimantan Selatan dengan menggunakan tekhnikpurposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara keyakinan diri dankesejahteraan psikologis pada pedagang di pasar tradisional darat dan pedagang di pasar terapung, sertaterdapat perbedaan kesejahteraan psikologis pada pedagang di pasar tradisional darat dan pedagang di pasarterapung, tetapi tidak ada perbedaan keyakinan diri pada pedagang di pasar tradisional darat dan pedagangdi pasar terapung.Kata kunci: keyakinan diri, kesejahteraan psikologis, pedagang pasar tradisional darat, pedagang pasarterapung
KEBIJAKAN BERBASIS ILMU PENGETAHUAN
Kebijakan merupakan merupakan instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik yang sesuai dengankebutuhan masyarakat. Namun demikian kekeliruan pilihan pendekatan dalam merumuskan dan mengembangkankebijakan justru dapat berdampak pada penurunan kepercayaan masyarakat pada pemerintah sebagai penanggungjawab kebijakan. Tulisan ini menggunakan metode analisis studi pustaka, dan bertujuan apakah dengan kebijakanyang berbasis ilmu pengetahuan cenderung akan lebih mengena dengan kebutuhan masyarakat dan dapatdipertanggungjawabkan. Pertanyaannya adalah sejauh mana pemerintah dan pemerintah daerah memiliki dasar ilmupengetahuan yang mendukung kebijakan. Adapun kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan ternyata cenderung lebihmengena dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu bagaimanapun ilmu pengetahuan meyakiniadanya keberan obyektif yang tidak bergantung pada perspektif dan otoritas subyektif.Kata kunci: kebijakan, ilmu pengetahuan, sosial
PERUBAHAN IKLIM DAN KEDAULATAN PANGAN DI INDONESIA. TINJAUAN PRODUKSI DAN KEMISKINAN
Pada era “Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Duaâ€, pemerintah menargetkan surplus 10 juta ton beras pada tahun 2014,sedangkan di era “Kabinet Indonesia Hebat†Jokowi dengan program kedaulatan pangan, menargetkan swasembadapangan dalam tiga tahun mendatang. Salah satu hambatan dalam mencapai kedaulatan pangan di Indonesia adalahperubahan iklim antara lain cuaca ekstrim seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, serangan hama/penyakit dengankonsekuensi serius pada penurunan produksi pertanian khususnya tanaman pangan. Makalah ini bertujuan untukmembahas dampak perubahan iklim dan kedaulatan pangan di Indonesia, dengan fokus pada keterkaitan antaraperubahan lingkungan global/perubahan iklim, praktik penggunaan lahan, produksi pangan, kemiskinan dan masalahkekurangan gizi. Sumber data dan informasi dihimpun dari hasil penelitian, jurnal, artikel yang relevan dan dianalisissecara deskriptif sehingga sesuai dengan tujuan penilisan artikel ini. Hasil penelusuran literatur bahwa penurunanproduksi memiliki konsekuensi serius pada keamanan pangan Negara, terutama di kalangan orang miskin yangmemiliki akses terbatas pada fasilitas kesehatan, dimana 28,5 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan dan jutaanorang lain pada garis kemiskinan sangat rentan terhadap perubahan iklim. Ancaman kekurangan gizi akibat gagalpanen, terutama di kalangan anak-anak pedesaan akan lebih cepat dalam tahun-tahun mendatang, terutama jika responkebijakan pemerintah pusat dan daerah gagal untuk mengatasi problem antara lingkungan dan produksi tanaman.Solusi mengatasi perubahan iklim dari aspek penurunan produksi adalah inovasi teknologi varietas unggul tahankekeringan dan banjir, tahan hama dan penyakit, dan penerapan sistem pertanian berkelanjutan.Kata kunci: perubahan iklim, kedaulatan pangan, produksi, kemiskinan
SUMBER DAYA DAN PERMASALAHAN SOSIAL DI DAERAH TERTINGGAL: KASUS DESA PATOAMEME, KABUPATEN BOALEMO
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi berbagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untukpengembangan masyarakat dan mengidentivikasi permasalahan sosial di Desa Patoameme. Metodeyang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif dengan analisa menggunakan pendekatankualitatif untuk mencari tahu kondisi sebenarnya di lapangan. Data diperoleh dengan cara observasi, studidokumentasi, wawancara mendalam dan kelompok diskusi terfokus. Informan penelitian terdiri dari tokohmasyarakat dan petugas lapangan. Penulisan dilakukan dengan mendeskripsikan data yang diperolehberupa sumber daya dan permasalahan sosial. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa terdapat pengelolaandan pendayagunaan sumber daya alam, manusia dan sosial yang belum dimanfaatkan secara maksimal.Adapun permasalahan sosial yang dominan adalah kemiskinan dengan turunannya, yaitu balita telantar,anak telantar dan lanjut usia telantar. Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan dilaksanakannyaprogram pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada sumberdaya alam lokal dalam rangka pengurangankemiskinan.Kata Kunci: sumber daya, permasalahan sosial, daerah tertinggal
FAKTOR-FAKTOR INDIKATIF TERJADINYA TRAFFICKING ANAK DI DAERAH PENGIRIM. KASUS DI KOTA SINGKAWANG, KALIMANTAN BARAT
Studi ini bermaksud menelusuri adanya indikasi praktek trafficking anak, sekaligus memahami persepsimasyarakat atau keluarga terhadap anak, sehingga diketahui mengapa praktek trafficking kerap terjadi didaerah pengirim. Lokasi yang menjadi sasaran penelitian yakni di wilayah Kota Singkawang, ProvinsiKalimantan Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan FGD pada orang tua atau keluargakorban, anak yang menjadi korban, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pejabat dari instansi terkait,dilengkapi dengan studi kasus untuk lebih mendalami tentang mengapa masyarakat memiliki persepsitertentu serta observasi terhadap lingkungan sekitar. Dari studi ini ditemukan bahwa terdapat tiga kategoripria dari sebuah negara yang menginginkan kawin dengan perempuan asal Singkawang, dan hanya denganberbekal sebuah foto dari pria dimaksud. Ketiga kategori dimaksud adalah pria pensiunan dari tentara,pria usia matang dan pria tertentu yang dibiayai oleh sindikat tertentu. Traficking ini terjadi karena adanyapush factors dan pull factors. Ini semua terjadi karena ketidak tahuan pihak yang terlibat dalam kasustrafficking akan hak anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan demi keuntungan finansialbelaka. Diharapkan hasil studi ini dapat menghasilkan suatu model intervensi untuk mencegah terjadinyapraktek trafficking anak.Kata kunci: trafficking anak, persepsi masyarakat, daerah pengirim