e-Journal Kementerian Sosial RI
Not a member yet
599 research outputs found
Sort by
PROGRAM PENINGKATAN KETRAMPILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS NETRA (Studi di Panti Rehabilitasi Bina Netra Malang, Jawa Timur)
Penyandang disabilitas adalah seseorang  yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan indera untuk waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesetaraan hak. Salah satu upaya untuk meningkatkan keterampilan penyandang disabilitas adalah melalui pembinaan yang dilakukan oleh lembaga rehabilitasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana program peningkatan kemampuan untuk penyandang disabilitas netra di Panti Rehabilitasi Sosial Bina Netra di Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian ditentukan secara purposif yaitu pengelola Panti Rehabilitasi Sosial Bina Netra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program peningkatan keterampilan bagi penyandang cacat netra  meliputi: (1) bimbingan fisik mental; (2) bimbingan sosial; (3) Bimbingan keterampilan; (4) Penempatan di komunitas; dan (5) Pelatihan lebih lanjut, sehingga penyandang cacat visual memiliki keterampilan kerja dan bisnis setelah lulus dari suatu institusi. Program peningkatan keterampilan ini mampu membuat para penyandang cacat netra menjadi lebih mandiri dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari.Â
URGENSI SINERGI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI BANJAR
Abstrak Kajian ini bertujuan mendeskripsikan urgensi sinergi program penanggulangan kemiskinan. Disadari, begitu komplek permasalahan penduduk miskin, maka diperlukan sinergi dari para pihak terkait, pusat dan daerah dalam penanganannya. Kajian dilakukan di Desa Pemurus, selama empat hari, bulan April 2018. Jenis dan pendekatan kajian ini deskriptif-kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara terhadap keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dan Rastra. Untuk memperkaya informasi, dilakukan focus group discusion (FGD) dengan unsur Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Hasil kajian menunjukkan, sungguhpun berdasarkan data statistik jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar rendah (2,96 persen), jauh di bawah angka kemiskinan nasional (9,82 persen), namun kenyataan empirik menunjukkan bahwa warga Desa Pemurus, belum dapat mengakses kebutuhan dasar air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut ―guna keperluan air minum dan menanak nasi― khususnya, dengan cara sederhana, mereka mengendapkan air sungai yang ada di dekat rumahnya, dalam sebuah wadah. Bahwa ketika musim hujan, mereka menjadikan air hujan sebagai alternatif sumber air bersih. Sementara, untuk memenuhi kebutuhan dasar: pendidikan, kesehatan, dan pangan, mereka telah dapat mengakses bantuan sosial melalui PKH dan Rastra, meskipun masih banyak dijumpai exclusion dan inclusion error. Untuk itu, disarankan pentingnya sinergi program penanggulangan kemiskinan, khususnya dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar air bersih dan sanitasi bagi keluarga miskin, dengan terlebih dulu dilakukan koordinasi ―ditingkat pusat, sekurangnya antara Kementerian Sosial (Kemensos) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)― yang kemudian diikuti di tingkat daerah.KATA KUNCI: sinergi; penanggulangan kemiskinan
UPAYA TERPADU PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN MENANGGULANGI KEMISKINAN
Kemiskinan di Kabupaten Pasaman, saat ini masih menjadi salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan bersumber dari pemahaman dalam mengatasi masalah masih bersifat sektoral, belum terarah kepada sasaran dan belum berkelanjutan. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) “SAIYO†sebagai upaya dalam menanggulangi kemiskinan. Supaya dapat menggambarkan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman dengan detail, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial penanggulangan kemiskinan. Informan yang berkontribusi dalam memberikan data secara langsung: penerima manfaat, petugas SLRT dan stake holder yang terlibat dalam SLRT. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, focus group discussion (FGD) dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya terpadu Pemerintah Kabupaten Pasaman diselenggarakan melalui SLRT yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan, serta menghubungkan dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kebutuhan. SLRT sebagai lini terdepan yang bergerak dibidang pelayanan sosial secara langsung, yaitu aksesbilitas layanan sosial, pelayanan sosial untuk rujukan, pelayanan sosial untuk advokasi, serta penyedia data dan informasi. Secara khusus kajian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang: situasi kemiskinan di Kabupaten Pasaman, program penanggulangan kemiskinan, upaya terpadu menanggulangi kemiskinan dan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu “SAIYOâ€
REVITALISASI PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: STUDI DI MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR
Lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Dewasa ini lembaga adat terpasung oleh sistem pemerintahan di era modern yang mengabaikan peran lembaga adat. Sementara di pihak lain banyak hal dalam kehidupan masyarakat masih merujuk pada sistem dan hukum adat baik persoalan individu maupun komunal. Oleh karena itu upaya merevitalisasi peran lembaga adat di Manggarai menjadi hal yang perlu dilakukan dalam upaya menangani berbagai persoalan terutama konflik sosial yang terjadi. Lembaga adat dalam sejarah sebelum terbentuknya lembaga pemerintahan modern telah menjalankan perannya sebagai pengadil terhadap berbagai persoalan hidup terutama konflik yang terjadi dalam msyarakat hukum adat. Ada beberapa alur penyelesaian konflik dalam masyrakat Manggarai yaitu tua kilo, tua mangkok, tua panga, tua teno dan tua golo. Dalam proses penyelesaian konflik para tetua adat tersebut terlebih dahulu mendapat laporan, baru kemudian mendengarkan keterangan saksi serta terakhir adalah keputusan/sanksi
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM USAHA EKONOMI KELURAHAN
Usaha Ekonomi Kelurahan merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan, penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dengan mengambil tiga kelurahan sebagai sampel, pengambilan sampel berdasarkan tingkatan keberhasilan dalam melaksanakan program Usaha Ekonomi Kelurahan dengan indikator angka kredit macet, jumlah pemanfaat dan jumlah dana bergulir. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara kemudian data yang terkumpuldianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan di Kota Pekanbaru belum terlaksana secara keseluruhan, beberapa kelurahan belum mengimplementasikan dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, hal ini disebabkan kurangnya sumberdaya pengelola yang memahami dan menguasai tugas – tugas yang harus dilakukan seperti bagian analis kredit. Saran yang dapat diberikan adalah diadakannya pelatihan – pelatihan dan pembinaan terhadap pengelola sehingga mereka memahami tugas dan tanggung jawabnya.Kata Kunci: implementasi, kebijakan, pemberdayaa
Fenomena Rentenir: Studi Eksploratori di Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya
Penelitian ini bertujuan untuk  mendiskripsikan eksistensi fenomena rentenir di wilayah Desa Pahlawan Setia. Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dan sekitarnya. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan terhadap 30 orang informan yang dipilih secara acak yang tersebar dibeberapa tempat. Studi dokumen dilakukan atas berita yang dimuat dimedia on line, pencarian dilakukan dengan menggunakan mesin pencari google. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rentenir sebagai suatu fenomena sosial dapat ditemukan eksistensinya di  wilayah Kabupaten Bekasi, maupun di wilayah lain di sekitarnya. Hampir semua informan mengetahui keberadaan rentenir di wilayahnya. Mereka bahkan ikut  terlibat sebagai peminjam atau pelaku. Sistemnya sedikit bervariasi akan tetapi pada intinya serupa meminjamkan uang kepada orang yang memerlukan dengan biaya bunga tinggi atau bahkan sangat tinggi. Studi dokumen atas berita di media on line menguatkan temuan dari data primer. Berdasar data skunder diketahui bahwa fenomena rentenir tidak hanya terdapat di Kabupaten Bekasi tetapi juga di wilayah lain yang lebih luas, hingga ke Kabupaten Karawang, Kota Bandung dan Jawa Tengah. Data skunder dari media sosial juga mengungkapkan bahwa rentenir juga sudah beroperasi secara on line dalam bentuk yang biasa disebut fintech (financial technology). Rentenir on line ini pada dasarnya serupa dengan rentenir konvensional, yaitu meminjamkan uang kepada orang dengan bunga tinggi atau bahkan sangat tinggi. Rentenir on line bahkan dinilai sangat kejam karena memberi pinjaman dengan relatif sangat mudah, tidak perlu tatap muka, pinjaman langsung cair. Namun apabila terlambat membayar, penagihan dilakukan terus menerus tanpa kenal waktu dengan bahasa yang cenderung selalu sangat memojokkan, menghina, hingga dirasakan peminjam sebagai teror. Secara keseluruhan temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat memerlukan sarana pinjaman mudah dan cepat meskipun harus menanggung beban bunga tinggi
ANALISIS SWOT PEMBERDAYAAN KAT SUKU BONAI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI ROKAN HULU
Masyarakat suku pedalaman di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, yang melalui Kementerian Sosial disebut sebagai komunitas adat terpencil (KAT) adalah Suku Bonai. Komunitas adat terpencil (KAT) Suku Bonai merupakan bagian dari masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang juga membutuhkan dan merasakan pembangunan dalam berbagai sektor, salah satunya pembangunan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Masyarakat KAT Suku Bonai di Kabupaten Rokan Hulu sangat membutuhkan perhatian sehingga perlu untuk terus di lakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap mereka. Seperti masyarakat pada umumnya, komunitas adat terpencil suku bonai membutuhkan kebutuhan dasar seperti sandang,pangan, dan papan atau bisa kita sebut pakaian,makanan dan tempat tinggal. Pola pikir mereka yang sangat masih terkukung, tentunya membutuhkan keterbukaan akses dalam upaya memberikan informasi kepada masyarakat Suku Bonai untuk bisa berkembang dan berinteraksi dengan masyarakat luar. Oleh karenanya perlu dilakukan analisis swot dalam upaya pemberdayaan KAT Suku Bonai untuk meningkatkan kesejahteraannya. Penelitian ini dirancang dengan jenis kualitatif dan pendekatan studi kasus. Informan penelitian ini adalah pihak pemberdaya yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu dan pihak yang diberdayakan yaitu KAT Suku Bonai. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara, kemudian setelah data terkumpul peneliti menggunakan analisis AFAS dan EFAS dalam Analisis SWOT. Penelitian ini menemukan faktor-faktor internal dan eksternal menggunakan metode IFAS dan EFAS menghasilkan strategi SO dimana kekuatan dan peluang kuat dan besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Progresif, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. Situasi ini sangat menguntungkan, karena kekuatan yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk peluang yang ada
Keberhasilan PKH ditinjau dalam kaitannya dengan Keterampilan Pendamping dan Partisipasi KPM: Studi di Sijunjung Sumatera Barat
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Sijunjung, Sumatera Barat dengan melihat bagaimana keberhasilan PKH ini dipengaruhi oleh keterampilan pendamping dalam P2K2 dan partisipasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan angket berskala likert dan analisis data menggunakan SPSS 21. Uji instrument penelitian dengan uji validitas dan reliablitas menunjukkan bahwa instrument valid dan reliable. Berdasarkan rumus Slovin, responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 131 dari total 194 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH di Nagari Pematang Panjang. Indikator variabel keberhasilan PKH sebagai variabel terikat adalah tercukupinya kebutuhan pangan, mampu memenuhi kebutuhan pokok, Meningkatnya pendapatan, turunnya beban pengeluaran, kemudahan akses pendidikan dan akses kesehatan, sadar pendidikan dan sadar kesehatan. Sedangkan indikator variabel keterampilan pendamping sebagai variabel bebas (X1) adalah keterampilan membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, membagi pengetahuan dan pengalaman, melakukan presentasi verbal. Sedangkan indikator partisipasi KPM (X2) adalah partisipasi dalam tahap pelaksanaan dan partisipasi dalam tahap pengambilan manfaat. Hasil penelitian membuktikan Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan pendamping berpengaruh positif terhadap keberhasilan PKH yakni sebesar 23.8%. Partisipasi KPM berpengaruh sebesar 24.6% dengan taraf signifikansi sebesar 0.00 sehingga dapat disimpulkan partisipasi KPM berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan PKH. Terakhir, keterampilan pendamping berpengaruh sebesar 18.7 % terhadap partisipasi KPM dengan taraf signifikansi yakni 0.00. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi keterampilan pendamping dan tingkat partisipasi peserta, maka akan semakin maksimal pencapaian tujuan PKH. Berdasarkan hasil penelitian, perlu adanya upaya peningkatan keterampilan pendamping terutama dalam pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan motivasi KPM untuk berpartisipasi sehingga  dan pada akhirnya berpengaruh positif terhadap keberhasilan PKH. Kata Kunci: Keberhasilan PKH, Keterampilan Pendamping, Partisipas
Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Magetan
Kajian ini bertujuan mendeskripsikan kontribusi pendamping PKH dalam pelaksanaan bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS Rutilahu). Jenis dan pendekatan kajian ini deskriptif kualitatif, dilaksanakan di tujuh desa, dua wilayah kecamatan Kabupaten Magetan, November 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap penerima bantuan sosial RS Rutilahu dan focus group discussion dengan para pemangku kepentingan daerah. Hasil kajian menunjukkan, pendamping PKH Kabupaten Magetan berkontribusi penting dalam pelaksanaan bantuan sosial RS Rutilahu, sejak usulan hingga selesainya rehab rumah. Esensinya, tugas dan fungsinya adalah memasilitasi dan memediasi bagi penerima manfaat bantuan sosial RS Rutilahu. Pendamping PKH sebagai garda depan dalam pelaksanaan bantuan sosial RS Rutilahu, karena mereka dinilai intensif dalam berinteraksi dengan para penerima manfaat, dan mengetahu secara baik perkembangan sosial ekonominya. Namun, penyelenggaraan bantuan sosial RS Rutilahu di Magetan masih bertumpu/bersumber dari APBN melalui Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR, yang dalam pelaksanaannya melalui dinas terkait di daerah. Oleh karena itu, jangkaun pelayanan bantuan sosial RS Rutilahu menjadi terbatas, di mana sesungguhnya di Magetan masih banyak masyarakat kategori miskin, yang dari sisi rumah, yang tidak layak huni. Di samping itu, juga ditemui, penerima bantuan sosial RS Rutilahu menerimanya secara double. Hal itu terjadi karena adanya kurang koordinasi dan sinergi antar dinas terkait. Selanjutnya, juga ditemui belum ada kontribusi daerah melalui APBD baik dari provinsi maupun dari pemerintah daerah setempat dalam penyelenggaraan bantuan sosial RS Rutilahu, demikian halnya dari pihak Dunia Usaha melalui corperate social responbility (CSR) dan pihak dermawan setempat. Untuk itu dapat disarankan, penting ditingkatkan koordinasi dan sinergi antar instansi terkait melalui Bappeda. Urgen juga dilakukan sosialisasi tentang pentingnya tanggung jawab sosial, baik kepada Dunia Usaha maupun masyarakat yang berpunya (The Haves) oleh dinas sosial setempat. KATA KUNCI: kontribusi; pendamping PKH; RS Rutilahu
MENGELOLA SUMBER DAYA MILIK BERSAMA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENGGUNAKAN PENDEKATAN “HYBRID INSTITUTIONSâ€: BUM DESA
Abstract                                                               This study aims to explore on the one of best Village Enterprise (BUM Desa) in managing and in utilizing the benefit from natural pool as the tourism destination to village empowerment in Ponggok Village, Klaten Regency. The background this study is started from the problem of the increasing number of BUM Desa significantly after the policy of Law Number 6/2014 about Village is set, however, only a few are considered capable of active and productive. Then, this problem is understood as the using of conceptual theory of hybrid institutions. The research approach is qualitative with case study method is used to explore problems in the field. Interview, observation and documentation techniques are used to collect primary and secondary data during the process of exploration activities. We have analyzed secondary and primary data using qualitative data analysis steps according to Miles and Huberman. The finding from our research shows that  we are succeed in conceptualizing the model and explaining the working mechanism of BUM Desa as hybrid institutions in managing and utilizingof the financial beneficiaries from the natural pool for village empowerment according to the version of Ponggok Village Government. Keywords: village, common pool resource, the village of nature tourism, village-owned enterprise (BUM Desa), hybrid institutions, village empowerment, ponggok village, klaten regenc