e-Journal Kementerian Sosial RI
Not a member yet
599 research outputs found
Sort by
MODEL IDENTIFIKASI PERMASALAHAN SOSIAL DI KAWASAN KUMUH PERKOTAAN
Migrasi desa kota yang tidak terkendali mengakibatkan terjadinya urbanisasi berlebih. Di perkotaan terjadikepadatan penduduk yang berimplikasi pada tuntutan lapangan pekerjaan dan kebutuhan permukiman.Apabila kota tidak siap memenuhi tuntuan tersebut, maka kondisi ini berpotensi menyebabkan terjadinyaberbagai problema di perkotaan. Berkaitan dengan itu, artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengidentifikasipermasalahan sosial di kawasan slumperkotaan. Berdasarkan hasil kajian literatur, di kawasan slumperkotaant erdapat berbagai permasalahan sosial. Permasalahan sosial tersebut perlu temukenali dengantepat, dan di dalam artikel ini ditawarkan sebuah “model identifikasiâ€. Model ini berbentuk lingkaran yangdi dalamanya mencakup berbagai aspek, dan aspek-aspek tersebut membentuk hubungan sebab akibat.Melalui model ini, akan diperoleh informasi permasalahan sosial secara komprehensif dan mendalamtentang hakikat dan kedalaman masalah, serta keterkaitan antar masalah. Sumber informasi untuk menyusunartikel ini dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap literatur, dokumen tertulis maupun internet.Artikel ini diharapkan sebagai bahan pengembangan kebijakan dan program sosial berbasis data dalamrangka mewujudkan kota yang bersih, sehat dan sejahtera.Kata kunci: permukiman slum, permasalahan sosial, kebijakan sosial
PEMBANGUNAN KEMANDIRIAN DESA MELALUI KONSEP PEMBERDAYAAN: SUATU KAJIAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI
Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam sistempemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar tersebut desa diberikan kewenanganuntuk mengatur wilayahnya sendiri. Jumlah Desa di Indonesia cukup banyak, yang diikuti oleh berbagaikompleksitas, masalah dan kendala yang ada di dalamnya. Kondisi ini semakin menambah beban desa yangsudah demikian berat sehingga cenderung semakin sulit untuk mandiri. Artikel ini bertujuan menggambarkanbagaimana mewujudkan kemandirian desa dari sudut pandang sosiologis dengan menggunakan studiliterature dan kajian konsep terhadap masalah tersebut. Kemandirian desa dapat diwujudkan dengan strategipemberdayaan masyarakat desa, output kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah ekspansi asset dankapabilitas warga masyarakat (terutama kelompok miskin) agar mampu meningkatkan kualitas hidup yanglebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya dengan tujuan agar dengankekuatan atau keberdayaan atau kemampuannya itu yang bersangkutan dapat meningkatkan kesejahteraanatau mampu hidup secara mandiri.Kata Kunci: desa, kemandirian, pemberdayaa
RENCANA PEMULANGAN DAN INTEGRASI EKS PENDERITA GANGGUAN MENTAL DENGAN MASYARAKAT: MASALAH DAN SOLUSI
In general, ordinary people still consider that the people, who used to suffer from mental disorder and who was declared to have been recovered, have a negative label. Such labeling can affect the people’s treatment on them as well as on their families. The impact of this problem will be more serious for them, such as: neglect, discrimination, oppression, social isolation and the omission on them to be homeless. This paper tried to analyze the issue of how the efforts of government and their family to plan the integration of the former mental disorder clients into their family and community. In addition, to analyze the issue of how the public accept the former mental disorder clients. The solution offered is the need of the efforts of accurate discharge and integration planning of the former mental disorder clients and the involvement of their family members, peers, neighbors and the community in maintaining their mentalhealth status and the quality of their life. In addition, the government and the private sectors can play an important role to help the former mental disorder clients reintegrate into their families and communities.Keywords: the former mental disorder clients, discharge and integration planning
ANCAMAN PEREDARAN NARKOBA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUMAN SECURITY
Salah satu kejahatan transnasional yakni perdagangan narkoba (drugs trafficking) yang menjadi permasalahan intens bagi dunia internasional saat ini khususnya kawasan Asia Tenggara. Tulisan ini merupakan kajian teori dan kajian literatur yang mendiskripsikan bagaimana peredaran narkoba menjadi ancaman bagi keamanan individu (human security) dan bagaimana perkembangan peredaran narkoba di Indonesia. Ditinjau melalui konsep human security, peredaran narkoba memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keamanan individu. Perkembangan peredaran narkoba di Indonesia semakin tinggi dengan adanya metode kitchen lab. Sinergi sistem hukum dan pranata sosial diperlukan untuk menanggulangi peredaran narkoba
DEKRIMINALISASI PECANDU NARKOTIKA: PERGESERAN PENDEKATAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DI INDONESIA
Fenomena penyalahgunaan narkotika tidak mengenal batas usia, pendidikan, pekerjaan, dan dimana mereka tinggal. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia, tetapi telah merugikan ekonomi keluarga, masyarakat bahkan perekonomian suatu negara. Pendekatan hukum (pidana) bagi pecandu dan korban selama ini belum mampu menekan laju peningkatan jumlah korban narkotika, bahkan pemenjaraan telah telah berdampak buruk pada perekonomian keluarga, kesehatan (penularan penyakit) yang justru meningkatkan angka kemiskinan. Kondisi ini telah dijadikan sebagai dasar bahwa pecandu perlu didekati sebagai korban yang membutuhkan pertolongan. Naskah ini mencoba mengurai bagaimana kebijakan dekriminalisasi bagi pecandu di Indonesia dan bagaimana dinamika penyelenggaraannya. Dari aspek hukum di Indonesia, dekriminalisasi dan depenalisasi serta pendekatan kesehatan sudah ada sejak dekade 1990-an, namun implementasinya belum memperoleh dukungan masyarakat luas. Stigma masyarakat merupakan salah satu faktor yang berpengaruh besar dalam penyelenggaraan kebijakan penanganan pecandu pencapaian keberhasilan pemulihannya.Kata Kunci: Kebijakan, Pecandu, Narkotik
NEOLIBERALISME: GENEALOGI KONSEPTUAL, RELEVANSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN SOSIAL MODERN
Pasca krisis finansial, terdapat ketertarikan baru dalam berpikir kritis soal neoliberalisme sebagai bentuk pengaturan pro-pasar, melalui genealogi ketimbang diskursus hegemonisnya. Ia bisa menjadi sangat relevan sejauh keberhasilannya membuka jalan untuk menguji secara kritis dua pendekatan berpengaruh atas neoliberalisme: struktural Marxis dan Foucaultian non atau pasca-struktural. Dengan mengajukan kuliah Foucault pada 1978-79 di College de France sebagai sentral terhadap genealogi kritis neoliberalisme karena bagaimana ia dapat memetakan kemunculan loncatan-loncatan akal neoliberal dari negara berbeda sejak awal abad 20. Memosisikan perkuliahan Foucault pada akhir dekade 70an ini sebagai sentral terhadap genealogi kritis neoliberalisme karena baiknya ia dalam memetakan kemunculan loncatan-loncatan logika neoliberal yang berbeda antar-negara dari sejak pertengahan abad 20 hingga saat ini. Ia juga menghadirkan, secara potensial, sebuah sejarah masa kini, atau apa yang Foucault sebut, sebuah ‘sejarah kritis atau efektif’: sejarah yang dapat digunakan untuk mempertanyakan garis turunan yang mengantarkan kita pada masa kini sekaligus membuka kesempatan untuk berpikir berbeda. Tujuan tulisan ini dua lapis: pertama, menggunakan sudut pandang Marxis dan Foucault dalam membuat genealogi neoliberal dengan mempertimbangkan periode awal pemikiran neoliberal pada 1920an dan selanjutnya; dan kemudian, menyituasikan perdebatan tersebut untuk memperluas kemungkinan berpikir kritis tentang masa kini dalam rangka mengerti bagaimana politik neoliberalisasi dapat berlanjut dan bertahan hari ini. Kata-kata kunci: Neoliberalisme, sejarah neoliberalisme, Foucault, Marxis, pendekatan strukturalis, pendekatan strukturalis, kebijakan neoliberal
PEDOFILIA DAN ANCAMAN TERSEMBUNYI BAGI ANAK
Abstrak Pedofilia merupakan suatu bentuk penyimpangan seksual pada seseorang, dengan anak sebagai obyek untuk mendapatkan pemuasan seksual. Kasus anak korban pedofil terus meningkat dari waktu ke waktu. Multi faktor penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Banyaknya pelaku kekerasan seksual terhadap anak membawa efek negatif serta merusak generasi muda bahkan dapat melahirkan pedofil-pedofil baru. Korbannya adalah anak-anak yang  berasal keluarga miskin. Jika tidak segera diobati, bisa dibayangkan bagaimana dampak dari kasus ini kepada generasi muda. Pendekatan integrative yang melibatkan berbagai professional dari berbagai latar belakang keilmuwan menjadi suatu hal yang signifikan dalam menghadapi tingginya kekerasan seksual pada anak. Pemberian hukuman kebiri sebagai efek jera dan terapi medis dan psikologis sebagai upaya penyembuhan bagi pelaku. Pendekatan Community Support System yang berbasis pada kepekaan dan peran aktif masyarakat local, dan menciptakan organisasi yang aman bagi anak, sebagai upaya untuk mengurangi anak menjadi korban pedofilia.   Kata Kunci: Pedofil, Kekerasan Seksual, Anak korban kekerasan seksual.Abstrak Pedofilia merupakan suatu bentuk penyimpangan seksual pada seseorang, dengan anak sebagai obyek untuk mendapatkan pemuasan seksual. Kasus anak korban pedofil terus meningkat dari waktu ke waktu. Multi faktor penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Banyaknya pelaku kekerasan seksual terhadap anak membawa efek negatif serta merusak generasi muda bahkan dapat melahirkan pedofil-pedofil baru. Korbannya adalah anak-anak yang  berasal keluarga miskin. Jika tidak segera diobati, bisa dibayangkan bagaimana dampak dari kasus ini kepada generasi muda. Pendekatan integrative yang melibatkan berbagai professional dari berbagai latar belakang keilmuwan menjadi suatu hal yang signifikan dalam menghadapi tingginya kekerasan seksual pada anak. Pemberian hukuman kebiri sebagai efek jera dan terapi medis dan psikologis sebagai upaya penyembuhan bagi pelaku. Pendekatan Community Support System yang berbasis pada kepekaan dan peran aktif masyarakat local, dan menciptakan organisasi yang aman bagi anak, sebagai upaya untuk mengurangi anak menjadi korban pedofilia.   Kata Kunci: Pedofil, Kekerasan Seksual, Anak korban kekerasan seksual
KRITISI TERHADAP KEGAGALAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA DAN ALTERNATIF PEMECAHANNYA
Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak 1997 dan berkembang menjadi krisis multidimensi yang berlangsung hingga saat ini, mengindikasikan rapuhnya struktur sosial,politik. ekonomi, budaya dan hankam yang semula menjadi tiang penyangga keutuhan danketahanan bangsa dan negara. Setelah dikaji secara mendalam, ternyata hal ini dilatar belakangi oleh penerapan model pembangunan yang lebih bersifat ekadimensi (hanya memprioritaskan sektor ekonomi dalam berbagai manifestasi dan konsekuensi logisnya), sehinggamenimbulkan distorsi pada sektor·sektor lain yang terabaikan. Demikian halnya denganpendekatan pembangunan yang bersifat top down, cenderung sentralistik dan otoriter telah menyebabkan masyarakat mengalami deempowerment sehingga kapasitasnya tidak bisa berkembang, kreativitas komunitas lokal menjadi tumpul dan mereka kehilangan sikap kritis dan kemampuan reflektifnya, yang semenstinya menjadi sarana kontrol untuk men goreksi pelaksanaan pembangunan yang sarat dengan penyimpangan·penyimpangan dan melahirkan ketimpangan - ketimpangan serta ketidakadilan sosial yang begitu kompleks.Sebagai koreksi terhadap kegagalan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan ORBA,maka direkomendasikan untuk diterapkan model pembangunan sosial, yang pad ahakikatnya merupakan pengintegrasian antara pembangunan sosial dan ekonomi, dan mencakupseluruh aspek/domain yang ada (politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum), sehingga semuaaspek yang terkait dalam pembangunan dapat dikembangkan secara optimal dan distorsi diberbagai aspek pembangunan dapat ditiadakan dan atau diminimalisir. Model ini bertumpupada upaya - upaya untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat melalui program·programpemberdayaan (empowerment), penguatan institusi lokal, dan bersifat proaktifdan partisi patif, sehingga pendekatan yang diambil lebih bersifat bottom upi. Dengan model ini diharpakan masalah kemiskinan dapat teratasi, distribusi keadilan dapat terpenuhi dan part isipasi masyarakat dalam program pemabngunan dapat ditingkatkan karena digali dari permasalahan real yang mereka hadapi dan atau kebutuhan yang mereka rasakan. Dengankata lain, pembangunan sosial menempatkan aspek manusia/masyarakat sebagai sentral/subyek dari pembangunan yang dilaksanakan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial mereka
KAMPUNG SIAGA BENCANA SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS DI INDONESIA: POLITIK PEMBANGUNAN DAN PARTISIPASI DALAM DISKURSUS PEMBANGUNAN KEBENCANAAN
“Berbasis-komunitas†merupakan ‘kesayangan’ baru dalam perbendaharaan pembangunan di dunia yang semakin mengglobal, dan saat ini seperangkat konsep dan model diskursif tersebut telah menyapu hampir seluruh lanskap pembangunan, tanpa terkecuali dalam bidang kebencanaan melalui apa yang disebut kerangka kerja pengurangan risiko bencana. Indonesia sebagai salah satu negara yang paling terdampak oleh bencana baik alam maupun buatan manusia, pun benar-benar merangkul inisiatif ini, tidak hanya secara legal-formal melalui peratifikasian agenda global dalam manajemen risiko bencana, tetapi juga hingga secara domestik mempraktikkannya melalui program berskala besar seperti Desa Tangguh Bencana (DTB) dan Kampung Siaga Bencana (KSB). Tulisan ini, dengan menggunakan studi kasus KSB, ingin mengargumentasikan bahwa inisiatif kebijakan ini merupakan bagian dari pergeseran paradigma yang lebih luas dalam pembangunan dari bentuk dipimpin-negara ke dipimpin-pasar yang sekarang telah semakin mengambil bentuknya di Indonesia setelah era-otoriter Orde Baru. Lebih jauh lagi, dengan mengeksplorasi teori dan praktik diskursus yang berkembang dalam bidang kajian titik temu pembangunan-bencana, seperti partisipasi, desentralisasi, komunitas, penulis menemukan bahwa terdapat kesalah-kaprahan reduksionis dan penyederhanaan yang melekat dan berlaku dalam memahami konsep-konsep yang sebenarnya sangat sarat-nilai ini pada ranah kebijakan kebencanaan di Indonesia. Akibatnya, dan ini menjadi temuan sekaligus rekomendasi sentral penelitian ini, karena dilatar-belakangi diskursus dan praktik kebijakan politis, aktivitas berbasis-komunitas menjadi diperlakukan sebagai hasil, bukan lagi menjadi fundamen bagi partisipasi masyarakat yaitu dengan memperlakukannya sebagai proses, dalam pengurangan risiko bencana