e-Journal Kementerian Sosial RI
Not a member yet
599 research outputs found
Sort by
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU DESA SEJAHTERA (STUDI KASUS DI KABUPATEN SRAGEN)
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sragen. Untuk menelaah permasalahan kebijakan menggunakan pendekatan evaluatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi dan FGD. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis paguyuban dengan pola keterpaduan berhasil dengan baik. Hal ini terbukti, melalui pemberdayaan mengelola tanaman sayuran dan perkebunan menunjukkan hasil yang memuaskan yaitu masyarakat yang dibina kebutuhan pokoknya dapat terpenuhi semakin sejahtera serta memiliki harapan ke depan. Bahkan mereka masih bisa menabung untuk keperluan pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian disarankan, untuk memaksimalkan pemberdayaan keluarga miskin, sebaiknya bisa dilakukan secara terpadu melalui pilar-pilar kesejahteraan sosial seperti pendamping lapangan dan orsos/LSM yang ada di lokasi. Bagi pemerintah dalam penanganan semua program yang menyangkut kemiskinan perlu menjaga sinergitas antar lembaga dengan pendekatan terintegrasi
TANTANGAN PROFESI PENELITI: SATU STUDI KASUS PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Researcher is a functional position in the Ministry of Social Affairs. The existence of researchers has been recognized since 1985 and it was marked by the appointment of eight people to be functional researchers. Over the last thirty years, the number of researchers has been growing as the result of the increasing number of the government’s tasks. This study is to discuss the researchers who work in the governmental institution and whose duties and functions have been determined through the intitution’s policy based on the rules set out in 2015. The work unit formation of Research and Development Centre for Social Welfare (Puslitbangkesos) has ever been changed several times. Therefore, it contributes to the implementation of its activities. Its goal is to give the charge to face the mental revolution that has been declared nationally. The situation will be different from the previous one because next, each researcher will begin to improve his quality by looking at very rapid development of science and technology. Each researcher must pay attention to a professional work ethic, rules and norms as well as researcher’s ethics. It is time for the researchersto improve their quality in increasing their knowledge and their ability to uphold the values of honesty, responsibility and dignity.Keyword: challenges, profession, work ethic
HUBUNGAN MAYORITA5-MINORITAS - STUDI KASUS PENDATANG SUKU BANGSA MADURA DI SURAKARTA
Masyarakat Indonesia yang majemuk ditandai dengan berbagai suku bangsa yang mendiami wilayah Republik Indonesia. Diantaranya ada beberapa suku bangsa dengan jumlah yang cukup banyak seperti suku bangsa Jawa. Suku bangsa ini merupakan mayoritas karena jumlahnya lebih banyak dari suku bangsa lain, khusus dalam kasus ini di Surakarta. Di kota tersebut ternyata ada suku bangsa lain yang jumlahnya lebih sedikit tetapi memiliki ciri khas. Salah satunya suku bangsa Madura, mereka dianggap sebagai minoritas.Sementara ada anggapan bahwa suku bangsa yang mayoritas dapat mempengaruhi suku bangsa yang minoritas, sehingga memberi ciri khas. Ternyata, berdasarkan pengamatan dan studi kepustakaan suku bangsa Madura tetap mempertahankan ciri khasnya meskipun mereka berada di tengah masyarakat dan kebudayaan Jawa. Hanya saja dalam keadaan tertentu, suku bangsa mengambil sedikit unsur kebudayaan Jawa
PROBLEMA DAN RESOLUSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN JOHAR BARU - JAKARTA PUSAT
Konflik sosial yang terjadi di masyarakat secara kuantitas maupun kualitasnya cenderung semakin meningkat. Kerugian harta benda dan bahkan nyawa tidak ternilai, sebagai akibat dari konflik sosial dengan kekerasan di berbagai daerah di Indonesia. Di Jakarta, ada satu wilayah yang rawan konflik, yaitu Kecamatan Johar Baru, dimana di kecamatan ini seringkali terjadi konflik antar kelompok masyarakat . Hal ini yang mendorong dilakukan penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh informasi kondisi lingkungan, akar dan penyebab konflik antar kelompok masyarakat, dan apa solusi yang telah dilakukan dalam penanganan konflik tersebut. Untuk itu dikumpulkan data dan informasi dari berbagai pihak, baik dari unsur aparat, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan warga masyarakat yang terlibat konflik. Informasi dari tokoh masyarakat,bahwa sumber konflik antara lain : rebutan lahan, pengaruh narkoba, pengangguran, dan tuntutan kebutuhan pangan serta kepadatan penduduk. Upaya yang telah dilakukan penduduk lokal melalui pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Kelompok Kesadaran Masyarakat (Pokdarmas), Forum Anti kekerasan dan Tawuran (Fakta), Forum Anti Tawuran Warga (Fatwa), dan Komunitas Kampung Aman (KKA). Eksistensi kelembagaan tersebut perlu dioptimalkan dengan dukungan dengan pemerintah pusat maupun Pemda DKI Jakarta. Kemudian perlu juga diberdayakan dan didayagunakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada, sehingga mampu memberikan solusi untuk mewujudkan rekonsiliasi sosial secara permanen
IDENTIFIKASI KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBERDAYAKAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan salah satu permasalahan sosial di Indonesia. Jumlah masyarakat KAT masih cukup besar, yang tersebar di seluruh pelosok yang lokasinya secara geografis relatif sulit dijangkau, dan pada umumnya jauh tertinggal secara ekonomi maupun sosial dan politik dibandingkan dengan warga negara lainnya di Indonesia. Sekaligus warga KAT merupakan bagian warga negara yang memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan tersebut melalui pemberdayaan masyarakatnya. Mencermati keadaan tersebut penulis ingin mengkaji bagaimana pentingnya inventarisir kearifan lokal dalam pemberdayaan KAT. Kajian ini merupakan studi literatur dari berbagai referensi yang ada, kemudian data tersebut dikemas dan digali sebagai bahan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya kearifan lokal KAT di Indonesia. Adapun tujuan kajian ini adalah ingin mengetahui pentingnya inventarisir kearifan lokal masyarakat KAT setempat dalam mengembangkan potensi sebagai upaya meningkatkan keberdayaan masyarakatnya. Kearifan lokal merupakan pembagian keuntungan merata atas pengetahuan tradisional yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat setempat, sebagai sesuatu yang berharga yang bernilai ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu juga dengan adanya kearifan lokal dapat menentukan atau merupakan arah kebijakan dalam merencanakan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan akses untuk membagi keuntungan secara bersama-sama dan memberdayakan masyarakatnya dalam menjaga hak adat dan kearifan lokal yang dapat memberikan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat komunitas adatnya. Kata kunci: Komunitas adat terpencil,inventarisir kearifan lokal, pemberdayaa
UPAYA PENYANDANG DISABILITAS TUBUH DALAM MENGGAPAI ASA MELALUI BALAI BESAR REHABILITASI VOKASIONAL BINA DAKSA CIBINONG
Tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan keberadaan penyandang disabilitas khususnya tubuh atau yang biasa digunakan dengan istilah daksa. Keberadaan penyandang disabilitas tubuh sebagai warga negara suatu bangsa termasuk di Indonesia relatif cukup besar jumlahnya. Penyandang disabilitas tubuh sebagai insan ciptaan Tuhan mempunyai kewajiban dan hak yang sama dalam batas-batas tertentu dengan yang lainnya. Penyandang disabilitas tubuh sebagai insan manusia juga mempunyai asa atau harapan hidup yang layak sebagaimana insan manusia normal pada umumnya. Oleh karena itu dalam mendukung asa tersebut, maka penyandang disabilitas tubuh harus mempunyai kepercayaan diri, bekal, dan keterampilan di bidang tertentu. Salah satu lembaga yang dapat mendukung penyandang disabilitas tubuh dalam upaya menggapai asa tersebut yaitu Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVBD) yang berlokasi di Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Pengumpulan data dalam kajian ini menggunakan studi dokumentasi yang terkait dengan Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVBD). Hasil pengkajian yang dilakukan, diperoleh data yang cukup signifikan terkait dengan upaya penyandang disabilitas tubuh dalam menggapai asa. Walaupun demikian, sebagai lembaga yang dikelola pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia harus terus dapat mengikuti trend perkembangan pasar kerja atau dunia usaha dalam mendukung asa penyandang disabilitas tubuh. Â Kata kunci: Penyandang disabilitas tubuh, menggapai asa, Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa
POTENSI MODAL SOSIAL PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan potensi modal sosial dalam pendekatan kelompok usaha bersama program penanggulangan kemiskinan sektoral yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, di mana modal sosial merupakan salah satu pendekatan yang semakin diperhitungkan untuk mengatasi masalah kemiskinan di banyak negara termasuk di Indonesia. Disadari bahwa meskipun program penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah sejak lama dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat, tetapi realitasnya kemiskinan masih menjadi masalah nasional berkepanjangan hingga saat ini. Tulisan ini memanfaatkan studi literatur dan studi dokumen termasuk browshing internet. Hasil kajian menunjukkan bahwa modal sosial dalam pendekatan kelompok usaha bersama dapat memainkan peranan penting dalam pengembangan masyarakat yang semakin mandiri, sehingga mampu berfungsi baik secara individu, keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan kelompok usaha bersama yang didalamnya terkadung modal sosial perlu terus lanjutkan dan dikembangkan
MULTIKULTURALISME DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
Selama tiga dekade yang lalu, berkembang suatu pandangan bahwa kebhinekaan masyarakat menghambat pembangunan. Pandangan ini dipengaruhi pendapat beberapa ahli ekonomi pembangunan sebelumnya yang menemukan bukti bahwa diversitas menghambat pembangunan. Pandangan negatif tersebut didukung oleh hasil penelitian tahun 1960-andan 1970-an, dengan sebaran negara sample yang sangat terbatas dan menggunakan cross-section analysis.Namun hasil survey komprehensif terakhir terhadap sejumlah negara berkembang pada tahun 1990-an dengan menggunakan data longitudinal, menunjukkan sebaliknya bahwa diversitas budaya ternyata tidak ada korelasinya dengan pembangunan. Oleh karena itu, tidak perlu ada kekhawatiran bagi kita untuk melaksanakan pembangunan dalam kondisi masyarakat Indonesia yang multikutur. Dalam banyak hal, multikulturalisme dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan
KEBIJAKAN BARU: JAMINAN PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS
Penyandang Disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal pekerjaan yang masih memerlukan banyak perhatian baik oleh negara dan masyarakat Indonesia. Berbagai kebijakan pun telah diupayakan oleh pemerintah. Kebijakan yang baru saja diberlakukan adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UUPD). UUPD memberikan harapan baru bagi terwujudnya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Terpenuhinya hak Penyandang disabilitas dan pemenuhan kewajiban pemerintah serta peran serta aktif dari masyarakat sangat diperlukan dan menjadi tantangan kedepan dalam implementasi UUPD. Sinkronisasi dan pembenahan di segala bidang mutlak diperlukan terutama masalah penyeragaman data jumlah penyandang disabilitas dan Peran dari Komisi Nasional Disabilitas (KND) dalam pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sehingga dapat berjalan dengan efektif