e-Journal Kementerian Sosial RI
Not a member yet
599 research outputs found
Sort by
PERANAN SOCIAL CAPITAL SEBAGAI PIRANTI SOSIAL KOMUNITAS DILIHAT DARI DIMENSI TEORITIS DAN EMPIRIS
No full textArtikel ini mendeskripsikan peran dan pentingnya social capital sebagai piranti sosial pada level komunitas, dan sekaligus menjawab pertanyaan apakah social capitalmasih eksis di Indonesia. Secara kritis, social capital dipandang sebagai suatu landasan bagi asumsi pembangunan sosial pada level komunitas. Analisis terhadap peranan social capital sangat mendesak mengingat policymakers membutuhkan masukan untuk mendukung kebijakan pembangunan sosial yang bertumpu pada kemampuan masyarakat. Diharapkan, social capital sebagai piranti sosial yang berakar pada komunitas, dapat berfungsi secara maksimal tetapi dinamik dalam mengatasi masalah sosial. Bahasan ini diharapkan dapat menambah keyakinan kita bahwa social capital dapat direkayasa ulang, asal dilakukan oleh dan untuk anggota komunitas. Dengan demikian, tugas scholars, policymakers, practitioners adalah memfasilitasi komunitas agar mereka menyadari bahwa ada piranti sosial yang dapat didayagunakan untuk berbagai tantangan yang dihadapi pada hampir semua aspek kehidupan, tentunya pada level komunitas
ANALISIS EFEKTIFITAS KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) SEBAGAI INSTRUMEN PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) eksistensi dan efektifitas KUBE sebagai instrument penanganan fakir miskin dan 2) faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan KUBE. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data skunder yaitu karya tulis yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, buku, dan tugas mahasiswa untuk memperoleh gelar S1, S2 atau S3.  Data dicari di internet dengan menggunakan mesin pencari goggle. Hasil pencarian ditemukan sebanyak 15 karya tulis ilmiah, yang terdiri dari KTI dalam jurnal sebanyak 7 buah, KTI dalam bentuk buku (7 buah) dan dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi (4 buah). Selain itu data berasal dari laporan hasil evaluasi KUBE yang dilakukan penulis di Kabupaten Katingan pada bulan Mei 2015. Berdasarkan data-data tersebut diketahui bahwa eksistensi KUBE di lapangan tidak bertahan lama, usaha yang dibangun tidak berkembang. KUBE kurang atau tidak cukup efektif sebagai instrument penanganan fakir miskin. Faktor yang membuat KUBE kurang efektif adalah: (a) pembentukan KUBE bersifat dadakan; (b) minim sosialisasi sebelum pelaksanaan kegiatan; (c) cenderung top down; (d) salah sasaran; (e) jenis usaha kurang sesuai dengan sumberdaya lokal; (f) jenis usaha kurang sesuai dengan kebiasaan (budaya) masyarakat; (g) manajemen usaha (dagang) kurang tepat; (h) pembagian kerja tidak dirasa tidak adil; (i) bibit (ternak) terlalu kecil; (j) pendamping kurang handal; (k) pengawasan belum optimal. Kesepuluh faktor tersebut saling terkait satu dengan yang lain. Secara keseluruhan intinya adalah manajemen pelaksanaan program mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian masih lemah. Kata Kunci: KUBE dan Fakir Miskin
KONDISI SOSIAL PSIKOLOGIS DAN EKONOMI ORANG DENGAN KECACATAN PASCA PEMBINAAN LANJUT PADA PANTI SOSIAL BINA RUNGU WICARA (PSBRW) MELATI JAKARTA
No full textOrang dengan kecacatan rungu wicara berhak mendapatkan pemenuhan hak-hak dasarnya dalam bidang kesejahteraan sosial. Melalui program rehabilitasi sosial dalam panti, diharapkan tidak seorang pun orang dengan kecacatan rungu wicara sebagai warga negara, tertinggal dan tidak terjangkau dalam proses meningkatkan kesejahterannya. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui apakah pemberdayaan dari hasil rehabilitasi sosial berdampak pada eks klien. Metode penelitian ini menggunakan metode evaluasi dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil pembinaan lanjut diketahui eks klien yang mendapatkan keterampilan dari panti sosial dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan hasil keterampilan yang diperoleh. Pada kasus enam eks klien orang dengan kecacatan diketahui meningkat kapasitasnya dengan keterampilan yang dimiliki, dan semakin berdaya ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial
PEMAHAMAN RUMAH TANGGA SASARAN-PENERIMA MANFAAT TENTANG PROGRAM SUBSIDI RASKIN Studi pada Kelurahan Medono, Kota Pekalongan, Jawa Tengah dan Banyu Mulek, NTB
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTSPM) tentang program subsidi beras terhadap rumah tangga berpenghasilan rendah. Penelitian ini dilakukan di kota Pekalongan Jawa Tengah dan Desa Banyu Mulek, Nusa Tenggara Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan RTS-PM, Tim Koordinasi, FGD (pelaksana distribusi Raskin, tokoh masyarakat, tokoh agama, TKSK), studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman RTS-PM tentang Program Raskin di dua lokasi tersebut sedikit berbeda. Di Desa Banyu Mulek Program raskin dipahami masyarakat sebagai bantuan terhadap masyarakat, sedangkan RTS-PM di Kota Pekalongan dipahami sebagai bantuan beras kepada orang miskin. Akibat dari pemahaman tersebut distribusi raskin di Desa Banyu Mulek dilakukan kepada semua masyarakat sedang di Kota Pekalongan khusus kepada RTS-PM yang termasuk dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM). Agar masyarakat memahami Program Subsidi Raskin yang sebenarnya, maka perlu dilakukan sosialisasi sampai ke masyarakat tingkat RT/RW, oleh Tim Koordinasi bekerjasama dengan pihak Kelurahan, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dengan demikian nantinya tidak ada tuntutan dari masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk mendapatkan Raskin, dan distribusi raskin dapat dilakukan sesuai dengan tujuanny
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL UNTUK PEKERJA MIGRAN BERMASALAH
Get PDFPenelitian kebijakan bertujuan untuk penyempurnaan kebijakan perlindungan sosial bagi pekerja migran bermasalah. PMB mengalami gaji tidak dibayar, pemotongan gaji dalam jumlah besar oleh agensi/PTKIS, pelecehan seksual, tidak memperoleh hak libur, tidak diberikan cuti haid, sampai dengan pendeportasian PMB. Penanganan pekerja migran dilakukan lintas sektor, kesan bahwa terjadi tumpang tindih pelayanan adalah tidak benar. Kementerian Sosial melaksanakan perlindungan sosial dari entry point sampai proses reintegrasi di daerah asal. Perlindungan sosial dilakukan oleh Kementerian Sosial meliputi proses pemulangan, pelayanan psikososial di RPTC dan bantuan UEP bagi mantan PMB. Berdasarkan UU. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, nomenklatur pekerja migran bermasalah berubah menjadi warga negara migran korban tindak kekerasaan sehingga yang mendapat perlindungan sosial tidak hanya pekerja migran akan tetapi semua warga negara korban tindak kekerasaaan.Penelitian kebijakan menyarankan perlindungan sosial bagi pekerja migran bermasalah tetap dilaksanakan, dengan nomenklatur yang baru yaitu warga negara korban tindak kekerasaan. Proses pelayanan psikososial yang dilaksanakan di RPTC agar dilaksanakan secara profesional dan dibuat senyaman mungkin bagi PMB sehingga tidak terkesan sebagai rumah tahanan.Untuk menjamin mutu layanan di RPTC agar pelaksanaan psikososial dilaksanakan oleh pemerinta pusat
EFEK INTERAKSI KINERJA DAN SENSE OF HUMOR PENYULUH SOSIAL PADA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA
Get PDFPenelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja, sense of humor, dan interaksi antara kinerja dan sense of humor penyuluh sosial pada partisipasi masyarakat dalam program pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia. Penelilitian ini menggunakan metode survey kuantitatif dan melibatkan 124 penyuluh sosial sebagai responden yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Instrumen pengumpulan data menggunakan kuisioner kinerja penyuluh sosial, multidimensional sense of humor, dan partisipasi masyarakat. Analisis data menggunakan Moderating Structural Equation Modeling (MSEM). Hasil penelitian menemukan pengaruh positif interaksi kinerja dan sense of humor penyuluh sosial pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam program kesejahteraan sosial di Indonesia. Penelitian ini juga menemukan pengaruh positif kinerja penyuluh sosial pada partisipasi masyarakat, pengaruh positif sikap terhadap humor pada penggunaan humor coping, pengaruh positif pengembangan kualitas penyuluhan pada partisipasi masyarakat dalam perencanaan progra
PERAN JEJARING KERJA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI PANTI SOSIAL BINA KARYA PANGUDI LUHUR BEKASI
Get PDFPenelitian ini merupakan studi kasus dan bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan peran jejaring kerja di panti sosial Bina Karya Pangudi Luhur dalam memberikan pelayanan prima kepada warga binaan sosial, sehingga dapat mewujudkan tujuan panti sosial yaitu eks warga binaan sosial yang mandiri dan dapat berpartisipasi di masyarakat. Informan dalam penelitian ini pekerja sosial, instansi terkait dan eks warga binaan sosial. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, focus group discussion (FGD) dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran jejaring kerja dalam pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial terlihat mulai dari pra rehabilitasi, rehabilitasi (intervensi) dan pasca rehabilitasi. Jejaring kerja dapat membantu memaksimalkan pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi yang diberikan PSBK PL kepada warga binaan sosial, namun peran jejaring kerja pada setiap tahap kegiatan belum dimanfaatkan secara maksimal oleh PSBK PL
KINERJA TKSK DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI BANDUNG
No full textTenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) merupakan pelaksana pendampingan sosial yang bisa menjembatani program kementerian Sosial untuk menggerakan masyarakat dan potensi kesejahteraan sosial lainnya. Keberadaan TKSK juga dapat mendukung pelaksanaan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang membutuhkan pemetaan target sasaran, sehingga keberadaan petugas di lokasi sasaran menjadi penting. Sejak terbentuknya TKSK hingga kini belum diketahui secara jelas bagaimana kinerjanya dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Apakah kebijakan yang ada cukup menunjang tugas dan fungsi TKSK. Untuk itu maka kajian ini dilakukan guna melihat profil TKSK, dan kinerjanya dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan dengan analisa model evaluatif. Lokasi penelitian di Kabupaten Bandung, meliputi 29 TKSK di 29 kecamatan. Pengumpulan data dengan cara diskusi kelompok, wawancara dengan informan instansi, dan melalui angket bagi semua TKSK di Kabupaten lokasi penelitian (terutama untuk melihat profilnya). Tulisan ini menyajikan berbagai informasi tentang kinerja TKSK dan permasalahan yang dihadai, sebagai bahan bagi perumusan kebijakan yang tepat tentang posisi strategis TKSK, agar kinerja TKSK di level kecamatan mencapai hasil yang optimal. Ada tiga rekomendasi penting yang diajukan dalam tulisan ini, yakni: 1) Peninjauan Kembali Permensos No, 03/2013: terutama yang terkait dengan persyaratan dan status TKSK (relawan atau petugas); 2)Penugasan PNS sebagai TKSK, melalui penempatan/penugasan PNS (fungsional atau struktural); 3) TKSK dikukuhkan sebagai tenaga honorer/kontrak, yang bertugas sebagai manajer pengendali penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial di level kecamatan
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PELUANG TERHADAP PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
No full textFokus dari kajian ini adalah implikasi Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan software pengolah data N-Vivo versi 10.  Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tersebut urusan sosial merupakan urusan wajib dan pelayanan dasar yang diselenggarakan pemerintah daerah. Pada urusan konkuren yaitu yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk urusan sosial dibagi menjadi 7 sub bidang yaitu: pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, taman makam pahlawan, sertifikasi dan akreditasi. Pada sub bidang rehabilitasi sosial penyelenggaraan berbasis panti selain Rehabilitasi bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan HIV/Aids dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.  Dinas sosial diklasifikan menjadi tipe A, B dan C berdasarkan pemetaan urusan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dari 34 Provinsi sebanyak 26 Provinsi (76,47 persen) sudah dilakukan pemetaan urusan sosial. Hasilnya sebanyak 69,23 persen termasuk Tipe dinas A, 11,54 persen masuk tipe Dinas B dan 19,23 persen termasuk tipe dinas C. Sedangkan untuk kabupaten/kota dari 511 kabupaten/kota, sebanyak 366 (71,62 persen) sudah dilakukan pemetaan urusan sosial dengan hasil sebanyak 42,08 persen termasuk dinas tipe A, sedangkan 34,43 persen termasuk dinas tipe B dan sebanyak 23,5 persen termasuk dinas tipe C. Kajian ini merekomendasikan Kementerian Sosial menyusun SPM dan NSPK sesuai dengan kewenangannya dan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota menyesuaikan dengan amanah Undang-Undang tersebut khususnya untuk peralihan panti sosial UPT Kementerian Sosial