e-Journal Kementerian Sosial RI
Not a member yet
599 research outputs found
Sort by
PERMASALAHAN SOSIAL TENAGA KERJA WANITA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAYANAN SOSIAL (Studi Kasus di Daerah Asal, Daerah Transit, dan Daerah Tujuan TKW)
Studi ini dilakukan guna mengidentifikasi potensi, masalah, dan kebutuhan pelayanan sosial bagi Tenaga Kerja Wanita (TKv\l). Hal ini dimaksudkan sebagai input bagi perumusan kebijakan dan program penanganan masalah sosial TKW secara profesional.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi sumber daya TKW relatif rendah baik dari segipengetahuan maupun kesiapan untuk bekerja di luar negeri. Hal ini terkait dengan masih minimnya persiapan pada TKW sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Di samping itu juga adanya praktek-praktek pengiriman tenaga kerja secara ilegal yang lebih mengutamakan pada keuntungan ekonomi semata, negara tujuan kurang memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja asing (TKW).Pada akhirnya KBRI banyak dihadapkan pada berbagai masalah yang terkait dengan penyelesaian kasus tenaga kerja bermasalah, baik yang menyangkut legalitas sebagai T.Kw, tindak kekerasan maupun masalah-masalah lainnya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelayanan sosial TKW mulai dari pemberangkatan sampai di negara-negara tujuan, dengan cara melibatkan para Pekerja Sosial profesional dalam penyelesaian masalah TKW
UJICOBA MODEL PEMERINGKATAN KELUARGA DI DUSUN PLASA JENAR DESA KENTENG, KECAMATAN PRUWANTORO, KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA TENGAH
Masih ditemukan kendala dalam program penanganan kemiskinan terutama pada tahapan sosialisasi program, mekanisme pelaksanaan, efektifitas, kemanfaatan dan dampak. Di sisi lain ditemukan penyebab ketidakpuasan masyarakat karena pemilihan program tidak sesuai dengan kenyataan (belum terjaminnya akurasi data). Hal tersebut disebabkan proses pendataan masih bersifat top dawn dengan metode pengumpulan data survey. Dikaitkan dengan paradigma yang berkembangan yaitu memprioritaskan pemberdayaan masyarakat maka muncul asumsi bahwa apabila pemilihan sasaran program melibatkan partisipasi masyarakat maka manfaat dan keberhasilan program akan optimal. Oleh karena untuk melaksanakan seleksi sasaran program yang tepat dan sesuai dengan keinginan dan pengetahuan masyarakat maka pada tahun 2006 dilakukan ujicoba "Model Pemeringkatan Keluarga11 di kabupaten Wonogiri.Dasar pemikiran metode ini disarankan sebagai metode seleksi sasaran program adalah dengan melibatkan masyarakat akan menumbuhkan kemampuan dan aktualisasi masyarakat sehingga meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola program. Penentuan lokasi secara purposive berdasar pertimbangan lokasi tersebut merupakan lokasi pelaksanaan KUBE-SKPA tahun 2007 dan merupakan lokasi prioritas Pembangunan Kesejahteraan Sosial tahun 2007. Oleh sebab itu berdasarkan kesepakatan tim dengan instansi terkait maka ditentukan Dusun Plasa ]enar berdasarkan pertimbangan dusun tersebut memiliki jumlah penduduk antara 150-200 Kepala Keluarga yang bermukim di tujuh (7) RT dan dua (2) RW.Tujuan ujicoba model adalah untuk melihat sejauhmana model ini dipahami masyarakat dandilaksanakan sesuai dengan pentahapan, mendifinisikan konsep miskin sesuai pendapat dan pandangan . IokaVmasyarakat, menganalisis mekanisme pelaksanaan ujicoba Model. Indikator keberhasilan : masyarakat memahami konsep ujicoba apabila masyarakat dapat membuat pemetaan keluarga berdasar kondisi sosial ekonomi, menyusun konsep miskin, dan masyarakat mampu menyimpulkan apa manfaat kegiatan ujicoba modelPembahasan analisis ujicoba model menunjukkan bahwa: Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Model pemeringkatan ini aplikatif dalam arti Penjelasan dan pelatihan tim fasilitator mudah dipahami masyarakat dengan dibuktikan Tim Pemeringkat (perwakilan masyarakat) mampu melaksanakan tahapan model Pemeringkatan sesuai dengan modul. Tim Pemringkat mampu membuat pemetaan keluarga berdasarkan kondisi sosial ekonomi,mampu menyusun konsep miskin berdasarkan pendapat mereka sendiri, menghitung nilai dan memperingkatkan keluarga berdasarkan hasil perhitungan nilai rata rata
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIK Kajian Kebijakan dan Implementasinya di Provinsi Papua
Kajian Implementasi Program Pengembangan Distrik (PPD) di Provinsi Papua bertujuan memahami penanganan kemiskinan melalui strategi pemberdayaan. Pendekatan kajian ini adalah kualitatif yang menekankan esensi dan substansi (pemahaman, pandangan, dan tanggapan) informan yang menghasilkan data deskriptif, yakni gambaran implementasi program di lapangan. Data tersebut diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara. Informan ditentukan secara purposive, yakni informan mengetahui secara baik pemasalahan yang sedang dikaji. Untuk itu, informan dalam penelitian ini adalah aparat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Papua sebagai pengelola PPD. Hasil kajian menunjukkan, meskipun pelaku PPD di Propinsi Papua khususnya pada awal implementasi program mampu melakukan pembangunan sejumlah prasarana dasar desa melalui dana program ditambah swadaya masyarakat setempat dan menyalurkan dana program kepada kelompok masyarakat untuk usaha ekonomi produktif, tetapi jikadicermati, belum terjadi proses pemberdayaan khususnya bagi kelompok miskin, karena tidak ada transfer daya kepada kelompok miskin. Program lebih dimanfaatkan oleh kalangan tertentu saja, dan proses belajar sosial relatif kurang berlangsung, sebab program lebih bernuansa ekonomi saja. Untuk itu, saran ditekankan pada kualitas pelaku program di berbagai tingkatan (khususnya tingkat kampung), yaitu: (a) mereka perlumemahami program secara baik pentingnya pembekalan; (b) perlunya pelaksanaan sosialisasi program kepada masyarakat secara benar, yang tidak semata penyebaran informasi, tetapi juga perlu diarahkan pada penyadaran tentang permasalahan yang sedang dihadapinya, dan tumbuhnya semangat untuk memecahkan masalah secara mandiri; (c) perlunya pendampingan (fasilitator lokal) secara berkelanjutan terhadap parapelaku program di tingkat kampung, dalam kurun waktu tertentu, hingga mereka dinilai mampu melakukan penanganan masalah kemiskinan warganya secara mandiri. Untuk itu, diperlukan petugas pendamping yang memiliki kompetensi yang memadai, profesional, visionis, taktis, tekun, dan mempunyai semangat tinggi
KEMISKINAN DAN LINGKUNGAN DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH Studi Kasus di Lereng Gunung Merapi, Magelang, Jawa Tengah
Penelitian ini menggali pelaksanaan otonomi daerah di tingkat bawah dan mengungkap perannya dalam pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan melalui kasus penambangan pasir di kawasan Gunung Merapi. Dengan pendekatan induktif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: (i) mengkaji dokumen terkait; (ii) mewawancarai berbagai pihak; dan (iii) mengobservasi kegiatan penambangan, kehidupan para penambang, dan kondisi lingkungan. Hasil kajian eksploratori ini menunjukkan pelaksanaan otonomi daerah tingkat desa sangat bergantung pada pemerintah kabupaten. Dominasi tingkat atas danketergantungan desa masih sangat kentara. Di samping itu, otonomi daerah tidak banyak menghasilkan kebijakan-kebijakan yang dapat berperan mengentaskan kemiskinan dan menjaga kelestarian lingkungan bagi aktivitas penambangan pasir Merapi. Kebijakan yang ada cenderung berorientasi pendapatan daerah tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Kebijakan tersebut lebih memihak pada kaum pemodal (para pengusaha) dan memarginalkan penambang manual. Sistem penambangan rakyat lebih tepat untuk mengentaskan kemiskinan dan dengan pengawasan ketat demi menghindari kerusakan lingkungan
PEMANFAATAN LAHAN DAN SUMBER DAYA ALAM DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA SEKITAR HUTAN DI KABUPATEN BATANGHARI PROPINSI JAMBI
Kegagalan berbagai program penanganan kemiskinan masyarakat sekitar hutan tidak terlepas dari kesalahan dalam mengidentifikasi pola pemanfaatan lahan dan sumber daya alam karena masyarakat sekitar hutan mempunyai pola pemanfaatan yang berbeda dengan masyarakat desa yang berbasis pertanian sawah umumnya sehingga pemahaman yang tepat terhadap sumber daya yang tersedia akan dapat menuntun langkah yang tepat pula dalam pembangunan masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi-potensi sumber daya alam yang dikembangkan masyarakat sekitar hutan sebagaisumber penghidupan tanpa merusak lingkungan hidup. Kajian bersifat deskriptif ini dilaksanakan di 4 (empat) desa sekitar Taman Nasional Bukit Duabelas Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi.Hasil kajian menunjukkan sebagian besar masyarakat desa memanfaatkan lahan untuk mengembangkan komoditas karet walaupun tidak dapat dipungkiri terdapat kendala sosial-ekonomi antara lain masyarakat terjebak dengan pinjaman(barang dan uang) yang diberikan tauke sehingga harga karet ditentukan oleh tauke sementara itu KUD yang semestinya dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat belum mempunyai peranan kecuali hanya sebagai “kedok†untuk memanfaatkan hasil hutan. Hasil studi ini merekomendasikan berbagai program Departemen Sosial untuk masyarakat sekitar hutan lebih mempertimbangkan aspek pola-pola pemanfaataan lahan dan sumber daya alam sehingga program tersebut tepat sasaran dan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat
PERMASALAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN ALTERNATIF PEMECAHANNYA
Penelitian ini dilihat dari tempatnya termasuk Penelitian Perpustakaan, dan ditinjau dari jenisnya termasuk Penelitian Deskriptif yang difokuskan pada kesetaraan gender. Sebagaimana halnya dengan penelitian perpustakaan, data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data secara manual. Sumber data dari beberapa artikel yang dimuat di media massa, hasil-hasil penelitian dan referensi lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya KDRT. Setelah diadakan analisis faktor dan didukung oleh teori serta hasilpenelitian terdahulu, ternyata “kultur hegemoni yang patriarkis†merupakan akar masalah KDRT. Akar masalah KDRT tersebut perlu dibongkar dan untuk itu diperlukan peran serta dari berbagai pihak, yaitu : Pemerintah; LSM; dan Tokoh Masyarakat
PERLAKUAN BURUK MAJIKAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN WANITA INDONESIA DI MALAYSIA
Bentuk-bentuk perlakuan buruk majikan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia, yang dapat diidentifikasi melalui penelitian ini adalah: memberi beban kerja terlalu berat, tindak kekerasan fisik dan non fisik, tidak memenuhi kebutuhan pokok, tidak membayar gaji, memaksa bekerja melampaui masa kontrak secara tidak bertanggung jawab, melakukan pemerkosaan/pelecehan seksual, menghalangi hak berkomunikasi dengan keluarga, dan menghalangi hak menjalankan ibadah. Pendapat yang menyatakan perlakuan buruk majikan terhadap pekerja migran semata-mata karena rendahnya keterampilan pekerja migran tidakseluruhnya benar. Perlakuan buruk dilakukan oleh majikan tidak hanya kepada pekerja migran yang memiliki kinerja rendah tetapi juga terhadap pekerja yang memiliki kinerja bagus. Perlakuan buruk terhadap pekerja migran dengan kinerja rendah dilakukan karena majikan merasa kecewa. Sedangkan perlakuan buruk terhadap pekerja yang memiliki kinerja bagus dilakukan majikan karena sifat egoistik dan serakah
HUBUNGAN SIKAP PETANI TERHADAP PENERAPAN TEKNOLOGI PANCA USAHA TANI PADI SAWAH DI KABUPATEN KONAWE PROPINSI SULAWESI TENGGARA
Secara Kuantitatif dan kualitatif belum tercapainya optimalisasi produksi dan produktivitas usahatani padi smvah di Kabupaten Konmve, diduga sebagai akibat rendahnya sikap dan kemampuan petani dalam menerapkan teknologi Panca Usaha Tani (PUT) padi sawah. Kondisi objektif pengelolaan usahatani padi sawah menunjukkan bahwa tingkat produktivitas usaha tani yang masih terkategori rendah sekitar 53,33 persen dan sikap petani terhadap keberlanjutan penerapan teknologi PUT mempunyai hubungan harapan produksi dan produktivitas usahatani padi yang tinggi baru mencapai 46,67 persen sesuai respon petani yang sangat setuju dan untuk menerapkan teknologi PUT. Produksi padi sawah terdata dalam Lima tahunan cenderung terlihat meningkat lebih banyak disebabkan oleh akibat penambahan luas areal penanaman baru (ekstensifikasi), dan hanya sebagian kecil disebabkan oleh sikap petani untuk menerapkan teknologi Panca Usaha Tani padi sawah secara sempurna. Hasil analisis hubungan sikap petani terhadap penerapan teknologi PUT padi sawah menunjukkan hubungan yang sedang atau cukup signifikan yang ditunjukkan dengan nilai korelasi (r=0,47) berdasarkan analisis uji korelasi pearson dan nilai skore skala Linkert. Artinya variabel sikap petani terhadap penerapan teknologi Panca Usaha Tani mempunyai hubungan sedang atau cukup signifikan pengaruhnya terhadap keberlanjutan penggunaan teknologi PUT dalam peningkatan persatuan areal produksi dan produktivitas usahatani padi sawah di wilayah Kabupaten Konmve
PENCEGAHAN MASAI.AH HIV/AIDS MELALUI PENDEKATAN KELUARGA
Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) faktor penyebab meningkatnya masalah HIV/AIDS; (2) strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS; (3) upaya pencegahan masalah HIV/AIDS melalui pendekatan keluarga. Cara untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan studi dokumentasi. Data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi dikategorikan dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor penyebab penularan HIV adalah para pecandu narkoba suntik (IOU) dan perilaku hubungan seks bebas. Faktor pendorong para remaja mengunakan narkotika, karena : kurang perhatian dari orang tua; kasih sayang orang tua diganti dengan fasilitas berupa uang yang berlebih; suasana keluarga tidak harmonis; keluarga retak dan keluarga broken home. Sedangkan para remaja yang melakukan hubungan seks bebas disebabkan oleh adanya perubahan sosial yang mengakibatkan lemahnya kontrol sosial, disamping terbatasnya pengetahuan dan tekanan sosial ekonomi. Solusi yang diajukan dalam pengkajian ini, adalah pencegahan masalah HIV/AIDS melalui pendekatan keluarga, dengan catatan perlu adanya penyiapan kondisi keluarga melalui penyuluhan sosial dan pemberdayaan peran keluarga agar keluarga dapat melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya. Peranserta keluarga dalam upaya pencegahan masalah HIV/AIDS, yaitu : (1) menanamkan nilainilai agama dan moral terhadap anak-anak dalam proses sosialisai; (2) meningkatkan perhatian dan kasih sayang sebagai wujud dari fungsi biologis dan perlindungan; (3) melakukan kontrol sosial yang bersifat preventif dan represif; dan (4) adanya kesadaran dan keberanian untuk melapor kepada pihak berwenang apabila keluarga tidak mampu melakukan pencegahan terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh putra-putri mereka