e-Journal Kementerian Sosial RI
Not a member yet
599 research outputs found
Sort by
PERMASALAHAN KELUARGA EKS TENAGA KERJA WANITA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Get PDFA mother who became Female Worker on one side can help a family, on the other hand raises new problems in the family. The purpose of this study is to describe the former family problems Female Worker relating to: economic factors, harmonious family and upbringing of children. The results of this study is expected to provide input and material for the relevant agencies in carnjing out the former coaching Female Worker and their families who are troubled. Type a descriptive qualitative study. Location is determined purposiv areas in the province. Lampung there is lots of ex Female Worker namely South Lampzmg Regency. The selection of informants ex Female Worker by snowballs. Collecting data through in-depth interviews, obseruation and documentation study. The results showed that the perceived problem by the family of ex Female Worker is the economic problem, which affects the disruption of family harmony, because it often appears an argument between ex Female Worker with her husband. Changing patterns of child care done by tlze former Female Worker caused friction between ex Female Worker with her husband and children. The family was happy to have gathered together, but the harmony of the family still appears troubled by frequent quarrels. The study concludes that the inability of the former family manpmver planning or female manage their business results as a Female Worker factors that cause them back through the economic slump, which triggered a fight between ex Female Worker and husband. Likewise, the imposition of changes in parenting a clzild by a former female workers, caused friction between the former child migrant workers with their husbands. It is recommended that there is coordination behveen the Directorate of Family Empowerment Ministn; of Social Affairs with the Ministn; of Manpmver and Transmigration and other related institutions, providing counseling, guidance and empowerment to prospective Female Worker and Female Worker ex and his family, so it can anticipate and help resolve family problems Female Worker ex
KONSTRUKSI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Get PDFKonstruksi lembaga kesejahteran sosial (LKS) yang dipandang mampu menopangkeberdayaan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan adalah dalam bentuk perkumpulansosial formal, nonprofit, dengan sistem keanggotaan perorangan, terbuka bagi semua lapisan,dikelola sesuai azas-azas organisasi modern. Perkumpulan tersebut menyelenggarakan duakegiatan pokok yang saling menunjang, yaitu: (a) kegiatan pelayanan ekonomi dan (b)kegiatan pelayanan sosial. Kegiatan ekonomi dimaksud adalah usaha simpan dan pinjam.Kegiatan ini bersifat kunci, wajib dilakukan, merupakan alat untuk mencapai tujuan. Fungsinyabukan sekedar penggalian potensi menjadi sumber tetapi mengandung unsur edukasi danperubahan perilaku. Kegiatan sosial dimaksud meliputi bidang luas sesuai kesepakatan, antaralain: (a) menyelenggarakan pendidikan anggota. (b) menyelenggarakan bantuan sosial, (c)menyelenggarakan rujukan dan mengkaitkan orang dengan sumber - sumber daya.Kata - Kata-kata kunci: pemberdayaan, lembaga kesejahteraan sosial, kemiskina
REMITAN SEBAGAI DAMPAK MIGRASI PEKERJA KE MALAYSIA
Get PDFRemitan adalah bentuk keterikatan dan ketertarikan penduduk yang melakukan migrasi dengandaerah asal. Remitan merupakan indikator penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat penerimanya karena disamping bisa meningkatkan perekonomian masyarakatjuga mempunyai dampak sosial lain seperti perubahan perilaku dan gaya hidup, perubahanorientasi hidup yang lebih materialistik dan juga sangat berpengaruh terhadap tenaga kerjadi daerah asal. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.Hasilnya menunjukkan bahwa banyaknya remitan yang mengalir ke desa ternyata membawadampak tersendiri baik secara positif maupun negatif. Agar fungsi remitan dalam kehidupanmasyarakat setempat bisa bermanfaat secara maksimal perlu diadakan penyuluhan danpengarahan agar masyarakat tidak hanya berpihak pada pengumpulan materi saja tetapilebih memperhatikan orientasi masa depan. Peningkatan ekonomi sebaiknya juga disertaidengan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi generasi selanjutnya. Pemerintah dan masyarakat setempat perlu menciptakan suatu usaha padat karya agar tidak terlalu banyak tenaga produktif yang terserap ke perekonomian di daerah tujuan. Selain itu, pemanfaatan remitan lebih banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan produktif dibandingkan kebutuhan konsumtif. Di sini pemanfaatan yang tertinggi digunakan untuk membeli tanah/sawah, kemudian disimpan di Bank untuk merenovasi/memperbaiki rumah dan yang terakhir untuk konsumsi. Kata-kata kunci: remitan, dampak migrasi
Studi Kasus Anak Korban Pelecehan Seksual di Rumah perlindungan Sosial Anak (RPSA) Batu, Malang
Get PDFKondisi anak Pasca Rehabilitasi, merupakan studi kasus Anak Korban Pelecehan Seksual bertujuan mengedintifikasi bagaimana perkembangan kasusu anak korban pelecehan seksual pasca rehabilitasi sosial di Rumah Perlindungan Sosial (RPSA) Batu, Malang. Penelitian kualitatif digunakan dalam studi ini, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Kondisi anak pasca pelayanan RPSA dianalisa secara kualitatif yang dikaitkan dengan kondisi awal, proses pelayanan, kondisi pada akhir pelayanan RPSA dan kondisi setelah anak kembali ke lingkungan keluarganya. Hasil studi menunjukkan berbagai masalah yang dialami korban terkait dengan kondisi korban, dan kondisi sosial ekonomi keluarganya yang belum sepenuhnya â€siap†untuk menerima kehadiran anak pada pasca pelayanan RPSA. Berdasarkan hasil penelitian ini diajukan sejumlah saran yang menyangkut perlunya persiapan keluarga seblum proses reunifikasi dan peningkatan peran RPSA dalam pelyanan lanjut sebagai upaya mewujudkan tumbuh kembang anak di tengah-tengah keluarganya. Kata kunci: anak, pelecehan seksual , RPS
PERAN POLA ASUH ORANGTUA DALAM MENGEMBANGKAN REMAJA MENJADI PELAKU DAN/ATAU KORBAN PEMBULIAN DI SEKOLAH
Get PDFPembulian telah menjadi masalah yang mengganggu kesejahteraan sosial-psikologis siswa, keluarga, sekolah, dan masyarakat umum. Hasil-hasil penelitian mengenai kontribusi pola asuh orangtua yang diduga turut menjadi prediktor terhadap perilaku pembulian di sekolah masih belum banyak dilakukan, masih menyajikan hasil-hasil yang bertentangan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara posibilitas keseluruhan jenis pola asuh dan tendensi menjadi pelaku dan/atau korban pembulian dengan model integratif. Penelusuran topik ini dalam jurnal-jurnal ilmiah di Indonesia belum dirasa belum ketat (unrigorous). Penelitian ini dilakukan terhadap 189 siswa-siswi SMA di Jakarta (Musia = 16,29 tahun; SDusia = 0,81 tahun). Penyampelan dilakukan secara insidental dengan instrumen Bully and Victims Scales dan Parental Authority Questionnaire-Revised yang telah diadaptasi dan dielaborasi dan diolah dengan kalkulasi kai kuadrat (chi-square) menunjukkan adanya hubungan antara jenis pola diskusi dan saran penelitian ini terkait metodologi dan praktik dikemukakan lebih lanjut. Kata-kata kunci: pembulian, viktimisasi, sekolah, pola asuh, remaj
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PINGGIRAN KOTA Studi Pekerjaan Sosial tentang Petani Penggarap di Lahan Sementara
Get PDFKebutuhan dasar manusia meliputi kebutuhan yang bersifat fisik , fsikis, sosial dan spiritual (FPSS) Sementara itu, tidak semua orang yang tinggal di kawasan perkotaan dan pinggiran kota siap untuk menyesuaikan dengan kondisi perkembangan kehidupan perkotaan. Orang-orang dimaksud mencakup orang yang sejak lama bermukim di kawasan pinggiran kota dan sebagian kaum pendatang dari desa. Sebagai kompensasi dari kondisi demikian, sementara di lain pihak orang-orang dimaksud harus bertahan hidup, maka mereka berupaya untuk mencari kehidupan dari sektor informal. Salah satu cara memenuhi kehidupan adalah menjadi petani sayur yang memanfaatkan tanah garapan. Studi ini berupaya untuk menemukan model pemberdayaan terhadap para petani penggarap di lahan sementara dimaksud. Untuk itu dilakukan needs dan potencies assessment dengan mengangkat pertanyaan bagaimana kondisi fisik , sosial, dan spiritual para petani dimaksud. Penelititan ini bersifat, dan pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara dengan menggunakan instrumen, wawancara mendalam, focus group discussion serta observasi. Dengan harapan dapat ditemukan berbagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pemberdayaan yang berbasis pada ketahanan keluarga dengan arah alih usaha yang bersifat cepat menghasilkan. Atas dasar itu, direkomendasikan untuk (1) Tidak perlu ada pelarangan terhadap optimalisasi pemanfaatan lahan tidursejenis; (2) Perlunya semacam penyuluhan yang memberikan rasa nyaman bagi para petani sebagai upaya antisipasi apabila sewaktu-waktu lahan yang sekarang dikelola akan dimanfaatkan oleh si pemilik lahan; (3) Membangun silaturahmi antar petani dengan masyarakat di sekitarnya sehingga kehadiran petani sayur ini dapat diterima dan saling mengambil manfaat dalam kehidupan sehari-hari; (4) Sebagai alternatif pemberdayaan, para petani ini perlu ditingkatkan ketrampilan wirausahanya. Keterampilan ini lebih bersifat ketrampilan yang mudah mendapatkan penghasilan (quick yielding). Jenis pekerjaan seperti berdagang sayur, berdagang kelontong, berdagang makanan ringan, jasa tambal ban sertaketrampilan yang dapat dipasarkan di jalanan akan mempermudah akses para petani apabila harus alih usaha. Alternatif lain adalah pulang ke kampung halaman dan kemudian membuka lembaran kerja baru yang sesuai dengan kondisi di daerah asal. Untuk yang terakhir ini, hendaknya perlu didukung dengan fasilitas yang memadai dari sejak biaya pemulangan hingga sebagai modal awal dalam usaha baru mereka.Selain itu, perlu adanya Kebijakan, program dan kegiatan yang dapat disentuh melalui terobosan di Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan. Keyword : pemberdayaan, petani penggarap, lahan sementara, quick yieldin
PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN BERBASIS KOMUNITAS MELALUI REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (Studi di Desa Jambu Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat)
Get PDFRumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan penghuninya. Nilai strategis tersebut tercermin pada posisi rumah sebagai pusat kegiatan dalam melaksanakan fungsinya, terutama fungsi dalam pendidikan anak-anak dan pembinaan anggota keluarganya. Berdasarkan hal tersebut, setiap keluarga selalu berupaya untuk memiliki rumah, meskipun secara obyektif belum seluruh keluarga dapat mewujudkan keinginannya. Hal itu disebabkan beberapa faktor, terutama faktor ekonomi keluarga karena kemiskinan. Tujuan penelitian adalah (1) teridentifikasinya kondisi rumah tidak layak huni dan potensi komunitas (Look); (2) teridentifikasinya proses analisis dalam memformulasikan rencana aksi untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni (Think); (3) teridentifikasinya bentuk partisipasi dalam implementasi rencana aksi yang dilakukan komunitas dalamrangka merehabiliasi rumah tidak layak huni (Act). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan sumber data diperoleh melalui studi dokumentasi, pengamatan, dan diskusi kelompok terarah. Pemilihan lokus penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) di Desa Jambu Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa komunitas Desa Jambu dapat merealisasikan rencana kegiatannya yakni merehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni bagi keluarga miskin yang dilakukan secara bergotong royong. Dengan begitu, maka paling tidak pemberdayaan terhadap keluarga miskin dapat dilakukan komunitas setempat. Kata kunci: Pemberdayaan keluarga miskin, komunitas, rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni
KOMITMEN NEGARA DALAM MEMBERIKAN JAMINAN HARI TUA BAGI PEKERJA
Get PDFEsensi utama dari sebuah negara adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan rakyatnya, yang mengharuskan mereka untuk bekerjasama untuk memenuhi kebutuhannya – karena tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, dengan keahliannya masing-masing, setiap tugas harus dikerjakan bersama-sama. Kesatuan inilah yang dimaksud dengan masyarakat atau negara. Dalam kerangka sebuah negara yang berdaullat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi setiap penduduk. Jaminan sosial juga disebutkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB di tahun 1948, dan ditegaskan lebih lanjut pada Konvensi ILO No. 102/1952. Selaras dengan regulasi-regulasi tersebut, MPR-RI melalui TAP No. X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membuat Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang komprehensif dan terintegrasi. Pada 30 Juni 2015, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46/2015 tentang Jaminan Hari Tua – dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 40/2004 tentang SJSN. Pada PP tersebut, pada pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum, disebutkan bahwa “Jaminan Hari Tua adalah manfaat pasti yang dibayarkan kepada pekerja saat memasuki usia pensiun, meninggal, atau cacat tetapâ€.Dalam mendeskripsikan kebijakan sebuah negara dalam bentuk regulasi, merupakan suatu keharusan untuk mengukur komitmen negara dalam mengembangkan penduduknya. Indonesia, sebagai bagian dari dunia global, telah menandatangani beberapa konvensi dunia yang mesti dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya dalam memperbaiki kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi penduduknya. Dalam implementasi JHT-SJSN, hasil temuannya adalah: (1) komitmen negara cenderung relatif rendah; (2) inkonsistensi regulasi; (3) multitafsir regulasi; dan (4) advokasi dan sosialisasi masih belum efektif. Hasil temuan ini saling terkait satu sama lain. Temuan pertama, kedua, dan ketiga subyeknya sama, yaitu PP No. 46, PP No. 60, dan Peraturan Menteri Tenagakerja (Permenaker) No. 19/2015 – yang merupakan turunan dari Undang-Undang SJSN. Sedangkan temuan keempat terkait dengan upaya-upaya dari BPJS Ketenagakerjaan. Karena terjadi resistensi dari pekerja terhadap PP No. 46/2015, maka PP No. 60 dan Permenaker No. 19/2015 ditetapkan sebagai bentuk kompromi. Rekomendasi kebijakan untuk Pemerintah Indonesia adalah untuk mencabut Permenaker No. 19/2015 dan merevisi PP No. 60/2015 – terutama untuk diselaraskan dengan pasal 35, 36, 37, dan 38 Undang-Undang SJSN. Pada rekomendasi revisi ini, juga perlu diatur secara spesifik tentang mekanisme pembayaran JHT untuk masa kepesertaan di bawah 10 tahun. BPJS Ketenagakerjaan perlu meningkatkan intensitas advokasi dan sosialisasi tentang filosofi dan manfaat JHT bagi pekerja, sehingga dapat menyongsong hari tua dengan tenang. Manajemen BPJS Ketenagakerjaan juga harus menyiapkan sistem dan prosedur operasionalnya.Kata Kunci: Jaminan Ketenagakerjaan; SJSN; JHT; BPJS Ketenagakerjaan; Indonesi