e-Journal Kementerian Sosial RI
Not a member yet
599 research outputs found
Sort by
ISSU-ISSU PENELANTARAN, PENGUCILAN DAN KERENTANAN ANAK DI JAKARTA BARAT
No full textThe study shows that in West Jakarta, there are many children experience deprivation, exclusion and vulnerability (DEV). Children do not acquire their rights to grow and develop optimally, apprehensive, because it all stake holders need to work harder. Deprivation issues that stand out are: children are not brought to the neighborhood health center, infants not given breast milk (milk), exclusively, infant malnutrition / malnutrition, children do not have access to early childhood education (ECD), children do not have birth certificates and school dropouts. Exclusion of important issues are: poor children excluded from education, children are employed, the daughter of high school is deemed not necessary. While the issue of vulnerability of children is: dropout-prone, vulnerable to contracting communicable diseases, prone to become victims of disaster, prone to become victims of bad influence of the environment, prone to become victims of crime. DEV in West Jakarta due to a variety of interrelated reasons (complex) such as: lack of knowledge and awareness of parents, poverty, divorce and lack of public service facilities and the lack of security and social protection. Family as the first and foremost responsible for the development of the child fails to perform its function properly
IMPLEMENTASI AKSESIBILITAS NON FISIK (PELAYANAN INFORMASI DAN PELAYANAN KHUSUS) BAGI PENYANDANG CACAT DI ENAM PROVINSI
Get PDFAksesibilitas Non Fisik merupakan kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat sebagai upaya pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya. Kebijakan pemerintah ten tang hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang "Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang cacat" dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1999 tentang " Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat danOrang Sakit pada Sarana dan Prasarana Perhubungan". Aksesibilitas Non Fisik adalah kemudahan Pelayanan Informasi dalam bidang : a. Perundang-undangan ;b. Ketenagakerjaan; c. Pendidikan; serta d. komunikasi dan tehnologi. Selain itu juga Pelayanan khusus atau kemudahan dalam menggunakan sarana dan prasarana transportasi pelayanan khusus dalam mengikuti pendidikan dan ketenagakerjaan.Sejak dikeluarkan kebijakan tersebut, beberapa instansi pemerintah dan swasta telah melaksanakan evaluasi. Hasil menyebutkan secara umum yang dievaluasi adalah Aksesibilitas Fisik saja, adapun aksesiblitas non fisik belum mendapat perhatian. Penelitian tentang Penyediaan Aksesbilitas Non Fisik (Pelayanan informasi dan pelayanan Khusus) bagi penyandang cacat bersifat penelitian eksplanasi yaitu ingin menggali informasi tentang proses implementasi kebijakan pemerintah tentang aksesibilitas Non Fisik bagi penyandang cacat dan ingin mengetahui sejauhmana dampak/impak implementasinya. Penentuanlokasi secara purposive berdasarkan kriteria banyaknya jumlah penyandang cacat dan dipilih enam(6) provinsi yaitu: Sumatera Utara; Jawa Tengah; Jawa Timur; Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Pemilihan Responden dilakukan secara purposive berdasarkan kriteria memiliki pengetahuan tentang kebijakan aksesbilitas Non Fisik. Pengumpulan data menggunakan metode : wawancara, diskusi kelompok terarah (Fokus group diskusi), studi dokumentasi dan observasi.Analisis secara kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aksesibilitas Non Fisik (bunyi, suara, gambar) pada bangunan pelayanan umum (perkantoran, perbelanjaan, perekonomian, pendidikan) dan sarana umum (transportasi) masih sedikit sehingga para penyandang cacat dan keluarganya masih mengalami kendala untuk mengetahui keberadaan aksesibilitas fisik (pintu khusus, ramp, toilet, pedistrasi dan lift) bagi penyandang cacat. Pelayanan informasi bagi penyandang cacat tentang ketenagakerjaan, pendidikan dan bentuk-bentuk pelayanan khusus masih bersifat lokal dan koneksitas. Implementasi kebijakan belum mampu menformulasikan Peraturan Daerah sebagai petunjuk pelaksanaan kebijakan pusat. Kendalanya antara lain masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang visi dan misi kebijakan pemerintah sehingga belum mampu memotivasi kesadaran untuk menyusun Peraturan Daerah sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan bagi penyandang cacat
PROFIL WKSBM DALAM UPAYA MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT DI YOGYAKARTA (Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul)
No full textWahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah sistem kerjasama pelayanan kesejahteraan sosial di tingkat akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Wahana ini dapat berupa jejaring kerja kelembagaan sosial komunitas lokal baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh pemerintah pada tingkat lokal, sehingga lembaga yang terbentuk tersebut dapat mensinergikanpelaksanaan tugas-tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial. Sesuai dengan definisi di atas, maka sasaran identifikasi ini dapat dikategorikan sebagai berikut: (1) Perkumpulan sosial yang tumbuh dari komunitas sendiri atau yang ditumbuhkan dari pihak luar yang berada di komunitas lokal (desa/kelurahan); (2) Nilai sosial budaya lokal, meliputi adat istiadat, tradisi dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.Dari hasil kajian diperoleh gambaran mengenai profil WKSBM khususnya yang berada di Kabupaten Gunung Kidul adalah sebagai berikut: (1) WKSBM di Kabupaten Gunung Kidul sudah ada dan berkembang di masyarakat lebih dari 10 tahun; (2) ]umlah kelompok WKSBM di tiap-tiap desa rata-rata diatas 50 kelompok perkumpulan; (3) WKSBM yang ada dibentuk dan tumbuh ditengah-tengah masyarakat sebagai upaya pengintegrasian masyarakat dalam rangka mempertahankan kondisi ketahanan masyarakat danpada umumnya memiliki criteria keanggotaan menempati atau berdomisili pada wilayah tertentu; (4) Kegiatan WKSBM kebanyakan bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dengan cara meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang dibiayai dengan iuran anggotanya sendiri; (5) Kegiatan WKSBM diwarnai dan dijiwai semangat kebersaman yang intinya ingin membantu orang lain dan kegotong royongan.Keadaan ini menunjukkan bahwa di masyarakat telah tersedia wahana atau potensi yang dapat dimobilisasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun masih memerlukan beberapa sentuhan interuensi dari pemerintah dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, menejemen pelayanan kesejahteraan sosial serta penggalian sumber dana
KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK DAERAH PERBATASAN: Relevansinya Program Pemberdayaan (Kajian di Kabupaten Keerom Provinsi Papua berbatasan dengan PNG)
No full textKajian ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan dasar penduduk daerah perbatasan dan relevansinya program pemberdayaan. Pendekatan dalam kajian ini adalah deskriptif-kualitatif, dengan pendekatan demikian dimungkinkan diperoleh kedalaman informasi tentang kebutuhan dasar mereka. Informan dalam kajian ini ditentukan secara purposive sampling, dengan pertimbangan mereka memahami secara baik kebutuhan masyarakat daerah perbatasan. Atas dasar itu, informan dalam kajian ini adalah aparat dari instansi terkait setempat Dinas Kessos Provinsi Papua & Kabupaten Keerom, serta aparat dari Badan Perbatasan dan Kerjasama Daerah Provinsi Papua . Sebagai alat analisis, digunakan kerangka teori pemberdayaan penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka. Hasil kajian menunjukkan, adanya ketidakberdayaan mereka sebagai sebab akibat yang saling berhubungan dari kemiskinan dan keterisolasian. Hal ini setidaknya terlihat, bahwa pada umumnya mereka tinggal di rumah tidak layak huni, tingkat pendidikan yang rendah, derajat kesehatan yang minim, dan sarana-prasarana umum diantaranya: jalan, transportasi, komunikasi yang kurang memadai bahkan tidak tersedia yang merupakan kebutuhan dasar manusia dalam bermasyarakat. Jika mengacu pada skala prioritas, maka papan (perumahan) yang pertama-tama perlu mendapat perhatian, yang disusul kemudian bidang pendidikan, kesehatan, dan sarana umum berupa jalan, transportasi, penerangan listrik, serta sarana komunikasi (kebutuhan). Potensi alam yang memungkinkan untuk dikembangkan sebagai sumber ekonomi adalah: Jagung, Ubi Kayu, Sayuran, buah-buahan, kedelai, dan kacang-kacangan. Atas realitas itu, programpemberdayaan bagi penduduk di daerah perbatasan menjadi semakin relevan. Dalam kontek Depsos, program-program pemberdayaan melalui unit operasional terkait Direktorat Komunitas Adat Terpencil, Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin, Direktorat Pemberdayaan Keluarga, dan lainnya perlu lebih ditingkatkan dan dapat saling bersinergi
IMPLEMENTASI AKSESIBILITAS PELAYANAN INFORMASI DAN PELAYANAN KHUSUS BAGI PENYANDANG CACAT DI KOTA SEMARANG
No full textPenelitian implementasi kebijakan mengenai penyediaan Aksesibilitas non fisik bagi penyadangcacat, termasuk penyediaan Jasilitas dan permasalahan yang dihadapi penyandang cacat. Penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif, dengan menggunakan kuesioner terbuka dan observasi. Secara umum, penyediaan aksesibilitas baik fisik maupun non fisik bagi para penyandang cacat, terutama pada bangunan atau gedung pelayanan umum dan sarana umum masih sangat minim, sehingga mempengaruhi aktivitas di luar. Termasuk akses informasi tentang pendidikanjketerampilan dan lapangan kerja. Untuk itu perlu adanya sosialisasi lanjutan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri dan aturan-aturan yang terkait dengan aksesibilitas non fisik secara berkelanjutan kepada masyarakat luas
KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA KOMUNITAS WONG SIKEP DI PATI
Get PDFPeneliiian Kehidupan Sosial Budaya Komunitas Wong Sikep di Pati, merupakan penelitian kasus, dengan tujuan : teridentifikasinya unsur-unsur kebudayaan KAT, dan diperolehnya implikasi unsur-unsur perubahan terhadap keberfungsian sosial KAT. Untuk itu penelitian ini, bersifat dekriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa secara kultural, komuniias yang meyebut dirinya sebagai komunitas "Wong Sikep" ini masih mempertahankan dan memegang teguh ajaran Saminisme yang dipelopori oleh seorang tokoh bernama Samin Surontiko; Interaksi dengan luar komunitas serta perubahan sosialnya tidak ada masalah: Namun, tidak dibarengi dengan perubahan nilai maupun norma yang ada dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan ajaran Saminisme, sehingga terlihat kekeh (terkesan tidak mau ada perubahan); Dilihat secara geografis mereka tidak terisolir, bahkan lingkungan dikelilingi oleh komunitas lain, karena komunitas Wong Sikep relatif kecil dan homogen; Namun demikian apabila dilukukan pemberdayaan mereka tidak menutup diri, pada prinsipnya mereka pantang uniuk minta-minta.Untuk mengubah persepsi terhadap petuberdayaan KAT perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa kesiapan masyarakat (Pra Conditioning) menerima dan melaksanakan pemberdayaan dimaksud benarÂbenar positif, sebagai gabungan pendekatan bottom-up dan pendekatan top-down sehingga dalam pelaksanaanya tidak muncul masalah baru di luar dugaan. Selain itu juga perlu memanfatkan berbagai faktor pendukung yang dapat memperlancar proses pemberdayaan serta mengurangi faktor penghambat yang menghalangi pelaksanaan pemberdayaan KAT.Â
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KETAHANAN SOSIAL PADA KOMUNITAS MULTIKULTUR Studi di Kelurahan Perkamil Kecamatan Tikala Kota Manado
Get PDFKesadaran multikultur sebenarnya sudah muncul sejak negara Republik Indonesia terbentuk. Munculnya wacana multikulturalisme merupakan reaksi terhadap adanya pluralitas yang begitu kompleks di dalam masyarakat, yang di dalamnya tidak hanya pengakuan yang dibutuhkan tetapi juga kesadaran budaya yang inklusif. Bagaimana terjadi komunikasi dan pertukaran budaya yang saling berdialektis antar ragam komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat tanpa harus menyertai semangat atau ideologi untuk saling menunjukkan dan menganggap kebudayaan kelompoknya paling superior. Permasalahan pokok kaijian ini adalah Jaktor-Jaktor apa yang menyebabkan adanya kemampuan komunitas dengan beberapajberagam budaya dapat memiliki ketahanan sosial. Tujuan kajian ini adalahmengetahui gambaran komunitas yang memiliki beragam budaya namun kondisi ketahanan sosialnya relatif baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.Hasil analisis kajian mengungkapkan bahwa secara umum tidak ada perbedaan yang menonjol di kalangan komunitas lokal untuk pemahaman tentang multikultur. Multikultural tidak terlepas dari faktor budaya masing-masing komunitas, toleransi antar umat, faktor kekeluargaanjkekerabatan dan faktor kesadaran untuk saling memahami. Faktor pendidikan dan ekonomi merupakan pendukung yang cukup signifikan terhadap daya tahan komunitas. Berfungsinya lembaga komunitas (forum antara umat beragama) cukup besar perannya sebagai peredam konflik
STRATEGI MENINGKATKAN KEBERDAYAAN KELUARGA MISKIN PEDESAAN DI KABUPATEN LAHAT PROVINS! SUMATERA SELATAN (Strategy to promote capability of poor rural families in Lahat District South Sumatera Province)
Get PDFPoor rnral families were part of rural society which need to improved was resources, in order that they could efford to run family function, had creativih; in economy, social, physicology and sociology, that kind of creativity, poor families hopefully could build harmonies in their life. These research had correlation descriptive character which purposes; (a) analyzing factors that cause poverty, (b) analyzing characteristic of poor families from social economy aspect, physical characteristic, physicologi; characteristic and sociology characteristic (c) knowing and analyzing dependabilih; pattern of triggering factors and characteristic of poor families in promoting capabilihJ of poor families (c) building strategies to promote capability of poor families according to trigger factor and characteristic of rural poor families. Research result showed internal environment and external factors which influenced capability of poor families in rural area. Trigger factor that emerge poor families were, poverty was already inherit by their elderly, because their elderly didn't have wide farmland, low education background (they didn't pass the elementan; school in average), didn't have other skills beside farming. There were obvious correlation among social economy, social capital, local intelegence and capability of poor families. According to data and information that acquired from the research. Therefore strategic concept was made and pointed, empowering competence of personal implementer of government program in subdistrict level empowering poor families competence, promoting poor families participation in government and private programs that operation in rural area. Build poor families network with business world in marketing their Jann product and giving them facilitation to get capital, seeds and tools that according to compete development that given to poor peoples
MENYELAMATKAN ANAK MASUK PENJARA MELALUI PENDAMPINGAN Studi Kasus Di Provinsi Lampung
Get PDFPrisoning of a child is the last place for child in court, but cases of children in jail despite mild cases still found. Assistance for children in conflict with the law (ABH) is important, especially in legal and psychosocial aspects, starting when the children were arrested, and after the children had faced the legal process because it is never too late to save the children from being sentenced to jail. The evidence suggests that the impact of the imprisonment of children has more negative than the good results. Result of assistance from NGOs in the province of Lampung, in fact can ensnare adult perpetrators who had been "above the law" evenrescuing children from the arbitranJ of law enforcement. The presence of PK (Bapas) as a companion after a child faced lzis/her legal process, in fact is still weak to save the children from prison as well as assistance in prisons is not yet sufficient, so the psychosocial assistance for ABH, primarily to minimize the effect of children imprisonment and prepare the childre1Z's the psychosocial as well as environment life, is urgently needed. In order to give optimum result, increase in the companion's capacity, coordination and cooperation between the companion as a social worker (correctional) is needed. It is necessary to set up a Child Protection Forwn, which consists of government agencies and NGOs related to the protectioll of children in conflict with the law