e-Journal Kementerian Sosial RI
Not a member yet
599 research outputs found
Sort by
PROFIL WKSBM DI KECAMATAN TANETE RIATTANG (Studi Kasus di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan)
Get PDFWahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah sarana pelayanan kesejahteraan sosial di tingkat akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.Sarana ini dapat berupa jejaring kerja kelembagaan sosial komunitas lokal baik yang tumbuh melalui proses alamiah atau tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh pemerintah pada tingkat lokal, sehingga lembaga yang terbentuk tersebut dapat mensinergikan pelaksanaan tugas tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial. Sesuai dengan definisi di atas, maka sasaran identifikasi ini terdiri dari: (1) Perkumpulan sosial yang tumbuh dari komunitas lokal atau yang ditumbuhkan dari pihakluar yang berada di komunitas lokal (desa/kelurahan); (2) Memiliki nilai dan norma sosial hingga organisasi sosial (budaya lokal), meliputi adat istiadat, tradisi dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.Gambaran mengenai profil WKSBM di Wilayah Kecamatan Tanete Riattang adalah sebagai berikut:Â (1) WKSBM sudah ada dan berkembang di masyarakat lebih dari 10 tahun; (2) Jumlah kelompok WKSBM di tiap-tiap desa rata-rata diatas 50 kelompok perkumpulan; (3) WKSBM yang ada dibentuk dan tumbuh ditengah-tengah masyarakat sebagai upaya pengintegrasian masyarakat dalam rangka mempertahankan kondisi ketahanan masyarakat dan pada umumnya memiliki kriteria keanggotaan menempati atau berdomisilipada wilayah tertentu; (4) Kegiatan WKSBM kebanyakan bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dengan cara meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang dibiayai dengan iuran anggotanya sendiri; (5) Kegiatan WKSBM dijiwai semangat kebersamaan yang intinya ingin membantu orang lain dan kegotong royongan
MODEL PENGEMBANGAN PELAYANAN ORGANISASI SOSIAL LOKAL (OSL) BERBASIS MASYARAKAT
Get PDFPeranan pelayanan organisasi sosial masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga organisasi sosial lokal sebagai kegiatan dalam rangka untuk mengatasi meningkatnya masalah-masalah sosial, termasuk meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilingkungannya.Model pelayanan sosial ini merupakan refleksi program kegiatan masyarakat dalam mengakses pemberdayaan penduduk lokal dengan meletakkan kembali elemen modal sosial, kearifan lokal, sistem jaringan keperangkatan, dengan pelayanan sosial mendorong pengarustamaan manajemen jaringan berbasis lokalitas. Dan model pelayanan sosialnya merupakan proses atau cara pendekatan dalam penanganan pelayanan sosial terhadap anggota masyarakat sebagai salah satu dari suatu sistem, penguatan struktur dan fungsi masyarakat lokal sebagai pranata sosial.Untuk penajaman perspektif partisipasi masyarakat ke depan, dengan strategi merujuk kepada pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada pada Organisasi Sosial Lokal (OSL) sebagai Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM).Dengan mengembangkan konsep berpikir global bertindak lokal, maka ada keharusan bagi otoritas lokal memberikan prioritas perhatian berpartisipasi dalam model pengembangan pelayanan OSL sebagai WKSBM, agar dapat menumbuhkan kegiatan pembangunan dari arus bawah, oleh dan untuk masyarakat.Sehingga mampu menangkal masalah sosial lainnya seperti kemiskinan, kesulitan lapangan kerja sekaligus sebagai sumber modal bersama dalam meningkatkan ketahanan sosial, mental kerohanian keagamaan bagi anggotanya. Organisasi sosial tersebut di tingkat lokal masyarakat desa maupun di kelurahan kota, dirasakan peranannya sangat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan pelayanan sosial kemasyarakatan dilingkungannya
PERMASALAHAN TENAGA KERJA INDONESIA DI DAERAH ASAL Studi Kasus Kabupaten Tulungagung J awa Timur
Get PDFPenelitian tentang Permasalahan TKI di daerah asal menetpakan jenis penelitian diskriptif kualitatif bermaksud mendapatkan gambaran nyata permasalahan TKI di daerah asal, sejak pra penempatan, penempatan hingga pasca penempatan di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Data dimaksud didapatkan melalui teknik wawancara, pengamatan di lapangan, Focus Group Discussion (FGD) dan studi dokumentasi. Informan terdiri dari ca/on TKI dan keluarganya, mantan TKI dan keluarganya, tokoh masyarakat desa lokasi penelitian, Instansi Sosial, Instansi Tenaga Kerja dan BP2 TKI provinsi Java Timur, Instansi Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian ditemukan sejumlah permasalahan sejak pra penempatan, penempatan di luar negeri hingga pasca penempatan. Permasahan pada pra penempatan meliputi: pemalsuan dokumen, menunggu terlalu lama di penampungan, makanan yang tidak layak di penampungan, biaya (hutang), terjebak calo, pengurusan dokumen tidak melalui desa - jalan pintas, pendidikan dan pelatihan TKI dilaksanakan di Jakarta, belum ada kegiatan sosialisasi. kepada masyarakat tentang prosedur dan persyaratan bekerja di luar negeri dan SOM TKI rendah. Permasalahan TKI pada penempatan di luar negeri meliputi tidak memegang dokumen selama bekerja, pelanggaran perjanjian kerja, penindasan/tindak kekerasan oleh majikan, isteri majikan pencemburu, dipalak agen dan tidak mengetahui alamat KBRI. Permasalahan TKI pasca penempatan meliputi: pulang sebelum masa kontrak habis, proses kepulangan ke tanah air yang sulit, permasalahan keluarga dan masih minimnya pembinaan dari instansi terkait bagi mantan TKI. Berdasarkan hal tersebut diajukan pula sejumlah saran kepada instansi terkait tentang perlunya pemberdayaan dan pembinaan instansi terkait baik bagi calon TKI, TKI yang berhasil maupun yang gaga
IDENTIFIKASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PESISIR
Get PDFMelihat luas wilayah lautan di Indonesia yang sangat besar, tak dapat dipungkiri di tengah potensi besar lautan justru kemiskinan banyak terdapat di wilayah pesisir, khususnya masih banyak kemiskinan melanda kehidupan nelayan. Masalah kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh dan terintegrasi, serta bukan solusi secara parsial. Terkait dengan masalah kemiskinan masyarakat pesisir merupakan salah satu wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Untuk itu, masyarakat pesisir memerlukan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan melalui pemberdayaan bagi masyarakat pesisir. Dari permasalahan kemiskinan masyarakat pesisir tersebut, kiranya perlu melakukan kajian untuk mengidentifikasi permasalahan kemiskinan dan solusi pemberdayaan bagi masyarakat pesisir. Tulisan ini dilakukan dengan studi literatur kajian pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber rujukan seperti buku, jurnal, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi yang sesuai dengan topik yang diangkat. Kemudian data sekunder yang diperoleh disajikan dalam bentuk pemaparan secara deskriptif dengan cara mengikhtisarkan beberapa rujukan yang berkaitan dengan topik, Tujuan tulisan ini adalah guna memberikan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara sosial maupun ekonomi bagi masyarakat pesisir melalui pemberdayaan. Adapun program pemberdayaan yang diberikan tentunya harus melalui pendekatan pemberdayaan sesuai dengan karakteristik kehidupan sosial nelayan yang unik, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat pesisir. Pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan, dan potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat pesisir. Kata Kunci : kemiskinan, pendekatan pemberdayaan, prinsip pemberdayaan, masyarakat pesisi
KEPEKAAN TERHADAP HUBUNGAN EMOSI ANTARA MANUSIA DAN LINGKUNGAN GUNA MEMPERKUAT PERAN PEKERJA SOSIAL
Get PDFDesa Bojongkoneng merupakan salah satu desa di Kabupaten Bogor yang rentan terhadap bencana longsor. Penelitian sebelumnya menyebutkan adanya kearifan lokal yang pernah dipergunakan oleh warga setempat sehingga mereka lebih waspada terhadap kerentanan di wilayah tempat tinggalnya. Namun oleh karena perubahan sosial yang terjadi, kearifan lokal di Bojongkoneng telah mulai dilupakan. Dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, seperti membangun rumah tinggal dan mencari nafkah, warga masyarakat yang tinggal di Bojongkoneng mulai melupakan hubungannya dengan lingkungan. Hal ini membuat kerentanan risiko bencana longsor bagi warga Desa Bojongkoneng meningkat. Intervensi sosial sangat diperlukan untuk mencegah warga masyarakat dari resiko bencana longsor. Dalam intervensi sosial tersebut, peran pekerja sosial sangat penting. Pengetahuan pekerja sosial dalam melaksanakan praktiknya tidak hanya terkait dengan pengetahuan mengenai metode praktik pekerjaan sosial dan teori yang mendasari praktik, beserta nilai-nilai profesional dalam melakukan intervensi sosial. Pekerja sosial harus memperkaya diri dengan pengetahuan yang khas terkait dengan kliennya. Dalam kaitannya dengan Desa Bojongkoneng, konsep ‘sense of place’ menjadi salah satu konsep penting untuk memahami lunturnya kearifan lokal di Bojongkoneng. Artikel ini membahas urgensi pemahaman ‘sense of place’ dalam menjalankan peran pekerja sosial dalam merancangintervensi sosial untuk kawasan rawan bencana seperti di Desa Bojongkoneng. Melalui analisis ‘sense of place’, pekerja sosial dapat terbantu untuk memahami bagaimana warga Desa Bojongkoneng merasakan wilayah tempat tinggal, bagaimana warga mempersepsikan diri mereka dan memiliki keterikatan pada tempat tinggal mereka dengan resiko tanah longsor. Kata kunci: Sense of place, kearifan lokal, mitigasi bencana, peran pekerja sosia
PERANAN ORANG TUA, PENEGAK HUKUM DAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENGATASI MASALAH PSIKOSOSIAL ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH) DI RUTAN/LAPAS
No full textSejak anak tertangkap polisi, merupakan titik permulaan anak berhadapan dengan hukum karena akan menjalani proses pemeriksaan, penyidikan, dan sampai akhirnya dikirim ke rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan  atau panti rehabilitasi sosial. Pada situasi tersebut anak kerap berada dalam kondisi tereksploitasi karena harus berada dalam situasi yang tidak dapat dimengerti anak. Tulisan ini ingin memberikan gambaran berbagai peranan berbagai pihak dalam mengatasi masalah psikososial Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) selama proses penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) ataupun menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Ketika anak menjalani proses penyidikan menjadi tanggungjawab Kepolisian tetapi ketika masuk ke Rutan/Lapas maka menjadi tanggungjawab Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan kalau putusan hakim anak ditempatkan di Panti rehabilitasi Sosial maka menjadi tanggungjawab kementerian Sosial. Sejak anak berstatus sebagai tahanan, secara pskologis ia akan dihadapkan dengan berbagai peristiwa yang sangat mempengaruhi hidupnya. Anak akan kehilangan kebebasan fisik, kehilangan kontrol atas hidup, kehilangan kontak dengan keluarga, kehilangan keamanan, kehilangan hubungan heteroseksual, kurangnya stimulasi, dan ada kcenderungan mengalami gangguan psikologis. Orang tua harus tetap memberikan dukungan moral kepada anak. Pekerja sosial sebagai seorang pendamping menempatkan diri sebagai sahabat anak dan memberikan perlindungan sosial. Kata kunci: Anak Berkonflik Hukum (ABH), Orang Tua, Penegak Hukum, Pekerja SosialÂ
PERUSAHAAN SOSIAL DAN KUBe DI INDONESIA : PELUANG DAN TANTANGAN
No full textSocial enterprise has been acknowledged in Indonesia due to the advantages in achieving inclusive and sustainable growth while helping the poor to improve their economic and social welfare. The main difference with traditional micro, small and medium enterprises is that collective enterprise has a hybrid characteristic in which they adopt business solutions to address social problems. Social and cultural environment is conducive for social entrepreneurship since the country has considerable attention to the issue of people welfare and now is in the movement towards the wider participation of civil society organisation and the private sector on social issues. Social enterprise that has been developing in this country is one of the forms of social enterprise. In its development, this social enterprise involves many poor households at the community level so that it can be viewed as a community-Ââ€based social enterprise. However, the policy environment is still not fully responsive to the growth and development of social enterprise. Social enterprise is still viewed as a traditional micro, small and medium enterprise. Therefore, it requires additional support for social enterprise by providing incentives for mixed financing, improving the sustainable environment for grants, venture capital and external assistance, and recognizing the longer incubation period for social enterprise. To that end, coordination between social sector that gave rise to the birth of that social enterprise with economic sector as further foster parent needs to be further improved. Key words: Social enterprise, collective enterprise group, community-Ââ€based social enterprise (perusahaan sosial, kelompok usaha bersama, perusahaan sosial berbasis-†komunitas)
PEMBINAAN LANJUT BAGI KORBAN PENYALAHGUNA NAPZA (Kasus di Panti Sosial Pamardi Putera Galih Pakuan Bogor).
Get PDFAbstrak Meningkatnya kasus penyalahguna NAPZA, mendorong negara melalui PSPP Galih Pakuan memberikan kesempatan bagi para pecandu NAPZA untuk wajib menjalani rehabilitasi sosial agar mereka dapat kembali berfungsi sosial di lingkungan masyarakat. Pembinaan lanjut sebagai bagian dari tahap rehabilitasi berperan agar eks klien dapat mempertahankan kepulihan dan keberfungsian sosialnya serta mendorong peran keluarga memelihara kepulihannya. Melalui kajian ini ingin diketahui proses pembinaan lanjut dan mengetahui kendalanya, serta mengetahui kondisi pengguna NAPZA pasca rehabilitasi. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku eks klien mulai berubah dibandingkan sebelumnya, meski belum sepenuhnya mampu memanfaatkan ketrampilan yang telah dilatihkan di Panti selama 3 bulan. Bantuan stimulant yang diberikan pasca rehabilitasi, belum dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk bekerja. Pada saat kajian, sebagian eks klien tidak bekerja, serta tidak memiliki kegiatan rutin untuk mengisi waktu luang. Dalam kondisi ini, di dikhawatirkan mereka kembali menggunakan NAPZA. Program pembinaan lanjut belum optimal dilaksanakan, termasuk tidak mempersiapkan keluarga sebelum berakhirnya pelayanan. Adapun studi mengidentifikasi adanya kendala dalam kegiatan, antara lain kurangnya“setting plan†anggaran pembinaan lanjut di PSPP Galih Pakuan, terbatasnya kapasitas instruktur dan pendamping NAPZA dan terbatasnya jejaring kerja. Kajian ini merekomendasikan agar perencanaan anggaran rehabilitasi penyandang NAPZA mempertimbangkan pendekatan kasuistik dengan sistem pembinaan berkesinambungan. Selain itu, peningkatan kemampuan Pendamping atau Pekerja Sosial NAPZA dalam proses rehabilitasi dan peningkatan jejaring kerja dengan Lembaga Adiksi lainnyaKata kunci: Penyalahgunaan NAPZA, Pendamping, Pembinaan LanjutAbstrakThe increasing of cases of drug abuse, encourages the Indonesian country to provide an opportunity for drug addicts to involve social rehabilitation so that they are not to be drug abuser. Social rehabilitation in PSPP Galih Pakuan intends that it’s client could return to normal social function. After Care services as part of whole rehabilitation has aimed that ex-clients might sustain their recovery and social functioning and encourage family support for the maintenance of ex-client condition. This study has aimed to describe about the After Care process and it’s obstacles. Beyond that, the study has also intended to describe ex-client condition. This qualitative research uses descriptive methods. The result shows that after care services gave significant effects on ex-clients social function. They have also performed good progress psychologically. On the other hand, it has found that not all ex-clients capable to utilize their stimulant aids and skills that gained from the workshop within 3 months. The study has also found that not all Ex-clients has been monitored by PSPP, and without any intervention for their family before terminated. Beyond that, the study also notes that not all ex client have employed, so there is worried that they possibly back to be drug abuser. In terms of obstacle in after care services, PSPP has not have supported by sufficient budget, limited qualified trainers, and less networking. Based on this result, so it recommends to set up a specific program for drugs abuser, due to the clients problems that needs individual approach, casuistic and continuum guidance. Beyond that, it seens to enhance facilitator capability since social rehabilitation till after care services.  Keywords: Drug Abuse, Facilitator, After Care Services
EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN PEREMPLIAN : EWALUASI KEBERHASILAN PENGORGANISASIAN MASYARAKAT DALAM PEMBERIDAYAAN EKONOMI KELUARGA DI DESA LOYANG KABUPATEN INDRAMAYU
No full textThis articles discusses the effectivity of women empowerment programme implementation. The discussion is focussed on two aspects: the role of empowering women, and the changing economic condition of those engaged as member of that institution. In the aspect of community organization as a method of social work, there was found positive support of the local community. As the consequently, the social institution had been estabilished. The role of this institution is aplace for empowering the vulnerable women to social economic condition. Three years after that empowerment programme implementation from 35 samples of respondents showed that : 68,57 % of them were able to increase their monthly income, 28,57 % just the same as before, and the contrary only 2,86 % of them decreased.The percentage of that increased ranged betwen 20 % and 150 %, and mean 97,92 %. From teh economic point of view, the non parametic statistic different lest showed that there were a significant increased of their monthly income. Nevertheless, according to the standard of poverty level in that local area, 60% of theme were remained below of that standard.It was concluded that the community organization was effective to increase family income, and women had power to support family economy. However, in order to release them ot of poverty, the programme continuity and coordination among other sectors were neede
HUBUNGAN ANTARA KONSEP DIRI DENGAN PENYESUAIAN DIRI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI PSBK PANGUDI LUHUR BEKASI
No full textThis study aims to describe the self-concept, self adjustment and the relationship between self concept and adjustment of homeless people and beggars (gelandangan an pengemis/gepeng) on the Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur. Therefore, this study used a quantitative approach that will be done by cross sectional. The samples in this study using simple random sampling method. The results showed that 1). 57% of "gepeng" have a good selfconcept and 43% had bad self-concept, 52% "gepeng" a bad self-conceptadjustment and 48% had a good adjustment. 2). Results of cross tabulation: 30.16% of "gepeng" who has a good selfconcept and self-adjustment well, as much as 12.70% have good self-concept but a bad adjustment, 22.22 % of gepeng has a bad self-concept but a good adjustment and 34, 92 % of" gepeng" have bad self-concept and bad self-adjustment. 3). Alternative hypothesis in this study accepted that there is a relationship between self concept and self-adjustment at Gepeng on tlze PSBK Pangudi Luhur with positive correlation. Strength of the relationship between self concept and self-adjustment is weak, and therefore, this study can generalize the relationship of self concept and selfadjustment "gepeng" but the concept selfconcept "gepeng" a bit of influence on self-adjustment. Based on these results, it can recommend: 1). For Social Worker, care and rehabilitation of "gepeng" need to be adjusted based on the concept of self-2). For PSBK PL Luhur, should develop the ability of social workers in order to identify characteristics of clients who will become his responsibility. 3). For further research needs to be considered to see other factors that may affect or have relationships with self-adjustment