e-Journal Kementerian Sosial RI
Not a member yet
599 research outputs found
Sort by
PENGEMBANGAN MATA PENCAHARIAN ALTERNATIF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL NELAYAN TRADISIONAL DI DESA ARUNGKEKE KECAMATAN ARUNGKEKE
Get PDFIndonesia merupakan negara maritim dengan luas mencapai 5,8 kilometer persegi dan memiliki sumber daya kelautan yang sangat melimpah, namun sangatlah ironis untuk mengetahui bahwa pada kenyataannya kebanyakan nelayan Indonesia hidup dalam kemiskinan dan mengalami banyak keterbatasan baik dalam bidang ekonomi, sosial, atau dalam bidang politik. Upaya menghapuskan kemiskinan memerlukan partisipasi seluruh anggota masyarakat temasuk masyarakat miskin untuk membantu diri mereka sendiri lepas dari jeratan kemiskinan. Penelitian ini dilakukan di Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Janeponto. Populasi dalam penelitian ini diambil dari 30 nelayan tradisional yang juga merupakan kepala keluarga dan beberapa informan dari institusi-institusi yang terkait, tokoh masyarakat, dan organisasi sosial yang bergerak dalam bidang perikanan dan nelayan. Analisis data dilakukan dalam dua pendekatan yaitu deskripsi kualitatif dan analisis produk waktu. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pape’kang dan parawe’ para nelayan ikut berperan serta dalam memberikan mata pencaharian tambahan bagi para nelayan dengan membudidayakan rumput laut. Partisipasi nelayan tradisional dalam usaha menyediakan mata pencaharian tambahan secara positif berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan nelayan. Namun sangat direkomendasikan agar penyediaan mata pencaharian tambahan bagi para nelayan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para nelayan agar tidak mengalihkan perhatian para nelayan dari mata pencaharian utama mereka yaitu perikanan. Selain itu diperlukan juga peningkatan kemampuan dan kompetensi dalam bidang perikanan dan rumput laut yang mencakup metode dan strategi pengaturan pembudidayaan sehingga prouk yang mereka hasilkan dapat bersaing dengan produsen lain. Selain itu, dukunagn dan kebijakan yang sesuai dari Pemerintah Daerah juga diperlukan untuk membangun kawasan pesisir yang terdapat di Kecamatan Arungkeke. Terakhir, juga diperlukan kerjasama dari instutusi-institusi yang terkait termasuk di dalamnya Organisasi Sosial lokal untuk bersamasama membantu dalam uapaya membebaskan komunitas nelayan dari kemiskinan. Kata-kata kunci: mata pencaharian tambahan, kesejahteraan sosial, nelayan tradisional
FORUM REHABILITASI BERBASIS MASYARAKAT (RBM) “DHARMA KERTHI PRAJA PASCIMA†Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA di Kota Denpasar Propinsi Bali
Get PDFMasalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) pada saat ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, karena korban sudah sangat meluas dan menyerang hampir seluruh lapisan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan, baik olehpemerintah maupun masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA. Dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan NAPZA, model pemberdayaan masyarakat dengan membentuk Forum, diharapkan dapat membantu dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA. Namun, apakah model Forum tersebut efektif dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan NAPZA, maka dipandang perlu dilakukan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh model pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA yang efektif, yakni yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat (para tokoh masyarakat) dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA. Penelitian ini bersifat uji coba, dan dilaksanakan di Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali. Sedangkan sasaran uji coba adalah para tokoh masyarakat yang peduli terhadap penanggulangan penyalahgunaan NAPZA, sejumlah 30 orang. Hasil uji coba menunjukkan bahwa, model pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA dengan membentuk Forum RBM “Dharma Kerthi Praja Pascima†efektif meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA. Efektivitas model Forum tersebut dapat dilihat dari keberhasilan ketiga divisi yang dibentuk yaitu divisi Sosialisasi, Rujukan dan Konseling, Advokasi dan Binaan Lanjut dalam melaksanakan program kerja yang telah direncanakan secara bersama. Keberhasilan Forum ini selain karena pengurus dan anggotanya yang cukup aktif, juga tidak terlepas dari peran pendamping yang juga selalu aktif mengikuti kegiatan, dan memberikan bimbingan agar kinerja Forum dapat lebih baik di masa mendatang. Salah satu rekomendasi yang diajukan adalah perlunya sosialisasi secara berkesinambungan tentang keberadaan forum, agar lebih dapat dikenal oleh masyarakat luas, dan diharapkan dapat dijadikan model di wilayah lain yang disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut
STUDI EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN SOSIAL : Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin Di Kota Banjarmasin
Get PDFRehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) merupakan kebijakan Kementerian Sosial RI Â dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. RS-RTLH merupakan bantuan stimulan, agar fakir miskin menempati rumah layak huni. Penelitian inibertujuan untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan dan dampak RS-RTLH bagi keluarga miskin di Kota Banjarmasin. Hasil pembahasan diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kebijakan sosial dalam pengembangan rumah layak huni bagi keluarga miskin. Penelitian evaluasi ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methode) kuantitatif dan kualitatif dengan desain pretest-posttest. Sumber data primer diperoleh dari penerima manfaat sebanyak 40 orang, petugas dinas sosial, pendamping sosial, aparat kecamatan, aparat kelurahan dan tokoh masyarakat. Sumber data sekunder diperoleh dari laporan-laporan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, pendamping sosial dan kelompok penerima manfaat. Pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumentasi, wawancara, focus group discussion dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan RS-RTLH telah dilaksanakan secara sinergis oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, pendamping sosial, petugas kecamatan, kepala desa/lurah, kelompok dan penerima manfaat. Beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan meliputi; 1).yang berkaitan dengan penerima manfaat (umur, status perkawinan, dan kepemilikan lahan), 2). pedoman pelaksanaan (belum dilengkapi standar rumah layak huni, tahapan kegiatan dan indikator kinerja), dan 3). keterlambatan pencairan dana. Program RS-RTLH telah memberikan dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan rumah, kondisi sosial dan psikologis. Meskipun demikian, implementasi RS-RTLH masih perlu dioptimalkanberkaitan dengan pemantapan pendamping sosial, waktu pencairan dan besarnya dana, tim pengendalian, biaya operasional pendamping, standardisasi rumah layak huni, dan sinergitas dengan berbagai sektor. Kata kunci : keluarga miskin, kebijakan sosial, rumah layak huni
PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM KETAHANAN PANGAN DI DAERAH TERTINGGAL: Studi Kasus di Distrik Agimuga, Mimika, Papua
Get PDFPermasalahan masyarakat di daerah tertinggal Papua, yang menyangkut keterbatasan aspek infrastruktur wilayah kini merambah pada masalah ketersediaan pangan masyarakat. Penguatan Kapasitas Masyarakat Dalam Ketahanan Pangan yang didalamnya terkandung unsur pemberdayaan masyarakat perlu dikaji sebagai upaya penanganan masalah. Penelitian aksi ini dimaksudkan untuk memahami pola dan kondisi masyarakat dalam berketahanan pangan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam ketahanan pangan. Upaya penanganan melalui koordinasi, sinergi dan keterpaduan program dari berbagai instansi terkait khususnya yang ada Pemerintah Kabupaten Mimika, merupakan pendekatan yang ditempuh pada penelitian ini dan mendapatkan dukungan positif dari pemerintah daerah. Realisasi pelaksanaan pemberdayaan dari beberapa program di lokasi penelitian, ternyata dapat menumbuhkan dinamika masyarakat untuk maju dan berkembang dalam menjawab permasalahan yang dihadapinya.Persepsi masyarakat terhadap program pemberdayaan yang disikapi dengan pemahaman kerja dan upah merupakan salah satu kendala lapangan yang harus disikapi oleh berbagai pihak.Kata-kata kunci: penguatan kapasitas, ketahanan pangan, daerah tertinggal, sinergi
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
Get PDFPemerintahan desa/kelurahan mempunyai peran strategis dalam penanggulangan kemiskinan. Melalui studi pustaka, tulisan ini akan mengungkapkan penanggulangan kemiskinan melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). Secara khusus kajian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang: kemiskinan dalam perspektif pekerjaan sosial, situasi kemiskinan di Indonesia, upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, penanggulangan kemiskinan melalui Puskesos. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pada ketentuan umum, definisi Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Salah satu bentuk dari mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dengan turut sertanya peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di desa/kelurahan. Puskesos berkedudukan sebagai lini terdepan yang bergerak dibidang pelayanan sosial secara langsung, yaitu aksesbilitas layanan sosial, pelayanan sosial untuk rujukan, pelayanan sosial untuk advokasi, serta penyedia data dan informasi
PROFIL PRANATA SOSIAL DI CIMAHI (Studi Kasus di Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan)
No full textPranata Sosial adalah perkumpulan sosial yang merupakan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) atau sebagai sistem kerjasama pelayanan kesejahteraan sosial di tingkat akar rumput bisa berbentuk usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Wahana ini dapat berupa jejaring kerja kelembagaan sosial pada komunitas lokal baik yang tumbuh melalui proses alamiah, tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh pemerintah, lembaga tersebut dapat mensinergikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang upaya kesejahteraan sosial.Sasaran identifikasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Perkumpulan sosial yang tumbuh dari komunitas sosial di tingkat lokal atau yang ditumbuhkan dari pihak luar yang berada di komunitas lokal (kelurahan); (2) Memiliki nilai sosial budaya lokal, meliputi adat istiadat, tradisi, kebiasaan dan kearifan lokal masyarakat.Dari hasil kajian diperoleh gambaran mengenai Pranata Sosial atau perkumpulan sosial khususnya yang berada di Kelurahan Cibereum adalah sebagai berikut: (1) Pranata Sosial tersebut sudah ada dan berkembang di masyarakat lebih dari 10 tahun; (2) Jumlah kelompok sosial di kelurahan ini lebih dari 300Â kelompok perkumpulan dan dikelompokkan dalam 17 jenis kelompok; (3) Pranata Sosial yang ada dibentuk dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat sebagai upaya pengintegrasian masyarakat dalam upaya mempertahankan kondisi ketahanan masyarakat dan pada umumnya memiliki kriteria keanggotaan menempati atau berdomisili pada wilayah tertentu; (4) Kegiatan perkumpulan sosial (Pranata Sosial) kebanyakan bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dengan cara meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang dibiayai dengan iuran anggotanya; (5) Kegiatannya diwarnai dan dijiwai semangat kebersamaan yang intinya ingin membantu orang lain melalui gotong royong.Keadaan ini menunjukkan bahwa di masyarakat telah tersedia wahana atau potensi yang dapat dimobilisasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun masih memerlukan beberapa sentuhan intervensi dari pemerintah dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, manajemen pelayanan kesejahteraan sosial serta penggalian sumber-sumber yang relevan
PARTISIPASI ORGANISASI SOSIAL LOKAL DALAM P EMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (Studi di Kelurahan Rijali dan Waihaong Kota Ambon)
No full textOrganisasi lokal di Kelurahan Rijali dan Waihaong Kota Ambon provinsi Maluku dapat berfungsi sebagai self help organization, yang selanjutnya didayagunakan dalam pembangunan kesejahteraan sosial.Organisasi lokal yang ada di kedua kelurahan berkolaborasi untuk mengatasi permasalahan sosial yang mendesak ditangani. Dengan segala kendala dan potensi yang dimiliki seperti kehidupan beragama serta budaya pelagandong yang masih tersisa mampu mempererat kolaborasi organisasi atau kelompok, dengan membentuk Forum atau Kelompok Kerja. Perbedaan latar belakang agama (Islam & Kristen) memotivasi kedua kelurahan untuk bangkit dari keterpurukan pasca kerusuhan. Prinsip kolaborasi seperti kesetaraan dan tranparansi dalam forum tetap dijalankan. Pengelolaan masalah keluarga pra sejahtera, dengan menggunakan pendekatan partisipatif mulai dari pendataan, assesment sampai pada perencanaan program, pelaksanaan pemberdayaan, dilakukan melalui Forum bentukan masyarakat.Sambil terus berkoordinasi baik secara vertikal maupun horizontal. Pemerintah dalam hal ini berfungsi sebagai Jasilitator, pengendali dan evaluator terhadap pelaksanaan program. Agar program kerja mencapai hasil optimal maka pendekatan bottom up dengan memfasiltasi aspirasi dari akar rumput, menciptakan kepercayaan (trust) diantara keduanya perlu diciptakan. Pendampingan secara profesional perlu dilakukan terutamaselama proses pelaksanaan program pemberdayaan berlangsung
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PENGUSAHA SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERILAKU PROSOSIAL UNTUK PENGUATAN KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR
Get PDFPengalaman industrialisasi di negara-negara maju telah banyak memberikan inspirasi bagi negaranegaraberkembang seperti Indonesia. Berbagai pengalaman yang dapat ditimba dari negara-negara majuadalah masalah keterkaitan industri atau dunia usaha pada pembangunan masyarakat di sekitarnyakeharmonisan hubungan antara dunia usaha dan masyarakat sekitarnya akan menciptakan keseimbanganyang dipandang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.Dalam konteks Indonesia, dimana kerusakan lingkungan terus-menerus meluas di negeri ini,kemiskinan dan pengangguran terus bertambah. Kemelut tersebut menjadi tantangan bersama yang harusdijawab pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat. Potensi pelaku dunia bisnis atau pengusaha untukmenjalankan perubahan sosial melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial tidak dapat tercapai optimaljika aturan tidak ditegakkan, bahkan oleh penegak hukum. Kemitraan antara pemerintah, pengusaha dankomunitas hanya dapat berjalan jika ada kepercayaan dan sikap keterbukaan