e-Journal Kementerian Sosial RI
Not a member yet
599 research outputs found
Sort by
PEMBANGUNAN MANUSIA, KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Kajian tentang Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Nusa Tenggara Barat
Full text linkPembangunan manusia dan kemiskinan merupakan kondisi yang ikut menentukan keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial; dan ketiga konsep itu menggambarkan adanya korelasi. Berdasarkan anggapan dasar itu, kajian ini dilakukan untuk mengidentifikasi pembangunan manusia, kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi NTB. Dari hasil kajian diperoleh informasi, bahwa tingkat pembangunan manusia yang dicermati dari IPM termasuk kategori rendah, dan tingkat kemiskinan yang dicermati dari IKM masih cukup tinggi. Kedua kondisi itu mengakibatkan populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) masih cukup tinggi pula. Oleh karena itu, kebijakan dan program pembangunankesejahteraan sosial daerah di Provinsi NTB perlu dioptimalkan lagi. Sehubungan dengan itu, diperlukan kemauan politik (political will) dan kemauan untuk bertindak (political action) dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di NTB
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN ANAK YANG DIPERDAGANGKAN Studi Kasus di Rumah Perlindungan Sementara Anak (RPSA)
Full text linkPerdagangan anak merupakan permasalahan serius yang perlu diperhatikan baik pemerintah maupun masyarakat. Anak-anak diperdagangkan dengan berbagai tujuan, banyak dari mereka yang berada pada kondisi yang mirip dengan perbudakan dimana mereka tidak ada pilihan sama sekali dalam kehidupan atau nasib mereka. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan anak merupakan variasi yang luas, seperti kemiskinan, ketiadaan akte kelahiran, mudahnya pembuatan KTP palsu untuk mengirim ke luar negeri secara ilegal, untuk dipekerjakan sebagai pelacur, kekerasan dalam rumalz tangga, konflik sosial dan peperangan, bencana alam dan kurangnya informasi. Indonesia telalz mengadopsi protokolkonvensi hak anak mengenai perdagangan anak dalam bentuk undang-undang anti traficking. Kebijakan tersebut harus diimplebentasikan dalam bentuk kegiatan atau program. Berikut akan mengupas implementasi kebijakan mengenai penanganan anak yang di perdagangkan yang mengambil studi kasus di Rumah Perlindungan Sementara Anak (RPSA)
STUDI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SINERGITAS PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DI NUSA TENGGARA TIMUR
Full text linkIndonesia terkenal sebagai masyarakat yang majemuk yang terdiri dari lebih dari dua ribulima ratus sukubangsa yang beberapa dari masyarakat tersebut mempunyai pola hidup yang spesifik. Beberapa dari sukubangsa ini masih dinyatakan sebagai masyarakat yang terbelakang dan hidup dalam keterpencilan. Mereka dihadapkan pada beberapa masalah dalam kehidupannya dengan lingkungan yang spesifik. Keterisolasian dan wilayah terpencil yang mereka alami mempengaruhi kemampuan mereka dalam memperoleh aksesibilitas dalam memperoleh pelayanan sosial-ekonomi. Selain masalah kemiskinan yang disandang, mereka termasuk kelompok masyarakat yang paling sedikit mendapatkan sentuhan pemenuhan kebutuhan fisik, psikis, sosial maupun spiritual dasar. Meskipun populasi mereka cukup besar,kualitas hidup mereka masih jauh dari kondisi kelayakan dibanding kelompok masyarakat dominan lain dalam wilayah provinsi tersebut. Mereka perlu diberdayakan dan diberikan fasilitas yang memadai agar mampu hidup bermartabat sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang terpenuhi hak asasinya. Untuk memberdayakan komunitas ini diperlukan kebijakan yang akurat, penanganan-pelayanan yang memadai karena penanganan yang dilaksanakan selama ini belum mampu mengentaskan mereka dari masalah yang disandangnya. Oleh karena itu diperlukan alternatif kebijakan penanganan yang mampu mengantarkan mereka kepada kehidupan yang layak sesuai harkat-martabat manusia dan pengakuan terhadap kesamaan hak. Penanganan ini perlu dilaksanakan secara sinergis antara Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten) serta unsur masyarakat.Kata kunci: Komunitas Adat Terpencil, pemberdayaan, sinergitas
