Innovatio: Journal for Religious Innovation Studies
Not a member yet
137 research outputs found
Sort by
THE PROHIBITION SUSTAINABILITY ON MARRYING A WOMAN OF THE SAME ETHNIC GROUP AS AN EX-WIVE IN MINANGKABAU’S TRADITION: THE PROHIBITION SUSTAINABILITY ON MARRYING
Full text linkMarriage customs in Binjai, Pasaman Regency, differ from those in other areas. A man is not permitted to marry a woman of the same ethnicity as his ex-wife. According to Islamic law and Minangkabau customs, this prohibition on marriage limits a widower's opportunity to marry a woman of his choice. The aim of this paper is to investigate the origin and purpose of the marriage prohibition in Nagari Binjai, as well as the perspective of Islamic law on this provision. Traditional leaders (datuak), religious leaders, and the community provided the data for this study. Simultaneously, data was gathered via interviews, which were then analyzed using descriptive methods. According to the findings, the origin is the Nagari Binjai customary ancestors' agreement that a man who marries a woman of the same ethnicity as his ex-wife is treated as a relative or referred to as the same mother (samamak).
Abstak: Aturan adat untuk menikah di Binjai Kabupaten Pasaman memiliki perbedaan dengan daerah lainnya. Seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan wanita yang sesuku dengan mantan istrinya. Dilihat dari ketentuan hukum Islam dan adat Minangkabau secara umum, larangan nikah ini sepertinya mempersempit kesempatan menikah bagi seorang duda dengan seorang wanita pilihannya. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui latarbelakang dan tujuan larangan perkawinan tersebut menurut adat di Nagari Binjai serta perspektif hukum Islam terhadap ketentuan itu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber data berasal dari pemuka adat (datuak) dan tokoh agama serta masyarakat secara umum, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latarbelakang adanya larangan menikahi wanita sasuku dengan mantan isteri karena atas kesepakatan para leluhur adat Nagari Binjai menganggap bahwa seorang laki-laki yang melakukan pernikahan dengan wanita yang memiliki suku sama dengan mantan isterinya sudah seperti kerabat atau diistilahkan sudah samamak (satu mamak). Pernikahan mereka dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan dan dapat memutus hubungan silaturrahmi antar anggota suku. Menurut perspektif hukum Islam, larangan tersebut dikategorikan sebagai ‘urf shahih, karena tujuan yang hendak dicapai menghasilkan maslahah di kalangan masyarakat setempat, yaitu menjaga hubungan baik antar anggota suku.
Kata Kunci: larangan menikah; wanita sesuku; ada
WORKS OF FAITH-BASED LEADERS ON THE PRINCIPLES OF ISLAMIC LAW FOR PREVENTING AND TRANSFORMING VIOLENT EXTREMISM
Full text linkAbstract: This research described the works of Faith-Based Leaders in the Bangsamoro1[1] Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) on Islamic law principles for preventing and transforming violent extremism to understand good leadership misconceptions of Islamic teachings and misunderstanding about the meanings of Jihad. However, the contribution of Ulama to this issue was that they were the successors, mediators, reconcilers, ambassadors, and arbitrators of Islam against violent extremists. The objective of Islamic law was to protect the public interest, and human dignity, spread peace and development of society, and comprehend the wisdom behind the Islamic teachings towards community, which were peace, order, harmony, tolerance, compassion, moderation, and moderation justice. This study aimed to safeguard vulnerable young people and adults from the threat those face from extremist or radicalized views. It places a duty on public sector organizations to prevent people from being drawn towards such views and ensures that support is in place for vulnerable people. This study was an effort of the Technical Working Group (TWG) of Faith-Based Leaders headed and managed by Anwar Radiamoda, which United Nations Development UNDP supported. This study also was mainly quantitative and explanatory, and it deals with significant and analyses the concepts of Jihad in Islam and Islamic Law in achieving peace and civilization. This study also gave awareness and information to the youth, researchers, learners, and Muslim Faith-based leaders in Lanao del sur and the Bangsamoro. Part of the main recommendations was that the government recognize the role of faith-based leaders and Ulama in peacebuilding and development and institutionalize the madaris in our county in general; and the Muslim areas in particular.
Abstrak: transformasi pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan, supervisi, dan kinerja guru. Kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan transformasi pembelajaran, sedangkan supervisi merupakan kegiatan pembinaan tentang bagaimana membantu guru dalam meningkatkan pengajaran menggunakan e-learning, sedangkan kinerja guru adalah bagaimana melihat hasil kerja yang dicapai guru dalam mewujudkan transformasi pembelajaran. Penelitian ini mendeskripsikan karya-karya Pemimpin Berbasis Iman di Bangsamoro. Daerah Otonom di Muslim Mindanao (BARMM) tentang prinsip-prinsip hukum Islam untuk mencegah dan mengubah ekstremisme kekerasan untuk memahami kesalahpahaman kepemimpinan yang baik tentang ajaran Islam dan kesalahpahaman tentang makna Jihad. Namun, kontribusi ulama dalam masalah ini adalah bahwa mereka adalah penerus, mediator, rekonsiliasi, duta besar, dan arbiter Islam melawan ekstremis kekerasan. Tujuan hukum Islam adalah untuk melindungi kepentingan umum, dan martabat manusia, menyebarkan perdamaian dan perkembangan masyarakat, dan memahami hikmah di balik ajaran Islam terhadap masyarakat, yaitu perdamaian, ketertiban, kerukunan, toleransi, kasih sayang, moderasi, dan keadilan moderasi. Studi ini bertujuan untuk melindungi kaum muda dan orang dewasa yang rentan dari ancaman yang dihadapi dari pandangan ekstremis atau radikal dengan menempatkan tugas pada organisasi sektor publik untuk mencegah orang tertarik pada pandangan seperti itu dan memastikan bahwa dukungan tersedia untuk orang-orang yang rentan. Studi ini merupakan upaya Technical Working Group (TWG) Faith-Based Leaders yang dipimpin dan dikelola oleh Anwar Radiamoda, yang didukung oleh United Nations Development UNDP. Kajian ini juga sebagian besar bersifat kuantitatif dan eksplanatori, serta membahas signifikansi dan analisis konsep-konsep Jihad dalam Islam dan Hukum Islam dalam mencapai perdamaian dan peradaban. Studi ini juga memberikan kesadaran dan informasi kepada para pemuda, peneliti, pelajar, dan pemimpin berbasis Iman Muslim di Lanao del sur dan Bangsamoro. Bagian dari rekomendasi utama adalah bahwa pemerintah mengakui peran para pemimpin berbasis agama dan Ulama dalam pembangunan, perdamaian dan melembagakan madaris di daerah kita secara umum; dan daerah muslim pada khususnya.
Kata-kata kunci: Kepercayaan Berbasis Pemimpin, Ulama, Hukum Islam, Mencegah Ekstremisme Kekerasan, BARMM.
 
THE URGENCY OF WOMEN'S EDUCATION: THE HADITH PERSPECTIVE
Full text linkEducation is the essential factor in developing human resources. To improve women's quality and human resources, they must be educated and have the knowledge to be equal to men regarding the right to education. Admittedly or not, in general, women's education is currently still below the standard compared to men's current education. With the equality of opportunity, men quantitatively dominate the ease of obtaining formal and non-formal education. Women's education in this paper refers to the hadith taught by the Prophet Muhammad. As a mother, women are the ones who contribute the most to the children's character building. A mother is the first educator for human beings who must be respected. Her services and sought for her pleasure have to be remembered. That is why heaven is under her feet. In his hadith, the Prophet further indicated that daughters are a test for parents. Then the Messenger of Allah also did not distinguish between men and women regarding freedom of learning. In another narration, the Prophet taught women about giving alms as a way out to overcome their weaknesses and shortcomings. Furthermore, in the position of children, women must fight for their rights in the family, both moral, material, affection and justice rights. The Prophet forbade parents to distinguish between girls and boys, both material and non-material needs (love). The principle of justice needs to be put to create a household that is 'sakinah mawaddah wa rahmah' to the fullest.
ABSTRAK: Faktor yang paling penting dalam meningkatkan kualitas serta mengembangkan sumber daya manusia adalah pendidikan. Tidak terkecuali bagi kaum perempuan, untuk meningkatkan kualitas dan sumber dayanya, kaum perempuan harus berpendidikan dan mempunyai ilmu pengetahuan, agar mereka dapat sejajar dengan laki-laki dalam hal hak mendapatkan pendidikan. Diakui atau tidak pada umumnya pendidikan kaum perempuan saat ini masih dibawah standar kalau dibandingkan dengan pendidikan kaum laki-laki saat ini. Hal ini terlihat dari pemerataan (equality of opportunity), kemudahan dalam memperoleh pendidikan baik formal maupun non formal secara kuantitatif lebih banyak didominasi kaum laki-laki. Pentingnya pendidikan bagi perempuan diuraikan dalam tulisan ini, yang pasti berpedoman kepada hadis yang diajarkan Rasulullah SAW yakni, sebagai seorang Ibu, kaum perempuan merupakan orang yang paling utama membentuk akhlak serta kepribadian anak. Dengan kata lain ibu adalah pendidik pertama bagi manusia harus di hormati, yang jadi contoh teladan bagi anak-anaknya, jasanya yang tak sanggup manusia membalasnya, yang selalu dicari ridhonya, karena mulianya sehingga hadis Nabi menyatakan sorga berada dibawah kaki ibu. Selanjutnya Rasulullah mengisyaratkan dalam hadisnya bahwa anak perempuan merupakan ujian bagi orang tua. Kemudian Rasulullah Saw tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kesempatan dan hak mendapatkan pendidikan. Pada riwayat lain Rasulullah mengajarkan kaum perempuan tentang bersedekah sebagai jalan keluar untuk mengatasi kelemahan dan kekurangannya. Selanjutnya pada posisi anak, kaum perempuan harus memperjuangkan haknya dalam keluarga, baik hak moril,materil,kasih saying dan keadilan. Rasulullah melarang orang tua membedakan anak perempuan dan laki-laki, baik dari segi kecukupan materi, maupun non-materi (kasih sayang, perhatian, dan lainnya). Semuanya diletakkan sesuai dengan porsinya dan berasaskan keadilan agar dapat diciptakan keluarga yang bahagia dan sakinah secara maksimal.
Kata-kata kunci: pendidikan, perempuan, hadit
ISLAMIC LAW IN THE LAND OF MALAY
Full text linkThis study aims to find out in-depth: 1) how the implementation of law enforcement in the Siak Sri Indrapur, Riau and how it is enforced in the Jambi Malay, both related to criminal, civil and moral matters; 2) What is the contribution of Bab al-Qawa'id and Law 20 to law enforcement and what values can be embraced by society to organize law enforcement in Indonesia today; 3) why the two governments adhere to the same or similar legal principles. The researcher used qualitative with descriptive method. The data collection technique is a literature review with documentation technique, while the data analysis technique is content analysis. The findings of the study are: 1) The law enforcement in the Siak Sri Indrapura through what is stated in Chapter Al-Qawa'id manuscript, both relating to criminal, civil, moral/religious and custom textually the text and its implementation that the law in that area is well established. Law enforcement in Jambi Sultanate refers to the law of 'nun Duapuluh.' It is running well as well as law enforcement in Siak sultanate. It is just that, judging from the sources of law used, whether criminal, civil, moral or religious, or customary, the law is not as elaborated as Chapter al-Qawa'id. It is not too difficult to understand because the Law of 'Nun Duapuluh' is older than Chapter al-Qawa'id by about one century. The law in Chapter al-Qawa'id and the law of 'nun Duapuluh' have contributed to law enforcement in their time, and both have contributed to the cultivation of values that can be guided for law enforcement today in 'Tanah Air.'
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam: 1) bagaimana implementasi penegakan hukum di kesultanan Siak Sri Indrapur, Riau dan bagaimana pula penegakannya di kesultanan Melayu Jambi, baik yang berkaitan dengan pidana, perdata maupun moral; 2) Sejauhmana kontribusi Bab al-Qawa’id dan Undang- undang nan 20 terhadap penegakan hukum dan nilai-nilai apa yang dapat dianut masyarakat untuk menata penegakan hukum di Indonesia dewasa ini; 3) kenapa kedua pemerintahan itu menganut asas hukum yang sama atau berkemiripan. Peneliti menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik dalam pengumpulan data adalah kajian pustaka dengan teknik dokumentasi, sedangkan teknik analisis datanya adalah teknik content analysis. Temuan dari penelitian ini adalah: 1) bahwa penegakan hukum di kesultanan Siak Sri Indrapura melalui apa yang dituangkan dalam naskah Bab al-Qawa’id, baik yang berkaitan dengan pidana, perdata, moral/agama dan adat secara tekstual naskah dan implementasinya bahwa hukum di wilayah itu sudah ditegakkan dengan baik. Penegakan hukum di kesultanan Jambi merujuk pada Undang-undang 'nan Duapuluh' berjalan dengan baik seperti halnya penegakan hukum di kesultanan Siak. Hanya saja, dilihat dari sumber hukum yang dipakai baik pidana, perdata, moral atau agama maupun adat, undang-undang 'nan Duapuluh' tidak seterurai Bab al-Qawa'id. Hal itu, tidaklah terlalu sulit memahaminya, karena Undang-undang 'nan Duapuluh' lebih tua dari Bab al-Qawa'id sekitar 1 abad. Kitab perundang-undangan bab al-Qawa'id dan kitab undang-undang 'nan Duapuluh' telah memberikan kontribusi pada penegakan hukum pada masanya dan keduanya telah pula memberikan andil terhadap penanaman nilai-nlai yang dapat dipedomani untuk penegakan hukum dewasa ini di Tanah Air.
Kata Kunci: Hukum Islam, Implementasi, Bab al-Qawa’id, Undang-undang 'Nan Duapuluh
SULTHAN IN THE AL-QUR’AN: SULTHAN IN THE AL-QUR’AN
Full text linkAllah SWT is the absolute ruler of the universe and its contents, but Allah SWT also gives a small portion of His power to His servants in different forms according to the needs of His servants. This foundation is the basis for researchers to carry out a study entitled "Sulthan” in the Qur'an. The main problem is what is the meaning of “Sulthan” in the Qur'an? How are the forms of “Sulthan” in the Qur'an? What is the function of the “Sulthan” in the Qur'an? This study uses a library research method, and for further discussion, the researcher uses the ‘maudhu'iy’, which uses various relevant commentary books. The researcher also completes this research with the hadiths of the Prophet Muhammad SAW, which the researcher quotes from the original source. Based on the research that the researchers conducted, it can be concluded that in the Qur'an, there are two meanings of “Sulthan”, namely, power and evidence, which are spread over 39 verses, and 27 surahs. The Qur'an also describes anyone who accepts the “Sulthan”, including Prophets, ordinary people, and demons/devils.“Sulthan” also has several functions: to have the correct beliefs, avoid punishment, and conquer opponents. As for the forms of “Sulthan” in the Qur'an that researchers can conclude are “isim” and “fi'il”, their function is to show the power of Allah and prove the weakness of the enemy of Allah SWT.
Abstract: Allah SWT adalah penguasa mutlak alam semesta beserta isinya, namun Allah SWT juga memberikan sebagian kecil kekuasaan-Nya kepada para hamba-Nya dengan bentuk yang berbeda-beda sesuai kebutuhan hamba-Nya. Landasan inilah yang menjadi dasar peneliti untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “Sulthan dalam al-Qur’an”. Pokok permasalahannya adalah apa makna sulthan dalam al-Qur’an? Bagaimana bentuk-bentuk sulthan dalam al-Qur’an? Apa fungsi sulthan dalam al-Qur’an? Penelitian ini menggunakan metode riset kepustakaan (Library Research) dan sebagai pembahasan lebih lanjut peneliti menggunakan metode tafsir maudhu’iy yang menggunakan berbagai kitab tafsir yang relevan. Peneliti juga melengkapi penelitian ini dengan hadis-hadis Nabi SAW., yang peneliti kutip dari sumber aslinya. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam al-Qur’an terdapat dua arti sulthan yaitu, kekuasaan dan bukti yang tersebar dalam 39 ayat, 27 surah. Al-Qur’an juga menggambarkan tentang siapa saja yang menerima sulthan, di antaranya Nabi/Rasul, manusia biasa dan setan/iblis. Sulthan juga memiliki beberapa fungsi, yaitu supaya berakidah yang benar, terhindar dari hukuman dan untuk menaklukkan lawan. Adapun Bentuk-bentuk sulthan didalam al-Qur’an yang dapat peneliti simpulkan adalah isim dan fi’il, Adapun fungsinya untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan membuktikan kelemahan musuh Allah SWT.
Kata Kunci: sulthan dan Al-Qur’an, aya
Educational Social Movement of Indonesian Women from Pre-Independence to Reform Era: Educational Social Movement
Full text linkAbstract: This article attempts to examine the gradation of the social movement of Indonesian women's education from time to time, starting from the pre-independence era to the Reformation period. A long movement that does not exist in a vacuum arises from recognising women's status to men who have always held an imperial position. This article itself is conducted in a descriptive qualitative technique with a historical thinking approach. The authors found that the imperial position of women is caused by many factors, both religious views that place women lower than men and a gradation in the social movement of education throughout the history of the life of the Indonesian nation, from the pre-independence era to the reformation era. Even the thought of upholding women's rights as equal to men has existed since the pre-independence era, as can be seen from the fantastic Indonesian female figures, not only because of their thoughts and actions that predate their era but also because of their enormous concern. On efforts to emancipate women, such as those carried out by Dewi Sartika or RA. Kartini. This spirit has continued to develop from time to time to produce a social education movement driven by the two most prominent Islamic organisations in Indonesia, namely Muhammadiyah through its female organisation Aisyiyah and NU through the NU Muslimat movement produced many breakthroughs in the social education sector.
Abstrak: Artikel ini diupayakan menelisik gradasi gerakan sosial pendidikan wanita Indonesia dari masa ke masa, mulai dari masa pra kemerdekaan hinggar masa Reformasi. Sebuah gerakan panjang yang tidak hadir di ruang hampa namun muncul dari sebuah kesadraan tentang posisi wanita vis a vis dengan pria yang selama ini senantiada di posisikan dalam posisi yang imperior. Artikel ini sendiri dilakukan dalam tekni kulaitatif deskriftif dengan pendekatan pemikiran historis. Hasilnya penulis menemukan bahwa posisi imperior wanita diakibatkan oleh banyak faktor termasuk di dalamnya pandangan keagamaan yang menempatkan wanita lebih rendah dibandingkan pria. Selanjutnya penulis juga menemukan adanya gradasi pergerakan sosial pendidikan di sepanjang sejarah kehidupan bangsa Indonesia, mulai dari masa pra kemerdekaan hingga reformasi. Bahkan pemikiran untuk menegakkan hak-hak wanita sederajat dengan pria telah ada sejak masa pra kemerdekaan, sebagaimana dapat diloihat dari figur-figur wanita Indonesia yang amat mengagumkan, tidak saja karena pikiran dan tindakan mereka yang mendahului zamannya, namun juga karena konsern mereka yang amat besar pada upaya emansipasi wanita, seperti yang dilakukan oleh Dewi Sartika ataupun RA. Kartini. Semangat inilah yang terus berkembang dari masa ke masa hingga menghasilkan gerakan sosial pendidikan yang dimotori oleh dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah melalui ormas kewanitaannya Aisyiyah dan juga NU melalui pergerakan Muslimat NU yang dewasa ini telah menghasilkan banyak gebrakan di bidang sosial pendidikan.
Kata-kata kunci: Gerakan Wanita, Sosial Pendidikan, Islam, Indonesia
Implementation Of ‘Mudharabah’ Contracts And Their Impacts On Fund-Raising Products In Jambi Sharia Banking
Full text linkFunds with the ‘mudharabah’ principle are investment funds so that Islamic banks share the proceeds only to the owners of funds that use the ‘mudharabah’ principle. The collection of funds is applied to savings and deposit products that use ‘mudharabah’ contracts. The amount of income received by the owner of the ‘mudharabah’ fund is part of the income received in cash from the distribution of funds by Islamic banks. Therefore, the funds collected with the ‘mudharabah’ principle are one of the elements in calculating profit sharing. The problem raised in the research is how to implement the ‘mudharabah’ contract and its impact on fund-raising products in Islamic banking. Two main things affect the quality or results of research: the quality of research instruments and the quality of data collection. The quality of research instruments relates to the validity and reliability of the instruments and the quality of data collection regarding the accuracy of the methods used to collect data. Therefore, an instrument tested for validity and reliability may not necessarily produce valid and reliable data if the instrument is not appropriately used in collecting data. The type of research was the quantitative technique used through interviews, observations, and documentation. In analyzing the data obtained, the authors used descriptive techniques. The results showed that applying ‘mudharabah’ contracts to fund-raising products at Islamic banks is only applied to savings and deposit products, and the advantages of products that use ‘mudharabah’ contracts are basically to make it easier for customers to transact. These products can be used as financing guarantees. There are supporting and inhibiting factors in the products that use ‘mudharabah’ contracts. These supporting factors include the existence of Islamic sharia principles, which are used as a reference for implementing a profit-sharing system on all products, especially savings and deposit products, and the existence of infrastructure facilities within the company that are pretty complete. Meanwhile, the inhibiting factors include the lack of socialization regarding Islamic banks' existence.
Abstrak: Dana dengan prinsip 'mudharabah' adalah dana investasi sehingga bank syariah membagi hasil hanya kepada pemilik dana yang menggunakan prinsip 'mudharabah'. Penghimpunan dana diterapkan pada tabungan dan deposito dengan akad mudharabah. Besarnya pendapatan yang diterima oleh pemilik dana mudharabah merupakan bagian dari pendapatan yang diterima secara tunai dari penyaluran dana oleh bank syariah. Oleh karena itu, dana yang dihimpun dengan prinsip 'mudharabah' menjadi salah satu unsur dalam menghitung bagi hasil. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan akad mudharabah dan dampaknya terhadap penghimpunan dana di perbankan syariah. Dua hal utama yang mempengaruhi kualitas atau hasil penelitian: kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkaitan dengan validitas dan reliabilitas instrumen serta kualitas pengumpulan data mengenai ketepatan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Jenis penelitian yang digunakan adalah teknik kuantitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad mudharabah pada produk penghimpunan dana di bank syariah hanya berlaku pada produk tabungan dan deposito, dan keunggulan produk yang menggunakan akad mudharabah pada dasarnya adalah untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Produk-produk ini dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan. Ada faktor pendukung dan penghambat dalam produk yang menggunakan akad mudharabah. Faktor pendukung tersebut antara lain adanya prinsip syariah Islam yang dijadikan acuan penerapan sistem bagi hasil pada semua produk khususnya produk tabungan dan deposito, serta adanya sarana prasarana di dalam perusahaan yang cukup lengkap. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain kurangnya sosialisasi tentang keberadaan bank syariah.
Kata-kata kunci: mudharabah, implementasi, dampak, produk penghimpunan dana, perbankan syariah
Philosophy of Science: Definition, Object of Study, Scope, and Method
Full text linkPhilosophy of Science is the study of all human life and thought phenomena critically and described in basic concepts. Philosophy is necessary for proving an accident or phenomenon and substance because, with philosophy, it can be proven that something exists or might exist. After all, with reason, a substance can be proven, and that the substance was formed from philosophy. There are two objects of study in the philosophy of science: a) material objects and b) formal objects. The scope of the philosophy of science is threefold, namely: a) Ontology, b) Epistemology, and c) Axiology. There are ten basic methods of philosophy of science, but in this study, the author only discusses three methods: a) Positivism Method, b) Phenomenological Method, and c) Critical Method. The purpose of the philosophy of science is to break the confinement of the human mind. By understanding and studying philosophy, humans can break the ice, rigidity, and even confinement of their minds by re-questioning everything that exists.
Abstrak: Filsafat Ilmu adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat sangat dibutuhkan dalam membuktikan suatu aksiden atau fenomena dan Subtansi karena dengan filsafat bisa terbukti sesuatu itu ada atau mungkin ada, karena dengan akal bisa dibuktikan suatu substansi dan substansi itu terbentuknya dari filsafat. Objek Kajian dalam Filsafat Ilmu ada dua, yaitu: a) Objek Material dan b) Objek Formal. Ruang lingkup filsafat ilmu ada tiga, yaitu: a) Ontologi, b) Epistimologi dan c) Aksiologi. Metode filsafat ilmu pada dasarnya ada sepuluh metode, akan tetapi dalam kajian ini penulis hanya membahas tiga metode, yaitu: a) Metode Positivisme b) Metode Fenomenologi dan c) Metode Kritis. Tujuan filsafat ilmu sebagai pendobrak keterkungkungan pikiran manusia. Dengan memahami, dan mempelajari filsafat manusia dapat menghancurkan kebekuan, kakakuan, bahkan keterkungkungan pikirannya dengan kembali mempertanyakan segala yang ada.
Kata-kata kunci: filsafat ilmu, pengertian, objek kajian, ruang lingkup, metode
 
Wills of ‘Wajibah’ and Renewal Thoughts of Islamic Inheritance Law in Indonesia
Full text linkThe Will of ‘Wajibah’ has been implemented in several Muslim countries, it is still debated. According to the majority of fiqh scholars, the obligation of will for a Muslim who is close to his death has been abolished by inheritance law. In addition, they argue that a will is ‘ikhtiyâriyah’ or an act of ‘ikhtiyâriyah’, the act depends on a person’s will, and it is not enforced by force (ijbariyah). This study tries to answer the controversy with the sub-problems of the actual concept of the mandatory will, the legal basis used by Islamic juries in determining the law, and how its reforms. This research is qualitative with a literature study and the sources used to include some ‘fiqh’ books and law books. To analyze the data, the author used content analysis methods, through inductive, deductive, and comparative thinking methods. The results of this study indicate that the mandatory will is new ‘ijtihad’ in the treasury of ‘ijtihad’. This concept was born from the reinterpretation of the will and inheritance verses by relating them to the context of today's social life with considerations of benefit or ‘mashlahah mursalah’.
Abstrak: Wasiat wajibah meskipun telah berlaku di beberapa negara Muslim, masih mengundang perdebatan, antara lain disebabkan karena menurut pendapat mayoritas atau jumhur ulama fiqh kewajiban berwasiat bagi seorang Muslim yang telah mendekati masa kematiannya itu telah dihapuskan oleh hukum waris. Di samping itu, mereka juga berpendapat bahwa wasiat adalah perbuatan yang bersifat ikhtiyâriyah, yakni ada tidaknya wasiat tersebut tergantung kepada kehendak seseorang, tidak berlaku secara paksa (ijbâriyah). Penelitian ini, mencoba menjawab kontroversi sebagaimana dikemukakan di atas dengan sub masalah bagaimana sebenarnya konsep wasiat wajibah tersebut, apa landasan hukum yang digunakan oleh para juris Islam dalam menetapkan hukumnya dan bagaimana pembaruan yang terjadi di dalamnya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kepustakaan yang menjadikan sejumlah kitab fiqh dan kitab undang-undang sebagai sumbernya. Analisis dilakukan dengan metode konten analisis, melalui metode berpikir induktif, deduktif dan komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wasiat wajibah sejatinya merupakan ijtihad baru dalam khasanah ijtihad. Konsep ini lahir dari penafsiran ulang terhadap ayat-ayat wasiat dan ayat-ayat waris dengan mengaitkannya dengan konteks kehidupan sosial masyarakat sekarang dengan pertimbangan kemashlahatan atau mashlahah mursalah.
Kata-kata kunci: pembaruan, ijtihad, hukum islam, wasiat wajiba
Prophetic Leadership: Examining The Prophetic Leadership Concept of The Prophet Muhammad SAW: PROPHETIC LEADERSHIP
Full text linkAbstract: In the study of Islamic Education Management (MPI), it is necessary to develop a theory or concept of leadership based on Islamic values, one of which is the concept of prophetic leadership. This study aims to analyze how the prophetic leadership concept of the Prophet Muhammad SAW can be applied in organizations. This research was conducted qualitatively with a literature review. Data analysis used the Miles and Huberman model, which consisted of three activities: data analysis, data reduction, and verification. The study results explain that the concept of prophetic leadership is leadership based on prophetic (apostolic) values. The prophetic leadership character of the Prophet Muhammad is known by four characters, namely Fatanah, Amanah, Sidiq, and Tabligh. Apart from these four characters, The Prophet Muhammad SAW is also known as a prophet whom Allah SWT sent to be a mercy for the universe. The implication of the Prophet Muhammad's Prophetic Leadership is that each of his followers is encouraged to imitate these characters and apply them in their daily lives.
Abstrak: Dalam kajian Manajemen Pendidikan Islam (MPI) perlu mengembangkan teori atau konsep kepemimpinan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, salah satunya adalah konsep kepemimpinan profetik. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana konsep kepemimpinan profetik Nabi Muhammad saw yang dapat diterapkan dalam organisasi. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan kajian literatur. Analisis data menggunakan model miles dan huberman yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu analisis data, reduksi data dan verifikasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa konsep kepemimpinan profetik adalah kepemimpinan yang didasarkan pada nilai-nilai kenabian (kerasulan). Karakter kepemimpinan profetik Nabi Muhammad saw, dikenal dengan empat karakter, yaitu Fatanah, Amanah, Shidiq, dan Tabligh. Selain empat karakter ini, Nabi Muhammad saw, juga dikenal sebagai nabi yang diutus oleh Allah swt untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Implikasi dari Kepemimpinan Profetik Nabi Muhammad saw adalah setiap umatnya didorong untuk meneladani karakter tersebut dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Kata-kata kunci: Kepemimpinan Profetik, Nabi Muhammad SAW, Rahma