E-journal Universitas Veteran Bangun Nusantara
Not a member yet
2863 research outputs found
Sort by
01.0625 Kesenjangan antara Teori dan Praktik Bimbingan dan Konseling di Lapangan: Strategi Mengatasi Overwork Guru BK dalam Mendukung Kesejahteraan Siswa di SMK Negeri 1 Haurwangi
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara mendalam fenomena overwork yang dialami oleh guru Bimbingan dan Konseling (BK) di SMK Negeri 1 Haurwangi serta dampaknya terhadap kesejahteraan siswa. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap guru BK, kepala sekolah, serta lingkungan kerja sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban kerja guru BK jauh melampaui rasio ideal, dengan dua guru BK harus menangani lebih dari 900 siswa. Kondisi ini menyebabkan pelayanan konseling tidak optimal dan berpotensi menurunkan kualitas kesejahteraan psikososial siswa. Untuk mengatasi situasi tersebut, guru BK menerapkan sejumlah strategi seperti menjalin kolaborasi dengan wali kelas dan pihak sekolah, manajemen waktu, serta penetapan prioritas layanan. Namun, sebagian strategi masih bersifat adaptif dan belum didukung secara struktural. Penelitian ini menegaskan bahwa dukungan kelembagaan dan sosial sangat penting dalam menanggulangi overwork, dan strategi pengurangan beban kerja harus menjadi bagian dari kebijakan sekolah untuk menjaga mutu layanan konseling serta kesejahteraan siswa secara menyeluruh.Bimbingan dan konseling merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan potensi diri, mengatasi masalah, dan merencanakan masa depan. Namun, pada praktiknya terdapat kesenjangan antara teori dan implementasi bimbingan dan konseling di sekolah. Artikel ini membahas berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah overwork yang dialami oleh guru BK serta bagaimana hal tersebut berpengaruh pada kesejahteraan siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab overwork guru BK, dampaknya terhadapp kualitas layanan BK, dan memberikan saran mengenai strategi yang dapat mendukung kesejahteraan baik bagi guru BK maupun siswa
Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Strategi Penanggulangannya: Perspektif Hukum Nasional dan HAM
Get PDFPerdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir yang paling serius dan kompleks di abad ke-21. Kejahatan ini melibatkan praktik eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia (HAM) secara sistemik, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan modern, hingga perdagangan organ tubuh. Sebagai negara yang memiliki posisi strategis secara geografis, Indonesia menjadi salah satu negara sumber, transit, dan tujuan dalam jaringan perdagangan orang. Negara telah merespons fenomena ini dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta membentuk gugus tugas nasional untuk mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindak pidana perdagangan orang serta menganalisis strategi penanggulangannya dari perspektif hukum nasional dan HAM, guna menilai efektivitas perlindungan terhadap korban dan keberhasilan penindakan terhadap pelaku. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni mengkaji regulasi, dokumen resmi, serta literatur yang relevan dengan isu perdagangan orang. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Di antaranya adalah lemahnya kapasitas aparat penegak hukum, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, kurangnya perlindungan dan pemulihan bagi korban, serta koordinasi yang belum optimal antarinstansi. Selain itu, tantangan global seperti digitalisasi dan migrasi ilegal turut memperluas modus operandi perdagangan orang yang sulit terdeteksi. Diperlukan pendekatan penanggulangan yang bersifat holistik dan berbasis HAM, yang mencakup langkah-langkah preventif, represif, dan rehabilitatif secara berimbang. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, lembaga internasional, dan media massa menjadi kunci dalam menciptakan sistem perlindungan yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penanggulangan perdagangan orang tidak hanya menjadi tugas negara semata, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif untuk menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.
Referensi
Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 58.
Indonesia. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014. Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
United Nations. (2000). Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Protocol).
Komnas Perempuan. (2021). Catatan Tahunan (CATAHU) Tentang Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan.
Lestari, W. (2021). Hukum Pidana Internasional dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yogyakarta: Deepublish.
Subekti, R. (2020). Perdagangan Orang di Indonesia: Kajian Hukum dan Praktik Penanggulangannya. Bandung: Refika Aditama.
Komnas HAM. (2019). Pedoman Penanganan Kasus TPPO Berbasis HAM. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Surya, R. (2018). Hak Asasi Manusia: Teori, Instrumen dan Implementasi. Malang: Setara Press.
IOM Indonesia. (2022). Laporan Tahunan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Jakarta: International Organization for Migration
Nurhayati, S. (2020). “Strategi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Perbatasan”. Jurnal Hukum dan HAM, Vol. 11(2), 145–160.
Aziza, N. (2019). “Pendekatan HAM dalam Perlindungan Korban TPPO”. Jurnal Perlindungan Perempuan dan Anak, Vol. 5(1), 22–34.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Protokol Palermo, 2000.
Komnas Perempuan. (2023). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan.
IOM Indonesia. (2021). Trafficking in Persons in Indonesia: Challenges and Response Strategies.
Harkrisnowo, Harkristuti. (2010). Perdagangan Orang dalam Perspektif HAM. Jakarta: UI Press.
UNODC. (2020). Global Report on Trafficking in Persons
Evaluasi Akurasi Metode Westinghouse, Shumard, dan Performance Rating dalam Penentuan Waktu Baku Produksi di CV. B&R Sport Wear
Get PDFIndustri garmen di Indonesia menghadapi tantangan efisiensi produksi, terutama pada proses pembuatan jaket outdoor di CV. B&R Sport Wear. Permasalahan yang muncul adalah variasi kecepatan kerja antar operator, ketidakteraturan alur kerja serta keterbatasan standar waktu baku yang berdampak pada rendahnya produktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengukuran waktu kerja dengan membandingkan tiga metode, yaitu Performance Rating, Shumard, dan Westinghouse guna untuk menentukan metode yang paling sesuai dalam penetapan waktu normal dan waktu baku produksi. Penelitian dilakukan menggunakan stopwatch time study pada seluruh tahapan produksi mulai dari pemotongan kain hingga pengemasan melalui pengamatan berulang dengan melakukan pengamatan berulang-ulang sebanyak 50 kali pengamatan secara sistematis untuk memperoleh data yang representatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Performance Rating dan Westinghouse menghasilkan waktu normal yang relatif konsisten. Sebaliknya, metode Shumard cenderung ekstrem, khususnya pada proses menjahit lengan baju hampir dua kali lipat dari waktu pengamatan. Perbedaan ini menegaskan bahwa metode Shumard kurang stabil ketika nilai standar berbeda signifikan dengan kondisi aktual. Dengan demikian, metode Westinghouse dinilai lebih unggul karena memberikan estimasi yang moderat, stabil, dan realistis. Hasil ini dapat dijadikan dasar dalam perencanaan kapasitas, evaluasi produktivitas serta perbaikan manajemen kerja di CV. B&R Sport Wear maupun industri garmen secara umum
EFFECTIVENESS OF ECOENZYME APPLICATION ON MUSTARD PLANTS (Brassica juncea L.) VAR. SAMHONG KING
No full textAbstract
This study aims to determine the appropriate combination of Ecoenzyme administration in reducing urea use in the cultivation of samhongking mustard plants. This study was designed using a Randomized Block Design (RAK) involving 6 treatments with 4 replications, resulting in a total of 24 experimental units. The treatments tested were the administration of ecoenzyme combined with the administration of inorganic fertilizers: E0: Ecoenzyme Dose 0% + Urea Dose 0%; E1: Ecoenzyme Dose 100%; E2: Ecoenzyme Dose 50% + Urea Dose 50%; E3: Ecoenzyme Dose 75% + Urea Dose 50%; E4: Ecoenzyme Dose 25% + Urea Dose 50%; E5: Urea Dose 100%. The research data were analyzed using Analysis of Variance (ANOVA). If a significant effect is found, the analysis will be continued with the Honestly Significant Difference Test (HSD) at a significance level of 5%. The results of the study showed that the combination of 75% ecoenzyme + 50% urea application treatments provided growth and yield results that were close to the value of 100% urea application treatment, with 75% ecoenzyme application being able to reduce urea use by 50% with a yield of 562.93 g plant-1.
Keywords: Ecoenzyme, Samhong King mustard greens, Ure
COMPARISON OF INCOME AND STAPLE FOOD AVAILABILITY OF RAWA LEBAK RICE FARMING HOUSEHOLDS BASED ON LAND TYPOLOGY IN KALIDONI DISTRICT, PALEMBANG CITY
No full textLebak swamp land is a type of suboptimal land with high potential for the development of national rice production, although it is highly influenced by climatic conditions and the typology of water inundation. Variations in lebak swamp land typology lead to differences in productivity, as well as in household farmers' income levels and food availability. This study aims to analyze household income sources and staple food availability among rice farmers based on the typology of lebak swamp lands (shallow, middle, and deep) in Sei Selincah Subdistrict, Kalidoni District, Palembang City. A survey method was employed using proportional stratified random sampling, involving 60 respondents. Data were analyzed quantitatively to calculate income, expenditure, and food availability. The results showed that the highest income was earned by farmers in deep swamps (IDR 27,832,049/year), followed by middle swamps (IDR 26,221,862/year), and shallow swamps (IDR 24,609,383/year). Non-agricultural income significantly contributed to household finances, particularly in shallow and middle areas. Non-rice farming activities, such as galangal cultivation, were only practiced in shallow and middle swamps. Household expenditures were primarily allocated to non-food needs, especially education and savings. Meanwhile, household food availability remains low and varies across land typologies. The highest food availability is found in the middle swamp at 443 kg/year, followed by the deep swamp at 425 kg/year, and the shallow swamp at 405 kg/year. Most of the surplus is sold to meet other household needs. These findings highlight the importance of income diversification and improving food storage capacity to enhance the economic and food security of lebak swamp rice farmers.
Keywords: farmer welfare, food availability, household expenditure, household income, lebak swam
Pengembangan Sistem Pendaftaran Online Terintegrasi Mesin Antrian Menggunakan Model Waterfall di Laboratorium Rekam Medis Poltekkes Kemenkes Semarang
Get PDFPenelitian ini mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pendaftaran online yang terintegrasi dengan printer antrian POS untuk meningkatkan efisiensi pelayanan laboratorium di Laboratorium Rekam Medis Poltekkes Kemenkes Semarang. Sistem dikembangkan menggunakan model Waterfall melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan evaluasi pengguna. Hasil evaluasi performa menunjukkan penurunan rata-rata waktu pendaftaran dari lebih dari 10 menit (600 detik) pada proses manual menjadi kurang dari 5 menit (300 detik) dengan sistem online, atau peningkatan efisiensi sebesar 50%. Tingkat keberhasilan pencetakan nomor antrian otomatis mencapai 95%, dengan rata-rata waktu respons sistem 258s. Simulasi yang melibatkan 20 mahasiswa menunjukkan peningkatan keteraturan layanan dan proses pendaftaran yang lebih cepat. Temuan ini menunjukkan bahwa model Waterfall efektif digunakan dalam pengembangan sistem informasi kesehatan yang andal dan mendukung transformasi digital di institusi pendidikan kesehatan
Gambaran Pending Klaim di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Tipe C
No full text Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin aksesibilitas dan kualitasnya, termasuk pelayanan rawat inap di rumah sakit. Dalam konteks sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), rumah sakit, khususnya Rumah Sakit Tipe C yang melayani sebagian besar rujukan tingkat pertama, memiliki peran vital dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif. Implikasi dari sistem JKN adalah perlunya mekanisme pembiayaan yang terstruktur, dimana klaim biaya pelayanan diajukan rumah sakit kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Keberlanjutan operasional dan kualitas pelayanan rumah sakit sangat bergantung pada kelancaran proses klaim ini
Implikasi Yuridis Kontrak Mitra (Disguised Employment) Terhadap Hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
Get PDFChanges in the employment structure in Indonesian healthcare facilities (Fasyankes) over the past decade have shown a significant increase in the use of partner contracts, outsourcing, and independent cooperation agreements for medical and health workers. This employment relationship pattern is considered administratively flexible, but this unclear status is an attempt by Fasyankes to avoid legal obligations (avoidance of liability), particularly the obligation to fulfill the right to protection of Employment Social Security as guaranteed in Law No. 24 of 2011 concerning BPJS, and Law No. 13 of 2003 concerning Manpower as amended by Law No. 06 of 2023 on Job Creation. This article aims to analyze the legal implications of the use of partner contracts on the fulfillment of BPJS Employment membership rights for healthcare workers, identify regulatory and implementation gaps, and formulate policy recommendations to ensure the fulfillment of social protection rights in accordance with national legal standards and global health employment practices. The research method used a literature review approach, with a Statute Approach and a Conceptual Approach (the principle of Substance over Form), utilizing analysis of laws and regulations, policy documents, and case studies of employment law in the health sector in Indonesia. The analysis shows that "partner" status does not eliminate the obligation of healthcare providers to provide social security protection. Many healthcare provider partner contracts are essentially disguised employment relationships (wage earners), requiring healthcare facilities to cover the BPJS Employment program. However, weak law enforcement, unclear employment status, and minimal employment contract literacy mean that many healthcare workers lose their basic rights to protection from work risks, occupational accidents, and old-age security. This study concludes that regulatory harmonization, standardization of healthcare worker employment contracts, and optimization of oversight are needed to ensure healthcare workers' rights are met as mandated by the national social security system and to prevent disguised employment.
Keywords: Social Security, Medical Personnel, Healthcare Personnel, Partner Contracts, BPJS Employmen
A Literature Review on the Effectiveness of Interactive Media in Elementary School Science Learning
Get PDFThe use of interactive media has emerged as a viable way to improve the efficacy of science education. However, the use of various interactive media needs to be analyzed in depth regarding its effectiveness. This study aims to analyze the effectiveness of various interactive media created and used in science teaching in elementary schools over the past five years is the purpose of this study. The research method used is literature review analysis through several related research publications published in domestic and foreign journals indexed by SINTA. According to the analysis of the findings of 25 articles, interactive media—including PhET simulations, multimedia centered on digital literacy, interactive applications, and animated films—have been successful. Thus, interactive media is effectively used for science learning in elementary schools. This study contributes at developing interactive, adaptive, innovative, creative, and efficient learning media according to learners' needs in order to enhance the quality of science education in elementary schools
Developing Mathematical Language Literacy Skills Through the Use of Indonesian in Learning Real Analysis Courses
Get PDFThe study's objectives are to: 1) ascertain the extent to which the teaching module aids in learning through the use of Indonesian in the Real Analysis course, and 2) ascertain the features of mathematical language literacy skills following participation in learning through the use of Indonesian in the Real Analysis course. This study used an experimental approach using Posttest-Only Control Design and True Experimental Designs research. Researchers administered an essay test consisting of up to four items to students in the real analysis lecture class in semester VI. The two-tailed significance level is 0.000, where <0.05. This indicates that there is a significant difference, at a probability of 0.05, between the outcomes of the mathematics language literacy skills learned using the Indonesian language actual analysis course teaching module. The mean difference column, which reads 15.31, indicates how much the average or mean of the two groups differed. It is possible to draw the conclusion that students who get instruction using the Indonesian language actual analysis course teaching module have superior mathematical language literacy skills compared to those who receive instruction using standard learning methods