E-Journal Universitas Dwijendra
Not a member yet
1135 research outputs found
Sort by
KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF TRILOGI PERADILAN DAN PRINSIP AANMANING
No full textAsas Trilogi Peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak selalu merupakan hasil akhir dari suatu perkara atau sengketa jika pihak yang kalah tidak mau menjalankan isi putusan tersebut dengan sukarela, namun meski di tempuh upaya hukum lagi yaitu aanmaning yang merupakan peringatan yang di berikan oleh ketua pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara untuk melaksanakan isi putusan tersebut dengan sukarela. Rumusan masalah yang di angkat adalah kekuatan mengikat putusan pengadilan dalam perbuatan melawan hukum dan juga di pandang dalam persepektif asas trilogi peradilan dan prinsip aanmaning. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yaitu mengkaji dan menganalisa bahan-bahan serta isue-isue hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dalam penelitian ini terkait kekuatan mengikat dari putusan pengadilan terkait perbuatan melawan hukum jika tidak ada upaya hukum lagi terhadap suatu putusan baik banding maupun kasasi dan mengikat kepada para pihak yang terlibat dalam perkara, meliputi ahli waris dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, sepanjang mengenai hubungan hukum yang ditentukan di dalamnya, serta tidak mempunyai daya mengikat ke pihak ketiga. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pihak tergugat (yang kalah) tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela.
The principle of the Judicial Trilogy which is simple, fast and low cost is one of the principles in civil procedural law applicable in Indonesia. Court decisions that have permanent legal force are not always the final result of a case or dispute if the losing party does not want to carry out the contents of the decision voluntarily, but even though legal action is taken again, namely aanmaning which is a warning given by the head of the court to the party who lose in a case to carry out the contents of the decision voluntarily. The formulation of the problem raised is the binding power of court decisions in unlawful acts and is also viewed from the perspective of the trilogy of justice principle and the principle of security. This study uses a normative legal research type, which is to examine and analyze legal materials and issues based on statutory regulations. The conclusion in this study is related to the binding force of court decisions related to unlawful acts if there is no further legal action against a decision, both appeal and cassation and binding to the parties involved in the case, including heirs and those who have rights from them, insofar as it concerns the legal relationship specified in it, and does not have binding power to third parties. The new execution functions as a legal and coercive legal action, starting from the date the decision has permanent legal force and the defendant (the losing party) does not want to obey and fulfill the decision voluntarily.
 
STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT BALI SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN
No full textPerkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah/keluarga. Perkawinan selalu membawa konsekuensi hukum baik bagi sang istri maupun suami yang telah menikah secara sah. Dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, berbagai konsekuensi hukum tersebut sebenarnya sudah diatur antara lain, misalnya, menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung; tanggung jawab mereka terhadap anak-anak; konsekuensinya terhadap harta kekayaan baik kekayaan bersama maupun kekayaan masing-masing serta akibat hukumnya terhadap pihak ketiga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : bagaimana kedudukan anak kandung setelah putusan perceraian ditinjau dari Hukum Adat Bali dan apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus status anak dalam perkara perceraian. Kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut : Kedudukan anak kandung setelah putusan perceraian ditinjau dari Hukum Adat Bali adalah sebagai ahli waris dan penerus keturunan dari orang tua laki-laki dari perkawinan yang sah. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus status anak dalam perkara perceraian antara lain : Karena istri tidak mau pulang ke rumah Suami setelah pulang dari Turki tetapi ke rumah orang tuanya, saat Tergugat yaitu istri berada di luar negeri, Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi dan putus komunikasi setelah Tergugat pulang dari luar negeri, keluarga tidak rukun lagi, sering terjadi percekcokan, tergugat dengan penggugat sudah tidak serumah lagi, keterangan-keterangan saksi, fakta dan kenyataan yang terungkap di persidangan. Putusan hakim sudah memberikan rasa keadilan bagi pihak Penggugat yaitu anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Ni Luh Putu Ratna Lingga Santhi sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab Penggugat.
Marriage does not only unite a man and a woman in a house/family. Marriage always brings legal consequences for both the wife and husband who are legally married. In the marriage law applicable in Indonesia, various legal consequences have actually been regulated, including, for example, regarding the rights and obligations of each party during the marriage; their responsibilities towards children; the consequences for assets, both joint assets and their respective assets and the legal consequences for third parties. The formulation of the problem in this study is: how is the position of the biological child after the divorce decision in terms of Balinese Customary Law and what is the basis for the judge's consideration in deciding the status of the child in a divorce case. The conclusions in this study are as follows: The position of biological children after the divorce decision in terms of Balinese Customary Law is as heirs and successors of male
parents from legal marriages. The judge's basic considerations in deciding the status of children in divorce cases include: Because the wife does not want to return to her husband's house after returning from Turkey but to his parents' house, when the Defendant, namely the wife is abroad, the Plaintiff and Defendant still often communicate and break communication after The defendant returned from abroad, the family did not get along anymore, there were frequent quarrels, the defendant and the plaintiff were no longer at home, witness statements, facts and facts were revealed at trial. The judge's decision has given a sense of justice to the Plaintiff, namely the child born from the Plaintiff's marriage with the Defendant named Ni Luh Putu Ratna Lingga Santhi is fully the rights and responsibilities of the Plaintiff.
 
PERANAN PERBANKAN DALAM UPAYA MEMBANTU TUGAS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) MENCEGAH TERJADINYA PENCUCIAN UANG
No full textThe Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) is an independent institution with a strategic role in preventing and combating money laundering crimes in Indonesia. This agency reports directly to the President and functions as a key partner to law enforcement authorities in uncovering money laundering cases. This research aims to examine the role of financial service providers, particularly banks, in assisting PPATK in the prevention of money laundering, as well as to identify the obstacles encountered by the banking sector in fulfilling this role. The research employs a normative legal method, focusing on the analysis of relevant statutory regulations. The findings indicate that banks, as financial service providers, play a vital role in supplying financial intelligence to PPATK derived from the analysis of submitted transaction reports. However, in practice, several obstacles are faced, including regulatory loopholes in the financial services sector, conflicts with other legislative frameworks, limitations in international cooperation both at the executive and judicial levels, and inadequate institutional capacity, such as the absence of an internal financial intelligence unit. In conclusion, the active involvement of banks is essential to support the performance of PPATK; nonetheless, regulatory reform and institutional capacity strengthening are necessary to address the existing challenges
Building Students' Critical Thinking Skill through Problem-Based Learning Model
No full textReality showed that one of the common problems being faced in the world of education at various levels of school is the low level of students' critical thinking skill. The low level of students' critical thinking skill is caused by the learning model applied in learning by the teacher being unable to stimulate students to improve their critical thinking skill. The purpose of this research was to build students' critical thinking skill through the implementation of a problem-based learning model. The method used in this research was a library research method or approach. The type of research used in this research was library research. Data collection in this research was carried out using documentation and literature study techniques, namely reviewing several journals, books, theses, scientific works sourced from the internet as a source of information that can be studied according to the theme of this research. The data obtained were then analyzed in depth to then be presented descriptively. The results of this research indicated that the implementation of problem-based learning model can build students' critical thinking skill. Because this learning model provides or bases problems as a starting point for students to investigate, inquire and solve. In this learning, students are gradually able to build concepts and principles from a material with their own abilities that integrate skills and knowledge that have been previously understood. Through this learning model students are active and have the opportunity to find and apply their own ideas in solving problems, thereby supporting students to develop their critical thinking skill
Evaluasi Program Sekolah Ramah Anak Di SDN Tangerang 3
No full textTujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi program sekolah ramah anak yang dilaksanakan SDN Tangerang 3. Model evaluasi yang digunakan adalah model CIPP (Context, Input, Process, dan Product) yang dicetuskan oleh Stufflebeam. Adapun pendekatan kajian ini menggunakan kualitatif-studi kasus, dimana data diambil melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada SDN Tangerang 3. Sedangkan analisa data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi. Hasil kajian ini diperoleh, bahwa: (1) Dalam pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak sesuai dengan kebutuhan saat ini menjadi salah satu alternatif penanggulangan kekerasan pada anak khususnya di lingkungan sekolah. Selain itu, program ini sesuai dengan program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah; (2) program Sekolah Ramah Anak di SDN Tangerang 3 sudah memiliki sumber daya manusia mealie pembentukan Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak dan juga Tim Penanggulangan Kekerasan. Di samping itu, prinsip-prinsip ramah-anak telah dimasukkan dalam kurikulum yang terdapat di SDN Tangerang 3; (3) Pelaksanaan program SRA telah dilaksanakan dengan baik melalui program jangka pendek, menengah, dan panjang dalam pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak; (4) Berdasarkan indikator capaian keberhasilan program, terutama pada hasil pelaksanaan program secara keseluruhan sudah berada pada capaian yang baik sebagai sekolah penyelenggara sekolah ramah anak
Pengaruh Model Pembelajaran Matematika Realistik Berbantuan Media Serbaneka Terhadap Pemahaman Konsep Matematika Kelas V SDN 11 Peguyangan
No full textBanyak siswa yang tidak menyukai matematika bahkan menjadikannya salah satu pelajaran yang harus dihindari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pemahaman konsep matematika antara kelas siswa yang dibelajarkan melalui model pembelajaran matematika realistik berbantuan media serbaneka dan kelas siswa yang dibelajarkan melalui model konvensional pada siswa kelas V SDN 11 Peguyangan. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu dengan desain penelitiannya adalah non-equivalent post-test control group design. Populasi dalam penelitian ini siswa kelas V SDN 11 Peguyangan sebanyak 59 orang siswa. Untuk menentukan sampel digunakan teknik sampling jenuh. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VA SD Negeri 11 Peguyangan yang berjumlah 32 orang sebagai kelas eksperimen dan Kelas VB SD Negeri 11 Peguyangan yang berjumlah 27 orang sebagai kelas kontrol. Pengumpulan data pemahaman konsep matematika dilakukan dengan metode tes yaitu tes pemahaman konsep matematika, dengan jenis tes essai. Data selanjutnya dianalisis menggunakan analisis statistik uji-t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pemahaman konsep matematika antara kelas siswa yang dibelajarkan melalui model pembelajaran matematika realistik berbantuan media serbaneka dan siswa yang dibelajarkan melalui pembelajaran konvensional. Hal ini terbukti dari hasil analisis dengan menggunakan uji-t diperoleh thitung = 2,55 > ttabel (α=0,05,50) = 1,675 dan didukung dengan perbedaan rata-rata pemahaman konsep matematika antara kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu X ̅ = 74,2 > X ̅ = 67,2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran matematika realistik berbantuan media serbaneka berpengaruh terhadap pemahaman konsep matematika siswa di kelas V SD 11 Peguyanga
KONSTRUKSI HUKUM ADAT DALAM KONSTITUSI
No full textTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan kedudukan antara hukum adat dengan konstitusi negara terhadap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan No. 13 Tahun 2022 dan bagaimana konstruksi hukum adat atas kewenangan Desa Adat dalam hirarki Peraturan Perundang-undangan? Melalui penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa 1. Hukum Adat sebagai hukum yang berasal dari akar masyarakat Indonesia tidak pernah mengenal kodifikasi. Hukum adat sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya digolongkan sebagai hukum tidak tertulis (ius constitutum). Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis sudah ada dan hidup sebelum Negara dan konstitusi terbentuk. Hukum adat merupakan hukum yang diliputi oleh semangat kekeluargaan yang tunduk dan berumber dari kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Dengan diberlakukannya pluralitas hukum di Indonesia, nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat dijadikan landasan hukum nasional Indonesia. Pengakuan terhadap hukum adat di Indonesia terdapat dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Oleh karena itu, esensi keberadaan hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum nasional menjadi sumber faunding father. 2. Hukum Adat adalah hukum yang hidup, memiliki corak, berkembang dan memiliki sistem peradilan adat sendiri. Perilaku masyarakat adat, terbentuk sesuai dengan adat-istiadatnya dan pola sosial budayanya, ketentuan hukum adat tetap tunduk dibawah konstitusi. Dimasa kini, eksistensi dan kewenangan Desa Adat, menjadi pondasi bagi masyarkat adat guna eksplorasi jati diri. Esensi dari kewenangan, hubungan dan kedudukan Desa Adat dengan Konstitusi perlu dikaji lebih dalam. Bagaimana kontruksi kewenangan Desa Adat, implikasinya dalam penyusunan hukum nasional dan upaya mewujudkan kepastian hukum di Indonesi
Development Whitefly Pest Population (Bemisia tabaci G.) In Plants Cucumbers in the Pupuan Village, Tegallalang District, Gianyar Regency, Bali
No full textCucumber ( Cucumis sativus Linn. ) is one plant lots of fresh vegetables consumed Indonesian society . Production your cucumber affected by the attack Whitefly pest ( Bemisia _ tabaci ). study This aim For know the presence of whitefly ( Bemisia tabaci ) on plants cucumbers in the Village Pupuan , District Tegallalang , Regency Gianyar . Study This held with observation or exploration in a way directly on the land plant cucumber . Study using 5 grid plots observation . In each plot, 5 clumps were observed plants , determination plant sample done with method diagonal sampling method . Total plants observed cucumber _ as sampling is 25 clusters plant . Observation held every a week very . Research result shows the Bemesia Pest tabaci are found in the field plant cucumbers at 14 Days After Plant with average number of nymphs 0.4 and imago 0.2 / Plant and Number population pest Bemesia tabaci on plants cucumber increase from observation I arrived _ observation to -VII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBELIAN DAGING AYAM KAMPUNG DI KABUPATEN PESAWARAN
No full textBerbagai jenis dasar pertimbangan masyarakat menjadi alasan untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap pembelian ayam kampung. Tujuan..penelitian ini yaitu mengidentifikasi persepsi konsumen, menganalisis proses pengambilan keputusan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan konsumen dalam membeli daging ayam kampung di Kabupaten Pesawaran. Metode yang digunakan dalam pengumpulan sampel adalah purposive sampling. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, dan regresi logistik. Hasil penelitian adalah persepsi tidak setuju dengan nilai rata-rata 0,95 persen, setuju dengan nilai rata-rata sebesar 58,57 persen dan sangat setuju dengan nilai rata-rata sebesar 40,47 persen. Keputusan konsumen daging ayam kampung tinggi protein, mudah didapatkan, kandungan gizi, kualitas ayam, kebiasaan yang dilakukan, terencana, harga produk, puas, tetap membeli jika harga naik, pedagang yang terletak didalam pasar dan tidak langsung diolah. Faktor yang berpengaruh yaitu pendapatan dan jumlah anggota keluarga
PENGARUH SUBSISTEM PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI DAN USAHATANI TERHADAP PRODUKTIVITAS SEMANGKA (Citrullus Vulgaris Schard) DI SUBAK TEGES ULU, DESA BATUAN KALER, KECAMATAN SUKAWATI, KABUPATEN GIANYAR.
No full textBuah semangka banyak diminati oleh masyarakat luas baik dari kalangan masyarakat menengah keatas maupun masyarakat bawah karena banyak mengandung vitamin A, C dan antioksidan yang tinggi. Penelitian dilaksanakan di Subak Teges Ulu, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Jumlah Populasi dalam penelitian sebanyak 67 petani. Sampel yang diambil sebanyak 12 orang petani, kemudian dianalisis secara statistik deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis pengaruh subsistem penyediaan sarana produksi pertanian semangka di Subak Teges Ulu, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar; (2) menganalisis pengaruh subsistem usahatani petani semangka di Subak Teges Ulu, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar; dan (3) menganalisis produktivitas hasil petani semangka di Subak Teges Ulu, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.
Hasil penelitian menghasilkan (1) pengaruh subsistem penyediaan sarana produksi pertanian semangka yang terdiri dari ketersediaan benih semangka, pupuk urea, pupuk NPK pupuk ZA, pupuk organik, pestisida, cultivator, gembor, handsprayer, pestisida kimia, pestisida organik, dan mulsa rata-rata mendapatkan nilai pencapaian skor 2,78 (55,69%) dengan kategori yang sedang. (2) pengaruh subsistem usahatani petani semangka yang terdiri dari variabel persiapan lahan, pembiibitan, penanaman, pengairan, penjarangan, pembalikan buah, pemupukan, pengendalian gulma serta pengendalian OPT secara rutin termasuk kategori yang sedang dengan nilai rata-rata pencapaian skor 2,91 (58,39%). (3) produktivitas hasil petani semangka rata-rata memperoleh hasil 12.032 kg/ha yang termasuk dengan kategori yang masih rendah.Saran yang dapat diberikan yaitu sebelum melakukan usahatani semangka hendaknya petani terlebih dahulu menyediakan sarana produksi pupuk urea, NPK, ZA, pupuk organik dan alat olah tanah cultivator. Dalam pengendalian gulma dan pengelolaan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) diharapkan menekankan penggunaan pestisida organik terlebih dahulu untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan