E-Journal Universitas Dwijendra
Not a member yet
1135 research outputs found
Sort by
BAURAN PEMASARAN PRODUK CAU CHOCOLATES PADA PT CAU COKELAT INTERNASIONAL DI DESATUA KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN
No full textKawasan Kabupaten Tabanan merupakan salah satu kawasan di Provinsi Bali yang kondisi geografisnya sangat baik untuk pengembangan sektor agrowisata karena berada di daerah perbukitan dan memiliki kesuburan tanah dan agroklimat yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bauran pemasaran produk Cau Chocolates di Desa Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam bauran pemasaran. Penentuan lokasi ini dilakukan dengan teknik purposive sampling dengan pertimbangan tertentu. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 29 orang dan data dianalisis secara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bauran pemasaran terkait dengan produk memiliki 12 varian produk, harga bervariasi dari Rp. 63.000/80 g sampai dengan Rp. 280.000/1kg, tempat distribusi meliputi supplier, pengecer, dan konsumen. Promosi yang dilakukan melalui media massa elektronik, dan offline pada level nasional. Kendala-kendala yang dihadapi adalah adanya keluhan pelanggan mengeanai rasa coklat yang berubah-ubah karena semakin lama masa penyimpanan
PENEGAKAN HUKUM KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES BULELENG
No full textThe criminal offense of sexual intercourse with minors constitutes a serious societal issue, often resulting from the perpetrator's failure to exercise rational judgment, driven instead by uncontrollable lust. The increasing frequency of such offenses in Indonesia is influenced by multiple factors, including technological advancement, which, while beneficial, also facilitates criminal activity. This research aims to examine the enforcement of legal measures against perpetrators of child sexual offenses and to analyze the countermeasures undertaken by the Buleleng District Police (Polres Buleleng). The study employs an empirical legal research method. The findings indicate that effective law enforcement requires collaborative efforts across various sectors, and that crime prevention efforts by the police must be enhanced. Preventive strategies should target the general public, individuals with potential to commit crimes, and those who have previously committed criminal acts. The study concludes that community supervision plays a crucial role in preventing child sexual crimes, and that comprehensive support is needed from all components of the criminal justice system, including contributions from the social, economic, and public policy sectors, particularly within the jurisdiction of the Buleleng District Police
STRATEGI PENGEMBANGAN USAHATANI KOPI ROBUSTA (Studi Kasus Pucaksari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng)
No full textKopi robusta (Coffea canephora piere ex A. Fronher) merupakan salah satu tanaman andalan dari komuditas perkebunan Indonesia karena memiliki nilai ekonomi tinggi. Varietas kopi robusta banyak di budidayakan di Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu. Penelitian ini akan mencari strategi pengembangan usahatani Kopi Robusta di Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu, dan Kabupaten Buleleng.Penelitian dilakukan di Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.Penentuan daerah dilakukan secara Purposive atau disengaja. Populasi dalam penelitian ini adalah petani kopi yang berjumlah sebanyak 110 petani.Sampel dalam penelitian ini berjumlah 55 orang, yang dipilih secara simple random sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Untuk merumuskan strategi pengembangan usaha tani kopi di Desa Pucaksari dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis SWOT.
Hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan didapatkan bahwan kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) yaitu ketersediaan lahan yang cukup, keamanan berusahatani, kurangnya manajemen yang baik, petani kekurangan modal, petani tidak menguasai saluran pemasaran, petani masih menggunakan alat sederhana, petani tidak mengetahui tempat penyediaan dan penggunaan bibit bersertifikat dan petani tidak mengetahui hasil penelitian. Peluang (opportunity) dan ancaman (threat) yaitu permintaan kopi yang semakin meningkat, mulai adanya pasar yang tersedia untuk usahatani kopi robusta, pengaruh dari petani lain, mulai adanya atau tumbuhnya kelompok tani kopi robusta dan adanya ketidakpastian iklim, persaingan kopi dari daerah lain dan pertumbuhan ekonomi yang tidak pasti. Strategi alternatif yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan mutu produksi serta mitra memberikan harga kepada petani sesuai dengan peraturan yang berlaku, memperluas jaringan pemasaran dengan cara memanfaatkan organisasi-organisasi petani serta penggunaan teknologi dan informasi yang modern dan membentuk lembaga penelitian serta lembaga keuangan guna membantu usahatani kopi
PERLINDUNGAN HUKUM WISATAWAN DALAM PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DI INDONESIA
No full textKepariwisataan merupakan salah bagian dari hak asasi manusia, begitu juga dengan hak perlindungan hukum yang dimiliki oleh wisatawan dalam penyelenggaraan kepariwisataan karena tidak jarang terjadi peristiwa yang merugikan wisatawan sabagai implikasi penggunaan barang/jasa usaha pariwisata. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum wisatawan dalam hukum positif di Indonesia dan tanggungjawab pengelola usaha pariwisata terhadap wisatawan jika terjadi kecelakaan dalam berwisata. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan The Statue Approch yaitu penelusuran melalui peraturan perundang – undagan yaitu UU Kepariwisataan dan UU Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil penelitian, UU Kepariwisataan hanya memberikan pengaturan terhadap perlindungan hak – hak wisatawan, namun tidak mengatur pertanggungjawaban bagi pengusaha pariwisata apabila menyebabkan kerugian bagi wisatawan. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban terhadap wisatawan diatur dalam UU Perlindungan konsumen dan tidak menutup kemungkinan terdapat pertanggungjawaban pidana apabila terbukti adanya kesalahan yang dilakukan dalam pengelolaan usaha pariwisata.
Tourism is part of human rights, as well as legal protection rights owned by tourists in the implementation of tourism because it is not uncommon for events that are detrimental to tourists, such as the implied use of tourism business goods/services. Based on this phenomenon, this study aims to determine the legal protection arrangements for tourists in positive law in Indonesia and the responsibilities of tourism businesses towards tourists in the event of an accident while traveling. This research was compiled using normative research methods with the Statue Approach, tracing through statutory regulations, the Tourism Law and the Consumer Protection Law. Based on the research results, the Tourism Law only provides arrangements for the protection of tourist’s rights but does not regulate accountability to tourism entrepreneurs if they cause harm to tourists. Arrangements regarding responsibility for tourists are regulated in the Consumer Protection Act and cannot rule out criminal responsibility if it is proven that an error has occurred in the management of the tourism business
PENGATURAN KEKAYAAN YAYASAN DITINJAU DARI PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
No full textArticle 6 of Law Number 16 of 2001 concerning Foundations stipulates that “a foundation is obliged to pay all costs or expenses incurred by its organs in the course of performing the foundation’s duties.” However, this provision is open to multiple interpretations, particularly with respect to the terms “costs” and “expenses,” which lack a clear and detailed definition within the statute. The purpose of this study is to analyze the legal framework governing the assets of foundations under Indonesian foundation law and to examine the foundation’s obligation to cover any costs or expenses incurred by its organs namely the Board of Supervisors, the Board of Management, and the Board of Trustees while executing their official duties. This research adopts a normative juridical approach. The findings reveal that the management and regulation of foundation assets are governed by Law Number 16 of 2001 on Foundations, as amended by Law Number 28 of 2004. According to these legal provisions, the assets of a foundation may originate from the founder’s separated wealth, donations, grants, endowments, testamentary gifts, and other legitimate sources. These assets are to be managed in accordance with the authorities and responsibilities of the foundation’s governing organs. While the foundation's obligation to bear operational costs incurred by its organs is clearly stated in Article 6, the legislation does not provide a specific enumeration or categorization of the types of costs or expenses covered. This lack of clarity gives rise to a vague legal norm, which may lead to legal uncertainty and diverse interpretations in practice. Conclusion is although the regulation of foundation assets and the obligation to cover costs incurred by foundation organs are explicitly provided for under Indonesian foundation law, the absence of detailed normative guidance regarding what constitutes reimbursable “costs or expenses” creates interpretive ambiguities and potential legal uncertainty
KEDUDUKAN HUKUM UNIT POLISI SATWA DALAM MELAKUKAN PELACAKAN BARANG ILEGAL DI BANDARA BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019
No full textBased on the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 1 of 2019 concerning the System, Management, and Standards of Operational Success of the Indonesian National Police, the Police Canine Unit (K-9) holds a significant function in supporting law enforcement duties. A similar function is also regulated in the Regulation of the Director General of Customs and Excise Number PER-3/BC/2015 concerning Guidelines for the Management of Detector Dogs within the Directorate General of Customs and Excise. However, a legal issue arises concerning the authority and jurisdiction over K-9 units, as both regulations govern similar interests yet contain conflicting provisions regarding the use and command of K-9 units by different institutions. This research aims to examine the legal status of the Police Canine Unit in tracking illegal goods at airports, and to analyze the legal framework of such units under the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 1 of 2019. The type of research employed is normative legal research, focusing on statutory and regulatory approaches. The results indicate that the Police Canine Unit plays a crucial role in detecting illegal goods at airports; however, its deployment is not adopted within the Customs and Excise environment due to institutional differences in duties and functions. Furthermore, a normative conflict exists between the police and customs regulations regarding the management and operational authority of detector dogs. In conclusion, regulatory harmonization between institutions is necessary to prevent overlapping authorities and to enhance the effectiveness of the Police Canine Unit in combating illicit goods trafficking.
 
PERAN ARSITEKTUR DALAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL ANYAR SARI PASCA KEBAKARAN DI ERA PASAR MODERN
No full textResiliensi merupakan bentukan yang lebih baru dan kompleks dari kata keberlanjutan dimana resiliensi menekankan tidak hanya pada kontinuitas, namun juga kemampuan arsitektur tersebut untuk kembali bangkit setelah menghadapi gangguan yang merusak. Perkembangan pasar modern yang dimonopoli swasta tumbuh subur hampir diseluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhannya yang begitu masif nyaris melumpuhkan eksistensi pasar tradisional tempat bergantung hidup kebanyakan masyarakat kelas bawah. Kondisi pasar tradisional yang bertolak belakang dengan pasar modern baik fisik maupun manajemennya adalah salah satu faktor penyebab ketertinggalannya. Namun perbaikan fisik saja seperti yang dilakukan pemerintah melalui progam revitalisasi pasar dirasa kurang berdampak signifikan. Maka diperlukan konsep baru untuk meningkatkan daya saingnya, dalam hal ini ada pasar wisata. Pengembangan pasar tradisional Anyar Sari menjadi destinasi wisata kreatif diharap mampu meningkatkan daya saing yang nantinya tidak hanya menyasar masyarakat lokal namun juga wisatawan dari luar daerah. Penerapan arsitektur tropis pada bangunan serta bentuk yang modern minimalis namun tidak meninggalkan unsur tradisi yang merupakan ciri khasnya akan menambah daya tarik pasar ini. Konsep wisata kreatif juga akan meningkatkan kualitas pengunjung pasar yang semula hanya sekedar buying product menjadi buying experince dan wawasan,. Serta melalui konsep ini pula diharapkan mampu menaikkan perekonomian masyarakat lokal melalui track-track wisata lanjutan ke daerah penghasil komoditasnya yang dimulai dari pasar Anyar Sari.
Resilience is a newer and more complex form of the word sustainability where resilience emphasizes not only continuity, but also the ability of the architecture to bounce back after facing destructive disturbances. The development of the modern market monopolized private sectors, has flourished in most areas of Indonesia. It grows massively and almost takes over the existence of traditional markets where is filled most of the small medium entrepreneurs or traders. The contrast distinction in physical and management between the traditional and modern markets, are one of the factors creating the gap. However, physical improvements of market buildings done by the government through revitalization program have yet to create significant impact. Then a new strategy is needed to increase the competitiveness and decrease the gap, in this case there is a tourist market. The development of the traditional Anyar Sari market to be a creative tourist destination for local and foreign tourists are expected to increase competitiveness. Applying tropical architecture, minimalist or modern style, and considering the elements of tradition can create attractiveness of this market building. And moreover, the concept of creative tourism can add value and the quality of tourism destination for end-users not only to buy tourism product but also the experience. Through this new development of the iconic market along with creating other tourism spots and tracks inside the region can raise the economy of the local community
KONSEP PERANCANGAN PASAR WAE KESAMBI SEBAGAI PASAR TRADISIONAL MODERN
No full textKawasan Pasar wae kesambi adalah salah satu pasar tradisional di labuan bajo kabupaten manggarai barat. Kawasan pasar ini terletak di bagian Timur kota labuan bajo. Pasar wae kesambi merupakan tempat jual beli barang ataupun jasa. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana Konsep Perancangan pasar wae kesambi di Kabupaten manggarai barat. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, kuisioner serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sedangkan metode analisa yaitu deskriptif, pengelompokan data, analisis dan sintesis hingga menemukan solusi dari masalah yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, Konsep perancangan pasar wae kesambi membantu peneliti memberikan arahan konsep perancangan pasar wae kesambi menjadi lebih baik. Hasil analisa menunjukan bahwa konsep perancangan pasar wae kesambi meliputi tapak kawasan pasar.
The Wae Kesambi Market area is one of the traditional markets in Labuan Bajo, West Manggarai Regency. This market area is located in the eastern part of the city of Labuan Bajo. Pasar Wae Kesambi is a place for buying and selling goods or services. The formulation of the problem in this paper is how is the design concept of the Wae Kesambi market in West Manggarai Regency. Methods of data collection using observation, interviews, questionnaires and secondary data obtained from documents, regulations relating to the problem to be studied. The analytical method used is descriptive analysis method, data grouping, analysis and synthesis to find solutions to existing problems. Based on the results of the research, the concept of designing the wae kesambi market helps researchers provide direction for the design concept of the wae kesambi market to be better. The results of the analysis show that the design concept for the Wae Kesambi market includes the market area footprint
KEDUDUKAN KREDITOR KONKUREN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
No full textBerlakunya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya bagi Kreditor konkuren, namun penundaan juga berlaku bagi Kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan dan Kreditor dengan hak istimewa, yang dimaksud dengan Kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan adalah Kreditor yang memegang Hak Tanggungan Atas Tanah, Gadai, dan yang memegang Hak Tanggungan atas kebendaan lainnya. Penting untuk diketahui oleh Pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah rangking para Kreditor untuk didahulukan dalam pembayaran tagihan Kreditor yang bersangkutan dan mana yang disebut Kreditor konkuren yakni pada Kreditor yang tidak memegang hak jaminan kebendaan dan yang tidak mempunyai hak istimewa, dan yang tagihannya telah diakui atau yang diakui secara bersyarat. Terhadap Kreditor dengan jaminan kebendaan atau tagihan yang diistimewakan Debitor haruslah membayar utangnya secara penuh. Apabila pembayaran utang tidak mencukupi dari jaminan utang tersebut bagi Kreditor dengan jaminan, terhadap sisa kekurangannya Kreditor dengan hak jaminan tersebut masih mendapatkan hak sebagai Kreditor konkuren. Adapun rumusan masalah pertama, apakah penyelesaian utang-piutang melalui penundaan kewajiban pembayaran utang dapat menjamin kreditor konkuren dalam memperoleh pelunasan pembayaran piutangnya dan bagaimanakah akibat hukum terhadap kreditor konkuren dalam hal permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dikabulkan. Penelitian ini memuat penelitian hukum normatif, dengan menggunakan jenis pendekatan penelitian berupa pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Teknik pengumpulan data yang dugunakan dalam penelitian ini adalah teknik sistem kartu, Analisis yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah teknik deskripsi, teknik evaluasi, dan teknik argumentasi. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dikaji dan diuraikan, maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut, kreditor konkuren terjamin dan mendapat kepastian pembayaran atas tagihan-tagihannya terhadap Debitor. Dan kedua, akibat hukum terhadap kreditor konkuren, harus mengajukan semua tagihan kepada pengurus dan memiliki hak untuk memberikan persetujuan dan hak suara untuk menerima atau menolak suatu rencana perdamaian