OJS INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
Not a member yet
2727 research outputs found
Sort by
PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS KELAS VB DI MIS AL-HIKMAH SIDANG TEBAS TAHUN PELAJARAN 2020/2021
Get PDFTujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 1) prestasi belajar siswa dalam pembelajaran IPS kelas VB menggunakan media audio visual (eksperimen) di MIs Al-Hikmah Sidang Tebas Tahun Pelajaran 2020/2021; 2) prestasi belajar siswa dalam pembelajaran IPS tanpa menggunakan media audio visual di MIs Al-Hikmah Sidang Tebas Tahun Pelajaran 2020/2021; 3) ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara penggunaan media audio visual terhadap prestasi belajar siswa dalam pembelajaran IPS kelas VB di MIs Al-Hikmah Sidang Tebas Tahun Pelajaran 2020/2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif metode penelitian eksperimen yaitu jenis Pre-experiment yaitu pemilihan subjek dilakukan dalam 1 (satu) kelas (kelompok), serta eksperimen ini tidak ada kelas kontrol untuk dibandingkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes tertulis, observasi, dan dokumen. Teknik analisis data menggunakan uji-t (t-test) dengan uji prasyarat menggunakan uji normalitas. Hasil dalam penelitian ini: 1) prestasi belajar yang diperoleh siswa sebelum menggunakan media audio visual dalam pembelajaran IPS tidak memenuhi keberhasilan penggunaan media audio visual dalam pembelajaran IPS kelas VB di MIs Al-Hikmah Sidang Tebas, dengan rata-rata sebesar 44,25; 2) prestasi belajar yang diperoleh siswa setelah menggunakan media audio visual dalam pembelajaran IPS sudah memenuhi keberhasilan penggunaan media audio visual dalam pembelajaran IPS kelas VB di MIs Al-Hikmah Sidang Tebas, dengan rata-rata sebesar 66,00; 3) terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan media audio visual terhadap prestasi belajar siswa dalam pembelajaran IPS kelas VB di MIs Al-Hikmah Sidang Tebas. Dibuktikan dengan Thitung 8,911 dan nilai Sig (2-tailed) 0,000 < 0,05 berarti Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dengan besar pengaruh penggunaan media audio visual terhadap prestasi belajar siswa dalam pembelajaran IPS di MIs Al-Hikmah Sidang Tebas adalah sebesar 21,75
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH SAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG KETERTIBAN UMUM BAB IV PASAL 20 TERHADAP PRAKTIK PEDAGANG KAKI LIMA JALAN PEMBANGUNAN PASAR PEMANGKAT
Get PDFPedagang Kaki Lima adalah, pedagang yang melakukan usaha atau kegiatannya, yaitu berjualan di kaki lima atau trotoar yang berukuran lebar kurang dari lima kaki (1,5 meter), dan biasanya mengambil tempat atau lokasi di daerah-daerah keramaian dan umum seperti di depan pertokoan, pasar, sekolahan, gedung perkantoran dan lain-lain. Maka dengan itu dalam melakukan tata kelola kota yang baik serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam sektor informal melalui Pedagang Kaki Lima (PKL). Banyaknya Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pemangkat membuat sebagian masalah terbesar khususnya di Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat adalah trotoar dan badan jalan yang digunakan untuk berjualan sehingga dapat mengganggu para pejalan kaki dan berkendaraan, seringkali kehadiran pedagang kaki lima tersebut mengganggu arus lalu lintas konsumen Pedagang Kaki Lima (PKL) memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan serta transaksi jual beli, ketidak aturan tersebut mengakibatkan public space keliatan kumuh. Dalam pelaksanaan penelitian kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Pembangunan Paaar Pemangkat jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang mengacu pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung terhadap objek yang diteliti. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan pedoman wawancara dan obsevasi. Hasil dari penelitian diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum sudah ada akan tetapi sampai saat ini belum terlaksana dengan baik, karena Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) belum pernah melakukan kegiatan sosialisasi kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat mengenai Ketertiaban Umum, yang mengakibatkan semakin banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat. (2) Faktor Penghambat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat adalah: 1). Modal usaha. 2). Jam kerja. 3). Keadaan alam. Sedangkan Faktor pendukung Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di Jalan Pembangunan Pasar Pemangkat adalah lokasi berdagang yang sangat strategi
Implementasi Peraturan Daerah Sambas Nomor 07 Tahun 2006 Dalam Penertiban Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Taman Lunggi Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas)
Get PDFStreet Vendors (PKL) can be defined as traders who do not have a permanent or fixed business location. The Regional Government of Sambas Regency has a Regional Regulation Number 7 of 2006 concerning public order Article 20 concerning orderly buildings and services there are special prohibitions on Street Vendors (PKL) especially in point c which reads, every person or legal entity is prohibited: erecting buildings, kiosks, tents, or the like on sidewalks, rivers, ditches, drains on the side of the road and or on the road body, on the land of social facilities, public facilities for selling / trading. It is known that many buyers do not only visit Lunggi Park for a walk in the park area or refreshing, but many visitors who buy snacks do not park in the area provided, even they buy and stop motorized vehicles in front of the trading place, while traders sell on the edge of the Lunggi Park road. This is what makes the road narrow and unpleasant to drive and disturbs public order, because many motorized vehicles park in front of where people are trading.
In conducting this research, the type of research used is qualitative research which is field research. The approach used in this research is a juridical sociological approach, which refers to research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object under study. To obtain data, researchers used interview and observation guidelines. The results of the research can be concluded that: (1) Implementation of Sambas Regional Regulation Number 07 of 2006 in Public Order (Case Study of Street Vendors in Taman Lunggi, Dalam Kaum Village, Sambas Sub-district, Sambas Regency) is viewed from four variables that can determine the success of a policy, namely 1) inadequate communication, 2) inadequate resources, 3) The disposition or attitude of the local government is still lacking, for example supervision of street vendors (PKL), 4) Bureaucratic structure, The bureaucratic structure owned by the implementers is very good, with regard to the suitability of the bureaucratic organization that organizes the implementation of public policy but in practice the two organizations are very lacking or not compact. (2) Constraints in the implementation of Sambas Regional Regulation Number 07 of 2006 in the Ordering of Public Order (Case Study of Street Vendors in Taman Lunggi, Dalam Kaum Village, Sambas District, Sambas Regency, namely: The lack of maximum socialization given to the community, and the level of public awareness is still lacking to be able to obey the orderly regulations of buildings and service
Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sempurna Perspektif Islam
Get PDFPenelitian ini dilatar belakangi oleh pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di Desa Sempurna Kecamatan Subah dilihat dari tingkat kemandirian desa yang diukur berdasarkan Indek Desa Membangun (IDM). Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam 2) Indeks Desa Membangun, 3) Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat field research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu primer adalah Kepala Desa, BPD, dan masyarakat setempat di Desa Sempurna. Teknik analisis data penelitian yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber data.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan pemberdayaan masyarakat di Desa Sempurna sudah sesuai dengan perspektif Islam dengan meliputi pertama, seluruh masyarakat mendapatkan keadilan dalam pemberdayaan, dengan sistem skala prioritas. Kedua, seluruh masyarakat mendapatkan kebebasan yang sama dalam mengajukan usulan saat musyawarah. Ketiga, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama, dan dalam pelaksanaan pembangunan. Keempat, masyarakat didorong untuk bekerja keras berupa motivasi, dan himbauan untuk mengikuti kegiatan HUT RI. Kelima, RT/RW direkomendasikan mengadakan uang kas, untuk digunakan keperluan warga yang membutuhkan dan pembangunan skala kecil. Upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan yaitu pertama, mendorong anak dalam usia sekolah tetapi tidak sekolah, dan kondisi tidak mampu melalui anggaran dana desa, bantuan koperasi dan PKH pelajar, serta KIP untuk mahasiswa. Kedua, pemerintah desa bekerjasama dengan koperasi dan gapoktan untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi. Ketiga, pembinaan sosial budaya melalui anggaran dan sebagainya, yang diberikan sesuai keputusan musyawarah. Keempat, nilai-nilai demokrasi diterapkan saat musyawarah, masyarakat diberikan kebebasan memberikan usulan. Kelima, pemerintah desa memberikan akses kepada masyarakat dalam kegiatan politik, seperti petugas perpal data, pantarlih, KPPS, dan sosialisasi tentang politik.
 
Peran Patroli Perintis Presisi dalam Mencegah Terjadinya Tawuran di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya
Get PDFThe phenomenon of brawls in the DKI Jakarta area is increasing due to environmental, economic, and population density factors in the region. The literature references that form the main basis of this research are situational crime prevention theory, iceberg theory, social conflict theory, youth identity theory, as well as the concepts of community policing, and precision inspector patrols. This research uses qualitative methods with data collection techniques of interviews and document studies. The results showed that the role of the Precision Inspector Patrol in preventing fighting in the jurisdiction of Polda Metro Jaya is to ensure that patrols and general guards can run smoothly, be responsible for each assignment, training, and supervision of patrol teams in other units, be the front guard to carry out various preventive and responsive efforts, conduct routine patrols, respond to reports from the public, and maintain the situation in the jurisdiction of Polda Metro Jaya to remain conducive and under control. Through this role, the strategies that can be carried out by the Metro Jaya Police Precision Inspector Patrol Team in preventing fighting crimes are preemptive, preventive, and repressive strategies that are investigative in nature. The community policing policy model in an effort to maximise the implementation of the Precision Pioneer Patrol to prevent horizontal conflicts in the Polda Metro Jaya jurisdiction can be realised through several management stages which include communication and synergy, cooperation, handling, and performance evaluation. Thanks to this, the Precision Pioneer Patrol has been able to reduce the number of horizontal conflicts that occur in the Polda Metro Jaya jurisdiction. The suggestions are for the Precision Pioneer Patrol Team to increase the frequency of patrols at night in the red and yellow zones, for future researchers to apply GIS as an early detection map of conflict-prone areas, and for cooperation partners to expand the scope of programme implementation P2TP2A Unit, PPA Unit, and FKDM to provide an understanding of the importance of Precision Pioneer Patrol in preventing horizontal conflicts
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2017 DALAM PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DOKUMENTASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAMBAS
Get PDFImplementasi Peraturan Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah menjamin masyarakat untuk mendapatkan hak akan informasi melalui Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sambas. Diskominfo bertugas untuk menginventarisir informasi yang ada di Kabupaten Sambas. Sehingga setiap masyarakat (selaku pemohon) untuk mendapatkan informasi melalui Diskominfo Kabupaten Sambas. Permasalah yang terjadi di lapangan, masih terdapat aduan masyarakat yang tidak mendapatkan infomasi yang di ajukan pada Diskominfo Kabupaten Sambas. Masyarakat tidak bisa mendapatkan informasi yang diinginkan. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sambas dan apa yang menjadi faktor penghambat Implementasi Permendagri tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang besifat penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Diskominfo Kabupaten Sambas belum sepenuhnya mengimplementasikan Peraturan Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017. Dari segi Komunikasi, disposisi, sumber daya manusia, dan struktur Birokrasi. Faktor penghambat implentasi Permendagri di sebabkan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal di sebabkan Masyarakat belum teredukasi terkait pemenuhan hak informasi dan belum memahami prosedur permohonan informasi publik melalui PPID serta Kurangnya literasi dari instansi diluar Pemerintah Kabupaten Sambas dalam memahami PPID. Faktor internal disebabkan PPID belum sepenuhnya mengetahui mekanisme penyediaan informasi, belum memahami pentingnya mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, OPD yang ada di kabupaten sambas belum semua memiliki website
PENGARUH MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI (Studi Kasus Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sambas)
Get PDFThe success of an organization is influenced by many factors, one of which is employee performance. Meanwhile, employee performance is influenced by motivation and work environment. If motivation and work environment experience problems, it will affect employee performance. This study aims to test and determine the effect of motivation and work environment partially and simultaneously on employee performance at the Sambas Regency Manpower and Transmigration Office.
The type of data in this study is quantitative with descriptive data analysis using primary data and secondary data obtained from the Sambas Regency Manpower and Transmigration Office. The number of samples in this study were 51 respondents using nonprobability sampling technique with saturated sampling method. The sample taken from the respondent is the answer to the questionnaire from the respondent. The data analysis method used is instrument test, classical assumption test, hypothesis testing using multiple linear regression test, t test, F test and coefficient of determination.
Based on the results of multiple linear regression analysis with the help of the SPSS version 22 program, it is known that work motivation variables have a positive effect on employee performance with a significant value of 0.000 < 0.05 and a tcount t value of 5.145> t table 1.677. work environment variables have a positive effect on employee performance with a significant value of 0.000 < 0.05 and a tcount t value of 5.180> t table 1.677. Simultaneously, motivation and work environment variables have a significant effect on employee performance with a significant value of 0.000 <0.05. The coefficient of determination in this study is 66.3% and the remaining 33.7% is influenced by other variables not used in this study.
Keywords: Work Motivation, Work Environment, Employee Performanc
Hukum Waris Adat pada Masyarakat Muslim Suku Kaili Perspektif Hukum Waris Islam
Get PDFThis article aims to determine the system used in applying inheritance distribution according to the Muslim community of the Kaili Tribe in West Palu District, as well as to analyze the Kaili Tribe's customary inheritance law in inheritance distribution application and to look at the review from the perspective of Islamic inheritance law. This study employs a qualitative approach and data collection through field research, specifically using primary data resulting from interviews or observations and secondary data in the form of citations, journals, papers, theses, articles, and literature relating to related issues, with the goal of underpinning the theoretical foundation of writing this article. According to the findings of this study, the majority of inheritance distribution to Muslim communities in West Palu District is done by deliberation and consensus using customary inheritance law. Meanwhile, asset distribution is mandated and must occur before or after the testator's death. This is directly related to Islamic inheritance law, which requires inheritance to be distributed to heirs. The determination of heirs in Kaili customary law is still being reviewed from a kinship standpoint. Children, parents, mawali (posambei), widows or widowers who have lived the longest are the primary heirs. This is antithetical to Islamic law's determination of heir distribution
Effects of Cashback, Flash Sale, and Free Shipping on Impulsive Buying at Shopee Marketplace: Case Study on Students in Labuhanbatu University
Get PDFThis research aims to analyze the influence of variable cashback, flash sale, and free shipping on impulsive buying at Shopee marketplace. This study uses a quantitative research method, which uses tools of measurement or application to obtain statistical values. The number of samples in this research is 91. The sample was taken using a non- probability sampling technique, the type of sampling taken was purposive sampling, the sampling technique was to get one that matched the specified criteria. The analysis tool used is SmartPls 4.0 with the Partial Least Square (PLS) method. Based on the results of data analysis the authors conclude that cashback on impulsive buying has a negative and insignificant effect, then H1 rejected. The effect of the flash sale variable on impulsive buying has a positive and not significant effect, then H2 rejected. The free shipping variable has a positive and significant effect on impulsive buying, so H3 accepted
Teacher's Dilemma: Facing Endless Curriculum Changes
Get PDFThis article discusses the dilemma faced by teachers in the face of endless curriculum changes. Constant changes in education standards require teachers to be adaptive and innovative, although they often lack adequate training and support. This difficulty highlights the importance of approaches involving professional capacity building, collaboration between teachers and psychosocial support to help teachers navigate these challenges. With the right strategies, it is hoped that teachers will be more competent and motivated to implement the new curriculum, resulting in significantly improved learning quality and student achievement