OJS INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
Not a member yet
2727 research outputs found
Sort by
Media Kreatif Bertema Pengelompokkan Hewan Untuk Pengembangan Kognitif Anak di TK As-Shulthon Karawang
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan media kreatif bertema pengelompokkan hewan dalam mengembangkan kemampuan kognitif anak usia dini di TK As-Shulthon Karawang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa hasil observasi, dokumentasi serta laporan dari PPL Mahasiswa. Data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yakni peserta didik di TK As- Shulton Karawang.Media kreatif berbasis alat permainan edukatif (APE) digunakan dalam kegiatan bermain sambil belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media kreatif mampu meningkatkan kemampuan kognitif anak, terutama dalam mengelompokkan, mengenal ukuran dan jumlah, serta berpikir logis. Pembelajaran menjadi lebih menarik dan mendorong keterlibatan aktif anak. Penelitian ini menjadi penting karena memberikan gambaran nyata tentang implementasi media kreatif dalam pembelajaran PAUD, khususnya di TK As-Shulthon Karawang, serta menjawab kebutuhan akan strategi pembelajaran yang lebih menarik, bermakna, dan sesuai dengan dunia anak
RELIGIUSITAS MASYARAKAT KORBAN BENCANA GALODO MARAPI DI NAGARI BUKIK BATABUAH KABUPATEN AGAM (Sebuah Kajian Antropologis)
Full text linkPenelitian ini mengkaji religiusitas masyarakat korban bencana Galodo Marapi di Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, dari perspektif antropologis menggunakan teori religiusitas Glock & Stark. Studi ini menyoroti bagaimana peristiwa bencana tidak hanya berdampak pada kerusakan fisik, tetapi juga mendorong peningkatan praktik keagamaan, kesadaran spiritual, dan solidaritas sosial di kalangan masyarakat. Data wawancara menunjukkan adanya penguatan dimensi keyakinan, praktik ritual, pengalaman keagamaan, pengetahuan agama, dan konsekuensi perilaku religius pasca-bencana. Hasil penelitian menegaskan bahwa religiusitas berperan penting dalam membentuk ketangguhan komunitas, mempererat hubungan sosial, dan meningkatkan kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan dan kehidupan keagamaan. Temuan ini memberikan implikasi bagi pengembangan program mitigasi bencana yang mengintegrasikan nilai-nilai religius dan kearifan lokal sebagai sumber daya utama dalam resilensi sosial dan spiritual
Strategies For Developing Islamic Education To Strengthen Religious Moderation: A Case Study Of The Ministry Of Religious Affairs In Karawang Regency
Full text linkThis study aims to analyze strategies for developing Islamic education in strengthening religious moderation at the Ministry of Religious Affairs of Karawang Regency. This study uses a qualitative approach with a case study design through observation, in-depth interviews, and documentation studies. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The resultsof the study show four main strategies that are the focus of strengthening religious moderation, namely strengthening internal policies as the basis for program implementation, increasing the capacity of teachers and educational personnel through training and workshops, integrating moderate values into the curriculum and learning activities, and expanding partnerships with various educational institutions and community organizations. In addition, this study identified supporting factors in the form of institutional commitment, the existence of national guidelines on religious moderation, and an increase in teachers' interest in improving their competence. The obstacles found include limited human resources, variations in teachers' understanding of the concept of moderation, and local socio-cultural challenges that affect policy implementation at the educational unit level. These findings confirm that targeted, adaptive, and collaboration-based strategies can strengthen the internalization of religious moderation in Islamic education environments. As a result, this study provides practical recommendations for regional Ministries of Religious Affairs to strengthen context-based training designs, develop religious moderation evaluation instruments, and expand strategic partnerships to improve program effectiveness in a sustainable manner
Implementasi Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Larangan Meminta Sumbangan di Jalan Raya Perspektif Siyāsah Dustūriyyah
Full text linkThe implementation of West Pasaman Regency Regional Regulation No. 9 of 2017 regarding the prohibition of soliciting donations on public roads has not been fully effective, as a clear gap remains between legal norms and community practices. Although the regulation aims to maintain public order and ensure road safety, roadside fundraising continues, especially for mosque construction and religious social activities. This study analyzes the implementation of Article 24 in Dusun binjai, Sungai Aur District, and examines the policy through the perspective of siyāsah dustūriyyah. The research uses an empirical juridical method with a socio-legal approach, employing interviews, observations, and documentation. The findings show that several factors hinder the regulation’s effectiveness, including low legal awareness, strong cultural traditions of mutual assistance, economic limitations, weak supervision, and insufficient government socialization. Many residents still perceive collecting donations on the road as an expression of social solidarity rather than a legal violation. However, supporting factors also exist, such as legal awareness among mosque administrators, the involvement of religious and local leaders, and the availability of legitimate fundraising mechanisms. From the siyāsah dustūriyyah perspective, the policy aligns with the principles of public welfare (al-maslahah al-‘āmmah) and the objectives of Islamic law (maqāṣid al-syarī‘ah), particularly the protection of life (ḥifẓ al-nafs) and property (ḥifẓ al-māl). The prohibition aims to prevent harm and uphold social order. Nonetheless, the regulation’s success requires a persuasive and humanistic approach, along with accessible legal fundraising alternatives. The study concludes that effective implementation depends on collaboration between government authorities, religious leaders, and the community to create a safer and more orderly social environment
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146 TAHUN 2023 PASAL 17 AYAT 1 SAMPAI 4 TERHADAP KRITERIA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI MASYARAKAT MISKIN DI DESA KARTIASA KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024
Full text linkPenelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Pasal 17 Ayat 1 sampai 4 mengenai kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi masyarakat miskin di Desa Kartiasa, Kabupaten Sambas, Tahun Anggaran 2024. Program BLT-DD bertujuan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem melalui penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris ini menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi). Data dikumpulkan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam dengan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, Ketua RT/RW, pendamping desa, dan masyarakat (penerima dan non-penerima), serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/2023 telah dilakukan secara terstruktur melalui tahapan sosialisasi, verifikasi data DTKS (desil 1–4) yang ketat, dan penetapan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang transparan, didukung oleh komitmen multi-aktor desa dan kepatuhan administratif (Siskeudes). Meskipun demikian, program menghadapi hambatan signifikan, yaitu ketidakakuratan dan ketidakmutakhiran data DTKS dari pusat, keterbatasan kuota anggaran yang tidak sebanding dengan jumlah keluarga miskin, serta dinamika sosial-ekonomi masyarakat yang cepat berubah, yang memicu kecemburuan sosial dan tantangan dalam memastikan keadilan distribusi. Secara keseluruhan, BLT-DD di Desa Kartiasa efektif membantu penerima namun masih perlu perbaikan pada sistem pemutakhiran data terpadu dan penambahan alokasi kuota
The Validity Of Contracts And Ethics Of Tiktok Affiliate Marketing From The Perspective Of Fiqh Muamalah
Full text linkThe TikTok Affiliate Program, integrated within the TikTok Shop ecosystem, has become a significant digital business phenomenon in Indonesia, particularly among the Muslim community. This study aims to examine the validity of contracts (akad) within the TikTok affiliate program based on the principles of fiqh muamalah, and to evaluate digital business ethics according to maqasid al-shariah and the characteristics of Islamic marketing. Using a normative qualitative approach, this research analyzes classical fiqh literature, electronic commerce regulations, and TikTok affiliate practices. The findings indicate that the TikTok affiliate program can be classified as an agreement of ju‘alah or samsarah, which is considered valid under Islamic law as long as it fulfills the conditions of lawful objects, contract transparency, and the absence of gharar (uncertainty) or riba (usury). However, ethical challenges such as misleading promotions and regulatory violations—necessitate the strengthening of sharia-based guidelines. This study recommends fiqh muamalah education for affiliates and the development of sharia-based regulations by the TikTok platform to ensure ethical digital business practices
Focus Group Discussion mengenai Analisis Pemenuhan Prinsip-Prinsip Penataan Dapil dan Alokasi Kursi dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Sambas
Full text linkThis Community Service Program (PKM) aims to analyze the fulfillment of the principles of electoral district (dapil) delineation and seat allocation in the administration of the 2024 General Election (Pemilu) in Sambas Regency. Conducted through a collaboration between the General Election Commission (KPU) of Sambas Regency and the Institute for Research and Community Service (LP2M) of Sultan Muhammad Syafiuddin University Sambas, this activity took the form of a Focus Group Discussion (FGD) involving academics, election organizers (KPU and Bawaslu), the Sambas Office of National Unity and Politics (Kesbangpol), and university students. The study was based on seven fundamental principles of electoral district delineation, namely equality of vote value, proportionality, adherence to the proportional electoral system, territorial integrity, coterminous, cohesiveness, and continuity. The results indicate that the seven-district model is more ideal than the five-district model, as it better fulfills the principles of territorial integrity, cohesiveness, and proportional seat allocation, although the five-district model performs better in terms of vote value equality and continuity. Therefore, the delineation of seven electoral districts in Sambas Regency is considered to reflect a more just, democratic, and contextually relevant balance of political representation according to the region’s socio-geographical characteristics
PERAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DALAM MENGEMBANGKAN KEMANDIRIAN DAN KREATIVITAS SISWA DI TINGKAT DASAR
Full text linkPenelitian ini berawal dari ditemukannya fenomena di SDN 22 Sulur Medan tentang peran kurikulum merdeka belajar dalam mengembangkan kemandirian dan kreativitas siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang: 1) Strategi yang digunakan guru untuk mengembangkan kemandirian dan kreativitas siswa melalui kurikulum merdeka belajar. 2) Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan kurikulum merdeka belajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian fenomenologi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi, member check dan perpanjangan pengamatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Strategi yang digunakan untuk mengembangkan kemandirian dan kreativitas siswa melalui kurikulum merdeka di SDN 22 Sulur Medan menggunakan penerapan strategi Pembelajaran Berdiferensiasi, Project Based Learning (PjBL), Problem Based Learning (PBL), serta Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang saling melengkapi dalam mendukung tercapainya tujuan Kurikulum Merdeka. Pembelajaran berdiferensiasi membantu mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam, PjBL menumbuhkan kreativitas dan kolaborasi melalui pengalaman nyata, PBL melatih berpikir kritis dan pemecahan masalah, sementara P5 menanamkan karakter sesuai nilai Pancasila. (2) Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Kurikulum Merdeka di SDN 22 Sulur Medan untuk mengembangkan kemandirian dan kreativitas siswa yang didukung oleh pelatihan guru, dukungan sekolah, ketersediaan sumber daya, keterlibatan orang tua, serta inovasi pembelajaran. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa kurangnya pelatihan guru, resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya partisipasi orang tua. Oleh karena itu, optimalisasi faktor pendukung dan upaya mengatasi hambatan tersebut sangat diperlukan agar tujuan Kurikulum Merdeka dapat tercapai secara maksimal
Views of the Panel of Judges About the High Rate of Divorce Claims in Class 1a Religious Courts of Balikpapan
Full text linkThis research is motivated by the reality that occurs in the city of Balikpapan, where the number of divorce cases has increased every year. Meanwhile, the majority of the population of the city of Balikpapan are Muslims. This type of research is field research with a qualitative descriptive research method on the views of the panel of judges at the Religious Courts on the high rate of divorce claims in Balikpapan. From the results of the study it is known that the cause of the high number of lawsuits for divorce in Balikpapan according to respondents is due to economic problems, disputes and continuous fights, Domestic Violence (KDRT), infidelity, and loss of responsibility which results in an increase in divorce lawsuits every year. Even though the Religious Courts have tried to handle these matters through mediation. The view of the panel of judges at the Religious Courts regarding the high number of divorce cases in Balikpapan, when viewed from Islamic law, should not only be the most dominant cases or cases that have been determined by the Religious courts which can be decided and accepted, there are also cases outside of this. those who deserve to be sued for divorce or termination, such as husbands who are addicted to games, cases of religious norms, and husbands who like to shop for luxury goods, which have a negative impact on their families, wives and children. If viewed from maslahah mursalah related to hifzun nafs, so that the wife can maintain and maintain izzah (honor) as a wife
Psikologi Pendidikan Islam Sebagai Basis Pendidikan Inklusif: Telaah Konseptual
Full text linkPendidikan merupakan sarana fundamental dalam membentuk kualitas manusia dan menciptakan masyarakat yang beradab serta berkeadilan. Dalam konteks pendidikan modern, muncul kebutuhan mendesak untuk mengembangkan model pendidikan inklusif yang tidak hanya menekankan akses fisik, tetapi juga aspek moral, spiritual, dan sosial peserta didik. Namun, pendidikan inklusif selama ini masih didominasi oleh pendekatan formalistik dan sekuler, sehingga belum sepenuhnya menyediakan kerangka konseptual yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan menelaah literatur akademik, jurnal bereputasi, serta dokumen kebijakan internasional yang relevan, kemudian dianalisis melalui pendekatan analisis isi untuk mengidentifikasi konsep, kesenjangan, dan peluang integrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Psikologi Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam menyediakan kerangka konseptual sekaligus praktis bagi pendidikan inklusif, dengan mengintegrasikan nilai ‘adl (keadilan), rahmah (kasih sayang), dan ukhuwah (persaudaraan) dengan teori psikologi modern. Integrasi ini memperluas pemahaman pendidikan inklusif dari sekadar akses administratif menuju penciptaan lingkungan belajar yang humanis, adaptif, dan kontekstual. Selain itu, temuan memperlihatkan bahwa Psikologi Pendidikan Islam mampu mengatasi keterbatasan instrumen pedagogis, memperkuat fondasi teoretis, dan memberikan solusi atas tantangan implementasi pendidikan inklusif yang kaku. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa Psikologi Pendidikan Islam dapat berfungsi sebagai solusi fundamental dalam mewujudkan sistem pendidikan inklusif yang berkeadilan dan berkeadaban. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya integrasi Psikologi Pendidikan Islam dalam pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan dasar Islam untuk memperkuat kualitas pembelajaran yang inklusif dan berkelanjutan