Jurnal Khazanah Intelektual
Not a member yet
144 research outputs found
Sort by
Analisa Perencanaan Bangunan Gedung Hijau Klas 1a Di Kota Jambi Menggunakan Pendekatan Partial Least Square (PLS)
Get PDFThe climate challenge is essentially an energy challenge. With that in mind, policymakers around the world are trying to accelerate the adoption of clean energy technologies. Stronger policy support such as minimum performance standards is needed so that the building sector is on the right track towards a Zero Emission Scenario by 2050. PUPR Ministerial Regulation number 21 of 2021 concerning green building performance assessment which is a minimum performance standard as a government policy must be implemented in Indonesia. The districts/cities of Jambi province currently have not carried out green building construction at any time, both in terms of planning and implementation. Therefore, it is hoped that this policy can be implemented well from the aspect of building construction. This research aims to identify factors exploring the performance of green building criteria, environmental awareness and the implementation of workshops on the impact of barriers to green building construction. A qualitative approach was used in this research and data was collected from workshop participants in Jambi City. The analysis method was carried out using SmartPLS 3.0 qualitatively. From the results of the research conducted, environmental concern for barriers to green buildings has a significant influence, so it is important to socialize the impacts of global warming to the community, one of which is the role of implementing green buildings. The results of this research are expected to include workshops, training and outreach activities as well as policies in the form of PERDA providing incentives to the community so that they can trigger the interest of building owners Keywords: SmartPLS, Green Building.Tantangan iklim pada dasarnya adalah tantangan energi. Mengingat hal itu, para pembuat kebijakan di seluruh dunia berusaha untuk mempercepat penerapan teknologi energi bersih. Dukungan kebijakan yang lebih kuat seperti standar kinerja minimum dan peraturan energi bangunan akan diperlukan agar sektor bangunan berada pada jalur yang tepat menuju Skenario Nol Emisi pada tahun 2050. Kabupaten/Kota Provinsi Jambi belum melakukan konstruksi bangunan gedung hijau di setiap penyelenggaraannya baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaan, sehingga jalur menuju peta melawan perubahan iklim pada sektor konstruksi bangunan melalui aturan pemerintah No 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan UU No 28 Tahun 2002 tentang bangungan gedung dan Peraturan Menteri PUPR nomor 21 Tahun 2021 tentang penilaian kinerja bangunan gedung hijau belum terlaksana, Oleh karena itu kebijakan tersebut dapat membuahkan hasil dan dapat ditangani dengan baik dari seluruh aspek pendekatan kualititatif digunakan pada penelitian ini dan data dikumpulkan dari peserta workshop di Kota Jambi. Metode analisis dilakukan dengan menggunakan SmartPLS 3.0 untuk mengidentifikasi faktor eksplorasi Pengaruh Pelaksanaan Workshop, Kepedulian Lingkungan, Performa kriteria Bangunan Gedung Hijau, terhadap Hambatan Bangunan Gedung Hijau. Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat pengaruh signifikan secara kualitatif pada penyelenggaraan bangunan gedung hijau. Hasil penelitian ini diharapkan adanya kegiatan workshop, pelatihan dan sosialisasi serta kebijakan berupa PERDA pemberian insentif kepada masyarakat sehingga dapat memicu animo pemilik bangunan
Analisis Komuditi Ekspor Provinsi Jambi Tahun 2017-2021
Get PDFTujuan penelitian yang berjudul Analisis Komuditi Ekspor Provinsi Jambi tahun 2017-2021 dengan model pertumbuhan dimana ditemukan perhitungan sektor pertanian merupakan sektor paling tinggi laju pertumbuhannya sebesar 4,10% dengan nilai ekspor rata-rata sebesar 166.711.156 (US). Selanjutnya untuk nilai ekspor sub sektor industry paling tinggi adalah komuditi karet dan olahannya sebesar 514.476.993 (US) atau tumbuh 9,9%. Kebijakan pemerintah adalah perlu mejaga stabilitas nilai ekspor pertanian, industry dan pertambangan karena tujuan akhir adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya
ACCEPTANCE MODEL (TAM) TERHADAP PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM PADA MAHASISWA DI KABUPATEN CIREBON, JAWA BARAT
Get PDFPenggunaan Google Classroom telah lama digunakan dan eksis di Indonesia. Penggunaan Google Classroom banyak digunakan oleh siswa maupun mahasiswa untuk mengkoordinasikan tugas dan pembelajaran di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalilsis kebermanfaatan dan kemudahan dalam penggunaan dengan menggunakan model Technology Acceptance Model (TAM). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis Miles and Huberman. Adapun teknik pengambilan data dengan melakukan wawancara dan penyebaran angket. Adapun hasil dari penelitian ini, berdasarkan indikator kegunaan Google Classroom, sekitar 79,4% mahasiswa mengakui kebermanfaatan dari penggunaan Google Classroom, dan sekitar 90% kemudahan penggunaan pada fitur-fitur Google Classroom
Problematika Problematika Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka: -
No full textPenerapan kurikulum merdeka menjadi barang baru bagi dunia pendidikan. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan beragam probelamatika IKM dan solusinya. Data diperoleh dari responden perwakilan pengurus MGMP yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
melibputi, bidang studi Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu Pengetahuan Alam.. Bedasarkan pengolahan dan analisis data pada pembahasan yang dilakukan ternyata dapat disimpulkan; (1) problematika yang dihadapi guru di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam implementasi kurikulum merdeka banyak dipanguruhi faktor dari luar dan dari dalam. (2) Sebagian besar guru kesulitan mengakses layanan PMM untuk mendapatkan pemahaman tentang Kurma karena terkendala jaringan telekomunikasi yang memadai serta jaringan listrik yang tidak handal. (3) Seringnya listrik padam dan jaringan telekomunikasi blank spot sangat mengganggu aktivitas guru. Sebagian guru terpaksa mencari waktu yang tepat dan mengunjungi pusat kecamatan untuk mendapatkan layanan jaringan telekomunikasi yang memadai. (4) Kendala dari dalam dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam menggunakan perangkat android dan keterbatasan usia yang mendekati pensiun. (5) ditemukan juga guru yang tidakmelakukan diagnostik awal disebabkan karena tidak memiliki pemahaman yang cukup. Dibutukan workshop khusus tentang IKM dan penguatan kelembagaan komunitas guru sebagai tempat untuk mendapatkan beragam informasi tentang IKM. Workshop yang dilakukan dapat berupa bimbingan dan pendampingan khusus bagi guru secara berkala dan terukur agar diperoleh hasil pendampingan yang maksimal.
Kata kunci: Problematika, Implementasi Kurikulum Merdek
Rapor Pendidikan Analisis Rapor Pendidikan Sebagai Dasar Penyusunan Program Berbasis Data : Studi Kasus di SMPN 3 Kualatungkal dan SMPN Satap 7 Pengabuan
No full textThe Data Based Program (PBD) is a new breakthrough by the government. Referring to the education report card, of course PBD is a new tool that really helps educational units solve various problems they face. This study seeks to describe the understanding of policy makers in analyzing educational report cards for PBD basis. This research is a case study in two schools, SMPN 3 Kualatungkal and SMPN Satap 7 Pengabuan, two schools with different characteristics. From the results of the study, it was found that both school principals were able to understand and analyze education report cards as a basic reference for PBD. The program created is a recommendation from an analysis of educational report cards, especially to increase the achievement of minimum competency in literacy and numeracy indicators. Numerical competence with less information means that it is necessary to increase the ability of educators to carry out student-based learning. While the literacy indicator at SMPN Satap 7 is less with a percentage of 11.76 percent, students who achieve minimum competency. Meanwhile, at SMPN 3, the competence score was moderate, with a percentage score of 53.33 percent having achieved minimum competency. The Independent Teaching Platform (PMM) and being active in the MGMP organization is one solution to solving the problem. The addition of learning support facilities such as reading books and references is also a program compiled by the school. While the character indicators, both schools with moderate predicate.
Program Berbasis Data (PBD) adalah terobosan baru yang dilakukan pemerintah. Mengacu pada rapor pendidikan tentunya PBD menjadi alat baru yang sangat membantu satuan pendidikan menyelesaikan beragam persoalan yang dihadapi. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan pemahaman pemangku kebijakan dalam melakukan analisis rapor pendidikan untuk dasar PBD. Penelitian merupakan studi kasus di dua sekolah, SMPN 3 Kualatungkal dan SMPN Satap 7 Pengabuan, dua sekolah dengan karakteristik berbeda. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa kedua kepala sekolah sudah mampu memahami dan menganalisis rapor pendidikan sebagai acuan dasar PBD. Program yang dibuat merupakan rekomendasi dari analisis rapor pendidikan, terutama meningkatkan capaian kompetensi minimum pada indikator literasi dan numerasi. Kompetensi numerasi dengan keterangan kurang, artinya butuh peningkatan kemampuan pendidik untuk melaksanakan pembelajaran yang berbasis pada murid. Sedangkan indikator literasi di SMPN Satap 7 pada nilai kurang dengan persentase 11,76 persen, siswa yang mencapai kompetensi minimum. Sedangkan di SMPN 3 capaian kompetensinya nilai sedang yakni dengan nilai persentase 53,33 persen sudah mencapai kompetensi minimum. Platform merdeka mengajar (PMM) dan aktif di organisasi MGMP menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Penambahan sarana penunjang pembelajaran seperti buku bacaan dan referensi juga menjadi program yang disusun sekolah. Sedangkan indikator karakter, kedua sekolah dengan predikat sedang.
Kata kunci: Analisis, Rapor Pendidikan, Berbasis Dat
TRANSFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MENINGKATKAN KINERJA SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DENGAN MEDIASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI: Sumberdaya dan Kinerja SIPKD melalui SAP akrual
No full textTujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh langsung efektivitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap implementasi SAP berbasis akrual dan kinerja Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Pendekatan penelitian penjelasan berbsifat kuantitatif, menggunakan data primer yang bersumber dari 80 responden, pengumpulan data secara purposive sampling, hasil analisa menunjukkan bahwa secara langsung efektivitas mempengaruhi kinerja SIPKD tidak tebukti dan ditolak, artinya kinerja SIPKD tetap baik jika efektivitas SDM tidak mendukung, sementara efektivitas SDM secara langsung memberikan kontribusi positif untuk keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual, karena SDM yang memiliki intelektual, pengalaman dan terampil dalam akuntasi menjadi tolak ukur yang akurat. Hipotesis ketiga terbukti peran full mediasi menunjukkan bahwa efektivitas SDM tidak menunjukkan kinerja SIPKD apabila tidak dimediasi oleh implementasi SAP berbasis akrual. Rekomendasi bagi pembuat keputusan strategik untuk meningkatkan kinerja SIPKD harus memiliki SDM yang memiliki kemampuan, pendidikan, dan kemahiran dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual. Penelitian mendatang mengeksplorasi anteseden kebijakan, pengendalian internal, komunikasi terhadap penerapan SAP berbasis akrual dan SIPKD
ANALISIS KELENGKAPAN ADMINISTRASI, FARMASETIK DAN KLINIS PADA RESEP DI PUSKESMAS X KOTA SUNGAI PENUH, JAMBI
No full text
A good prescription should have enough information to allow the pharmacist concerned to know what drug to give the patient. But there are still errors found. This can be detrimental to the patient due to possible errors in prescribing or medication (medication error). Completeness of prescription includes Administration, Pharmaceutical, and Clinical. The purpose of this study is to find out the completeness of Administration, Pharmaceuticals and Clinical Prescriptions at Puskesmas X City of SungaiFull in 2022 in accordance with Permenkes No.74 of 2016 concerning Pharmaceutical Service Standards at Puskesmas and technical instructions for pharmaceutical service standards at Puskesmas of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia in 2019 This type of research is a retrospective descriptive design. The results showed that the complete administration category included aspects of patient name (96%), age aspects (44%), gender aspects (0%), weight aspects (21.79%), height aspects (0.5%) doctor's name (44.87%), doctor's initials (1.02%), date of prescription (98.7%), unit of prescription (4.87%). The Pharmaceutical category includes aspects of dosage form and strength (23.84%), aspects of dosage and amount of drug (83.07%), aspects of directions for use (96.41%), aspects of stability and availability (0.25%), aspects of non-mixture medicine (100%). The clinical category includes aspects of proper dosage (96.41%), aspects of drug duplication (100%), aspects of side effects and drug interactions (100%), aspects of contraindications and addictive effects 0. Conclusion: Based on the research that has been done it can be concluded that there are still incomplete Pharmaceutical and clinical administration in the 2022 Prescription in accordance with Minister of Health Regulation No. 74 of 2016 concerning Pharmaceutical Service standards at Community Health Centers and technical guidelines for pharmaceutical service standards at Health Ministry Health Centers of the Republic of Indonesia in 2019.
Keywords: Completion of Prescription, Medication Error, Community Health Center.
 
Perilaku Zero Waste Dan Dampaknya Pada Keberlanjutan Lingkungan di Indonesia
Get PDFThe growing behavior of consumerism has proven to be significant in contributing to waste that damages ecosystems. However, recently there has been groups of people who adopted zero waste behavior in order to reduced waste. The zero waste concept originally come from companies awareness regarding their waste disposal, but over the years this concepts has been reached out to the household level. Using qualitative approach, this study combined in-depth interview and observation as data collection methods to explore the role of local wisdom and ecological awareness in shaping zero waste behavior and follow up questions regarding social learning theory. The study involved 10 informants. They are varied on the basis of age, gender, and income. The study indicates that the concept of zero waste is a derivative concept of voluntary simplicity that has existed since the 1950s and developed as a concept that initially used by companies as their disposal waste method then developed as behavior adapted by households. Zero waste behavior is important for circular economy, Local wisdom, ecological awareness, health awareness, income, and access to information are various aspects that influence the formation of zero waste behavior.Perilaku konsumerisme yang semakin berkembang merupakan hal yang menjadi penyumbang tumpukan limbah yang merusak ekosistem. Jauh sebelum pandemi Covid-19 permasalahan mengenai limbah telah menjadi salah satu masalah pelik yang rumit untuk diselesaikan, tumpukan limbah yang semakin lama semakin banyak memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Aktivitas masyarakat yang semakin beragam dan dengan dalih efisiensi waktu semakin banyak memunculkan produk-produk sekali pakai yang berkontribusi pada penumpukan limbah.Zero waste awalnya adalah sebuah konsep pengelolaan limbah yang kemudian menjadi sebuah solusi atas permasalahan limbah yang terjadi (Zaman 2022). Perilaku ini menekankan keseimbangan dalam hubungan manusia dan alam dan bahwa manusia harus memiliki kesadaran ekologis. Penelitian ini melibatkan 10 informan yang berasal dari latar belakang usia, pekerjaan dan pendapatan yang beragam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku zero waste merupakan turunan dari konsep voluntary simplicity yang telah ada sejak tahun 1950an dan awalnya digunakan oleh sejumlah perusahaan untuk mengatasi masalah limbah mereka. Perilaku zero waste berperan penting dalam mendukung gerakan ekonomi sirkular, kearifan lokal, kesadaran lingkungan dan kesehata
Analisis Kinerja Ekonomi Daerah Hasil Pemekaran (Studi Komparatif Kabupaten Pasaman Barat, Dharmasraya, Solok Selatan)
Get PDFRegional Autonomy is implemented so that regions can explore regional potential and be independent in managing existing resources. One of the policies for implementing regional autonomy is the granting of authority to regions to carry out expansion as part of community aspirations. After regional expansion, regions are required to be able to overcome their economic problems, such as increasing economic growth, reducing poverty rates, reducing unemployment rates, improving income distribution, and reducing development inequality. This research aims to see how far the regions resulting from this expansion have developed, An evaluation was carried out by measuring the Economic Performance Index (IKE) in the three districts resulting from the expansion, namely West Pasaman district, Dharmasraya district, and South Solok district. The economic performance index is the result of the average rate of economic growth, the ratio of district GRDP to provincial GRDP, GDP rate per capita, and poverty level. This research uses secondary data with descriptive analysis. The research results show that Dharmasraya district is a district with a better economic performance index than West Pasaman district and South Solok district.
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja ekonomi tiga daerah kabupaten yang dimekarkan dan memiliki otonomi daerahnya masing-masing. Otonomi daerah dilaksanakan agar daerah dapat menggali potensi wilayahnya dan secara mandiri mengawasi sumber daya yang ada. Salah satu kebijakan atas pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah dengan diberikannya kewenangan bagi daerah untuk melakukan pemekaran sebagai bagian dalam aspirasi masyarakat. Undang-undang nomor 38 tahun 2003 menetapkan bahwa Kabupaten Pasaman dimekarkan menjadi Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dimekarkan menjadi Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya, sementara Kabupaten Solok dimekarkan menjadi Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Setelah pemekaran wilayah, daerah harus mampu mengatasi permasalahan perekonomiannya sendiri seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, peningkatan distribusi pendapatan dan pengurangan kesenjangan pembangunan. Penelitian ini melihat sejauh mana daerah-daerah hasil pemekaran ini berkembang, dilakukan evaluasi melalui pengukuran Indeks Kinerja Ekonomi (IKE) pada ketiga kabupaten hasil pemekaran, yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi, rasio PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi, Laju PDRB perkapita dan tingkat kemiskinan adalah komponen yang membentuk indeks kinerja perekonomian. Data sekunder digunakan untuk penelitian ini melalui analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Dharmasraya merupakan kabupaten dengan indeks kinerja perekonomian yang lebih baik dibandingkan Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Solok Selatan. Kata Kunci : Kinerja, Otonomi Daerah, Pertumbuhan Ekonom
Dampak Digitalisasi Terhadap Umkm Di Kota Jambi: Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Persepsi Para Pakar Dan Pelaku Usaha Umkm
Get PDFDigitalization has brought about significant changes in the business operational landscape at various levels, including SMEs. This research aims to explore the impact of digitalization on SMEs in Jambi City based on the perspectives of experts and SME business actors. Qualitative research methods were adopted in this study to provide in-depth insight into the impact of digitalization on SMEs. To collect accurate and quality data, this research relies on a Focus Discussion Group (FGD) with 6 experts and individual interviews with 22 SME business owners operating in various business sectors. This research approach follows the COREQ (Consolidated criteria for REporting Qualitative research) Checklist guidelines, which ensures the accuracy and superiority of research results. Data analysis was carried out using ATLAS.ti software which makes it possible to find, code, and manage data from FGDs and individual interviews more efficiently. The results of the analysis identified five main themes of the impact of digitalization on SMEs, namely: Improved Business Management, Marketing and Branding, Technology Challenges, Partnerships and Collaboration, and Customer Experience. It is hoped that this research will provide a better understanding of how digitalization has affected SMEs from various aspects, as well as illustrate the challenges that need to be overcome. The results of this research can be used as a basis or guideline for developing better strategies to support the growth and sustainability of MSMEs in the ever-developing digital era.Digitalisasi telah menghadirkan perubahan signifikan dalam lanskap operasional bisnis dalam berbagai level termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak digitalisasi terhadap UMKM di Kota Jambi berdasarkan persepsi dari para pakar dan pelaku usaha UMKM. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ini mengikuti panduan COnsolidated criteria for REporting Qualitative research (COREQ), yang menjamin keakuratan dan keunggulan hasil penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari komunikasi langsung dengan partisipan. Penelitian ini menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Pendekatan wawancara semi-terstruktur digunakan untuk berkomunikasi langsung dengan 6 pakar di bidang UMKM dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD), dan dengan 22 pelaku usaha UMKM dalam bentuk wawancara individu. Analisis data dilakukan dengan menggunakan software ATLAS.ti yang memungkinkan untuk menemukan, mengkode, dan mengelola data hasil FGD dan wawancara individu dengan lebih efisien. Hasil penelitian mengidentifikasi lima tema utama dampak digitalisasi pada UMKM, yaitu: Peningkatan Pengelolaan Usaha, Pemasaran dan Branding, Tantangan Teknologi, Kemitraan dan Kolaborasi, dan Customer Experience. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana digitalisasi telah memengaruhi UMKM dari berbagai aspek, dan menggambarkan tantangan yang perlu diatasi. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar atau pedoman untuk pengembangan strategi yang lebih baik dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di era digital yang terus berkembang. Kata kunci: usaha mikro kecil menengah, peningkatan pengelolaan usaha, pemasaran da