Portal Jurnal Online Universitas Tulang Bawang Lampung
Not a member yet
1307 research outputs found
Sort by
INOVASI KOMUNIKASI PUBLIK: STRATEGI PENGEMBANGAN MEDIA PODCAST SEBAGAI ALAT INFORMASI DAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA BANJARSARI KABUPATEN PROBOLINGGO
Get PDFCurrent technological advances have begun to give rise to many new media trends, one of which is podcasts. Banjarsari Village, Probolinggo Regency is one of the villages that has a podcast program managed by PIK-R Banjarsari Youth. This program is one example of the information media and public services in the current era of digitalization. However, the problem is, that Banjarsari Village does not utilize existing facilities, and the podcast made has not reached most of the people of Banjarsari Village. Therefore, this study aims to formulate a podcast development strategy to build a digital society and provide digital-based public services in Banjarsari Village. This research uses a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection is used through primary data, namely interviews, observations, documentation, and secondary data such as journal articles, reference books, websites, and also previous research. Through the perspective of Robbins and Coulter\u27s strategy theory, it was found that there are three levels of strategy. First, corporate strategy, adding a YouTube channel as a differentiator of discussion topics and being active in social media as a consulting room. Second, competitive strategies, there needs to be consistency in uploading content and podcast administrators must be good at choosing content concepts and themes that can attract the attention of the audience. Third, functional strategy, the formation of a production team in creating podcast content as well as mentoring and training to Banjarsari Village youth.
Keywords: Strategy; Podcast; Public Information; Public Servic
MENCARI HAM DI SELA RUANG PROSTITUSI “KAJIAN HUKUM TERHADAP AKSES UNTUK BERACARA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA”
Get PDFABSTRAK
Banyak kasus yang melibatkan wanita dan kelompok lainnya terjun kedalam bisnis prostitusi, sebuah okupasi yang tabu di masyarakat karena malanggar norma kesusilaan. Hal tersebut lantas akan memicu beragam spekulan oleh beberapa golongan untuk melakukan stigma buruk kepada mereka, padahal sebagai sesama warga negara memiliki satu payung hukum yang sama, yakni Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tentu hal tersebut harus menjadi perhatian mengingat hak asasi adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan sifatnya adalah mutlak bagi setiap individu dan dijamin oleh Undang-Undang. Langkah-langkah hukum diupayakan untuk mampu menemukan sisa-sisa Hak Asasi Manusia yang terabaikan saat surat keputusan tersebut muncul, sehingga warga memperjuangkan haknya untuk mendapatkan keadilan termasuk untuk beracara di Peradilan Tata Usaha Negara.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Prostitusi, Penegakan Hukum
PENYELESAIAN PIDANA SUMBANG SALAH MENURUT PRINSIP BAJANJANG NAIAK BATANGGO TURUN DI NAGARI SALAYO
Get PDFAbstrak
Dalam KUHP zina di definisikan untuk orang yang terikat perkawinan tetapi dalam Hukum Adat Minangkabau zina tidak hanya berlaku untuk orang yang terikat perkawinan saja melainkan yang tidak terikat perkawinan juga dikatakan zina. Menurut keyakinan masyarakat Minangkabau tolak ukur suatu perbuatan zina bukan terletak dari adanya persetubuhan diluar perkawinan, namun lebih kepada adanya norma kesusilaan yang dilanggar pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip Bajanjang naiak Batanggo turun serta kendala dan upaya dalam penyelesaian Sumbang Salah di Nagari Salayo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan analisis pengolahan data secara kualitatif. Hasil penelitian mendapatkan bahwa pelaku zina diberikan hukum buang dan pernah diberlakukan denda dengan 20 sak semen, karena tidak ada dasar hukum dari Nagari maka pelaku mengatakan hal tersebut berdalih kepada pemerasan. Sebagai bentuk permintaan maaf atas perbuatan zina maka diharuskan mengadakan Alek Manimbang Salah.
Kata Kunci: KUHP, Zina, Hukum Adat, Bajanjang naiak Batanggo turun, Manimbang Salah.
Abstract
In the Criminal Code (KUHP), adultery is defined as people who are bound by marriage, but in the Minangkabau Customary Law, adultery does not only apply to people who are bound by marriage, but those who are not bound by marriage are also said to be adultery. This research aims to find out how the principles of Bajanjang naiak Batanggo turun as well as the obstacles and efforts in resolving Sumbang Salah in Nagari Salayo region. This research is empirical legal research with qualitative data processing analysis. The results of the research found that the perpetrator of adultery was given a legal ban and a fine of 20 bags of cement was imposed, because there was no legal basis from Nagari, the perpetrator said this was an excuse for extortion. As a form of apology for the act of adultery, it is necessary to hold an Alek Manimbang Salah.
Keywords : Criminal Code, Adultery, Bajanjang naiak Batanggo turun, Manimbang Salah.
 
SOSIALISASI DAN DISKUSI PERAN MEDIA TERHADAP SOLUSI PENCEGAHAN PERILAKU BULYING DI SEKOLAH
Get PDFBullying di lingkungan sekolah merupakan fenomena yang sangat merugikan, tidak hanya bagi korban tapi juga iklim pendidikan. Perilaku bullying tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang tidak aman, tetapi juga berdampak panjang terhadap kesehatan mental dan emosional para siswa. Bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaaan untuk menyakiti individu atau kelompok secara verbal, fisik dan psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma dan tidak berdaya. Bullying dapat dilakukan antar peserta didik, guru, peserta didik kepada guru, atau sebaliknya. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu untuk membahas strategi dalam mengurangi perilaku bullying di sekolah dan membahas strategi media untuk menciptakan kampanye anti bullying yang efektif, melibatkan para siswa, guru, orang tua dan masyarakat secara luas. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab, Respon peserta sosialisasi secara umum baik dan positif, hal ini dapat diketahui berdasarkan antusiasme peserta yang sangat tinggi saat sesi diskusi dan Tanya jawab. Setelah kegiatan pengabdian ini dilakukan, diharapkan peserta pengabdian dapat memahami tentang dampak negatif dan pencegahan bullying di sekolah-sekolah. Kegiatan diskusi mendapat apresiasi berbagai kalangan, diantaranya, Kapolda Irjen Pol. Pol Helmy Santika, Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana, Kapolres Bandar Lampung Kombes Abdul Waras, dan sejumlah stakholder di Lampung.
Kata Kunci: pencegahan, bullying, sekola
Penerapan Konsep Line Balancing Menggunakan Metode Ranked Position Weight Pada Proses Produksi Pakan Ternak PT. XYZ
Get PDFKelancaran proses produksi selalu menjadi pengaruh besar dalam suatu industri untuk mendapatkan keuntungan maksimal dan mengefisiensikan waktu. Terjadinya bottleneck (Penyumbatan) pada lini produksi dapat menyebabkan delay dan idle time yang mengakibatkan proses produksi tidak maksimal secara kuantitatif maupun kualitas. Penerapan konsep penyeimbangan lini dapat memberikan keuntungan seperti keseimbangan tugas dan mengefesiensikan waktu produksi dan meminimalisasi waktu menganggur (idle time). Hal tersebut belum diterapkan pada PT.XYZ, dan belum diketahui apakah kegiatan produksi tersebut lancar maupun efisien. Dilakukan pendekatan dengan studi literatur dan lapangan dalam pengumpulan data dan melakukan pengolahan data dengan metode Rangked Position Weight (RPW). Dari pengolahan tersebut didapatkan hasil sebelum penggunaan RPW sebanyak 14 operasi dan 6 stasiun kerja, namun setelah menggunakan metode RPW meningkat sebesar 83,61%, balance delay menurun sebesar 16,40%. smoothing index menurun menjadi 1004,05%, dan stasiun kerja setelah menggunakan RPW menjadi 4 stasiun kerja dengan nilai efisiensi lebih tinggi. Dengan penerapan RPW dalam konsep line balancing dapat mengoptimalkan dan mengefisienkan lini produksi pada SB12 SPR PLT bagi PT.XYZ
Pengendalian Kualitas Produk Part Grip Model D55L Dengan Pendekatan Six Sigma Di PT.Z
Get PDFThe existence of the Industrial Revolution 4.0, progress, and developments over time are starting to change the way consumers view a company. PT.Z uses this to retain and attract consumers by controlling the quality of its products. The aim of the research was to identify product quality related to the causes of defects in the D55L grip part as the product that experienced the most defects in the 3 month period of observation activities and to obtain suggestions for improvements in order to minimize variance to zero defects. The method used starts with conducting a study until data collection and processing are carried out using the Six Sigma approach. So the number of products was 75,242 with 5 types of product defects totaling 863 defects, DPMO 2,289, sigma value of 4.34, and yield 4-σ (Sigma 4) 99.771% which is equivalent to the industry in the USA, and the main causal factors were found which were grouped into Man, Machine, Method, and Material. With the existence of Six Sigma, recommendations for improvements were obtained for the company by meeting the target of 0.01% and it was concluded that quality control at PT.Z is under control.
Keywords: Defect, Grip, Product, Quality, Six Sigm
Analisis Pengukuran Beban Kerja Mental Pekerja Produksi CV. Hikmah Jaya Garment Menggunakan Metode NASA-TLX dan RSME
Get PDFHikmah Jaya Garment is a company that produces various clothing equipment and apparel manufacturing. With the number of production requests that continue to increase every time as well as the application of the make-to-order system which causes an uncertain production schedule, it causes the emergence of its own work demands for workers. These conditions can affect the quality of the production results they are working on, so this study aims to analyze the mental workload experienced by employees at CV. Hikmah Jaya Garment is a reference for providing improvement solutions to increase work productivity. This research uses the National Aeronautics and Space Administration Task Load Index (NASA-TLX) and Rating Scale Mental Effort (RSME) methods through a questionnaire containing factors or indicators of mental workload to workers. Based on the results of calculations and analysis, the average NASA-TLX score is 74.9% and the average RSME score is 83.1%, which means that the mental workload experienced by workers is in a high category with the amount of effort expended included in a large enough category. These high results cause less than optimal worker productivity so there are several recommendations for improvement in the aspects of workload indicators.
Keywords: Mental Workload, NASA-TLX, Production, RSME, 5
Analisis Produktivitas Data Center dengan Menggunakan Metode Objective Matrix dan Analytical Network Process di Dinas Kominfo Kaltim
Get PDFMeasurement of productivity in the Diskominfo Kaltim data center is crucial for several reasons. One of these reasons is the significant energy consumption associated with data centers. Furthermore, there has been no prior measurement of productivity in the Diskominfo Kaltim data center. In efforts to measure and analyze data center productivity, the Objective Matrix (OMAX) method can assist in identifying factors influencing productivity improvement. Besides utilizing the OMAX method for productivity measurement, the Analytical Network Process (ANP) method is employed for weighting. ANP can accommodate the interdependencies among criteria and sub-criteria. In August 2023, a performance indicator of -47.48% was obtained, indicating a decrease in productivity by 47.48% compared to the standard performance. In September 2023, the performance indicator was 23.342%, signifying an increase in productivity by 23.342% compared to the standard performance. In October 2023, the performance indicator was 127.809%, indicating a significant increase in productivity by 127.809% compared to the standard performance.
Keywords: Analytical Network Process, Objective Matrix, Productivit
PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA JASA PENGELOLA PARKIR 24 JAM ATAS HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR MELALUI MEDIASI DI KEPOLISIAN SEKTOR PURWOSARI (Studi Kasus Parkir 24 Jam Di Purwosari, Bojonegoro)
Get PDFPenggunaan perjanjian baku saat ini sudah banyak diterapkan dalam dunia bisnis, diantaranya adalah perjanjian parkir yang dituangkan dalam bentuk karcis parkir. Di dalam karcis parkir terdapat klausula baku pengalihan tanggung jawab: Pihak pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan. Adanya klausula ini mengakibatkan permasalah pertanggung jawab pengelola parkir kepada konsumen.Penelitian ini mengangkat permasalahan, pertama, apakah hubungan hukum yang terjadi antara pengelola parkir dan konsumen?; Kedua, bagaimana peran kepolisian dalam menagani kasus hilangnya kendaraan bermotor di parkir 24 jam dengan mediasi serta tanggungjawab pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan dan atau barang milik konsumen di tempat parkir terkait adanya klausula baku pengalihan tanggungjawab dalam karcis parkir?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum apa yang terjadi antara pengelola parkir dan konsumen dalam transaksi bisnis perparkiran dan bentuk tanggungjawab pengelola parkir apabila terjadi kehilangan kendaraan dan atau barang milik konsumen di tempat parkir terkait adanya klausula baku pengalihan tanggungjawab dalam karcis parkir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan, hubungan hukum yang terjadi antara pengelola parkir dan konsumen adalah hubungan perjanjian penitipan barang (kendaraan), dan pengelola parkir wajib bertanggungjawab terhadap kehilangan kendaraan dan atau barang milik konsumen yang diparkir di tempat parkir yang dikelolanya.
Kata Kunci: Perjanjian, Kehilangan Kendaraan, Medias
URGENSI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH DALAM RANGKA MENUJU GOOD GOVERNMENT
Get PDFPeraturan Daerah daerah yang ideal dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat serta adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya agar tidak saling tumpang tindih peraturan. Kewenangan mengatur bahwa daerah berhak membuat keputusan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Dikarenakan untuk membentuk suatu Peraturan Daerah tidaklah mudah karena memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang cukup terutama tentang teknik pembentukannya, pemerintah daerah harus menerapkan good governance yang mewajibkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktek good governance. Metode penelitian ini yang digunakan termasuk dalam tipe peneltian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka berupa bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah sebagai instrumen kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan kepentingan masyarakat harus melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah serta materi muatan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam menuju good governance.
Kata Kunci : Produk Hukum, Peraturan Daerah, Good Governanc