Jurnal Online Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Sunan Ampel Surabaya)
Not a member yet
974 research outputs found
Sort by
Perbuatan Melawan Hukum Materiil menurut Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen
Get PDFAbstract: This paper describes the material tort against the decision of Pengadilan Negeri (PN) of Kepanjen No. 91/Pid.B/2008 / PN.KPJ on a post-verdict corruption of Constitutional Court of RI. No.003/PUU-IV/2006 and then analyzes from the standpoint of positive law and criminal (jinayah) Jurisprudence. The study concludes that although a tort is legally no longer valid in law of Indonesia after the Constitutional Courts decision but in the case of corruption, Pengadilan Negeri of Kepanjen still applies the rule of the material tort. The existence of obscurity formula of tort is caused by the interpretation of the law and jurisprudence on tort material conducted by PN Kepanjen. The action of Pengadilan Negeri of Kepanjen in performing legal discovery and referring to jurisprudence, according to the criminal jurisprudence perspective, is true because Islam encourages its followers to do ijtihad when the rules are silent on the case submitted to the judge. If the judge cannot do ijtihad, he should refer to the previous jurisprudence.
Keywords: Law, material, corruption, jurisprudenc
UPACARA SIKLUS KELAHIRAN ANAK MENURUT MASYARAKAT NAHDHATUL ULAMA WARU SIDOARJO JAWA TIMUR
Get PDFAbstract: There are a series of rituals commencing the birth of a baby in the Traditional Muslim Community of Waru Sidoarjo which is affiliated with Nahdlatul Ulama (NU) organization. The rituals are tingkeban in the seventh month of pregnancy, babaran and brokohan after the child labor, pasaran in the fifth day of the child, aqiqah for cutting the hair of the child and khitanan when the child is circumcised. In interpreting the meaning of these ritual cycles, the community is divided into three variants: the first is those who believe that the ritual is part of bid'ah or innovation forbidden in Islam. This group is termed a reformed NU. They would attend the ritual when they were invited. The second are those who consider the ritual part of religious practice, founded on the interpretation of the Qur'an. Hadith and Athar, and opinions of Muslim jurists. They acknowledge the rituals as innovation, which is a good one and, therefore, applicable. The group is called a traditionalists-normative NU. The third are those who state that the rituals are ancestors' traditions, which do not have to be religiously interpreted or founded. the group is dubbed a traditional-syncretic NU.
Abstrak: Di antara upacara siklus kelahiran yang dilaksanakan oleh masyarakat NU di Waru adalah tingkeban, upacara yang diadakan pada bulan ketujuh dari masa kehamilan, babaran atau brokoan, yaitu upacara pada saat kelahiran bayi, pasaran, upacara pada hari kelima sesudah kelahiran, aqiqah, upacara penyembelihan kambing dan pemotongan rambut si bayi dan khitan. Dalam memaknai upacara siklus siklus kelahiran anak, masyarakat NU di Waru terbagi menjadi tiga varian: Pertama, NU-reformis, mereka yang memaknai upacara siklus kelahiran anak karena termasuk dalam kategori bid'ah, sementara semua bid'ah itu dilarang oleh agama dan tidak ada kategorisasi bidah hasanah dan sayyiah. Meskipun menolak, mereka tetap hadir dan mengikuti prosesi upacara siklus kelahiran anak jika mendapat undangan dari tetangga. Kedua, NU-tradisionalis normatif, mereka yang memaknai upacara siklus kelahiran anak sebagai praktik keagamaan yang memiliki landasan normatif dari al-Quran, hadis, athar, dan pendapat ulama. Jika dikategorikan sebagai bagian dari bid'ah karena Nabi tidak pernah melakukannya, maka upacara ini sebagai bagian dari bentuk bid‘ah yang positif (bid'ah hasanah). Ketiga, NU-tradisionalis sinkretis, mereka yang memaknai upacara siklus kelahiran anak sebagai tradisi nenek moyang, sehingga dalam melaksanakan upacara ini, mereka tidak merujuk pada landasan normatif yang dianut oleh ulama NU
KEBEBASAN PASAR DAN INTERVENSI NEGARA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
Get PDFSejak tanggal 1 Januari 2010 mulai diberlakukan Free Trade Agreement (FTA/Perjanjian Perdagangan Bebas) ASEAN-China. Negara-begara ASEAN yang termasuk yaitu : Indonesia, malaysia, Singapura, Brunai, Vietnam, Filiphina, Kamboja, Laos, Thailand, dan Myanmar. Adapun hasil kesepakatannya yaitu bea masuk produk manufaktur China ke ASEAN, termasuk Indonesia, ditetapkan maksimal 5 persen, sedangkan di sektor pertanian 0 persen tanpa pajak sama sekali. Hal ini tentunya berdampak pada persaingan yang tidak sehat di antara pelaku ekonomi bisnis di Indonesia, karena nyaris peran Negara tidak ada sama sekali. Di sinilah ekonomi Islam dapat menjadi solusi bagi para pelaku ekonomi bisnis demi terjaminnya keadilan. Kebebasan pasar dalam Islam dapat dibenarkan jika memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syara, yaitu dilakukan dengan saling rida (suka sama suka), jujur, bersaing secara sehat, dan terbuka. Dengan prinsip ini, maka keadilan harga dalam pasar akan lebih terjamin, sehingga keuntungan dapat merata dan tidak menumpuk pada segelitir orang. Namun, jika kemudian terjadi penyimpangan dan tiadanya keadilan dalam pasar maka Negara berhak untuk melakukan intervensi demi terjaminnya keadilan harga. Dalam terminologi fiqh, lembaga yang secara khusus menangani seperti ini dikenal dengan al-hisbah
PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA MUSLIM MODERN
No full textAbstract: This article discusses the development of Islamic family law in the modern Muslim world. The development of Islamic law in modern countries particularly those associated with al-ahwal al-shakhsiyyah (Islamic family law) can be regarded as a new format that accommodates the idea of the renewal of phenomenal Islamic legal thought. The novelty in Islamic family law can be seen from the moving of Islamic jurisprudence towards positive law in the form of legislation within the Muslim countries. The efforts of the Islamic family law reform aims to a legal unification, to raise the status of woman, to respond the development and demand of the time because the concept of traditional jurisprudence is considered less able to adopt. The legal systems in the Islamic world today are classified into three groups, namely: (1) the systems that still recognize Islamic shari’ah as the basis of law of human, namely Saudi Arabia; (2) the systems that have already leaved Islamic shari’ah and replace it with a secular law, namely Turkey; (3) the systems that compromise both of the above systems, namely Indonesia and Egypt.Abstrak: Artikel ini membahas tentang perkembangan hukum keluarga Islam di dunia muslim modern. Perkembangan hukum Islam di negara modern terutama yang berhubungan dengan al-ah}wÄl al-Shakhsiyyah (hukum keluarga Islam) dapat dikatakan sebagai format baru yang mengakomodasikan gagasan-gagasan pembaharuan pemikiran hukum Islam yang relatif fenomenal. Hal baru dalam hukum keluarga tersebut bisa dapat dilihat dari keberanjakannya dari hukum fikih menuju hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan di negara muslim tersebut. Usaha pembaharuan hukum keluarga Islam bertujuan untuk unifikasi hukum negara, mengangkat status wanita, merespons perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fikih tradisional dianggap kurang mampu menjawabnya. Sistem-sistem hukum di dunia Islam sekarang, secara garis besar bisa dibagi menjadi 3 kelompok, yakni: 1. Sistem yang masih mengakui syariah sebagai hukum asasi dan masih menerapkannya secara utuh, yakni Saudi Arabia. 2. Sistem yang meninggalkan syariah dan menggantikannya dengan hukum yang sekuler, contohnya yakni Turki. 3. Sistem yang mengompromikan kedua sistem di atas, yakni Indonesia dan Mesir
PENETAPAN HARGA PADA PASAR OLIGOPOLI
Get PDFOligopoly is a market where supply one type of goods controlled by a few companies. Oligopoly is usually done as an effort to hold companies to enter the market, and the purpose of doing oligopolistic firms is as an attempt to enjoy a profit by the sale price is limited, resulting in price competition among businesses that do oligopolistic practices become nonexistent. Pricing (price fixing) in Islam is not allowed because it would cause a rise in prices due to competition and the free market will also lead to a shortage of production when the demand is a lot or ride, which eventually will lead to shortages of goods. However, in order to maintain fairness between producer and consumer, the government has the right to menetakan price. In setting prices, the government should think about the benefit of traders and consumers in order not to feel aggrieved
KETENTUAN UPAH MENURUT UU NO. 13 TAHUN 2003 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Get PDFDalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwasannya dalam pelaksanaan kerja dan pelaksanaan memberikan upah pengusaha dilarang sewenang–wenang dalam menentukan upah pekerja. Dari beberapa peraturan (ketentuan hak dan kewajiban ) tersebut di atas bisa kita lihat poin yang paling urgen adalah masalah upah, jadi antar buruh dan pengusaha ada hak dan kewajiban dalam hal ini yang harus diselesaikan tanpa adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan. Ketentuan upah yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 dalam pasal 88 dan 89 yang menjelaskan bahwasannya setiap pekerja berhak memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penentuan upah yang ditetapkan oleh pemerintah memang sesuai dengan konsep ujrah dalam Islam, dalam konteks upah di Negara kita upah yang sepadan adalah sama dengan Upah Minimum Kota (UMK),bahwa dalam Islam upah yang sepadan adalah upah yang dihasilkan sesuai dengan jasa atau manfaat tenaga diberikan, sehingga apa yang diperoleh oleh pekerja adalah atas jasanya
Potret Kekerasan dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Sosio-Yuridis
Get PDFAbstract: Children are human beings who have not reached adulthood. They have right to live safely and comfortably and to avoid violence. In reality, it is often encountered a violence on children. There are several factors of violence against children, namely: first, a perception that sees the status of parents who occupy an important role in social life of children. The relationship between children and parents has a strong emotional bond; second, with regard to the above perception, of course, it has a very complex implication at all, including the unbalanced relationship between children and parents, the emergence of violence against children by their own parents; third, a system and tradition, that have been embraced by the paternalistic people, becomes the reason to put the childrens status under that of the parents. To provide protection for children, the Indonesian government has made Undang-Undang on children protection, as outlined in Undang-Undang No. 23 tahun 2002. It can generally be classified as follows: first, the right of survival; second, the right of growth and development; third, the right to get protection includes protection against discrimination, abuse and neglect, protection for children without family and protection for refugee children; and fourth, the right of participation which includes the right to express their opinion/view in all matters relating to the fate of the children.
Keywords: Violence, protection, child, socio-juridica
Pemenuhan Nafkah bagi Pasangan Idiot di Karangpatihan Balong Ponorogo Jawa Timur
Get PDFThis article discusses about the implementation of compliance for idiot couples’ living in village Karangpatihan, Balong, Ponorogo within the perspective of Islamic law. Fulfillment of the idiot husband living in village Karangpatihan, Balong, Ponorogo obtained by working odd job with wages of around Rp. 6.000, - up to Rp. 20.000, per day. But the most commonly accepted salary is Rp. 6.000, -. This earning is only able to meet the food need to taste with the advanced food and snack for the children. This minimal income is deemed sufficient by his wife and idiot family, because they understand the limitation of their clothing. Idiot husband never buys clothes for his wife and children. It is their brothers who buy clothes for them. For residence, the idiot couple is still alive with their parents and brother. The implementation of a living fulfillment of the idiot husband to his family is not prohibited by Islamic law that ordered husband to provide a living according to his ability. Husband provides a living by taking into account to his family circumstance adapted to the ability of the husband and his family economic condition
UPACARA PANGGIH TEMANTEN PERSPEKTIF ‘URF
No full textAbstract: In Javanese wedding, the ritual of Panggih Temanten (the meeting of bride and groom) is the culmination of a wedding ceremony. This ritual unite the bride and groom for the first time in a marriage knot. Usually, the ceremony is conducted in the bride’s residence right after the ijab-qabul ceremony between the guardian of the bride and the groom. In Javanese tradition, there are several items to prepare for this Panggih Temanten Ceremony. There are gantal, golden bowl, kacar-kucur, chicken eggs and sindur cloth. Before the Panggih ceremony, pre-ceremony is conducted which include the groom offering Sanggan and coconut fruit to the parents of the bride as a symbol of redeeming the bride, changing the Kembar Mayang (coconut flower), throwing gantal as a symbol of love between the two, stepping on chicken eggs by the groom as a symbol of the readiness of the groom to become husband, and washing with water full of flower and sindur ceremony which symbolizes the unity between bride and groom. In Islamic perpectice, the Pangih Temanten ceremony is part of úrf (tradition), which can be valid or void. The Panggih Temanten can be considered as valid tradition because of its resemblance with the concept of walÄ«mah in islam. Abstrak: Upacara Panggih temanten merupakan puncak upacara dari serangkain acara perkawinan. Upacara temu atau panggih temanten yaitu suatu upacara saat bertemunya pengantin putra dengan pengantin putri. Upacara ini diselenggarakan di keluarga perempuan sesaat setelah upacara ijab Kabul selesai. Beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum acara ini dilaksanakan adalah: gantal, bokor mas, kacar-kucur, telur ayam, kain sindur. Sebelum upacara panggih, ada beberapa rentetan upacara yang dilakukan, yaitu: 1. Menyerahkan Sanggan dan Cikal kepada ibu dan ayah mempelai wanita, serta menukar Kembar Mayang. 2. Bucalan Gantal. 3. Ngindak tigan lan wijik sekar setaman. 4. Pasang Garu. 5. Menerobos benang Lawe. 6. Upacara Sinduran. 7. Pangkon Timbang. 8. Kacar-Kucur. 9. Dhahar Kembul. 10. Sungkeman. 11. Resepsi Perkawinan. Dalam perpektif hukum Islam, upacara panggih temanten merupakan bagian dari ‘urf. Tradisi tersebut bisa dikategorikan dengan ‘urf sahÄ«h jika dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan syariat Islam, dan menjadi ‘urf fÄsid jika tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Di antara upacara panggih temanten yang termasuk ‘urf sahÄ«h adalah upacara sumgkeman dan resepsi pernikahan yang sesuai dengan konsep walÄ«mah dalam Islam
PERILAKU KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
Get PDFBanyaknya macam dan ragam pilihan pemenuhan kebutuhan hidup akan sangat menguntungkan konsumen. Konsumen lebih leluasa memilih sesuai dengan kebutuhan sesuai keinginan. Konsumen bisa memilih dari harga yang paling murah sampai harga yang paling mahal. Tergantung pada anggaran (budget) dan keinginan konsumen. Namun, konsumen sering bereaksi untuk mengubah pikiran pada menit-menit terakhir dalam memutuskan untuk melakukan pembelian. Di sinilah, prilaku konsumen menempati posisi penting dalam pengambilan keputusan. Prilaku adalah aktifitas individu untuk mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau mengatur barang dan jasa. Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Factor tersebut adalah faktor kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologi dari pembeli. Selain hal-hal tadi ada faktor lain yang sangat penting dalam pengambilan keputusan konsumen yaitu motivasi. Motivasi itu sendiri sebagai pemberi dan penggerak yang menciptakan kegairahan seseorang agar mereka mau bekerjasama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan. Dalam Islam ada pembedaan yang jelas, yaitu halal dan haram. Dengan kata lain, dalam sebuah kegiatan ekonomi dilarang mencampur adukkan antara yang halal dan haram. Hal tersebut merupakan bagian dari batasan konsumsi dalam perilaku konsumen muslim