Jurnal Online Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Sunan Ampel Surabaya)
Not a member yet
974 research outputs found
Sort by
Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan ‎Kontemporer
Get PDFAbstract: Determination of the age limit for marriage is very important, because a marriage in addition to biological maturity also requires psychological. Marriage age restrictions are not discussed in the books of fiqh. Even the books of fiqh allow mating between males and females are still small. However, the absence of proof that explicitly limits the age of marriage is not the end of the establishment of a law. This paper wants to examine how the opinions of the scholars of the age limit of marriage, especially in classical and contemporary scholars, which in this case is focused on the opinion of Ibn Kathir (as classical scholars) and Rashid Rida (as contemporary scholars). At the end of the article concluded that bulugh al-nikah according to Ibn Kathir (classical scholars) means old enough or smart, while according to Rashid Rida (contemporary scholars) means the arrival of a person to age for marriage, namely to dream. The difference is because the interpretation of Ibn Kathir more focused on the physical aspect of the outward and simultaneously have mukallaf, while Rashid Rida focuses on the mental side, which is seen in the attitudes and behavior. Abstrak: Penentuan batas umur untuk perkawinan sangatlah penting sekali, dikarenakan suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Batasan usia perkawinan tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqih. Bahkan kitab kitab fiqh memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Namun, ketiadaan dalil yang secara eksplisit mengungkapkan batas usia nikah bukanlah akhir dari penetapan suatu hukum. Tulisan ini ingin mengkaji bagaimanakah pendapat para ulama tentang batasan usia pernikahan, terutama menurut ulama klasik dan kontemporer, yang dalam hal ini difokuskan pada pendapat Ibn Kathir (sebagai ulama klasik) dan Rashid Ridha (sebagai ulama kontemporer). Di akhir tulisan disimpulkan bahwa bulugh al-nikah menurut Ibn Kathir (ulama klasik) berarti cukup umur atau cerdas, sedangkan menurut Rashid Ridha (ulama kontemporer) berarti sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Perbedaan penafsiran ini dikarenakan Ibn Kathir lebih menitik beratkan pada segi fisik lahiriyah dan sekaligus telah mukallaf, sedangkan Rasyid Ridha menitik beratkan pada segi mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang
Implementasi Perda Pamekasan ‎ tentang Larangan Miras ‎ dalam Prespektif Siyasah Shar’iyyah
No full textAbstract: Liquor are all kinds of intoxicating drinks and can eliminate the awareness for the drinker. There are regional regulations prohibit liquor or alcoholic, namely the Regional Regulation Pamekasan No. 18 of 2001 on the Prohibition of Alcohol. The purpose of this paper is wanted to answer the question of how a review of the implementation of Regulation siyasah shar'iyyah Pamekasan No. 18 of 2001 on the Prohibition of Alcohol. At the end of the article concluded that: first, the implementation of a ban on alcohol Dareh Regulation are getting good response from the public. This is because the people have the spirit membumikan Islamic values in Pamekasan assessed. Second, the implementation of the Regional Regulation No. 18 of 2001 on the Prohibition in Pamekasan Pamekasan regulations for maintaining public order to avoid danger because liquor is a beverage that negatively impacts both the drinker and for others, as well as a impelemantasi regulations based on norms of Islam by taking into account the benefit to society Pamekasan. Abstrak: Minuman keras (khamar) adalah segala macam minuman yang memabukkan dan dapat menghilangkan kesadaran bagi peminumnya. Terdapat PERDA yang melarang minuman keras atau beralkohol, yaitu Perda Pamekasan No. 18 Tahun 2001 tentang Larangan Miras. Tujuan dari tulisan ini adalah ingin menjawab pertanyaan bagaimanakah tinjauan siyasah shar’iyyah terhadap implementasi Perda Pamekasan No. 18 Tahun 2001 tentang Larangan Miras. Di akhir tulisan disimpulkan bahwa: pertama, pelaksanaan PERDA larangan miras mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki semangat membumikan nilai-nilai keislaman di Kabupaten Pamekasan dinilai. Kedua, implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Larangan di Kabupaten Pamekasan merupakan peraturan untuk memelihara masyarakat Pamekasan agar terhindar dari bahaya karena minuman keras merupakan minuman yang berdampak negatif baik bagi peminumnya maupun bagi orang lain, di samping  juga merupakan impelemantasi peraturan yang berlandaskan norma-norma agama Islam dengan memperhatikan kemaslahatan bagi masyarakat Pamekasan
Tinjauan Fiqih Dusturi terhadap Tugas dan Kewenangan MK dalam ‎Penyelesaian Sengketa Hasil Pilpres
Get PDFAbstract: Indonesia is a modern constitutional state testing agencies that implement constitutional by forming the Constitutional Court, which is authorized to interpret the Constitution (the interpreter of constitution) and as a guardian of democracy. This paper aims to describe: (1) the implementation of the settlement of disputes election results in the Constitutional Court and (2) Overview of fiqh dusturi the duties and authority of the Court in the completion of the presidential election results. Results from this study is that the Constitutional Court has rejected the petition filed by the applicant of a lawsuit against the general election Commission Decision No. 356/KPTS/ KPU/2014, about a couple candidates for president and vice president, dated July 22, 2014. Furthermore, the fiqh dusturi dispute election results conducted by the constitutional court because it allowed itself fiqh dusturi relating to the constitution or laws relating to government institutions. It has been demonstrated in the charter of the Prophet Muhammad in Medina, then developed until now adapted to the state for the system in each country is different. Abstrak: Indonesia merupakan negara hukum modern yang menerapkan lembaga pengujian konstitusional dengan cara membentuk Mahkamah Konstitusi RI, yang berwenang menafsirkan konstitusi (the intepreter of constitution) dan sebagai penjaga demokrasi. Tulisan ini ingin memaparkan tentang: (1) pelaksanaan penyelesaian sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi dan  (2) tinjaun fiqih dusturi terhadap tugas dan kewenangan MK dalam penyelesaian hasil pilpres. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan yang diajukan pemohon tentang gugatan terhadap Putusan Komisi Pemilhan Umum No 356/ Kpts/KPU/2014, tentang pasangan calon presiden dan wakil presiden tertanggal 22 Juli 2014. Selanjutnya, dalam fiqih dusturi penyelesaian sengketa hasil pilpres yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi itu boleh karena fiqih dusturi itu sendiri berkaitan dengan konstitusi atau undang undang yang berkaitan dengan institusi pemerintahan. hal tersebut sudah di contohkan Nabi Muhammad SAW dalam piagam madinah, kemudian di kembangkan sampai sekarang di sesuiakan dengan negara karena sistem di setiap negara itu berbeda
Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Relevansinya dengan Bunga Bank
Get PDFThe debate whether interest is riba or not remains a hot issue up until today. Various interpretation of riba in relation to interest results from the ratio legis (‘illat) proposed by the medieval jurists seems to be no longer inaccurate within the discourse of contemporary Islamic law.Meanwhile, several trends concerning current economic activities such as the role of bank as financial intermediation had not been discussed in medieval jurisprudence although simple form of riba with all of its nature and impact had been understood.According to contemporary Islamic jurists, the relevance of riba to interest is viewed from various perspectives which lead to different legal status. There are at least two paradigm as a reference in viewing this issue: (1) legal formal which inductively understands interest employing qiyas. (2) contextual paradigm which deductively sees interest within a given context and situation.Â
Pasar Modal Syariah di Indonesia
Get PDFPasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Adapun instrumen keuangan yang diperjual belikan di pasar modal seperti saham, obligasi, warran, right, obligasi konvertibel dan berbagai produk turunan (derivatif ) seperti opsi (put atau call). Keberadaan pasar modal merupakan suatu realitas dan fenomena terkini ditengah-tengah kehidupan umat Islam di abad modern ini. Dilihat dari sisi syariah, pasar modal adalah salah satu sarana atau produk muamalah. Transaksi didalam pasar modal, menurut prinsip hukum syariah tidak dilarang, sepanjang tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariah. Diantaranya transaksi yang mengandung bunga dan riba>. Syariah juga melarang transaksi yang didalamnya terdapat spekulasi dan mengandung garar atau ketidakjelasan, yaitu transaksi yang didalamnya dimungkinkan terjadinya penipuan
TRADISI PRA PERKAWINAN SUKU USING DI ‎DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH ‎KABUPATEN BANYUWANGI
No full textThis is a field research to answer questions about how the provision of pre-marital tradition performed by Using tribe in Kemiren village and how Islamic legal analysis of the provision of the pre-marital tradition. Data are collected through documentation and interview. The collected data are then analyzed by using qualitative-descriptive method and inductive mindset. The pre-marital tradition that has been conducted by Using tribe is still practiced until today. This tradition consists of three types to propose the girl in accordance with their respective tradition. First, colongan (stealing) is done by carrying the girl out to the residence of the elderly of man. Second, ngeleboni (entering) begins with how a man live at the girl’s home. And third, angkat-angkatan (carrying out) is done based on the mutual agreement between the parents of a boy and a girl. Some of the pre-marriage traditions are not in accordance with Islamic law and should be abandoned.Tulisan ini merupakan hasil dari sebuah penelitian lapangan (field research) yang bermaksud untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana ketentuan tradisi pra perkawinan yang dilakukan oleh suku Using yang berada di Desa Kemiren dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap ketentuan tradisi pra perkawinan tersebut. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumenter dan wawancara yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif. Tradisi pra perkawinan telah dilakukan oleh masyarakat suku Using secara turun temurun dan masih dipraktekkan hingga sekarang. Tradisi ini terdiri dari tiga jenis tradisi peminangan dengan ketentuan-ketentuan yang berbeda pada masing-masing tradisinya. Colongan dilakukan dengan membawa seorang gadis ke kediaman orang tua lelaki yang mencolongnya, ngeleboni diawali dengan cara seorang lelaki ngeleboni (tinggal) di rumah gadis, sedangkan angkat-angkatan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara orang tua seorang lelaki dan orang tua seorang gadis. Beberapa ketentuan tradisi pra perkawinan suku Using tidak sesuai dengan hukum Islam sehingga harus ditinggalkan, misalnya colongan dan ngeleboni boleh dilakukan dengan gadis yang telah terikat pertunangan dengan lelaki lain dan akibatnya peminangan pertama menjadi putus. Meskipun begitu, pelaksanaan perkawinan yang mereka lakukan setelah tradisi pra perkawinan tersebut tetap sah karena tetap mengikuti hukum Islam.Kata Kunci: Tradisi Pra Perkawinan, Suku Usin
ANALISIS MAS}LAH}AH MURSALAH TERHADAP LABEL HALAL PADA PRODUK BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Get PDFFunction halal label on the product under Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, kosher label, a product consumed goods can be categorized as dubious goods. So in this case the expected morality on the part of manufacturers to provide good protection to the consumer by the manufacturer in the form of voluntary labeling and lawful for the release of the product. Thus, consumers are becoming more comfortable and avoid worrying, given that the halal food for Muslims is principally because it relates to his religious beliefs. In maslahah mursalah in principle is an attempt in law specifies kemas}lahatan community basing on the legal situation is not contained in the nash or ijma', there is also no denial of it explicitly. And can we assume that their kosher label on the product showed a positive impact or the benefits to all Muslims. In line with the above conclusion, so to guarantee kosher must memeperhatikan things above, can not be home produksen labeled kosher products even though they are already assured of halal production, before going through the testing and monitoring of body LPPOM, that this is done by LPPOM MUI. With the clarity of this label consumers can feel safe when consuming food.
SISTEM JUAL BELI ONLINE DI SUPPLIER HERBAL MURAH SURABAYA PERSPEKTIF AKAD AL-SALAM
No full textThe modern world can not be separated from Interconnectted network (internet). Similarly, in bermuamalah. Commercial business over the Internet is known as electronic commerce. Internet merge into a worldwide computer network system information. The Internet allows the practice bermuamalah without any real meeting between the perpetrators. Surely this is an opportunity for businesses. The time will be more efficient. The perpetrators can perform transactions anytime and anywhere. In addition to being profitable can also cause problems. Especially legal issues. Besides, it was also the problem of incompatibility of information with reality, either on-time delivery and choice of goods. Cheap herbal supplier is a provider of herbal medicine who also use the internet to sell his wares to al-sala>m. Customer view a selection of items offered via the internet. Then he did some communication with suppliers to place the goods
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PRODUK SATANISME DI VENOM METAL DISTRO JL. GAJAH MAGERSARI SIDOARJO
Get PDFEssay with title “Overview of Islamic Law Against The Practice of Selling and Buying Satanism Products in Venom Metal Distro Jalan Gajah Magersari Sidoarjoâ€, is the result of field research to know about the practice of selling and buying Satanism products in Venom Metal Distro and how Islamic Law review of this practice.To answer these question, is used type of field researchwith qualitative methods. To collect data is used technics of observatition, interview and literature studies. Data, is obtained and analyzed by descriptive analysis, describes the practice of selling and buying products in Islamic Law, Sadd al Dhari’ah and definition of Satanism itself and how practice of selling and buying Satanism products in Venom Metal Distro. Inductive paradigm is used by.Based on the result, the writer concluded that the practice of selling and buying products in Venom Metal Distro appropriated to Islamic Law’s practice of selling and buying products, because the product, the place and the buyer are cleared and real. But it is just against to Islamic Law because of Satanism product. The products were contained by Satanism and Atheism. Object themed of the products are metal, black metal, death metal, underground who have not only hardcore genre but also Satanism and Atheism lyrics. Islamic law reviews that this practice is not appropriate,because the product is not suitable to rukun and syari’ah Islam. The writer concluded that the practice of selling and buying Satanism products in Venom Metal Distro is makhruk and can be haram if mafsadah of the Satanism is harder than maslahah. According to the conclusion, the writers suggest to seller, buyer and owner, before the products were saled to buyer, more wiser to explain and to suggest not to keep Satanism as faith. It’s used only for hobby, not to keep it and moreover follow the ritual
Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam
Get PDFAbstract: This article discusses the analysis of mashlahah mursalah against remission to the perpetrator of the crime of murder. Remission is forgiveness for someone whom convicted criminal penalty in the form of reduced sentence. One of which is a criminal murder. With this remission, the verdict is inkrach (legally binding) and it will be changed. Consequently, the prisoner of the criminal murder will not be serving a sentence in full, while the criminal child is eligible for receiving remission as stated in Presidential Decree No. 174 of 1999. In ushûl fiqh perspective, this remission is ruled in mashlahah mursalah. In jarîmah qishâsh and diyat forgiveness are handed over to the heir of the victim. While in remission, according to Presidential Decree No. 174 of 1999, the victim has no authority to sentence the prisoner or criminal child because it has been ruled by judicial institution in Indonesia. On the other hands, inkrach can change in line with reduced sentences.
Keywords: Remission, crime of murder, Islamic law.
Abstrak: Artikel ini membahas tentang analisis mashlahah mursalah terhadap pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Remisi diberikan kepada narapidana atau anak pidana yang melakukan tindak pidana, yang salah satunya adalah pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Dengan adanya remisi ini, maka putusan hakim yang bersifat inkrach (berkekuatan hukum tetap) akan menjadi berubah, karena pada akhirnya terpidana atau pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ini tidak akan menjalani hukuman secara penuh, selagi anak pidana atau narapidana memenuhi persyaratan untuk mendapatkan remisi yang tercantum dalam Keppres RI No 174 Tahun 1999. Dalam perspektif ushûl al-fiqh, remisi ini masuk dalam kaidah mashlahah mursalah. Dalam pengampunan jarîmah qishâsh dan diyat diserahkan kepada pihak ahli waris korban, sedangkan dalam remisi ini menurut Keppres RI No. 174 thn 1999 dari pihak korban tidak mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman kepada narapidana atau anak pidana, karena sudah ada lembaga peradilan di Indonesia, selain itu putusan hakim yang bersifat inkrach dapat berubah dengan pengurangan masa hukuman.
Kata Kunci: Remisi, tindak pidana pembunuhan berencana, hukum Isla