Jurnal Online Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Sunan Ampel Surabaya)
Not a member yet
974 research outputs found
Sort by
Relevansi Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang Peranan Keyakinan Hakim dengan Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia
The paper aims to expose the relevance of Ibn Qayyim al Jauziyah's thoughts in the role of judges' conviction with the evidence in the criminal procedural law system in Indonesia. The result shows that the function of the judge's conviction is considered a base or a consideration in deciding cases, in the sense that the belief is the act of the judge accompanying the emergence of evidence presented before the court. Ibn Qayyim al-Jauziyah argues that a judge's conviction is related to the broad knowledge of the law and the skill in reading the signs that arise in the case, it also considered a basic guideline for judges in deciding cases, in addition to legal provisions. The relevance of Ibn Qayyim al-Jauziyah's thoughts in criminal procedural law in Indonesia regarding the role of judges' belief is that both (according to Ibnu Qayyim and criminal procedural law in Indonesia) both emphasize that the conviction of judges has a very critical role in deciding cases
QISAS PUNISHMENT IMPOSED BY SURAMBI COURT IN KASUNANAN OF SURAKARTA POST PALIHAN NAGARI
Surambi Court began in the time of Sunan Paku Buwono IV ruling in 1788-1820 M. Surambi as the highest court was authorized to pass judgments over serious crimes, including murder cases in Surakarta. Back in the time, soldiers assigned to executing the punishment were established: Nirbaya, Martalulut, and Singanagara. Surakarta was the region under the Dutch colonialism, and this situation did not allow Islamic Law to be fully enforced in the region due to the interference of the invaders. This research employed historical legal approach intended to study the legal history from the perspective of the development and the origin of legal system growing in a certain society and to compare it to another different law. The research methods involved the studies of history such as heuristic, critical, interpretational, and historiographic approaches. The research found out that qisas punishment was not imposed as what is governed in Islamic Law. The Dutch interference in internal issues in the keraton (palace) took over all court decisions under its control. The Dutch could aggravate or even alleviate punishment imposed on a defendant as long as it benefitted the Dutch
Revocation of The Attachment III of The Presidential Regulation Number 10 of 2021 in The Perspective of Human Rights and Maqasid Al-Shari‘ah
This research is based on a decision of the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, by revoking the Attachment III of the Presidential Regulation Number 10 of 2021 concerning the business sector of investment in the liquor and alcoholic drink industry. This presidential decree attracts a wide attention from all levels of Indonesian society. Most of them welcome the decision, and a few are more optimistic about the implementation of the presidential regulation because it has actually offered a clear and proportional regulation. To get a sharp analysis result, the researcher looks at this constitutional fact through the theory of human rights and maqasid al-shari’ah. Based on the research results, it is stated that the decision of the President of the Republic of Indonesia by abolishing the presidential regulation is in line with the basic values and principles contained in human rights and maqasid al-shari’ah. Even so, there are some basic rights points that need serious attention from the government, particularly how to revive the people’s economy which is teetering due to the Covid-19 pandemic. At least, this is the reason for arguing for groups who are oppossing to the presidential decision.
Abstrak: Penelitian ini bertumpu pada sebuah keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dengan mencabut Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal dan investasi industri minuman keras dan minuman beralkohol. Keputusan presiden ini cukup mengundang perhatian dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sebagian besar dari mereka menyambut gembira keputusan itu, dan sebagian kecil lebih optimis dengan pemberlakuan peraturan presiden itu karena sebenarnya telah menawarkan suatu regulasi yang jelas dan proporsional. Untuk mendapatkan hasil analisis yang tajam, peneliti melihat fakta konstitusi ini melalui teori Hak Asasi Manusia dan maqasid al-shari’ah. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa keputusan yang diambil Presiden Republik Indonesia dengan menghapus peraturan presiden itu sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam hak asasi manusia dan maqasid al-shari’ah. Meskipun demikian, ada beberapa poin hak-hak dasar yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah terutama bagaimana membangkitkan perekonomian rakyat yang tertatih-tatih akibat pandemic Covid-19. Setidaknya, inilah yang menjadi alasan mendasar kelompok yang berseberangan dengan keputusan presiden tersebut
Independensi Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Perma No. 1 Tahun 2020 Jo. Undang-undang No. 48 Tahun 2009
In carrying out their duties and functions, judges have independence from interference or intervention from any party, as known as judicial power which is independent or free from interference from any party in deciding cases as regulated in Law Number 48 Year 2009 concerning Judicial Power. The presence of the Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1-=]p[‘[of 2020 concerning Guidelines for the Criminalization of Article 2 and Article 3 of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption will not affect the independence of judges for criminal acts of corruption in deciding and imposing crimes against defendants because judges are free to explore and express their beliefs in considering the category of state financial losses or the state economy, considering the aspect of error by determining the role of the defendant in committing a criminal act of corruption, the impact aspect by determining the impact resulting from the defendant's actions, and the aspect of profit from the value of the property obtained by the defendant from the corruption crime In the end, decisions can be made that reflect justice based on Pancasila and the values that develop in society.
Abstrak: Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim memiliki kemerdekaan (independensi) dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, sebagaimana yang dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka atau bebas dari campur tangan pihak manapun dalam memutus perkara sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahung 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman. Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini tidak akan mempengaruhi independensi hakim tindak pidana korupsi dalam memutus dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena hakim bebas dalam menggali dan mengkespresikan keyakinannya dalam mempertimbangkan kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, mempertimbangkan aspek kesalahan dengan menentukan peran terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi, aspek dampak dengan menentukan dampak yang diakibatkan dari perbuatan terdakwa, dan aspek keuntungan dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi, yang pada akhirnya dapat diciptakan putusan yang mencerminkan keadilan berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.
Potensi Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Nasional
The merger of three BUMN Sharia Banks namely BRI Syariah (BRIS), Mandiri Syariah Mandiri (BSM), and BNI Syariah (BNIS) which became Bank Syariah Indonesia (BSI) brought new breakthroughs and led the bank to be ranked 7th national bank based on assets. . The government has high hopes for the usefulness of the Indonesian Sharia Bank because it is a momentum that will affect public awareness of the Islamic financial industry, especially Islamic banking. However, behind the opportunities for an industry there is a challenge that must be resolved, as for the challenge is related to increasing financial literacy, how to adapt a new work culture which of course between the three previous Islamic banks has different characteristics, bank management which ensures that integration runs well without sacrificing previous quality resources, and how to create competitive financial services and be able to accommodate and facilitate financing related to MSMEs. Bank Syariah Indonesia can make the Islamic finance industry compete both regionally and internationally so that it can help develop national economy.
Abstrak: Merger yang dilakukan terhadap tiga Bank Syariah BUMN yaitu BRI Syariah (BRIS), Mandiri Syariah Mandiri (BSM), dan BNI Syariah (BNIS) yang menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) membawa terobosan baru dan mengantarkan bank tersebut menjadi peringkat 7 bank nasional berdasarkan aset. Pemerintah menaruh harapan besar terhadap kebermanfaatan dari Bank Syariah Indonesia karena merupakan sebuah momentum yang akan mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap industri keuangan syariah terutama perbankan syariah. Namun, dibalik peluang suatu industri terdapat sebuah tantangan yang harus diselesaikan, adapun tantangan tersebut ialah berkaitan dengan peningkatan literasi keuangan, bagaimana mengadaptasi budaya kerja baru yang tentu di antara ketiga bank syariah sebelumnya memiliki karakteristik yang berbeda, manajamen bank yang memastikan bahwa integrasi berjalan baik tanpa mengorbankan Sumber Daya berkualiatas sebelumnya, dan bagaimana caranya membuat jasa keuangan yang dapat bersaing serta mampu mengakomodir dan memfasilitasi pembiayaan yang berkaitan dengan UMKM. Bank Syariah Indonesia dapat menjadikan industri keuangan syariah bersaing baik tingkat regional maupun internasional sehingga dapat membantu pembangunan perkonomian nasional.
TES KESEHATAN PRA NIKAH BAGI CALON MEMPELAI LAKI- LAKI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) JATIREJO MOJOKERTO
This article examines the implementation of “pre-marriage health test for bride and groom in Religious Affairs Office (KUA) of Jatirejo Sub-district, Mojokerto Regency on the maslahah mursalah perspectiveâ€. Pre-marriage health test in Religious Affairs Office (KUA) of Jatirejo Sub-district, Mojokerto Regency is solely done for bride and groom. The Public Health Center (Puskesmas) asks globally about history of disease, height, and weight of the bride and groom. In Islam, it is permissible (mubah) and included in hajiyyah benefit. The pre-marriage health test is one of the efforts to keep the offspring (hifz al-Nasl). Pre-marriage health test that should be done by both bride and groom gives many benefits. One of them is to prevent the transmission of disease like mentioned in the phrase “prevention is better than cureâ€, the government should also provide convenience to community by reducing the cost of medical examination.artikel ini mengkaji pelaksanaan tes kesehatan pra nikah bagi calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan analisis maslahah mursalahâ€. Pemeriksaan tes kesehatan pra nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto hanya dilakukan kepada calon mempelai laki-laki. Pihak Puskesmas bertanya secara global mengenai riwayat penyakit calon pengantin, tinggi badan dan berat badan calon pengantin. Tes kesehatan pra-nikah dalam Islam dibolehkan (mubah) dan termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya hajiyyat. Tes kesehatan pra-nikah merupakan salah satu bentuk usaha untuk menjaga keturunan (hifz al-Nasl). Pemeriksaan kesehatan pra-nikah seharusnya dilakukan oleh kedua calon pengantin, mengingat begitu banyak manfaat yang didapat dari pemeriksaan kesehatan tersebut, yang salah satunya adalah mencegah penularan penyakit. Sesuai dengan ungkapan “mencegah lebih baik daripada mengobatiâ€, hendaknya pemerintah juga memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan jalan meringankan biaya pemeriksaan kesehatan
Dilema Perkawinan Adat Sumbawa di Masa Pandemi Covid-19
The procession of traditional marriage is a custom in the community that contains all rituals and require the implementation that must done by many people. The dilemma that occurs in the people of Sumbawa is a problem that must be faced together between the community and the government. This paper tries to explore and examine how the practice of traditional Sumbawa marriage when the Covid-19 pandemic took place in Brang Biji Village, Sumbawa District, Sumbawa Besar Regency. This research is a field research using descriptive analytical method. In this case, the local government has issued a policy during a pandemic Covid-19 to any person who performs his business to always implement health protocols. Meanwhile, the community understands that the traditional marriage procession must always be carried out and the pandemic is not a barrier. The obligation to carry out a traditional marriage procession is not regulated in terms of harmony or marriage conditions, but this customary procession does not contradict Islamic law. Marriage will remain valid if it is carried out in harmony and legal conditions of marriage according to Islamic law without carrying out the traditional procession in marriage. The government should provide an understanding to the community that during the Covid-19 pandemic, traditional marriage processions brought more mafsadah than benefits. Traditional procession becomes less meaningful if it ultimately brings bad consequences to himself or other
Digital Currency under the Perspective of Islamic Law
Fatwa Number: 28/DSn-MUI/III/2002 regulates the sale and purchase of money in the fatwa which reads: Currency buying and selling transactions are basically allowed, provided that: Not for chancy (speculation), just in case (savings), the transaction needs if the currency transactions are of the same type, they must be of the same value and cash. If different types, it must be based on the exchange rate at the time of transaction and cash delivery. The concept of digital currency for buying and selling transactions has met the requirements and pillars. However, in the mechanism, there is an element of ambiguity. Its nature and form is unknown (jahalah), which is contained in the software. The use of digital money is also seen as having many disadvantages. The reason is that when the price goes up, this digital money will be sold, and even the price can go up to zero. Here there is a dark side that is to draw fate and make a profit. So to avoid harm, this digital money is not recommended to be used
Nalar Filosofis Sustainable Development Goals (SDGS) dalam Tata Kelola Filantropi Islam Berbasis Masjid di Surabaya
This article examines the governance of Islamic philanthropy as an economic movement for the people based on the Surabaya al-Akbar Mosque. It is undeniable that the fulfilment of community needs cannot be separated from the completion of their financial requirements. Al-Akbar Mosque has excellent potential as an implementation of Islamic values in fulfilling the Sustainable Development Goals. Armed with a philosophical analysis approach, this article focuses on studying the philosophical foundations in the performance and governance of Islamic philanthropic funds at the Al-Akbar Mosque. This study found several findings: The paradigm of economic development based on the Al-Akbar mosque appears to have expanded its meaning from the point of view of the conventional economy. In addition, Islamic philanthropy funds are managed based on the distribution of ratios between mosque sectors: tarbiyah, secretariat, ri'āyah and imārah
SETTLEMENT OF NON-PERFORMING LENDING IN SHARIA BANKING THROUGH KPKNL SURABAYA FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW
In the face of non-performing lending caused by the absence of potential for recovery of the condition of Islamic Bank customers, the next strategy that can be carried out is through the disbursement of collateral to cover the customer's obligations. This strategy can be carried out with the help of related institutions such as institutions in charge of administering auctions, to resolve this problematic financing. Through KPKNL, customers voluntarily provide collateral and are assisted by the Bank to settle their obligations. However, if the opposite condition occurs, where there is no good faith from the customer, litigation can be taken to settle the customer's obligations. This litigation process takes place in court. In general, a warning letter will be given 3 times, if the customer does not pay attention, then it will be processed through the KPKNL. The auction procedure through the KPKNL will be discussed in this study, including the auction procedure for the object of this research. The analysis conducted by the research shows that the auction process through the KPKNL is as per the provisions and Islamic law regarding the sale and purchase of an object. However, the researchers found a discrepancy with Islamic law regarding the acquisition of auction objects derived from illegal seizure or looting. That is, no valid documents come with the object for auction. Therefore, it contravenes the principle of Islam in the Qur'an