Rumah Jurnal ISNJ Bengkalis - Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis
Not a member yet
519 research outputs found
Sort by
Konsep Lembaga Keuangan
Get PDFIntermediasi keuangan adalah proses pembelian surplus dana dari unit ekonomi yaitu, sektor usaha, pemerintah dan individu atau rumah tangga, untuk disalurkan kepada unit ekonomi defisit. Dengan kata lain, intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari penabung kepada peminjam Lembaga keuangan memiliki peran pokok dalam proses pengalihan dana dalam perekonomian. Proses intermediasi dilakukan oleh lembaga keuangan dengan cara membeli sekuritas primer yang diterbitkan oleh unit defisit dan dalam waktu yang sama lembaga keuangan mengeluarkan sekuritas sekunder kepada penabung atau unit surplus. Sekuritas primer antara lain: dapat berupa saham, obligasi, commercial paper, perjanjian kredit dsb. Sekuritas sekunder adalah: giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, polis asuransi, reksa dana dsb. Bagi penabung simpanan tersebut merupakan aset (kekayaan) finansial, di pihak bank merupakan utang. Selanjutnya sekuritas sekunder tersebut dapat dialihkan menjadi aset. Misalnya, dalam bentuk pinjaman kepada unit defisit atau dengan membelikannya surat-surat berharga di pasar uang dan pasar modal
Bisnis Toko Online
Get PDFIndonesian is a large country where the population is included in one of the largest countries in the utilization of information and communication technology. The Indonesian government through the Ministry of Communications and Information committed to accelerating the development of communications infrastructure and the Internet to remote areas throughout Indonesia. This is a great opportunity for the Indonesian people to use the Internet so it can be extended to all areas of life from business, education, health and others as a form of advances in technology and information. Communities can use the Internet ranging from information in the newspaper online, make friends online, online consultation, online business and so on. In the business world, itself has been a shift from traditional business (offline) to the online business. Online business is a huge range and shape, but in this paper, focus discusses the online store. Discussion ranging from the introduction of an online business, a reason to do business online, nothing any forms of online business, how to prepare to start a business online store, how the strategy of customer service and how to shop online store business management and how to store promotion strategy online
Fasisme
Get PDFFasisme adalah suatu sikap nasionalisme yang berlebihan dan merupakan suatu paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Fasisme berasal dari filsafat radikal yang muncul dari revolusi industri yakni sindikatisme. Unsur-unsur pokok fasisme terdiri dari tujuh unsur: Pertama, ketidak percayaan pada kemampuan nalar. Kedua, pengingkaran derajat kemanusiaan. Ketiga, kode prilaku yang didasarkan pada kekerasan dan kebohongan. Keempat, pemerintahan oleh kelompok elit. Kelima, totaliterisme. Keenam, Rasialisme dan imperialisme. Ketujuh, fasisime memiliki unsur menentang hukum dan ketertiban internasional. Ekonomi fasis memiliki ciri negara korporasi. Dalam pemahaman ini, negara berkuasa untuk menata dan mengawasi sistem perekonomian. Fasisme mencapai kesuksesan pertama kalinya di Italia. Mussolini mengambil keuntungan dari tekanan-tekanan sosial dan kerinduan di kalangan rakyat Italia akan perubahan. Kepercayaan luas bahwa "fasisme sudah lenyap" hanya memberikan lahan bagi perkembangan kelompok-kelompok fasis yang baru. Fasisme masih hidup, terkadang dengan nama aslinya, kala lain dengan menyamarkan dirinya. Nyatanya, fasisme meraih kebangkitan yang istimewa selama tahun 1990-an. Awal tahun 1933, berdiri Nederlandsche Indische Fascisten Organisatie (NIFO) di Batavia. Organisasi ini berkiblat pada organisasi fasis di Jerman dan mengklaim diri sebagai bagian dari Nationaal Socialistische Beweging (NSB) yang didirikan oleh Ir Mussert dua tahun sebelumnya
Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah
Get PDFPenelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2010-2014”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Bengkalis. Alat analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Bengkalis adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Hasil analisis rasio kinerja keuangan daerah dan tingkat kemandirian Kabupaten Bengkalis pada tahun 2010-2014 menunjukkan bahwa tingkat keuangan kemandirian yang instruktif dengan rata-rata sebesar 18,76%, rasio efektivitas sebesar 105% yang berarti sangat efektif, rasio efisiensi yang bersifat efisien dengan rata-rata sebesar 4,89%, rasio aktivitas belanja rutin terhadap APBD sebesar 76,8% lebih besar dibandingkan rasio aktivitas belanja pembangunan terhadap APBD yang hanya memiliki rata-rata sebesar 22,2% serta rasio pertumbuhan terdiri dari PAD sebesar 26,58%, pendapatan sebesar 15,18%, belanja rutin sebesar 16,25%, dan belanja pembangunan sebesar 17,51%. Dari hasil analisis rasio keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Bengkalis yang terus membaik. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa rasio kinerja keuangan daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi yang terus meningkat dan berpengaruh baik terhadap kemandirian daerahnya meskipun ada beberapa rasio kinerja keuangan daerah yang terus menurun atau memiliki trend negatif seperti rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran bahwa sebaiknya pemerintah Kabupaten Bengkalis harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada
Penetapan Harga Jual Beli Dalam Akad Murabahah Pada Bank Syariah
Get PDFPenentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan pemasaran. Harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga sangat menentukan laku tidaknya produk dan jasa perbankan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan nantinya. Bagi perbankan terutama bank yang berdasarkan prinsip konvensional, harga adalah bunga, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, biaya kirim, biaya tagih, biaya sewa, biaya iuran, dan biaya-biaya lainnya. Sedangkan harga bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah bagi hasil. Bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional pengertian harga berdasarkan bunga terdapat 3 macam yaitu harga beli, harga jual, dan biaya yang dibebankan nasabahanya. Harga beli adalah bunga yang diberikan kepada para nasabah yang memiliki simpanan, seperti jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito, sedangkan harga jual merupakan bunga yang dibebankan kepada penerima kredit. Kemudian biaya ditentukan kepada berbagai jenis jasa yang ditawarkan
Sistem Ekonomi Islam Sebagai Pondasi Ekonomi Masyarakat Melayu Dalam Menghadapi ASEAN Economic Community (AEC)
Get PDFIslam besides having fikrah (draft) also has thariqoh (method) how to apply the concepts that already exist. The basic principle of Islamic economic system, namely: the principle of individual freedom, the principle of property rights, the principle of economic inequality within reasonable limits, the principle of social security, Social security principle, the principle of the widespread distribution of wealth, the prohibition to accumulate wealth principle, the principle of the prohibition against anti-social organizations and the principle of the welfare of individuals and society. A major culture shift is needed in developing the local economy. Although the central and local governments have run a populist economic program, the high jump should be made to cross the chasm that separates culture trade farmers and small-scale to sophisticated commercial culture. Initial concrete steps to develop the economy with the concept of community empowerment in facing the ASEAN Economic Community (AEC), namely: First, apply the Islamic economy. Second, community mental preparation. Third, strengthen the potential resources owned or public (empowering)
Studi Evaluasi Profesionalisme Amil Zakat Tradisonal
Get PDFThere are numbers of professionalism results such as an aspect of recruitment, compensation, competence, and independence of entity who manages zakat asset. As basically study, understanding to Islam as in-depth theory manifested to their technical skill, what we call by amil
Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam
Get PDFDalam berbisnis mengharuskan adanya etika bisnis secara Islam yang diletakkan di atas nilai-nilai normatifitas agama. Etika adalah nilai-nilai moral ideal yang harus diterapkan dalam bisnis Islam sebagai identitas bisnis yang berbasiskan Islam. Bisnis secara Islam adalah cara berbisnis yang bersih dari tindakan-tindakan manipulasi, eksploitasi, dan dari barang-barang ribawi. Tetapi yang paling prinsip dalam ciri berbisnis secara islami adalah dilalkukan atas dasar sukarela (antaradhin) dan saling menerima (antaqabudhin) antara satu sama lain. Sehingga dari masing-masing yang melakukan transaksi bisnis menemukan utilitasnya secara optimal. Permasalahanya adalah; bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat termanifestaikan kedalam kehidupan riil yang kompleks ini sebagai solusi alternatif dan dapat mengikis carut-marutnya persoalan kehidupan. Dalam pada ini “mengenai asuransi”, merupakan persoalan baru bagi Islam, dan bersifat ijtihadi, yang harus digarap oleh para intelektual muslim untuk dapat mengetahui status hukum, prosedur operasional, dan prinsip dasarnya secara Islam, serta dapat diterapkan pada halayak masyarakat secara totalitas. Maka hematnya, penulisan ini, secara fokus mengagendakan kepada persoalan-persoalan tersebut secara optimal sebagai obyek kajian
Aspek Masalah Kepailitan Dalam Tataran Teori Dan Problematikanya Yang Berlaku Di Indonesia
Get PDFGlobal Economic growth influence on the development of the law, especially commercial law which is the driving wheels of the economy. globalization of law will lead to developing countries regulations on investment, trade, services and other economic sector approach developed countries (convergence). In order to adapt to the global economy, Indonesia to revise the entire legal economy. changes to the law of the Indonesian economy performed well due to pressure from world bodies like the WTO, IMF, and the World Bank. Revised legal field include bankruptcy law, which is a legacy of the Dutch colonial administration Unsurprisingly patterned continental European legal systems. In Indonesia, this time in the economic law got a strong influence of the Anglo-Saxon legal system. The problem is when a company as a debtor or a party that has a debt due to the agreement or laws that repayment can be billed in court, was unable to repay the debt from the creditor or debt receivable parties for agreements or laws that can be charged in court repayment. Therefore, to ensure fairness to both parties, the government passed a law on bankruptcy. Bankruptcy arrangement has existed since the Dutch colonial in the era, namely S.1905-217 conjunction S.1906-348. To ensure legal certainty more certain than on April 22 1998, was issued Regulation No. 1 of 1998 which was adopted by Act 1 of 1998. To ensure legal certainty more certain than on April 22 1998, was issued Regulation No. 1 of 1998 which was adopted by Act 1 of 1998. Act 1 of 1998 is repaired and replaced by Act No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment of Debts. Bankruptcy is common to all the wealth confiscation Bankrupt Debtor that the maintenance and finalized performed by curators under the supervision of the Supervisory Judge as provided in this Act. This legislation increasingly answering share bad credit problems that exist in Indonesia at that time
Sistem Pengendalian Intern Dalam Sistem Penggajian Di PT Chevron Pacific Indonesia
Get PDFSetiap perusahaan akan menghadapi suatu permasalahan dalam system penggajian, karena hampir 30% pengeluaran perusahaan berasal dari gaji/upah. Untuk mengatasi permasalahan itu diperlukan sistem penggajian yang baik ditunjang dengan Sistem Pengendalian Intern. PT Chevron Pacific Indonesia telah menggunakan Sistem Pengendalian Intern terhadap Sistem Penggajian. Ini terbukti semua unsur dari Sistem Pengendalian Intern telah dilaksanakan dengan baik