E-journal Universitas Dayanu Ikhsanuddin
Not a member yet
982 research outputs found
Sort by
Eksplorasi Hubungan Critical Thinking Disposition dan Computational Thinking Skills dalam Problem-Based Learning Model
No full textCritical Thinking Disposition (CTD) and Computational Thinking Skills (CTS) are essential competencies required to navigate the complexity of 21st-century challenges, particularly in high school mathematics learning. This study aims to describe students’ levels of CTD and CTS after participating in Problem-Based Learning (PBL) and to analyze the relationship between the two variables. A quantitative approach with a descriptive–correlational design was employed, involving 55 tenth-grade students from a private senior high school in Medan selected through purposive sampling. CTS data were obtained through essay-based mathematical problem-solving tests, while CTD was measured using a Likert-scale questionnaire. Descriptive analysis revealed that both CTD and CTS were at a high achievement category with moderate data variability. Pearson correlation analysis showed a strong and significant positive relationship between CTD and CTS (r = 0.723; p = 0.001 < 0.05), indicating that a strong disposition toward critical thinking makes a substantial contribution to the development of students’ computational thinking skills. These findings reinforce that PBL is an effective pedagogical approach for simultaneously integrating dispositional and cognitive aspects and provide important implications for the design of learning that strengthens higher-order thinking skills. Future studies are recommended to expand the scope of variables and employ longitudinal designs to enhance the generalizability of the findings.Critical Thinking Disposition (CTD) dan Computational Thinking Skills (CTS) merupakan kompetensi esensial yang diperlukan untuk menghadapi kompleksitas tantangan abad ke-21, khususnya dalam pembelajaran matematika di tingkat SMA. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat pencapaian CTS dan CTD siswa setelah mengikuti pembelajaran berbasis Problem-Based Learning (PBL), serta menganalisis hubungan antara kedua variabel tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif–korelasional, melibatkan 55 siswa kelas X dari salah satu SMA swasta di kota Medan yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data CTS diperoleh melalui tes essay berupa pemecahan masalah matematis, sedangkan CTD diukur melalui angket dengan skala Likert. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa baik CTD maupun CTS berada pada kategori capaian yang tinggi dengan variasi data yang moderat. Hasil uji korelasi Pearson mengungkapkan hubungan positif yang kuat dan signifikan antara CTD dan CTS (r = 0.723; p = 0.001 < 0.05), yang mengindikasikan bahwa kecenderungan disposisi berpikir kritis berkontribusi substansial terhadap pengembangan keterampilan berpikir komputasional siswa. Temuan ini menegaskan bahwa PBL merupakan pendekatan pedagogis yang efektif dalam mengintegrasikan aspek disposisional dan kognitif secara simultan, dan memberikan implikasi penting bagi desain pembelajaran yang berorientasi pada penguatan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk memperluas cakupan variabel dan desain longitudinal guna memperkuat generalisasi temuan
EFL TEACHERS CHALLENGES IN DESIGNING ACCESSIBLE LEARNING TASKS
No full textThis study aims to identify the challenges faced by English as Foreign Language (EFL) teachers in creating tasks that are accessible to all learners. The subjects of this study are 28 EFL teachers who teach at various schools in South Sulawesi. This study uses a qualitative descriptive approach to deeply explore data through interviews, observations, and document analysis. The results show that the main challenges faced by teachers include differences in student proficiency levels, limited resources, and a lack of training in designing inclusive tasks. Additionally, factors such as the learning environment and technological barriers also affect teachers' ability to meet the needs of all learners. This study provides important insights for the development of more inclusive teaching strategies that support effective learning in EFL classrooms.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh guru bahasa Inggris sebagai Bahasa Asing (EFL) dalam menciptakan tugas yang dapat diakses oleh semua peserta didik. Subyek penelitiaan ini adalah 28 orang guru bahasa Inggris yang mengajar di berbagai sekolah di Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskrptif kualitatif untuk menggali data secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi guru meliputi perbedaan tingkat kemampuaan siswa, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pelatihan dalam merancang tugas. Selain itu, faktor lingkungan belajar dan hambatan teknologi juga memengaruhi kemampuan guru untuk memenuhi kebutuhan semua peserta didik
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENJUALAN TIKET PENUMPANG KAPAL PT. PELNI (PERSERO) : STUDI DI PT. WAMENGKOLI JAYA BAUBAU
No full textThis study aims to determine the implementation of a cooperation agreement for the sale of ship passenger tickets between PT Pelni (Persero) and PT Deputy Mengkoli Jaya and to find out the settlement efforts when one party breaks the promise. The primary data sources come from interviews with sources and observations, and the secondary data sources come from the Civil Code (KUHPer) Law No. 17 of 2008 on Shipping, Marketing of Ship Passenger Tickets Agreement Letter No. TH.02.01.83 / SPK: TH.02.01.83/SS/2021, books, literature and internet articles, and the results of previous research related to the aspects studied. The data will be collected through interviews, observation and literature review. The data obtained is in the form of narrative text, which is a systematic sequence. The results of this study conclude that the cooperation agreement for the sale of ship passenger tickets between PT Pelni (Persero) and PT Wamengkoli Jaya is a standard agreement or written contract in the marketing of ship passenger tickets, which contains rights and obligations, as well as settlement efforts in the event of default by providing administrative sanctions, compensation and disciplinary sanctions.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama. pelaksanaan perjanjian kerjasama penjualan tiket penumpang kapal laut antara PT. Pelni (Persero) dan PT. Deputi Mengkoli Jaya dan mengetahui upaya penyelesaiannya apabila salah satu pihak ingkar janji. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara dengan narasumber dan observasi serta sumber data sekunder berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pemasaran Tiket Penumpang Kapal, Surat Perjanjian No: TH.02.01.83/SS/2021, buku-buku, literatur dan artikel internet, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan aspek yang diteliti. Metode pengumpulan data Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi serta studi kepustakaan terhadap data yang diperoleh berupa teks naratif, yaitu suatu urutan yang sistematis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian kerjasama penjualan tiket penumpang kapal laut antara PT. Pelni (Persero) dengan PT. Wamengkoli Jaya merupakan perjanjian baku atau perjanjian tertulis dalam pemasaran tiket penumpang kapal yang memuat hak dan kewajiban, serta upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi terjadinya ingkar janji dengan memberikan sanksi administratif, ganti rugi dan sanksi disiplin
Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Siompu Kabupaten Buton Selatan
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik di Kantor Camat Siompu, Kabupaten Buton Selatan, dengan menggunakan pendekatan teori ServQual (Service Quality). Pendekatan ini menilai lima aspek utama dalam pelayanan, yaitu keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (empathy), dan bukti fisik (tangibles). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui survei dan wawancara terhadap masyarakat yang menerima layanan di kantor kecamatan. Analisis data dilakukan untuk memahami bagaimana masyarakat pelaksanaan pelayanan oleh pegawai kantor Kecamatan Siompu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek daya tanggap dan empati memiliki peran besar dalam membentuk kepuasan masyarakat. Sementara itu, keandalan dan jaminan layanan masih perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi harapan warga secara lebih optimal. Selain itu, fasilitas pelayanan yang kurang memadai turut berpengaruh terhadap pengalaman masyarakat saat mengakses layanan di kantor camat. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Camat Siompu perlu difokuskan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana yang lebih baik, serta penerapan sistem evaluasi berkala untuk memastikan layanan yang lebih responsif dan berkualitas
TUGAS DAN FUNGSI SATUAN PERAWATAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI (SAT SAHTI) DALAM PENANGANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DI POLRES BUTON UTARA
Full text linkThis study aims to determine the implementation of supervision of detainees and evidence in the jurisdiction of the North Buton Police Resort and to determine the obstacles and efforts to overcome obstacles in the implementation of supervision of detainees and evidence in the North Buton Police Resort. This study is a descriptive study, the location of this research is at the North Buton Police Resort, data analysis in this study uses a qualitative method, namely using information or data that has been collected and presented in the form of descriptions by combining library research and field research so that a conclusion can be drawn in order to obtain a complete and systematic picture regarding the Management of Evidence in the Criminal Case Settlement Process. As for the results of this study, it can be concluded that the implementation of evidence management is guided by Police Regulation No. 10 of 2010 concerning Evidence Management Procedures: Implementation of evidence management at the North Buton Police Department includes receipt, storage, safeguarding, maintenance, release, destruction, administration, and reporting. The implementation of evidence management at the North Buton Police Department complies with applicable police legal regulations, ensuring that all items confiscated by investigators are stored at the SAT TAHTI (Detention Unit) in the evidence storage warehouse. However, the implementation of evidence management continues to face challenges, including a lack of police personnel on duty, inadequate facilities and infrastructure, and a lack of experts within the SAT TAHTI organizational structure.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan tahanan dan barang bukti di wilayah hukurn Kepolisian Resort Buton Utaradan Untuk mengetahui harnbatan dan Upaya dalam mengatasi kendala dalarn pelaksanaan pengawasan tahanan dan barang bukti di Polres Buton Utara. Penelitian ini rnerupakan penelitian yang bersifat deskriptif, Lokasi penelitian ini di Polres Buton Utara, Analisis data dalarn penelitian ini rnenggunakan rnetode kualitatif yaitu rnenggunakan keterangan atau data yang telah terkurnpul dan disajikan dalarn bentuk uraian dengan rnernadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan sehingga dapat ditarik suatu kesirnpulan agar rnendapatkan garnbaran lengkap dan sisternatis rnengenai Pengelolaan Barang Bukti dalarn Proses Penyelesaian Perkara Pidana. Adapun hasil penelitian ini, rnaka dapat diarnbil kesirnpulan bahwa pelaksanaan pengelolan barang bukti berpedornan pada Peraturan Kepolisian No 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti, Pelaksanaan Pengelolaan barang bukti di Polres Buton Utara rneliputi penerirnaan, penyirnpanan, pengarnanan, perawatan, pengeluaran, pernusnahan, adrninistrasi dan pelaporan, realita pelaksanaan pengelolaan barang bukti di Polres Buton Utara telah sesuai dengan aturan yuridis yang berlaku pada kepolisian sehingga segala rnacarn bentuk benda yang disita oleh penyidik sernuanya di sirnpan di SAT TAHTI di gudang ternpat penyirnpanan barang bukti. Sernentara dalarn hal pelaksanaan pengelolaan barang bukti rnasih mengalami hambatan-hambatan yang rneliputi belurn rnernadainya tenaga /anggota kepolisian yang bertugas, fasilitas sarana dan prasarana, kurangnya tenaga ahli dalarn struktur keorganisasian SAT TAHTI
TINJAUAN YURIDIS EKSISTENSI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA
Full text linkThe purpose of the research is to find out the Existence of the Indonesian National Police According to the Three Constitutions and Amendments to the 1945 Constitution. And to find out the Existence of the Indonesian National Police according to the Police Law. The type of research used by the author is normative legal research. The Primary Legal Material used is the 1945 Constitution. After the Amendment, the Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia, Legislation related to the implementation of regional government on the Function of Regional Heads in the Implementation of Regional Government in accordance with the principles of Democracy. And in this case in the form of books, internet media, articles, and others. The existence of the Republic of Indonesia National Police (Polri) in the Indonesian state system is an important part of the dynamics of the relationship between executive power and law enforcement in a democratic state. After the 1998 reforms, the Polri was institutionally separated from the Indonesian National Armed Forces (TNI) and constitutionally directly under the President as Head of Government. This study aims to examine the position, function, and role of the Indonesian National Police (Polri) within the Indonesian constitutional structure based on the constitution, laws, and constitutional practices. Using a normative-juridical approach and qualitative analysis of laws and official documents, it was found that the Polri holds a strategic position in maintaining public security and order, enforcing the law, and protecting and serving the community. However, its existence also faces challenges in terms of accountability, oversight, and independence from political influence. Restructuring the role of the Indonesian National Police (Polri) within the framework of checks and balances and strengthening external oversight institutions is crucial to ensuring the rule of law and a healthy democracy. In conclusion, the existence of the Indonesian National Police (Polri) must continue to be directed towards strengthening professionalism and integrity so that it can effectively carry out its constitutional duties within the Indonesian constitutional system.Tinjauan Yuridis Eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Ketatanegaraan Indonesia, dengan Pembimbing Faharudin Dan Nasrin.Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui Eksistensi Polri Menurut Tiga UUD dan Perubahan UUD 1945. Dan Untuk mengetahui Eksistensi Polri menurut Undang-undang Kepolisian Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Peraturan Perundang- undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah pada Fungsi Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi. Dan Dalam hal ini berupa buku-buku, media internet, artikel, dan lainnya. Eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian penting dari dinamika hubungan antara kekuasaan eksekutif dan penegakan hukum dalam negara demokrasi. Setelah reformasi tahun 1998, Polri secara institusional dipisahkan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan secara konstitusional berada langsung di bawah Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan, fungsi, dan peran Polri dalam struktur ketatanegaraan Indonesia berdasarkan konstitusi, undang-undang, dan praktik ketatanegaraan. Dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis dan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan serta dokumen resmi, ditemukan bahwa Polri memegang posisi strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat. Namun demikian, eksistensinya juga menghadapi tantangan dalam hal akuntabilitas, pengawasan, dan independensi dari pengaruh politik. Penataan ulang peran Polri dalam kerangka checks and balances serta penguatan lembaga pengawasan eksternal menjadi penting untuk menjamin supremasi hukum dan demokrasi yang sehat. Kesimpulannya, eksistensi Polri harus terus diarahkan pada penguatan profesionalisme dan integritas agar dapat menjalankan tugas konstitusional secara efektif dalam sistem ketatanegaraan Indonesi
Pengaruh Pemberian Pupuk NPK Phonska dan Pupuk Kandang Kambing Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Kacang Panjang ( Vigna sinensis L. )
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk NPK Phonska dan pupuk kandang kambing terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kacang panjang. Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan perlakuan kombinasi pemberian pupuk NPK Phonska dan pupuk kandang kambing, yang terdiri atas 5 perlakuan, yaitu: P0 = kontrol (tanpa perlakuan pupuk), P1 = 1,2 g/tanaman pupuk NPK Phonska + 230 g/tanaman pupuk kandang kambing, P2 = 1,5 g/tanaman pupuk NPK Phonska + 180 g/tanaman pupuk kandang kambing, P3 = 1,8 g/tanaman pupuk NPK Phonska + 130 g/tanaman pupuk kandang kambing , dan P4 = 2,1 g/tanaman pupuk NPK Phonska + 80 g/tanaman pupuk kandang kambing, masing-masing diulang 3 kali. Untuk mengetahui pengaruh pupuk NPK Phonska dan pupuk kandang kambing menggunakan analasis Sidik ragam, jika berpengaruh maka dilanjutkan dengan menggunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan P2 berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang panjang (tinggi tanaman dan jumlah daun) pada umur 1 MST, 2 MST, 3 MST, 4 MST dan 5 MST, tidak hanya pada fase vegetatif akan tetapi juga berpengaruh pada fase generatif yakni panjang polong yaitu 88,42 cm, berat polong 38,48 g, dan jumlah polong 13,08
Pengaruh Model Pembelajaran Search Solve Create Share (SSCS) Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Pada Siswa di SMA Negeri 1 Batauga
No full textThis research aims to determine the effect of the SSCS learning model on the ability to understand mathematical concepts in class X students at SMA Negeri 1 Batauga.This research uses a quantitative approach with a quasi-experimental type of research (Quasy Experiment). The population of this research is all even semester class X students at SMA Negeri 1 Batauga for the 2023/2024 academic year, totaling 160 students divided into 5 classes. The sampling technique in this research was cluster random sampling technique, one class was chosen for the experimental class with Search Solve Create Share (SSCS) model learning, namely class X 3 and one class for the control class with direct learning model, namely class X 5. Collection technique the data in this study used a questionnaire after the learning process using the SSCS model and giving essay tests at the beginning and end of learning in each sample class. Data analysis technique use Descriptive Analysis and Inferential Analysis (Prerequisite Test (Normality Test and Homogeneity Test) and Hypothesis Test (Independent Sample T-Test)). Based on the results of the descriptive analysis, a picture of the mathematics learning outcomes of students taught using the SSCS learning model showed an increase in the average score of 0.447. This means that the mathematics learning outcomes of students taught using the SSCS learning model are better than the mathematics learning outcomes of students taught using the direct learning model with an average increase of 0.190. The results of the Normality Test and Homogeneity Test analysis show that the data is normally distributed and homogeneous, then Hypothesis Testing is carried out where the t-test results obtain a significance value of 0.001, this is less than 0.05 so H0 is rejected and H1 is accepted. Based on the results of this analysis, it was concluded that there was a significant influence of learning using the SSCS learning model on the ability to understand mathematical concepts of class X students at SMA Negeri 1 Batauga.Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran SSCS terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika pada siswa kelas X di SMA Negeri 1 Batauga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen semu (Quasi Experiment). Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X semester genap SMA Negeri 1 Batauga Tahun Ajaran 2023/2024 yang berjumlah 160 siswa/i yang terbagi dalam 5 kelas. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan teknik cluster random sampling, dipilih satu kelas untuk kelas eksperimen dengan pembelajaran model Search Solve Create Share (SSCS) yaitu kelas X 3 dan satu kelas untuk kelas kontrol dengan pembelajaran model langsung yaitu kelas X 5. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket setelah proses pembelajaran dengan model SSCS dan pemberian tes uraian (essay) di awal dan diakhir pembelajaran pada setiap kelas sampel. Teknik analisis data menggunakan Analisis Deskriptif dan Analisis Inferensial (Uji Prasyarat (Uji Normalitas dan Uji Homogenitas) dan Uji Hipotesis (Independent Sample T-Test)).Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh gambaran hasil belajar matematika siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran SSCS terjadi peningkatan nilai rata-rata sebesar 0,447. Ini berarti hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan model pembelajaran SSCS lebih baik dari hasil belajar matematika siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran langsung dengan peningkatan nilai rata-rata sebesar 0,190. Hasil analisis Uji Normalitas dan Uji Homogenitas menunjukan data berdistribusi normal dan homogen, selanjutnya dilakukan pengujian Uji Hipotesis dimana hasil uji-t diperoleh nilai signifikansi 0,001, ini kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan hasil analisis tersebut disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran SSCS terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas X di SMA Negeri 1 Batauga
PENEGAKKAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DI MASA PANDEMI TERHADAP PEMBATASAN AKTIVITAS SOSIAL
No full textThe entire world community agrees that the right to health is a fundamental right that every human being has. The right to health, which was previously seen as just a personal matter related to fate or God's grace, has now experienced a huge paradigm shift to become a legal right which is of course guaranteed by the state. In the midst of the Covid-19 pandemic which has spread almost throughout In the Indonesian region, the Government must be alert in issuing various strategic policies so that it can carry out its obligations to always guarantee the fulfillment of the right to health for all people, of course by enforcing laws based on the principle of equality before the law.
This research found that the Government was too slow in taking anticipatory and mitigation measures in tackling the corona pandemic. In the end, the Government declared a Public Health Emergency status and chose Restrictions on social activities as an option to respond to the Public Health Emergency, besides that the Government also had to pay attention to the economic and fiscal sectors according to the country's conditions and capabilities.Seluruh masyarakat dunia sepakat bahwa hak atas kesehatan merupakan hak dasar (Fundamental Right) yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak atas kesehatan yang sebelumnya dipandang hanya sekedar urusan pribadi terkait dengan nasib atau karunia Tuhan, kini telah mengalami pergeseran paradigma yang sangat besar menjadi suatu hak hukum (legal rights) yang tentunya dijamin oleh negara. Di tengah pandemi Covid-19 yang telah menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah harus sigap mengeluarkan berbagai kebijakan strategis agar dapat menjalankan kewajibannya untuk senantiasa menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan bagi seluruh masyarakat tentunya dengan penegakkan hukum yang berdasarkan asas equality before the law. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah terlalu lamban mengambil tindakan antisipasi maupun mitigasi dalam menanggulangi pandemi corona. Pada akhirnya Pemerintah menetapkan status darurat kesehatan masyarakat dan memilih pembatasan aktifitas sosial sebagai opsi untuk merespons kedaruratan kesehatan masyarakat, selain itu juga pemerintah tetap harus memperhatikan sektor ekonomi dan fiskal sesuai kondisi dan kemampuan negara.
 
Dampak Pembangunan PLTU Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Sangia Wambulu
No full textTujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui latar belakang pembangunan PLTU PT. Harmoni Energy Indonesia pada kecamatan Sangia Wambulu; Untuk mengetahui kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Sangia Wambulu sebelum dan sesudah pembangunan PLTU PT. Harmoni Energy Indonesia; Untuk mengetahui dampak pembangunan PLTU PT. Harmoni Energy Indonesia terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Sangia Wambulu.
Jenis Penelitian iniadalah jenis penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan atas dua jenis sumber yaitu data primer dan data sekunder. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan kamera digital.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Latar belakang pembangunan PLTU PT.Harmoni Energy Indonesia adalah kebijakan kelistrikan nasional pemerintah karena kurangnya pasokan listrik Baubau dan untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik bagimasyarakat Kecamatan Sangia Wambulu maka dibangunlah PLTU PT.Harmoni Energy Indonesia. Kehidupan social ekonomi sebelum dan sesudah pembangunan PLTU PT. Harmoni Energy Indonesia antara lain: (a) sebelum pembangunan PLTU PT.Harmoni Energy Indonesia sebagian masyarakat Kecamatan Sangia Wambulu mata pencaharian sebagai petani dan nelayan, tingkat pendapatannya pun belum tetap; (b) sesudah pembangunan PLTU PT.Harmoni Energi Indonesia telah mengalami perubahan karena sebagian masyarakat Kecamatan Sangia Wambulu telah bekerja di PLTU walaupun hanya sebagai buruh bangunan dan lain sebagainya dan tingkat pendapatannya pun mulai menetap. Dampak pembangunan PLTU PT.Harmoni Energy Indonesia terhadap kehidupan masyarakat Kecamatan Sangia Wambulu antara lain: (a) dampak positifnya terpenuhinya kebutuhan pasokan listrik bagi Kecamatan Sangia Wambulu; (b) dampak negatifnya pembangunan PLTU PT.Harmoni Energy Indonesia untuk kehidupan masyarakat Kecamatan Sangia Wambulu dengan adanya pembangunan PLTU PT. Harmoni Energy Indonesia yaitu tercemarnya pesisir pantai yang mengakibatkan pendapatan para nelayan dan petani menurun