Pusat Jurnal Kopertais Wilayah V Aceh
Not a member yet
    388 research outputs found

    IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN PESERTA DIDIK MADRASAH IBTIDAIYAH

    No full text
    Students are one of the parents of educational institutions, without students educational institutions cannot be said to be educational institutions, the existence of students in educational institutions is the sole purpose of education being created. The existence of educational institutions for students can actually become an institution of change and the formation of the character of students in accordance with the demands of national education and Islamic education, namely to become students who have akhlakul qarimah through guidance, training and lessons. This research uses descriptive qualitative research where the purpose of this research is to describe research results related to the implementation of character education in improving student discipline at Mis Ar-Rahman Paya Tumpi, the formulation of the problem in this study is, 1. How is the implementation of character education management in increasing the discipline of students at MIS Ar-Rahman, 2. What are the efforts in overcoming the inhibiting factors of the implementation of character education management in increasing the discipline of participants students at MIS Ar Rahman, as for research instruments using interviews, observation and documentation with data analysis using data reduction, data presentation and drawing conclusions from the results of the entire study. The results of the research above can be explained that students need guidance on principles that are in accordance with national education, which have a democratic attitude, so that disciplinary regulations need to be applied to students, as long as the rules that will be carried out do not deviate from religious and state law, as well as madrasah ibtidaiyah Ar-Rahman private sector, in order to implement character education in improving discipline requires efforts and the formation of programs that are more flexible and can be run by MIS Ar-Rahman, both in terms of planning, implementation and evaluation mapping, these three elements become a benchmark for the running of the disciplinary program at Mis Ar-Rahman. Keywords: Character Education, discipline, Basic education

    POTENSI DAYAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

    No full text
    Dayah as a religious institution that has been around for a long time, over time it is expected that dayah or Islamic boarding schools will not only carry out traditional transmission and transfer of Islamic studies, maintenance of Islamic traditions, reproduction of scholars, but also become health education centers, centers for developing appropriate technology for disadvantaged communities. The type of research used in this study is anthropological in nature. The results of this study say that the potential possessed by Islamic boarding schools to develop Islamic economics is at least in three respects, namely (1) Islamic boarding schools as agents of social change in the Islamic economics sector; (2) pesantren as a sharia business laboratory

    Hadis di Kalangan Ahlussunnah dan Syiah

    No full text
    Differences always occur in understanding, interpreting and accepting history. This is due to differences in the knowledge they experience and different interpretations of what they know. This study aims to focus on Hadith on the views of Ahlussunnah and Shia, how are the differences between the two views and also the criteria for the validity of hadith in the Shia viewpoint, which so far the portion of discussion on the validity of hadith has mostly examined Sunni views. library research (library research) is a study that obtains information data from libraries, such as books, journals, and writings related to research. The results of this study of hadith in the perspective of Sunni and Shia experience very large differences. Furthermore, in classifying hadiths, the Sunni perspective divides hadiths based on their quality into shoheh hadiths, hasan hadiths, and da'if hadiths. Meanwhile, in the Shia perspective, the hadiths are divided into shoheh hadiths, hasan hadiths, muwwassaq hadiths, and da'if hadiths (;). Perbedaan selalu terjadi dalam memahami, menafsirkan, dan menerima sejarah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pengetahuan yang mereka alami dan perbedaan interpretasi dari apa yang mereka ketahui. Salah satu yang menjadi perbedaan sunni dan syiah terdapat didalam kitab-kitab hadis kaum sunni.  Kajian ini bertujuan untuk memfokuskan Hadits pada pandangan Ahlussunnah dan Syiah, bagaimana perbedaan antara kedua pandangan tersebut dan juga kriteria sahih hadis dalam pandangan Syiah yang selama ini porsi pembahasannya tentang sahih hadis. sebagian besar memeriksa pandangan Sunni. Penelitian ini menggunkan penelitian kepustakaan (library research) adalah penelitian yang memperoleh data informasi dari perpustakaan, seperti buku, jurnal, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil kajian hadits ini dalam perspektif sunni dan syiah mengalami perbedaan yang sangat besar. Selanjutnya, dalam mengklasifikasikan hadits, perspektif Sunni membagi hadits berdasarkan kualitasnya menjadi hadits shoheh, hadits hasan, dan hadits dha'if. Sedangkan dalam perspektif Syiah, hadits terbagi menjadi hadits shoheh, hadits hasan, hadits muwwassaq, dan hadits da'if. (;).

    Li’an Dalam Hukum Islam (Kajian Al-Qur’an Surah An-Nur Ayat 6-10)

    No full text
    Perkawinan pada dasarnya adalah ibadah yang paling lama diamalkan oleh pasangan suami istri sampai matinya salah seorang dari mereka. Inilah sebenarnya yang dikehendaki Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya tali perkawinan tersebut, yang bila hubungan perkawinan itu tetap dilanjutkan, dikhawatirkan akan terjadi kemudaratan yang lebih besar. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan analisis normatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu kajian dokumentasi terhadap literatur yang berkaitan dengan hukum asuransi dari karya fuqaha’ salaf al-shalih, dan teknik analisis data yang digunakan adalah content analysis

    NAZHIR BERBADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF FIKIH WAKAF (Studi Kasus Yayasan Almuslim Peusangan)

    No full text
    Yayasan Almuslim Peusangan merupakan nazhir berbadan hukum bagi harta wakaf Almuslim Peusangan. Sebelum berbadan hukum yayasan, harta wakaf Almuslim Peusangan dikelola oleh organisasi Jamʽiyah Almuslim Peusangan selaku nazhir bagi harta wakaf Almuslim diawal pendirian tahun 1929 M hingga 1983 M. Pada 11 Mei tahun 1983, Almuslim diubah namanya menjadi Yayasan Almuslim Peusangan berdasarkan Akta Notaris Yayasan Almuslim Peusangan No.13 tanggal 11 Mei 1983. Penelitian tentang peran dan kecenderungan masyarakat Peusangan menjadikan badan hukum yayasan sebagai nazhir bagi harta wakaf Almuslim patut diketahui dengan melakukan penelitian berjudul “Nazhir Berbadan Hukum dalam Perspektif Fikih Wakaf (Studi Kasus Yayasan Almuslim Peusangan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan masyarakat Peusangan menjadikan Yayasan Almuslim Peusangan sebagai nazhir atas harta wakaf Almuslim Peusangan; 2). Pemahaman pengurus Yayasan Almuslim Peusangan dalam pengelolaan harta wakaf Almuslim; 3). Dan manajemen pengelolaan harta wakaf Almuslim Peusangan. Untuk mengantarkan maksud seperti tersebut, penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Datanya berupa data primer berupa hasil wawancara dan dokumen yang diarsip pengurus Yayasan Almuslim dan data sekunder sekunder berbahan hukum primer yakni UURI No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf maupun data sekunder berbahan hukum sekunder berupa sejumlah literasi yang dapat menuntaskan penelitian ini. Sifat dan tipe penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan tipe penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kecenderungan Masyarakat Peusangan menjadikan Yayasan Almuslim Peusangan sebagai nazhir berbadan hukum wakaf bagi harta wakaf Almuslim tidak sekuat dibanding dengan organisasi dulunya Jamʽiyah Almuslim Peusangan. Pengurus Yayasan Almuslim Peusangan memahami harta perolehan dari wakaf asal tidak dinilai sebagai harta wakaf

    STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN LOYALITAS MELALUI KEPUASAN PELANGGAN (Studi Kasus: Produk Kartu Seluler PraBayar Mentari-Indosat Kota Lhokseumawe)

    No full text
    In marketing, there is no doubt that customer loyalty is essential. Marketers will always try to keep their customers last or even forever if it’s possible. Therefore, this research tries to exam the factors impacting on customer loyalty. The predicted factors are: service quality, product quality, price, switching cost and customer satisfaction.  Data about those variables was collected by conducting interviews with questionnaire to 135 respondents. The data then were being analyzed using structural Equation Modeling (SEM) Method. With SEM method to test the hypothesis, the result shows that service quality have a positive impact on customer satisfaction, product quality have a positive impact on customer satisfaction, product price have a positive impact on the customer satisfaction, customer satisfaction have a positive impact on switching cost, switching cost have a positive impact on customer loyalty. There are some implications that can be suggested from this research, loyalty can be increased by increasing satisfaction and switching cost, i.e.: formulate a competitive price suitable for the service and the product quality and customer sacrifice, improving the product quality by enhancing the physical performance by enlarging the service area; by adding more BTS to provide stronger signal; add more distribution agent. Service quality can be improved by being more responsive and giving quicker services; by establishing better technology to support better product quality, accuracy of services and faster handling so that they can give customer-oriented services. In order to increase the switching cost, it can be conducted by enlarging the coverage area, giving some additional services, simplify the new account number registration, and join with other company to get other facility for Mentari’s customer

    Transformasi Lembaga Pendidikan Islam Kajian Perkembangan Madrasah Dari Masa Ke Masa Di Indonesia

    No full text
    The transformation of Islamic educational institutions in Indonesia flourished during the late Dutch colonial rule in Indonesia due to two main reasons, namely the Dutch government's discriminatory attitude towards indigenous people in terms of education and the emergence of pan-Islamism which gave birth to a pattern and system of modern Islamic education. This article discusses the transformation of Islamic educational institutions and focuses on studying the development of madrasas from time to time in Indonesia. This article uses the historical method which consists of four stages, namely heuristics, criticism, interpretation and historiography using the challenge and response theory popularized by Arnold Joseph Toynbee. The results of the study show that Islamic educational institutions such as madrasas have existed since the time of the Prophet Muhammad Saw. and his companions who made the mosque a center of Islamic education. So that in the next development, the Khan Mosque was born, namely a mosque that has dormitory facilities for students of knowledge. Then during the heyday of Islam with the construction of madrasas in Naisaphur Iran and Madrasah Nidzamiyah in Baghdad. Madrasas entered the archipelago in the 20th century or at the end of Dutch colonialism in Indonesia, because Indonesian Muslims experienced discriminatory attitudes by the Dutch government and the emergence of the pan-Islamic movement so that at that time Indonesian Muslims established madrasas as Islamic educational institutions apart from the boarding school. After Indonesia's independence, madrasas were accommodated by the government through the Ministry of Religion and gave birth to many advances for the world of Islamic education in Indonesia

    Religious Jurisdiction System: A Comparison In Brunei Darussalam And The Philippines

    No full text
    Brunei Darussalam is a country that has an absolute monarchy style of government based on Islamic law with the Sultan serving as Head of State and Head of Government, concurrently serving as Prime Minister and Minister of Defense assisted by the Advisory Council of the Sultanate and several Ministers. Brunei or also called the Malay Islamic Kingdom (MIB) made Islam its national ideology. The method used in this study uses Library Research which is a data collection technique by examining various literature including journals, books, magazines, and other data sources, to link the results obtained from these various sources. Brunei's legal system is based on English common law, with an independent judiciary, judicial bodies, written common law statutes, and statutes passed by the Sultan. Courts have different jurisdictions, so the sentences imposed are different. The courts at that time were: (1) Resident Court, (2) First Instance Court, (3) Second Instance Court, and (4) Indigenous and Kathis Magistrates Court. Meanwhile, the Philippine Legal System is a blend of the Roman Civil Law System and the Anglo-American Common Law System. The Civil Law system operates in areas such as family relations, property, succession, contracts, and criminal law while the statutes and basic principles of Common Law are evident in areas such as constitutional law, procedure, corporate law, negotiating instruments, taxation, insurance, labor partner work, and banking law. Islamic law prevails and is recognized in parts of Mindanao with the establishment of Shari'ah courts. This research aims to find out how the religious justice system is in Brunei Darussalam and the PhilippinesBrunei Darussalam is a country that has an absolute monarchy style of government based on Islamic law with the Sultan serving as Head of State and Head of Government, concurrently serving as Prime Minister and Minister of Defense assisted by the Advisory Council of the Sultanate and several Ministers. Brunei or also called the Malay Islamic Kingdom (MIB) really made Islam as its national ideology. Brunei's legal system is based on English common law, with an independent judiciary, judicial bodies and written common law statutes, and statutes passed by the Sultan. Courts have different jurisdictions, so the sentences imposed are also different. The courts at that time were: (1) Resident Court, (2) First Instance Court, (3) Second Instance Court, and (4) Indigenous and Kathis Judges Court. The Philippine Legal System is a blend of the Roman Civil Law System Anglo-American Common Law. The Civil Law operates in areas such as family relations, property, succession, contracts and criminal law while the statutes and basic principles of Common Law are evident in areas such as constitutional law, procedure, corporate law, negotiating instruments, taxation, insurance, labor partner work, and banking law. Islamic law prevails and is recognized in parts of Mindanao with the establishment of Shari'ah courts. This research aims to find out how the religious justice system is in Brunei Darussalam and the Philippines. The method used in this study uses Library Research which is a data collection technique by examining various literature including journals, books, magazines, and other data sources, with the aim of linking the results obtained from these various sources

    Parental Obligations Towards Hadhanah Mumayyiz After Divorce Islamic Family Law Perspective

    No full text
    This study examines parental neglect and child neglect by parents after divorce. This problem is common in society, but on the contrary, child struggles between divorced parents often occur as if they were common property. It is divided, the parental bond is broken, and custody is not granted. In Islamic law, the issue of parenting is called hadhanah and is defined as caring for a child who does not know to meet his needs and cannot yet be independent. The custody of minors due to parental divorce is regulated in Article 105 Copy of Islamic Law. However, although Article 105 of the Compilation of Islamic Law explains that a child who has not been mumayyiz is the right of his mother, in this case it does not mean that the father is not entitled to regulate the growth and development of children. This research method uses qualitative research methods while the approach in this study uses two approaches, namely: the legislative approach and the empirical juridical approach. After divorce according to Islamic law, the responsibility of parents over minors to support their children is the duty of male parents, as stipulated in Article 49 letter d and Article 156 of the Compilation of Islamic LawPenelitian ini mengkaji tentang kelalaian orang tua dan penelantaran anak oleh orang tua pasca perceraian. Masalah ini biasa terjadi di masyarakat, tetapi sebaliknya, perebutan anak antara orang tua yang bercerai sering terjadi seolah-olah mereka adalah milik bersama. Itu dibagi, ikatan orang tua rusak, dan hak asuh tidak diberikan. Dalam hukum Islam, masalah pengasuhan disebut hadhanah dan didefinisikan sebagai merawat anak yang tidak tahu untuk memenuhi kebutuhannya dan belum bisa mandiri. Hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian orang tua diatur dalam Pasal 105 Kopilasi Hukum Islam. Namun, walaupun di dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, dalam hal ini bukan berarti ayah tidak berhak dalam mengatur tumbuh dan kembang anak. Metode penelitian ini menggunakan Jenis penelitian metode kualitatif sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan yurudis empiris. Hasil dari penelitia ini adalah Setelah perceraian menurut hukum Islam, tanggung jawab orang tua atas anak di bawah umur untuk menghidupi anak-anaknya adalah kewajiban orang tua laki-laki, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf d dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam

    Abu Pinto: Pendidikan, Perjuangan dan Pengabdiannya di Aceh Singkil (1927-1996)

    No full text
    Abu Pinto dikenal dengan kesufiannya, yang berusaha membangun pesantrennya dengan tanpa bantuan pemerintah. Beberapa kali ditawarkan tetapi beliau tetap saja tidak menerimanya.Metode historis atau metode sejarah, dengan pendekatan kualitatif dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Abu Pinto menempuh pendidikan pesantren di dayah Darussalam Labuhan Haji di bawah Asuhan Syekh. H. Muda Waly Al-Khalidi-Syafi’i As-Sunni Rahmatullah ‘alaih. Selepas menempuh pendidikan beliau mengabdikan dirinya ke masyarakat Kampung Butar karena diminta oleh Bilal Butar. Beliau membuka tiga pesantren yang tidak bersamaan yang Ia beri nama Raudhatul Muta’allimin, Raudhatussalam dan Raudhatul Mujtami’in. Abu Pinto menutup usia pada tahun 1988, jenazahnya di shalatkan oleh Abu Tanah Merah dan dikebumikan di Kampung Tanjung Mas Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.Abu Pinto was known for his Sufis, who tried to build his pesantren without government assistance. Several times he was offered but he still did not accept it. Historical method or historical method, with a qualitative approach and literature study. The results showed that Abu Pinto studied pesantren in dayah Darussalam Labuhan Haji under the care of Syekh. H. Muda Waly Al-Khalidi-Syafi’i As-Sunni Rahmatullah ‘alaih. After his education, he devoted himself to the community of Butar Village because he was asked by Bilal Butar. He opened three non-simultaneous pesantren which he named Raudhatul Muta'allimin, Raudhatussalam and Raudhatul Mujtami'in. Abu Pinto died in 1988, his body was prayed by Abu Tanah Merah and buried in Tanjung Mas Village, Simpang Kanan District, Aceh Singkil Regency

    0

    full texts

    388

    metadata records
    Updated in last 30 days.
    Pusat Jurnal Kopertais Wilayah V Aceh
    Access Repository Dashboard
    Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇