200 research outputs found
Sort by
Legal Memorandum Tentang Sengketa Warisan Harta Bersama Antara Anak Angkat Dengan Orang Tua Angkat Dikaitkan Dengan Hukum Adat Jawa
No full textv
ABSTRAK
LEGAL MEMORANDUM TENTANG SENGKETA WARISAN HARTA BERSAMA ANTARA ANAK ANGKAT DENGAN ORANG TUA ANGKAT DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT JAWA
Hariati Sianipar
110110080209
Pengangkatan anak secara adat di Indonesia ada yang dilakukan secara terang dan tunai, ada juga secara tidak terang dan tidak tunai. Viva Handayani merupakan anak yang diambil oleh pasangan Hardjono dengan alm.Engelina Wurangian pada saat berumur tiga hari kemudian dibesarkan, disekolahkan, dikawinkan dan hubungan antara Viva Handayani tidak terputus dengan orang tua kandungnya. Tidak lama setelah meninggalnya Engelina Wurangin, Viva Handayani pun menggugat Harjono, dan mendalilkan dirinya sebagai anak sah dan Majelis Hakim menyatakan Viva Handayani sebagai anak angkat secara terang dan tunai. Penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui secara khusus kedudukan Viva Handayani dalam perkawinan Hardjono dengan alm.Engelina Wurangian, dan untuk mengetahui tindakan yang dapat dilakukan Hardjono terhadap putusan perlawanan (verzet) yang diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.282/Pdt.PLW/2011/PN.Jkt.Tim.
Penulisan legal memorandum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode penelitian dengan tahap pengumpulan data baik primer ataupun sekunder. Data tersebut kemudian digunakan untuk menggambarkan suatu objek permasalahan yang berupa sinkronisasi fakta-fakta yang terjadi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan penulisan legal memorandum ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan Viva Handayani dalam perkawinan Hardjono dengan alm.Engelina Wurangian dikaitkan dengan hukum adat jawa merupakan anak angkat yang dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai, dimana pengangkatan anak tidak tergantung pada formalitas pengangkatan anak, tetapi dapat dilihat dalam kenyataan yang ada bahwa Viva Handayani sudah diurus, dipelihara sejak bayi, disekolahkan dan dikawinkan oleh Hardjono. Tindakan yang dapat dilakukan Hardjono terhadap putusan Perlawanan (Verzet) No.282/Pdt.PLW/2011/PN.Jkt.Tim yang masih belum di putus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yaitu apabila putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dikabulkan, maka Hardjono tidak perlu mengajukan kasasi. Jika Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, dalam arti Hardjono tidak berhasil membuktikan dalil gugatanya, maka upaya selanjunya yang dapat dilakukan yaitu kasasi
ASPEK HUKUM PENGAKSESAN AKUN KOMPUTASI AWAN (CLOUD COMPUTING) UNTUK PEMBUKTIAN DI PENGADILAN
No full textSaat ini, suatu era baru dalam industri telekomunikasi telah dimulai. Era baru tersebut yaitu era komputasi awan (cloud computing). Di Indonesia, konsep cloud computing telah memicu antusiasme para pelaku bisnis untuk meningkatkan performa perusahaannya dengan mengandalkan solusi teknonogi yang lebih praktis dan ekonomis. Dengan cloud computing, data-data pelanggan atau pengguna disimpan di server yang di sediakan oleh penyedia jasa cloud computing di berbagai tempat, bahkan lintas negara. Hal ini menimbulkan persoalan terkait keamanan data, keabsahan data serta privasi pengguna layanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum pengaksesan akun cloud computing baik menurut hukum positif di Indonesia maupun hukum yang berlaku di negara common law system, dan mengetahui apakah hasil pengaksesan akun cloud computing dapat digunakan untuk pembuktian di pengadilan.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada norma hukum dengan melakukan studi pustaka dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dalam dua tahap yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Data-data kemudian dianalisis dengan metode yuridis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk mengakses akun cloud computing untuk pembuktian di pengadilan. Di beberapa negara common law system terdapat beberapa aturan yang mengatur praktek perlindungan terhadap data pribadi pengguna cloud computing baik yang berlaku menyeluruh dan tanpa kecuali seperti di Amerika Serikat, maupun yang memberikan pengecualian terhadap keadaan tertentu seperti yang berlaku di Inggris dan Malaysia. Alat bukti elektronik hasil pengaksesan akun cloud computing yang telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dapat digunakan untuk pembuktian di pengadilan
STUDI KASUS MAHKAMAH AGUNG No.615K/Pdt.Sus/2011 MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA TAGIHAN ANTARA TIM LIKUIDASI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MELAWAN JANDRI SIADARI S.H., LL.M., SELAKU KURATOR PT TRIPANCA GRO
No full textStudi Kasus Mahkamah Agung No.615K/Pdt.Sus/2011 Mengenai Penyelesaian Sengketa Perselisihan Tagihan Antara TIM Likuidasi Lembaga Penjamin Simpanan melawan JANDRI SIADARI, SH., LLM, selaku kurator PT Tripanca Group dan PT BPR Tripanca Setiadana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
ABSTRAK
Wahyu Juanda
110110070503
Kepercayaan terhadap bank merupakan suatu prioritas karena kepercayaan dapat merefleksikan rasa aman dalam bertransaksi khususnya bagi para nasabah sebagai pihak penyimpan dana. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) lahir berdasarkan UU No. 7 Tahun 2009 untuk memberikan kepastian hukum serta rasa aman terhadap nasabah penyimpan dana. Seperti kasus PT. BPR Tripanca Setiadana yang dilikuidasi dan dicabut ijin usahanya memiliki satu nasabah PT. Tripanca Group yang dipailitkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Terkait hal itu, maka Jandri Siadari, S.H.,LL.M selaku kurator sebagai pihak yang berwenang untuk membereskan harta pailit berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 memiliki benturan hak dan kepentingan dengan LPS yang juga berwenang untuk menjamin dana nasabah pada PT. BPR Tripanca Setiadana.
Metode penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yaitu suatu penelitian tentang hukum yang memberi gambaran dan pengetahuan tentang bank, Lembaga Penjamin Simpanan, dan kurator ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang lembaga Penajmin Simpanan. Pengumpulan data lebih ditekankan pada studi kepustakaan berupa kaidah-kaidah hukum maupun teori ilmu hukum dan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung No. 615K/Pdt.Sus/2011 dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara yuridis normatif.
Jandri Siadari S.H.,LL.,M selaku kurator PT. Tripanca Group telah dilanggar hak nya karena tidak mendapatkan kepastian untuk melakukan pemberesan harta pailit. Hal ini disebabkan karena UU No. 7 Tahun 2009 yang juga memberikan kewenangan kepada LPS untuk melakukan verifikasi data dan mengamankan dana nasabah paling banyak 2 (dua) miliyar rupiah. Terkait hal ini, Tim Likuidasi LPS dan PT. BPR Tripanca Setiadana selaku Para Tergugat yang digugat oleh Jandri Siadari, S.H.,LL.M dibuktikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Majelis Hakim Mahkamah Agung sebagai judex juris pada pokoknya berpendapat bahwa LPS melakukan verifikasi melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga menimbulkan kerugian bagi seorang kurator untuk memaksimalkan boedel pailit dan mendapatkan bunga dari total simpanan PT. Tripanca Group
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA TERHADAP BANK MANDIRI CABANG PADALARANG DALAM TUGAS PENAGIHAN KREDIT MIKRO MACET DIHUBUNGKAN DENGAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 14/20/DPNP/2012
No full textTANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA TERHADAP BANK MANDIRI CABANG PADALARANG DALAM TUGAS PENAGIHAN KREDIT MIKRO MACET DIHUBUNGKAN DENGAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 14/20/DPNP/2012 TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN BAGI BANK UMUM YANG MENYERAHKAN SEBAGIAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAIN
Kegiatan aih daya pada pekerjaan penagihan selain memberikan manfaat juga berpotensi meningkatkan risiko yang dihadapi bank, misalnya tenaga alih daya merusak objek jaminan kredit atau bahkan tenaga alih daya melakukan tugas penagihan diluar etika penagihan. Untuk menimalisir risiko tersebut, bank menerapkan manajemen risiko sebagaimana yang diatur dalam PBI No. 13/25/PBI/2011 dan SEBI No. 14/20/DPNP/2012. Adapun permasalahan hukum yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu mengenai tanggung jawab perusahaan penyedia jasa kepada Bank Mandiri Cabang Padalarang dalam kaitannya dengan prestasi kerja yang diberikan bank kepada tenaga alih daya penagih serta pengawasan Bank Mandiri Cabang Padalarang yang efektif terhadap tenaga alih daya penagih dihubungkan dengan SEBI No.14/20/DPNP/2012.
Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektifitas peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dalam skripsi ini, yaitu normatif kualitatif, yaitu data dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai hukum positif, tanpa menggunakan rumus dan angka.
Tanggung jawab perusahaan penyedia jasa kepada Bank Mandiri Cabang Padalarang dalam kaitannya dengan prestasi kerja yang diberikan bank kepada tenaga alih daya terkait dengan kerusakan atau kerugian atas objek jaminan kredit yang ditimbulkan oleh kelalaian tenaga alih daya dalam melaksanakan tugas penagihan di luar etika, seharusnya lebih ditegaskan kembali dalam perjanjian penggunaan tenaga alih daya antara PT. Hadico Persada dengan Bank Mandiri Cabang Padalarang, hal ini dikarenakan peraturan yang ada yaitu PBI dan SEBI Alih Daya belum mengaturnya. Pengawasan Bank Mandiri Cabang Padalarang yang efektif terhadap tenaga alih daya penagih dihubungkan dengan SEBI No. 14/20/DPNP/2012 adalah berupa pengawasan langsung yaitu menyusun laporan berkala atas penggunaan tenaga alih daya. Kewajiban tersebut belum dilakukan secara berkala oleh Bank Mandiri Cabang Padalarang, terutama terkait dengan tenaga alih daya yang bermasalah
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 841 K/PDT/2012 MENGENAI HAK WARIS WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIMUR ASING TIONGHOA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
No full textABSTRAK
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 841 K/PDT/2012 MENGENAI HAK WARIS WARGA INDONESIA KETURUNAN TIMUR ASING TIONGHOA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
Tugas akhir ini mengangkat analisis dari putusan mengenai sengketa waris antara Lie Sioe Fong melawan Lie Kwie Nam dan lainnya yang merupakan ahli waris dari Lie Moy Tjhay dan Lie Wie Djien. Penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan tujuan yaitu untuk membahas bagaimana perlindungan hukum bagi Lie Kwie Nam, Lie Kwie Bin dan lainnya terhadap harta Lie Moy Tjhay dan Lie Wie Djien sebagai Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing Tionghoa yang belum terbagi menurut KUHPerdata dan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara dengan hanya menggunakan keterangan saksi tanpa ada alat bukti otentik dalam Putusan MA No. 841 K/Pdt/2012 telah sesuai dengan prinsip hukum acara perdata.
Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian dengan tahap pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Data tersebut kemudian digunakan untuk menggambarkan suatu objek permasalahan yang berupa sinkronisasi fakta-fakta dalam putusan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa KUHPerdata dalam Buku II Bab XII Pasal 830, 832 dan 834 dan Bab XIII Pasal 930-953 telah memberikan perlindungan baik kepada Lie Moy Tjhay dan Lie Wie Djien agar harta peninggalannya dapat dibagikan secara adil dan merata, ataupun kepada Lie Sioe Fong, Lie Kwie Nam dan lainnya sebagai ahli waris. Sementara, tidak ditemukan kesesuaian antara pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara dengan hanya menggunakan keterangan saksi tanpa ada alat bukti otentik dalam Putusan MA No. 841 K/Pdt/2012 dengan prinsip hukum acara perdata
TINJAUAN YURIDIS TERAPI MEDIS SEL PUNCA (STEM CELL) DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2007 TENTANG KESEHATAN
No full textPenemuan dan pemanfaatan sel punca memberi peluang kepada ilmu kedokteran untuk memecahkan berbagai macam masalah kedokteran yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan secara tuntas di Indonesia. Banyak upaya pemanfaatan sel punca masih berada pada tahap penelitian dilaboratorium atau pada percobaan hewan dan sampai pada tahap uji klinik dengan pengikutsertaan relawan manusia. Tingkat perkembangan pemanfaatan berbagai macam sel punca di Indonesia yang tidak sesuai dengan aspek bioetik dan perundang-undangan, dapat mengakibatkan pembangunan kesehatan di Indonesia tidak merata.
Untuk mengetahui dan membahas permasalahan, penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu pendekatan yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisa berdasarkan fakta-fakta yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam metode pendekatan penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dibantu dengan yuridis empiris yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta dibantu dengan data lapangan.
Setelah dilakukan penelitian penulis berkesimpulan bahwa Dalam penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan Sel Punca sebagai upaya untuk meningkatan pelayanan medis di Indonesia. Harus berorientasi pada aspek bioetik dan perundang-undangan sebagaimana di tegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Uji klinik dalam terapi medis sel punca merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan Pelayanan Medis di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Instalasi Sel Punca adalah pelayanan sel punca di Rumah Sakit Pendidikan milik pemerintah maupun swasta yang berlokasi permanen (dilahan yang peruntukan & penggunaan bangunannya sesuai dengan ketentuan PEMDA), berbadan hukum, dan menyelenggarakan pelayanan medis sel punca sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 834/MENKES/SK/IX/2009
Tinjauan Yuridis Pencabutan Izin Usaha Manajer Investasi Reksa Dana Oleh Bapepam - LK Berdasarkan Undang - Undang Pasar Modal No 8 Tahun 1995 Dan Undang - Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007
No full textIndustri pasar modal di Indonesia kian berkembang seiring dengan waktu. Profesionalisme, keterbukaan informasi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan sangat dibutuhkan untuk menjamin kondisi investasi yang baik. Tulisan ini merupakan kajian terhadap pencabutan izin usaha manajer investasi PT Eurocapital Peregrine Securities (EPS) sebagai emiten oleh Bapepam – LK karena dianggap telah melakukan pelanggaran pasar modal. Dalam perkembangannya, pelanggaran pasar modal yang terjadi adalah akibat perbuatan direksi yang telah gagal melaksanakan tugas kepengurusannya. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah pencabutan izin usaha PT EPS tersebut telah sesuai penerapannya dan bagaimana tanggung jawab direksi PT Eurocapital Peregrine Securities sebagai manager investasi Reksa Dana berdasarkan ketentuan Undang – Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 dan Undang – Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007. Penelitian ini berusaha mencari jawaban atas dua persoalan tersebut dengan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terjadi.
Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisanya berdasarkan fakta – fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan menguji fakta hukum yang terjadi berupa pencabutan izin usaha manajer investasi dan tanggung jawab direksinya berdasarkan peraturan dalam undang – undang Pasar Modal dan Perseroan Terbatas.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pencabutan izin usaha manajer investasi yang dilakukan oleh Bapepam – LK sebagai regulator pasar modal tidak tepat karena pelanggaran pasar modal yang dilakukan PT EPS disebabkan semata – mata karena perbuatan melawan hukum secara sepihak dan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh mantan direksinya sehingga direksi tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi atas akibat hukum dan kerugian yang ditimbulkannya. Dibutuhkan landasan hukum yang solid untuk menjamin kepastian hak dan kewajiban pihak – pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal terutama untuk melindungi kepentingan masyarakat pemodal
Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.74/Pdt.G/2012/PA.Mks Tentang Perceraian Akibat Murtadnya Salah Satu Pihak
No full textKetentuan Fasakh dalam hukum islam memberikan penegasan telah rusaknya perkawinan akibat salah satu pihak murtad, sehingga harus di Fasakh. Dengan demikian terhadap permohonan ikrar talak/ gugatan cerai oleh pemohon murtad harus diputus Fasakh oleh Pengadilan Agama, namun demikian Pengadilan Agama tidak serta merta memberikan putusan Fasakh terhadap perkara perceraian yang melibatkan pihak yang murtad setelah perkawinan. Hal ini dipengaruhi oleh pertimbangan Hukum dan penafsiran Hakim terhadap pokok perkara yang diajukan di Pengadilan Agama. Salah satu perkara putusan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar dengan perkara Nomor 74/Pdt.G/2012/PA.Mks yang memutus tidak dengan Fasakh pihak yang murtad setelah perkawinan.
Studi Kasus ini menggunakan pendekatan normatif dimana Penulis menggunakan studi dokumentasi serta wawancara dengan ahli untuk pengumpulan data.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum Putusan Fasakh, berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan, memberikan data tentang beberapa sumber atau ketentuan hukum yang harus diperhatikan dalam mengambil putusan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Sedangkan penggunaan murtad sebagai alasan normatif dikarenakan antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang penyebabnya adalah bahwa sehari setelah menikah tergugat berpindah ke agama lain.
Provisions in Islamic law also provides affirmation of marriage has been damaged as a result of one of the parties lapsed, so it must be in Fasakh . This against the petition pledge divorce / divorce by the applicant must be disconnected Fasakh apostate by the religious court , however, does not necessarily religious court gave verdict against Fasakh divorce cases involving parties apostate after marriage . It is influenced by considerations of Law and Justice on the interpretation of the principal case filed in the Court of Religion. One of the decision in the case of divorce cases in Makassar Religious Court Case Number 74/Pdt.G/2012/PA.Mks the parties decide not to Fasakh apostate after marriage .
This case study uses a normative approach in which the authors use the study documentation and interviews with experts for data collection .
Based on results showed that the basic law fasakh Decision , based on research conducted by the study of literature , provide data on multiple sources or legal requirements that must be considered in making the decision is in conformity with the laws and regulations related . While the use of apostasy as a normative reason is because between the plaintiff and the defendant began to falter and there is no more harmony because of frequent disputes and quarrels constantly that the cause is that the day after the marriage the defendant moved to another religion
TINDAKAN PENYEBARAN HASIL SCANLATION DARI SUATU KARYA CIPTA KOMIK KE DALAM MEDIA INTERNET TANPA IZIN DARI PEMEGANG HAK CIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDAN
No full textTINDAKAN PENYEBARAN HASIL SCANLATION DARI SUATU KARYA CIPTA KOMIK KE DALAM MEDIA INTERNET TANPA IZIN DARI PEMEGANG HAK CIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
ABSTRAK
Media internet merupakan salah satu sarana dalam mencari hiburan. Salah satu hiburan yang dapat ditemukan melauli media internet adalah sarana untuk membaca komik di mana banyak website-website yang menyediakan komik-komik yang masih terbit maupun komik-komik yang sudah tidak terbit untuk dibaca secara gratis. Namun website-website penyedia sarana membaca komik tersebut tidaklah memiliki lisensi untuk menyebarkan/menerbitkan komik-komik tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari penelitian yang ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis atau hukum lainnya yang terkait dengan tindakan penyebaran hasil scanlation dari suatu karya cipta komik ke dalam media internet tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik scanlation dan penyebarannya ke dalam media internet merupakan tindakan pelanggaran Hak Cipta sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Pasal 25 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku dapat dituntut secara pidana atas tindakannya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta ataupun digugat secara perdata untuk dimintai ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Pasal 38 dan Pasal UU 39 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
perlindungan hukum terhadap investor akibat tindakan perusahaan sekuritas yang melakukan transaksi jual beli tanpa izin berdasarkan undang undang pasar modal
No full textPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR AKIBAT TINDAKAN PERUSAHAAN SEKURITAS YANG MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI TANPA IZIN DARI INVESTOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PASAR MODAL
ABSTRAK
Jarot Wijanarko
110110070217
Pasar modal memiliki peranan penting bagi perekonomian suatu Negara dikarenakan fungsi pasar modal sebagai sarana bagi pendanaan usaha dan sebagai sarana investasi. Oleh karenanya, diperlukan adanya kerangka hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada investor pasar modal menyediakan alternatif investor bagi baik yang ingin melakukan investasi jangka pendek maupun jangka panjang ,karena instrumen pasar modal mempunyai sifat likuiditas yang tinggi, sehingga pasar modal memiliki andil yang sangat besar di dalam perekonomian suatu negara untuk melindungi hak dari investor, akan tetapi dalam praktiknya, terdapat tindakan tindakan perusahaan sekuritas (manajer investasi) yang merugikan investor seperti melakukan transaksi jual atau beli efek tanpa izin dari investor. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perbuatan melanggar hukum dari PT Sarijaya Permana Sekuritas serta perlindungan hukum terhadap investor terhadap perusahaan sekuritas yang melakukan transaksi jual/beli efek tanpa izin dari investor.
Pada penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Sedangkan data-data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur dan peraturan perundang-undangan dan dengan penelitian lapangan yang berkaitan dengan substansi skripsi kemudian data yang diperoleh di analisis secara yuridis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa telah melakukan transaksi jual beli saham tanpa izin dari investor ,lebih lanjut lagi Hukum di pasar modal telah memberikan perlindungan kepada investor yang dirugikan atas tindakan dari perusahaan efek yang melakukan transaksi jual/beli efek tanpa izin dari investor, mengingat perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka investor dapat menuntut perusahaan efek untuk mengganti segala kerugian yang diderita investor