200 research outputs found
Sort by
KAWIN BOYONG DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT GESIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM
No full textABSTRAK
Pernikahan adalah suatu tahapan dalam kehidupan manusia, dimana dalam agama bagi seorang hamba yang dipandang telah mampu secara lahir dan batin, dianjurkan untuk melaksanakan tahapan ini, sebagai bentuk ibadah yaitu sunnah Rasul. Adapun permasalahan hukum yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah mengenai tradisi kawin boyong pada masyarakat Gesikan Kabupaten Tuban ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta akibat hukumnya.
Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektifitas peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan dikaitkan peraturan perundang-undangan yang relevan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa tradisi kawin boyong pada Masyarakat Gesikan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, merupakan perkawinan yang sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan juncto Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) KHI. Tradisi kawin boyong yang dilakukan sekalian ambruk/medok, baru dikatakan sah apabila dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya (Pasal 53 KHI). Sahnya perkawinan pada tradisi kawin boyong, menimbulkan akibat hukum bagi suami dan isteri, dimana berdasarkan Pasal 31 UU Perkawinan, hak dan kewajiban suami seimbang dengan hak dan kewajiban isteri. Untuk sahnya perkawinan wanita yang telah berbadan dua pada kawin boyong yang ambruk/medok, maka berdasarkan Pasal 53 KHI, harus dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, sehingga anak yang dilahirannya nanti, berdasarkan Pasal 99 KHI adalah anak yang sah. Sebaliknya, jika wanita yang telah berbadan dua pada tradisi kawin boyong yang ambruk/medok, dinikahkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya, maka perkawinannya menjadi tetap sah jika mengacu pada UU Perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2) dan memiliki hubungan keperdataan Pasal 42 ayat (1) KHI,dan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawina
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011 TENTANG PENGUJIAN MATERIL TERHADAP UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH/PEKERJA OUTSOUR
No full textPutusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011 keluar setelah adanya permohonan dari para pekerja outsourcing untuk menguji kembali Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena hak-hak mereka yang tidak terpenuhi dan tidak adanya jaminan perlindungan hukum atas kelangsungan pekerjaan mereka. Pengujian dilakukan terhadap pasal yang membahas mengenai outsourcing yaitu ketentuan Pasal 59, 64, 65,dan 66 yang kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dari pasal-pasal tersebut terbukti bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan UUD 1945.
Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011 mengenai perlindungan tenaga kerja khususnya buruh/pekerja outsourcing. Tujuannya untuk melihat apakah Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengeluaran norma baru terhadap pasal-pasal yang terbukti bertentangan secara bersyarat tersebut sudah sesuai dengan UUD 1945 dan juga dengan keluarnya putusan tersebut hak-hak pekerja outsourcing sudah terlindungi.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh suatu kesimpulan bahwa, dengan melihat banyaknya celah-celah yang merupakan ketimpangan dalam sistem hukum ketenagakerjaan, pemerintah segera mengadakan pembaruan hukum ketenagakerjaan dengan merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan saran/norma baru yang dikeluarkan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011 agar meningkatkan solusi permanen dari suatu masalah hukum dan juga efek kepatuhan bagi semua pihak
TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH YUSUF MUTAQIEN TERHADAP PERUSAHAAN JASA ASURANSI PT CIMB SUNLIFE TERKAIT PERJANJIAN ASURANSI MELALUI TELEMARKETING BERDASARKAN UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE
No full textTINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH YUSUF
MUTAQIEN TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI PT. CIMB SUN
LIFE TERKAIT PERJANJIAN JASA ASURANSI MELALUI
TELEMARKETING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Doly Bajoran Matondang
110110070517
ABSTRAK
Terciptanya pelanggan asuransi yang maksimal hanya dapat dicapai
melalui sistem pemasaran yang memadai, salah satunya adalah melalui
penggunaan telepon. Proses telemarketing yang menggunakan telepon
dan tidak bertemu muka antara agen asuransi dengan calon tertanggung
merupakan hal yang diluar kebiasaan pemasaran asuransi selama ini,
sehingga rentan akan timbul permasalahan hukum karena pengikatan
melalui telemarketing hanya berupa kesepakatan pra kontrak. Adapun
permasalahan hukum yang penulis kaji dalam legal memorandum ini
adalah mengenai kekuatan pembuktian rekaman suara melalui telepon
yang dijadikan sebagai unsur kesepakatan dan pemberian kuasa untuk
pendebetan rekening antara PT. CIMB Sun Life dengan Yusuf Mutaqien
berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik serta tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh
Yusuf Mutaqien terhadap perbuatan PT. CIMB Sun Life yang telah
melakukan penarikan uang tanpa perjanjian tertulis dari Yusuf Mutaqien.
Penelitian ini bersifat deskriptif untuk memperoleh gambaran yang
menyeluruh dan sistematis mengenai permasalahan yang diteliti
dihubungkan dengan peraturan hukum positif, dengan menggunakan
pendekatan yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada data-data
sekunder dan wawancara lapangan untuk mempelajari data primer, data
sekunder dan data tersier yang terkumpul berupa bahan-bahan hukum
yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang selanjutnya akan
dianalisis secara yuridis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa rekaman suara melalui telepon
antara telemarketer PT. CIMB Sun Life dengan Yusuf Mutaqien yang
dijadikan sebagai unsur kesepakatan dan pemberian kuasa untuk
pendebetan rekening, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah,
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP berupa surat,
Pasal 1866 KUHPerdata berupa alat bukti tertulis, dan Pasal 5 ayat (1) UU
ITE berupa dokumen elektronik, karena dalam penggunaan telepon
tersebut, telemarketer PT. CIMB Sun Life tidak dapat memberikan nilai
aman dan andal sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16
ayat (1) UU ITE. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Yusuf
Mutaqien terhadap perbuatan PT. CIMB Sun Life yang telah melakukan
penarikan uang tanpa perjanjian tetulis dari Yusuf Mutaqien adalah
mengajukan somasi kepada PT. CIMB Sun Life, melakukan negosiasi
berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU ITE serta apabila dalam proses
negosiasi tidak dicapai kata damai, maka upaya selanjutnya yaitu
mengajukan gugatan perdata ke pengadilan dengan didasari Pasal 1365
KUH Perdata dan membuat laporan ke polisi terkait dengan adanya
dugaan tindak pidana pencurian dan penggelapan, sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 362 dan Pasal 372 KUHP
POLITIK HUKUM PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) DIKAITKAN DENGAN SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA
No full textPasca penandatangan MoU Helsinksi, Indonesia mengeluarkan UU Pemerintahan Aceh yang memberlakukan partai politik lokal bagi Aceh. Kelahiran partai politik lokal di tengah isu separatisme menelurkan penolakan mengingat bahwa Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan akan optimal bila sistem kepartaian yang dianut sederhana. Belum lagi pemberian partai politik lokal di Aceh mengundang kecemburuan daerah lain untuk memiliki partai politik lokal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan guna mengkaji partai politik lokal secara komprehensif dari sudut pandang pemerintahan daerah untuk menemukan kesesuaian lahirnya partai politik lokal dalam penyelenggaraan sistem kepartaian di Indonesia sebagai negara kesatuan. Selain itu penelitian ini juga bertujuan menemukan implikasi yang terjadi dari politik hukum partai politik lokal dalam penyelenggaraan sistem kepartaian.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan data hukum primer dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pembentukan partai politik lokal dalam penyelenggaraan sistem kepartaian sejalan dengan prinsip negara kesatuan berdasarkan UUD 1945. Tidak hanya sejalan bahkan dibentuknya partai politik lokal di Aceh merupakan suatu bentuk penguatan otonomi daerah. Implikasi yang dapat timbul dari politik hukum partai politik lokal adalah sistem kepartaian yang berlaku dalam lingkup lokal menganut sistem multipartai. Sistem yang berlaku dalam lingkup lokal ini tidak mempengaruhi sistem kepartaian secara nasional karena lingkup kewenangan partai politik lokal ialah untuk mengisi jabatan dalam lingkup lokal melalui pemilu lokal dan pemilihan kepala daerah secara langsung di Aceh. Hal ini menandakan bahwa partai politik lokal tidak bertentangan dalam upaya penyederhanaan partai politik sebagaimana dimaksudkan dalam UU Partai Politik. Daerah lain dimungkinkan untuk memiliki partai politik lokal selama diwadahi dalam undang-undang. Atas hal tersebut penulis menyarankan perlunya diberikan batasan yang jelas untuk memberikan suatu kekhususan bagi daerah
KEDUDUKAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DALAM PENGUASAAN TANAH DI JALAN STASIUN BARAT YANG DISEWA OLEH WARGA DARI NEGARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 UUPA DAN KUH PERDATA
No full textKEDUDUKAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DALAM PENGUASAAN TANAH DI JALAN STASIUN BARAT YANG DISEWA OLEH WARGA DARI NEGARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN KUH PERDATA
Bira Nugroho
110110070188
Tanah merupakan sarana yang strategis untuk mencapai tujuan negara dalam mensejahterakan masyarakat. Kasus-kasus yang menyangkut sengketa di bidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan meningkat dengan kompleksitas permasalahannya maupun kuantitasnya seiring dinamika dibidang ekonomi, sosial dan politik. Sengketa pertanahan pada saat ini melibatkan masyarakat dengan Instansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sengketa lahan tersebut sangat berkaitan erat karena para pihak tidak memiliki bukti kepemilikan penguasaan tanah yang disengketakan. Selain untuk menjamin kepastian hukum, pendaftaran tanah juga diperlukan untuk melindungi hak milik atas tanah tersebut jika suatu saat terjadi klaim dari pihak lain mengenai kepemilikan tanah tersebut, sehingga surat tanah akan menjadi bukti yang autentik dan kuat di dalam setiap sengketa terhadap tanah. Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan memahami perolehan hak warga terhadap tanah di Jalan Stasiun Barat ditinjau dari UUPA dan untuk mengetahui serta memahami mengenai kesesuaian tindakan PT. KAI yang melakukan pengosongan tanah di Jalan Stasiun Barat ditinjau dari KUHPerdata
Metode pendekatan yang digunakan dalam poenelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan menguji data sekunder atau bahan-bahan kepustakaan yang berehubungan dengan permasalahan penguasaan tanah. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu mendeskripsikan kekhususan pengosongan yang dilakukan oleh badan hukum terhadap warga stasiun di Jl. Stasiun Barat Kota Bandung terkait status hak atas. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang terkumpul dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif.
Kedudukan warga dalam menduduki tanah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : GB 21/ BA/ 54 Tentang Penghapusan hak Atas Tanah/ Erpacht tanggal 2 Februari 1954 yang berasal dari hak Barat berupa hak Erpacht. PT.KAI tidak memiliki alasan yang sah menrut hukum untuk mengusai tanah tersebut, dikarenakan PT. KAI bukan merupakan perusahaan perkebunan. Tindakan pengosongan tanah di Jalan Stasiun Barat kota Bandung yang dilakukan oleh PT. KAI tidak beralasan dikarenakan PT. KAI tidak dapat menunjukan bukti kepemilika yang sah yang mengakibatkan kerugian terhadap warga karena rumah dan kios mengalami kerusakan, seta timbulnya hubungan sebab akibat dari perbuatan pengosongan dengan kerugian yang timbul, sehingga tindakan PT. KAI dikategorikan Perbuatan Melawan Huku
TINJAUAN PEMBAGIAN WARIS JANDA DALAM SISTEM HUKUM WARIS ADAT BUNTEN BARAT MADURA (Sangkolan) DAN HUKUM ISLAM
No full textTINJAUAN PEMBAGIAN WARIS JANDA DALAM SISTEM HUKUM WARIS ADAT BUNTEN BARAT MADURA (Sangkolan) DAN HUKUM ISLAM
ABSTRAK
Penelitian ini didasarkan pada status hak waris yang diberikan kepada janda dimana di dalam Adat Bunten Barat Madura, janda tidak berhak mendapatkan hak waris dari harta suaminya. Pada masyarakat adat Bunten Barat Madura adalah genealogis yang menganut sistem parental atau bilateral. Sedangkan, dalam Agama Islam dikenal dengan faraid, yaitu mengenai pembagian warisan. Jadi, apabila seseorang muslim wafat meninggalkan harta warisan, maka harta warisannya itu sudah ditentukan pembagiannya. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana status dan kedudukan hak waris bagi janda dalam sistem Hukum Waris Adat Madura dihubungkan dengan Hukum Islam dan proses penyelesaian sengketa pembagian waris janda dalam sistem Hukum Waris Adat Madura dengan Hukum Islam.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari penelitian yang ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis atau hukum lainnya yang terkait dengan Pembagian Waris Janda dalam masyarakat Bunten Barat Madura. Tahapan penelitian terbagi menjadi dua, yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.
Kedudukan janda menurut Hukum Adat Bunten Barat Madura adalah bukan ahli waris, ahli waris dalam Hukum Waris Adat Madura hanyalah anak, sedangkan janda dalam Hukum Waris Islam merupakan ahli waris harta peninggalan suaminya (Janda termasuk Dzul fara-idh, yaitu ahli waris yang bagiannya telah ditentukan), apabila terpenuhi rukun dan syarat perkawinan. Jika meninggalkan anak, janda memperoleh bagian seperdelapan dari harta yang ditinggalkan dan memperoleh seperempat jika tidak mempunyai anak. Penyelesaian pembagian waris janda dalam sistem Hukum Waris Adat dilakukan dengan jalan musyawarah keluarga dan atau tetua adat sebagai penengah. Menurut Hukum Islam dilakukan melalui tiga institusi yaitu, dengan jalan damai (al-shulh), arbitrase (at-tahkim), dan peradilan. Kewenangan absolut Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
Penunjukan PT Pupuk Sriwidjaya Palembang Sebagai Holding Company BUMN yang Memproduksi Pupuk di Indonesia Dihubungkan Dengan KUHPerdata, UU PT dan UU No. 5 Tahun 1999
No full textPembentukan holding company BUMN merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan kinerja BUMN dengan menyatukan BUMN-BUMN dengan industri sejenis. Pemerintah mengeluarkan PP No. 28 Tahun 1997 untuk mengalihkan saham pada PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Kujang kepada PT Pusri untuk membentuk Holding Company BUMN Pupuk. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis secara yuridis pembentukan PT Pusri sebagai holding company BUMN melalui pengambilalihan saham negara dan mengetahui bagaimana akibatnya terhadap persaingan usaha.
Spesifikasi dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan, memaparkan dan menganalisis secara sistematis mengenai penunjukan PT Pusri sebagai holding company perusahaan pupuk BUMN di Indonesia dihubungkan dengan syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdata, proses pelaksanaan akuisisi saham menurut UU No. 40 Tahun 2007 serta menganalisis pengaruh akuisisi saham yang dilakukan PT Pusri berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, teori hukum dan asas dalam persaingan usaha.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses akuisisi saham milik negara pada PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Kujang oleh PT Pusri melalui PP No. 28 Tahun 1997 pada dasarnya sama dengan akuisisi persero pada umumnya, yang membedakan adalah dalam hal birokrasi pemerintahan. Market power yang dimiliki PT PT Pusri akibat akuisisi saham BUMN Pupuk tidak melanggar UU No. 5 Tahun 1999 dalam hal produksi dan distribusi pupuk bersubsidi, namun dalam hal produksi dan distribusi pupuk non subsidi posisi PT Pusri di industri pupuk Indonesia berpotensi melanggar UU No. 5 Tahun 1999 yaitu monopoli, posisi dominan dan praktik diskriminasi
TINDAKAN HUKUM YANG DI LAKUKAN OLEH PENUNTUT UMUM DENGAN NOMOR PERKARA 1106/Pid.Sus/2013/PN.BB. DENGAN TERDAKWA ACEP RUSDIAN HIDAYAT DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN MENGGUNAKAN NARKOBA DI HUBUNGKAN DENGAN
No full textTindak pidana penyalahgunaan narkotika sebenarnya merupakan tindak pidana yang unik, sebab dalam sebagian besar kasus yang terjadi, posisi pelaku tindak pidana ini juga merupakan korban dari tindak pidana itu sendiri. konsekuensinya, dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika diperlukan penanganan yang khusus pula. penanganan khusus ini terlihat dari hukuman rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika, sebagai pengganti hukuman penjara sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. pemberian rehabilitasi ini tercermin dalam salah satu perkara yang diadili oleh pengadilan negeri bale bandung dengan terdakwa Acep Rusdian Hidayat bin Agus Hidayat yang divonis untuk mejalani vonis 1 tahun penjara.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan (library research) untuk mendapatkan bahan-bahan atau data-data sekunder berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan nomor register perkara 1106/Pid.Sus/2013/PN.BB secara yuridis formal telah sesuai dengan pasal 237 kuhap tentang kewenangan proses banding. namun penegakan hukum terutama dalam perkara narkotika, selayaknya dikedepankan penegakan hukum yang progresif dengan melakukan pendekatan-pendekatan secara sosiologis dan psikologis agar tujuan pemidanaan yang dikehendaki undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dapat ditegakan sebagaimana mestinya. selain itu diperlukan pula pembatasn-pembatasan bagi kekuasaan kehakiman dalam menjalankan penegakan hukum yang progresif demi mencegah terjadi kesewenang-wenangan.
Criminal acts of drug abuse is a crime that is actually unique, because in most cases, the position of the perpetrator is also a victim of the criminal act itself. Consequently, the crime of abuse of narcotic required special handling anyway. special handling is evident from the penalty rehabilitation for victims of substance abuse, in lieu of a prison sentence as mandated by the law No. 35 of 2009 on narcotics. rehabilitation provision is reflected in one of the cases tried by the district court with the defendant ACEP bale duo Rusdian Agus Hidayat Hidayat bin mejalani sentenced to 1 year prison sentence.
This study uses a normative study with specification descriptive analysis and data collection techniques used in the form of literary study (library research) to obtain materials or secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials were analyzed qualitatively to answer the formulation problems presented.
The results of this study conclude that the District Court Bale Bandung with registration number 1106/Pid.Sus/2013/PN.BB formal judicial matters in accordance with Article 237 of the Criminal Procedure Code the authority of the appeals process. however, law enforcement, especially in the case of narcotics, law enforcement should be put forward by progressive approaches sociologically and psychologically so that the desired goals of sentencing law number 35 of 2009 on narcotics can be enforced as it should be. besides it is also necessary restrictions on judicial power in running progressive law enforcement to prevent abuses occur
Status dan Fungsi AICHR dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM di Negara-negara Anggota ASEAN Berdasarkan Piagam ASEAN 2007 dan Hukum HAM Internasional
No full textKehadiran sebuah mekanisme HAM di ASEAN telah lama menjadi impian masyarakat ASEAN. Impian telah dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia Ke-II seiring dengan adanya pergeseran norma-norma didalam hubungan internasional dimana salah satu yang paling mengemuka adalah norma-norma HAM. Wilayah Asia khususnya ASEAN belum memiliki badan HAM tingkat regional sejak ASEAN didirikan. Piagam ASEAN 2007 membawa Negara-negara ASEAN dalam upaya perlindungan HAM dengan membentuk AICHR, tetapi AICHR hanya ditekankan untuk memajukan HAM. Barulah dalam piagam ini semua negara akhirnya menyepakati bahwa penegakan HAM harus juga mencakup perlindungan HAM. Dalam tugas akhir ini penulis membahas mengenai perannya dan status AICHR sebagai badan HAM ASEAN dalam penyelesaian pelanggaran HAM di Negara-negara anggota ASEAN. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana AICHR dapat menjalankan status dan fungsinya sebagai badan HAM ASEAN dalam penyelesaian pelanggaran HAM di wilayah ASEAN beserta kendala-kendala yang dirasakan.
Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut, yaitu spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, metode pendekatannya adalah yuridis normatif, kemudian dilakukan tahapan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, serta teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan metode analisis data.
Hasil analisis dari tugas akhir ini mengenai status dan fungsi AICHR dalam mengemban tugas sebagai badan HAM di ASEAN dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Negara-negara anggota ASEAN adalah dengan adanya prinsip non Interverence, yang menjadikan AICHR hanya sebagai consultative body dan tidak memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan atau menetapkan putusan maupun melakukan penyidikan atas pelanggaran HAM
ANALISIS PELECEHAN SEKSUAL (SEXUAL HARASSMENT) DI RUANG PUBLIK DIKAITKAN DENGAN PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA
No full textANALISIS PELECEHAN SEKSUAL (SEXUAL HARASSMENT) DI RUANG PUBLIK DIKAITKAN DENGAN PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA
ANDINI RIZKI ARSARISMA
110110080179
ABSTRAK
Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang cukup sering terjadi, hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh dari Lembar Fakta Kekerasan Seksual Komnas Perempuan Tahun 1998-2010, pelecehan seksual terjadi sebanyak 1049 kasus. Namun angka tidak menggambarkan apa yang sesungguhnya terjadi, hal ini dikarenakan korban yang mengalami kesulitan dalam usaha penyelesaian kasus ataupun keengganan dari korban untuk melapor. Diluar data yang berasal dari Komnas Perempuan, dapat juga dilihat bahwa pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik seringkali tidak memiliki penyelesaian hukum yang berarti, bukan hanya karena korban yang tidak melapor, tetapi juga dikarenakan oleh tidak adanya aturan hukum yang mengatur. Berkaitan dengan penulisan hukum yang dilakukan, timbul pertanyaan mengenai alasan dibalik terjadinya pelecehan seksual di masyarakat serta dapatkah kriminalisasi menjadi reaksi yang tepat bagi permasalahan pelecehan seksual ini.
Dalam analisis mengenai pelecehan seksual ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni suatu metode pendekatan yang menekankan pada norma hukum, di samping juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat serta melakukan studi kepustakaan serta sumber utama serta hukum positif yang berlaku. Selain itu juga melalui teori-teori kriminologi yaitu, teori kontrol, social learning theory, teori feminisme.
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, ditemukan beberapa faktor, antara lain mengenai ketiadaan aturan hukum yang merupakan hasil dari lemahnya kontrol yang dilakukan oleh pemerintah serta isu gender mengenai ketidakseimbangan kedudukan pria dan wanita dalam masyarakat yang semakin mendorong terjadinya pelecehan seksual. Dalam hal ini dapat dilihat kebutuhan akan adanya peraturan hukum mengenai pelecehan seksual, oleh karena itu dalam usaha pembaharuan KUHP yang saat ini sedang dilakukan, hendaknya dapat dibentuk aturan khusus mengenai pelecehan seksual