Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Institutional Repository of Ternopil National Pedagogical University V.HnatiukNot a member yet
2694 research outputs found
Sort by
Penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di SMPN 27 dan SMPN 35 Kota Banjarmasin)
No full textPenelitian ini membahas bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang perlindungan dan pemenuhan hak
penyandang disabilitas, khususnya terkait aksesibilitas, di Sekolah Menengah
Pertama (SMP) ramah difabel di Kota Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui apakah fasilitas di sekolah, seperti jalur kursi roda, toilet khusus, dan
sarana penunjang lain, sudah sesuai dengan ketentuan dalam Perda serta kebutuhan
peserta didik difabel. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik
observasi dan wawancara kepada pihak sekolah dan instansi terkait. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penerapan Perda belum maksimal karena masih ada fasilitas
yang belum memenuhi standar aksesibilitas, sehingga diperlukan peningkatan
sarana prasarana, pengawasan, dan dukungan anggaran agar hak peserta didik
difabel dapat terpenuhi secara optimal.
Metode sosiologi hukum adalah pendekatan yang mengeksplorasi
bagaimana reaksi dan interaksi berlangsung ketika sistem norma berfungsi dalam
masyarakat. Metode sosiologi hukum dalam studi ini juga bertujuan untuk
mendapatkan pemahaman hukum secara empiris melalui penelitian langsung
terhadap penerapan suatu regulasi yang akan diteliti.
Penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 di SMP ramah difabel di Kota Banjarmasin
masih belum maksimal. Sebagian sekolah sudah memiliki fasilitas aksesibilitas,
namun banyak yang belum memenuhi standar dan belum merata di seluruh area
sekolah. Dukungan pemerintah daerah dan dinas pendidikan ada, tetapi belum
disertai anggaran, panduan teknis, dan pengawasan yang memadai.
Secara umum, pelaksanaan Perda tentang aksesibilitas bagi peserta didik
difabel di SMP ramah difabel belum sesuai dengan harapan. Diperlukan
peningkatan fasilitas, pemahaman teknis di tingkat sekolah, serta penguatan peran
pemerintah daerah melalui anggaran, sosialisasi, dan monitoring agar hak-hak
penyandang disabilitas di lingkungan sekolah dapat terpenuhi dengan lebih baik
Ekuitas Merek BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam Menarik Minat Masyarakat untuk Berzakat
No full textPengelolaan zakat dengan perantara lembaga resmi masih menghadapi
tantangan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat secara
terorganisir. Fenomena ini juga dialami oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan
Selatan, meskipun memiliki legitimasi hukum sebagai lembaga negara dan
beroperasi di wilayah dengan karakter masyarakat religius. Salah satu faktor
penting yang memengaruhi minat masyarakat berzakat adalah persepsi,
kepercayaan, dan citra lembaga, yang dibentuk dengan perantara proses ekuitas
merek.
Penelitian yang dikaji ditujukan untuk untuk menganalisis ekuitas merek
BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam menarik minat masyarakat untuk
berzakat serta mengidentifikasi penerimaan dan respon publik terhadap strategi
branding yang dijalankan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif
dengan pendekatan deskriptif analitis. Data dihimpun dengan perantara wawancara
mendalam dengan pimpinan dan staf BAZNAS, muzakki, dan tokoh agama,
observasi lapangan, serta dokumentasi berupa laporan tahunan dan aktivitas media
sosial. Analisis data dilakukan dengan perantara tahapan reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ekuitas merek BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan
dilaksanakan dengan perantara penguatan identitas lembaga, komunikasi publik
berbasis nilai religius dan sosial, serta pemanfaatan media offline dan online
(digital).
Strategi tersebut berpartisipasi dalam meningkatkan kesadaran
masyarakat, membentuk asosiasi positif terhadap citra lembaga, dan memperkuat
persepsi kualitas layanan. Peningkatan jumlah muzakki dan keterlibatan publik di
media sosial menjadi indikasi meningkatnya penerimaan masyarakat. Namun
demikian, masih ditemukan tantangan berupa keraguan sebagian masyarakat
terhadap transparansi dan konsistensi komunikasi lembaga. Secara keseluruhan,
ekuitas merek BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan berperan dalam menarik
minat masyarakat untuk berzakat, meskipun memerlukan penguatan strategi agar
dampaknya lebih optimal dan berkelanjuta
Evaluasi Program Pembinaan Keluarga Mualaf Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan
No full textPenelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pembinaan keagamaan dan
keluarga bagi mualaf yang telah berumah tangga, mengingat mualaf merupakan
kelompok yang masih memerlukan pendampingan dalam memahami dan
mengamalkan ajaran Islam. Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan,
Kantor Urusan Agama (KUA) telah melaksanakan Program Pembinaan Keluarga
Mualaf sejak tahun 2017. Namun, pelaksanaan program tersebut perlu dievaluasi
untuk mengetahui bentuk pelaksanaan serta manfaat dan dampaknya terhadap
kehidupan keluarga mualaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bentuk
bentuk program pembinaan keluarga mualaf oleh KUA Kecamatan Tebing Tinggi
Kabupaten Balangan serta menganalisis manfaat dan dampaknya terhadap
keharmonisan rumah tangga.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan
sosiologi hukum dan bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di
Kantor Urusan Agama dan Rumah Singgah Mualaf Kecamatan Tebing Tinggi
Kabupaten Balangan. Subjek penelitian meliputi pejabat Kantor Urusan Agama dan
keluarga mualaf yang mengikuti program pembinaan. Data diperoleh melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik
analisis deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai
pelaksanaan program pembinaan keluarga mualaf
Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan keluarga mualaf
yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Tebing Tinggi meliputi pembinaan
ibadah, pemahaman keagamaan, bimbingan keluarga, serta konsultasi keagamaan.
Program ini memberikan manfaat berupa peningkatan pemahaman agama,
ketenangan spiritual, serta pengetahuan mengenai kehidupan rumah tangga bagi
keluarga mualaf. Namun, dampak program terhadap keharmonisan rumah tangga
belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan sarana, metode, dan
pendampingan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan evaluasi dan
peningkatan kualitas pembinaan agar program dapat memberikan dampak yang
lebih maksimal dan berkelanjutan
Praktik Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Sosiologis
No full textPenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena penundaan
pembagian warisan yang menjadi praktik umum dalam masyarakat Banjar,
meskipun hukum Islam melalui sistem faraidh menganjurkan untuk penyegeraan
pembagian harta waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik
penundaan tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor sosial dan budaya yang
memengaruhinya serta menelaahnya melalui perspektif hukum Islam dan
sosiologis.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris
(socio-legal) dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui
wawancara mendalam dengan informan di tiga wilayah, yaitu Kabupaten Banjar,
Kabupaten Barito Kuala, dan Kota Banjarbaru, yang kemudian dianalisis menjadi
tiga kasus. Objek penelitian difokuskan pada perilaku hukum masyarakat terkait
kepatuhan terhadap pelaksanaan hukum waris Islam.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pembagian warisan
dalam masyarakat Banjar didorong oleh motivasi etika dan budaya, seperti rasa
hormat kepada almarhum, upaya menjaga keharmonisan keluarga, dan nilai agar
tidak terkesan tergesa-gesa mengurus harta. Adapun dalam perspektif hukum
Islam, penundaan yang mengabaikan hak ahli waris atau menimbulkan
kemudaratan seperti pada Kasus I tidak dapat dibenarkan dan harus segera
diselesaikan guna menghindari sengketa waris bertingkat (munasakhat), seperti
pada kasus III. Sebaliknya, penundaan yang didasarkan pada kesepakatan mufakat
dan kerelaan ahli waris pada kasusu II diperbolehkan karena tetap menjaga
maslahat keluarga.
Secara sosiologis, praktik penundaan pembagian warisan mencerminkan
pluralisme hukum yang di mana norma hukum Islam, adat istiadat dan nilai
kesopanan berjalan secara berdampingan dalam pengambilan keputusan keluarga.
Penelitian ini menegaskan bahwa penilaian terhadap penundaan pembagian
warisan tidak semata-mata ditentukan oleh lamanya waktu melainkan oleh
indikator kemaslahatan dan pencegahan mudarat. Oleh karena itu, pembagian
warisan idealnya disegerakan apabila penundaan berpotensi menimbulkan konflik,
ketidakpastian hukum atau kerugian bagi ahli wari
Praktik Mangarun di Desa Bandar Karya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala
No full textMangarun merupakan istilah yang sering dipakai oleh masyarakat Banjar
untuk mendefinisikan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua dalam
menggarap tanah orang lain untuk dijadikan lahan pertanian atau perkebunan.
Kegiatan mangarun di Desa Bandar Karya dilakukan atas kesepakatan
kepercayaan melalui perjanjian lisan tanpa ada perjanjian tulisan. Dengan adanya
perjanjian tidak tertulis yang terjadi antara tuan tanah dan pangarun maka akan
terjadi ketidakjelasan terkait kapan perjanjian akan berakhir. Berdasarkan hal ini,
penulis melakukan penelitian ini guna mencari tau persepsi tuan tanah dan petani
di Desa Bandar Karya terkait pembagian hasil pertanian, serta faktor apa yang
mempengaruhi keputusan hukum dalam menentukan bagi hasil di Desa Bandar
Karya.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, berupa
penelitian lapangan (field research) yakni dengan pendekatan deskriptif-kualitatif,
yakni data yang dikumpulkan secara alami dan menginterpretasikan fenomena
yang terjadi dilapangan melalui lokasi serta subjek penelitian melalui wawancara
dan dokumentasi terhadap informan yang di Desa Bandar Karya Kecamatan
Tabukan, Kabupaten Barito Kuala. Kemudian, di analisis dengan 3 langkah yakni
reduksi, display data dan penarikan simpulan.
Hasilnya menunjukkan bahwa persepsi tuan tanah dan petani di Desa
Bandar Karya dalam menentukan bagi hasil mangarun adalah didasarkan pada
kesepakatan lisan dan musyawarah bersama berlandasarkan kepercayaan dan adat
istiada lokal. Perjanjian tidak didasarkan pada hukum tertulis, melainkan
dijalankan dengan prinsip saling tolong-menolong dan keadilan yang disepakati
bersama. Sistem bagi hasil cenderung fleksibel dengan pola bagi rata atau 30:70
tergantung siapa yang menanggung modal. Faktor yang mempengaruhi keputusan
hukum dalam bagi hasil adalah kontribusi modal dan waktu kerja masing-masing
pihak. Terdapat juga faktor adat istiadat, rasa saling percaya dan kebiasaa
Evaluasi Kebijakan Pengelola Kost Terhadap Jam Berkunjung Dan Batasan Tamu (Studi Di Empat Kost Kota Banjarmasin)
No full textRumah kost adalah rumah atau kamar yang disewakan dalam jangka
waktu yang cukup lama untuk orang yang membutuhkannya, harga kost
cukup ekonomis ketimbang di hotel atau di penginapan.
Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis efektivitas kebijakan
pembatasan tamu dan jam berkunjung di kos Banjarmasin, mengetahui
penerapan kebijakan pembatasan tamu dan jam berkunjung dikos
Banjarmasin.
Hasil penelitian penerapan aturan pembatasan tamu dan jam
berkunjung dikost sudah diterapkan oleh pengelola kost. Namun, terdapat
penyimpangan terhadap aturan tersebut dari penghuninya yang menerima
tamu lebih dari jam yang ditentukan, menerima tamu yang berlainan jenis
masuk ke kost melampaui batas bertamu laki-laki, batas bertamu laki-laki
itu sampai teras tidak boleh dibawa masuk kedalam kamar hal ini terjadi
karena kurangnya sarana pengawasan terhadap penghuni kost.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan bersifat
kualitatif deskriptif
Perlindungan Hak Perempuan dan Kedudukan Wali Mujbir (Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam)
No full textPraktik wali mujbir dalam perkawinan Islam masih menjadi perdebatan
karena berpotensi menimbulkan ketegangan antara ketentuan fikih klasik dan
prinsip hak asasi manusia (HAM), khususnya terkait hak perempuan atas
persetujuan bebas dalam perkawinan. Dalam perspektif HAM, sebagaimana diatur
dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Pasal 16 dan Convention
on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW),
perkawinan harus dilangsungkan atas dasar kehendak bebas kedua calon mempelai.
Namun, dalam konteks hukum Islam dan praktik di Indonesia, keberadaan wali
mujbir masih diakui secara normatif melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan
kerap dipengaruhi budaya patriarki yang membatasi otonomi perempuan. Kondisi
ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan gender serta kerentanan terhadap
kekerasan dalam rumah tangga, sehingga penelitian ini penting untuk mengkaji
kedudukan wali mujbir dalam perspektif HAM dan maqāṣid al-syarīah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan jenis
penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Bahan
hukum primer meliputi instrumen HAM internasional seperti UDHR dan CEDAW
serta literatur hukum Islam, antara lain Fiqh as-Sunnah dan al-Fiqh ‘alā al-Mażāhib
al-Arba‘ah. Bahan hukum sekunder mencakup Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan bahan hukum
tersier berupa kamus hukum dan literatur pendukung lainnya. Analisis data
dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, interpretasi, serta pendekatan komparatif
dan konseptual.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif HAM menolak konsep wali
mujbir karena bertentangan dengan prinsip otonomi dan persetujuan bebas
perempuan, sedangkan hukum Islam membatasinya secara ketat hanya pada ayah
dan kakek dengan syarat tertentu, seperti terpenuhinya kafā’ah dan tidak adanya
kemudaratan. Mazhab Hanafi menempatkan persetujuan perempuan baligh sebagai
unsur utama dalam perkawinan. Meskipun terdapat perbedaan dalam kedudukan
persetujuan dan peran wali, kedua perspektif memiliki tujuan yang sama, yaitu
melindungi martabat dan kesejahteraan perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini
merekomendasikan reinterpretasi kontekstual terhadap wali mujbir agar selaras
dengan nilai-nilai HAM dan keadilan substantif dalam perkawina
Literasi Mahasiswa terhadap Urgensi Integrasi Ilmu di Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin
No full textIntegrasi ilmu merupakan paradigma utama dalam pengembangan
pendidikan tinggi keislaman, termasuk di Program Studi Pendidikan Agama Islam
(PAI). Keberhasilan integrasi ilmu tidak hanya ditentukan oleh konsep dan
kebijakan institusional, melainkan juga oleh kesiapan literasi mahasiswa sebagai
subjek pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis literasi
mahasiswa terhadap integrasi ilmu, implikasi literasi mahasiswa terhadap
paradigma berpikir integratif, dan tantangan bagi mahasiswa dalam memahami
literasi integrasi ilmu di Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari
Banjarmasin.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi kasus
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah
Dosen Pengajar Mata Kuliah Pengantar Integrasi Ilmu dan Mahasiswa PAI
Semester 2 Tahun Akademik 2025/20226. Analisis data ini dilakukan melalui
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi mahasiswa terhadap urgensi
integrasi ilmu di Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari
Banjarmasin meliputi literasi sains, literasi agama, literasi akademik, literasi digital
dan literasi integratif. Mahasiswa mulai mengaitkan sains dengan nilai-nilai
keislaman dengan kehidupan sehari-hari, serta memahami ajaran agama secara
kontekstual dengan realitas sosial. Namun, pada aspek literasi akademik dan digital,
mahasiswa masih cenderung bersifat konsumtif, bergantung pada sumber poprler
dan AI tanpa proses verifikiasi kritis. Literasi tersebut berimplikasi pada
berkembangnya pola pikir holistik, kritisi, dan reflektif yang tercermin dalam
kebiasaan menghubungkan dalil keagamaan dengan bukti empiris, diskusi
akademik, serta kemampuan menghasilkan karya tulis ilmiah bertema integrasi
ilmu. Adapaun tantangan yang dihadapi mahasiswa meliputi keterbatasan
pemahaman bahasa ilmiah dan asing, rendahnya minat baca terhadap literatur
integratif berkualitas, sikap belajar pasif, ketergantungan pada AI, serta kesulitas
mensisntesis perbedaan metodologi antara ilmu agama dan ilmu umum. Bagi
peneliti selanjutnya berpeluang mengkaji pengembangan model pembelajaran
integratif berbasis penguatan literasi akademik dan pengaruh literasi integratif
terhadap capaian akademik mahasiswa