Thejournalish - Social and Government (E-Journal)
Not a member yet
262 research outputs found
Sort by
Polemik Status Ganda Hutan Adat dan Hutan Desa di Suku Miyah Kabupaten Tambrauw
Full text linkKontroversi hutan adat dan hutan desa di suku Miyah Kabupaten Tambrauw merupakan suatu problematika yang belum dapat dipecahkan atau diselesaikan oleh pemerintah setempat sebagai penanggung jawab utama dalam kasus ini terhadap masyarakat Tambruaw secara khusus masyarakat adat yang menjadi korban atas skema hutan desa tersebut. Persoalan pengelolaan hutan menjadi isu sensitif di Indonesia dan selalu melahirkan bibit-bibit konflik di seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini bukan hal baru dan bukan pula baru terjadi di Kabupaten Tambrauw, namun masalah ancaman ekologis di Indonesia banyak di temui hampir 70% wilayah di Indonesia. Terancamnya ekosistem di Indonesia setiap tahun bertambah. Traumatis masyarakat terhadap kerusakan hutan sebagai habiat mereka ketika munculnya skema hutan desa suku Miyah ini membuat masyarakat di Kabupaten Tambrauw dengan tegas menolak perencanaan skema tersebut dan meminta Pemerintah daerah setempat untuk mempertanggungjawabkan dapat mengembalikan sebagian wilayah telah diskemakan dalam hutan desa menjadi hutan ada, di karenakan banyak pengelaman pahit berbagai wilayah kehilangan keaslian hutan
MODEL PPENATAAN KERAGAMAN ETNIK DI DAERAH TRANSMIGRASI KABUPATEN BOALEMO PROVINSI GORONTALO
Full text linkPenataan keberagaman suku bangsa menjadi perhatian serius bagi bangsa dan negara Republik Indonesia yang memiliki kondisi demografi yang heterogen, diperlukan suatu model yang pasti dalam mengelola keberagaman tersebut. Berkat keluhuran budi para Pendiri Bangsa yang memilih dasar negara Pancasila dan merumuskannya dalam kebijakan makro melalui Undang-Undang Dasar 1945, nilai-nilai dasar negara sebagai model tradisi multikulturalisme mampu menata keberagaman demografi yang ada di negara kita. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban langsung tentang bentuk-bentuk penataan keberagaman suku bangsa di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, mengungkap faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penataan keberagaman suku bangsa, melihat implikasi penataan suku bangsa di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Tujuan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa (1). Penataan keberagaman suku bangsa di kabupaten melalui Forum Komunikasi Antarumat Beragama (FKUB) sebagai implementasi kebijakan makro pemerintah pusat masih dalam kondisi yang sangat kokoh dalam mewujudkan integrasi nasional, (2) Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penataan keberagaman suku bangsa di daerah transmigrasi Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, disebabkan oleh kearifan lokal dan peran lembaga pendidikan formal, (3) Dampak penataan keberagaman suku bangsa di wilayah tersebut memberikan kontribusi terhadap kenyamanan warga transmigrasi untuk mengembangkan usaha bersama tanpa adanya gesekan sosial. Semoga kondisi ini dapat terus dipertahankan guna menjaga integrasi nasional.  
Pengaruh Peran Ganda Terhadap Tingkat Disiplin Kerja ASN dan Non-ASN Wanita di Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang
Full text linkPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari peran ganda terhadap disiplin kerja para pegawai wanita yang ada di Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang. Peran ganda, yang mencakup tanggung jawab pekerjaan dan rumah tangga, sering menjadi tantangan dalam menjaga keseimbangan peran dan kedisiplinan, seperti ketepatan waktu dan kinerja. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi disiplin kerja, seperti konflik waktu, tekanan psikologis, dan dukungan dari keluarga serta lingkungan kerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mendalami dampak peran ganda terhadap disiplin kerja pegawai wanita di Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terkait ketepatan waktu, produktivitas, dan keseimbangan kerja-rumah tangga. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pengalaman pegawai tentang tantangan peran ganda, serta dokumentasi digunakan sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai wanita di Kecamatan Seberang Ulu Satu Palembang menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengelola konflik peran ganda. Dengan sistem kerja yang terstruktur, dukungan keluarga, dan strategi pengelolaan stres yang efektif, mereka berhasil menjaga kedisiplinan dan performa kerja sambil tetap memenuhi tanggung jawab rumah tangga
Implementing Regional Regulation No. 1/2014: Rehabilitative Social Work Practices for Homelessness in Yogyakarta
Full text linkThis study examines the implementation of social welfare services for beggars and homeless individuals in Yogyakarta, Indonesia, based on Regional Regulation No. 1 of 2014. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews with clients and government staff at the Social Service Agency (Dinas Sosial), as well as document analysis and direct observation. Guided by Ife and Tesoriero’s community development framework, the analysis identifies four key roles: facilitator, educator, representative, and technical. The results show that the facilitation role is evident in the initial assessment and participatory engagement with clients, while the technical role involves accurate data collection and professional referrals. The educator role appears in public awareness campaigns and in-house client coaching, while the representative role reflects advocacy and coordination with other agencies. The findings highlight challenges such as limited rehabilitation facilities, low community participation, and a short intervention timeframe. These findings underscore the importance of holistic and ethical approaches in social services for vulnerable populations. The study concludes that while the implementation aligns with the regulation’s rehabilitative mandate, enhancements in infrastructure, community engagement, and policy support are needed for more sustainable and inclusive outcomes
PERAN PEMERINTAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT TANPA BAKAR
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lahan gambut tanpa pembakaran. Pengelolaan lahan gambut tanpa pembakaran merupakan suatu upaya penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan mencegah terjadinya kebakaran yang berdampak luas bagi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan perubahan iklim global, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama proses implementasi di lapangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada wilayah gambut yang rentan terhadap kebakaran. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak pemerintah, tokoh masyarakat, serta masyarakat pengguna lahan, dilengkapi dengan observasi lapangan dan kajian dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memegang peranan sentral dalam merumuskan kebijakan, mengalokasikan sumber daya, serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik pembakaran lahan. Di sisi lain, partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan program, terutama dalam pengawasan dan pelaksanaan praktik pengelolaan lahan yang ramah lingkungan. Namun, implementasi pengelolaan lahan gambut tanpa pembakaran menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan anggaran, rendahnya pemahaman masyarakat tentang dampak pembakaran, hambatan teknis dalam pengelolaan lahan, serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan lingkungan, pendampingan teknis, serta pemberian insentif ekonomi sangat diperlukan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan pendekatan partisipatif yang melibatkan tokoh adat dan komunitas lokal menjadi kunci dalam mengubah kebiasaan pembakaran lahan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan ahan gambut tanpa pembakaran membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat serta dukungan kebijakan yang memadai, pengelolaan lahan gambut tanpa pembakaran dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan
Pilihan Ideal Publik dan realitasnya; Pemilu Legislatif 2024
Full text linkPenulisan jurnal mengenai pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 yang menelisik motivasi masyarakat (publik) dalam menentukan pilihannya, pemilu 2024 merupakan pemilu serentak meliputi pemilihan eksekutif (presiden dan wakil presiden) dan pemilihan legislatif (DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota), yang pada jurnal ini dibatasi kepada pemilihan legislatif. Secara konsep demokrasi, publik memiliki keleluasaan untuk menentukan pilihannya sendiri kepada calon pemimpin, pilihan tersebut berdasar pada visi, misi dan kapasitas calon, karena visi dan misi yang disampaikan calon dan sesuai dengan harapan publik dalam kemajuan akan tercapai dengan calon yang memiliki kapasitas didalamnya termasuk integritas dan kapabelitas. Namun keadaan pemerintahan khususnya di legislatif dianggap tidak berdampak secara signifikan dalam perubahan kehidupan masyarakat sehingga dimungkinkan adanya orientasi lain yang menjadi motivasi bagi publik dalam memberikan suaranya. Orientasi lain tersebut yang mencoba untuk diungkap pada jurnal yang ditulis ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur
ANALISIS DAMPAK KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK TERHADAP PENDAPATAN DRIVER ONLINE DI KOTA PALEMBANG TAHUN 2022
Full text linkAnalisis dampak kenaikan bahan bakar minyak terhadap driver online di kota Palembang. Tujuannya mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah pendapatan driver online dan dampak dari adanya kenaikan BBM kota Palembang pada tahun 2022. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan teori ojek online dan BBM dan data kuesioner. Sumber data merupakan hasil kuesioner dari para driver online grab, gojek, maxim yang ada di kota Palembang. Hasil penelitian menujukkan bahwa driver online merupakan nafas kehidupan, karena sangat bergantung pada pendapatan tarikan, ini menjadi dasar bagi para mitra pengemudi untuk bekerja lebih giat, dengan kenaikan harga bahan bakar minyak membuat para ojek online tersiksa. Para pengemudi ojol, memprotes akan manfaat dan penghematan biaya dari aplikator yang melebihi batas Departemen Perhubungan. Maka dampak, menurunnya pendapatan driver online seperti kenaikan tarif yang diterima hanya sekitar Rp800, dan hanya dibayar Rp10.400, semula Rp9.600, untuk mengangkut penumpang dalam jarak 4 kilometer sebelum harga BBM naik, hanya membutuhkan bensin Rp 20.000 untuk bekerja seharian dan perliter pertalite bisa untuk dipergunakan mengangkut penumpang 3 sampai 4 kali
KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN PARIWISATA PANTAI PARANGTRITIS
Full text linkPenertiban pariwisata di pantai Parangtritis merupakan suatu bentuk dalam melastarikan alam, budaya, lingkungan dan juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitan ini adalah sejauh mana kolaborasi (collaborative) anatara pemerintah dan masyarakat dalam proses penertiban pariwisata di pantai Parangtritis. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menemukan makna dari penemuan di lapangan, sedangkan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus penelitian ini berdasarkan pada teori Ansel, dkk yang melihat bagaimana kolaborasi pemerintah dapat terbagi menjadi 3 proses yaitu (1) partisipasi pemangku kepentingan, (2) ada kondisi kesetaraan kekuasaan, dan (3) ada aktor berkompeten
Pengaruh Literasi Keuangan & Gaya Hidup Terhadap Perkembangan UMKM Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lebak
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan Dinas Koperasi (Dinkop) di Kabupaten Lebak. Literasi keuangan dianggap sebagai salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan pada UMKM, sedangkan gaya hidup berperan dalam mempengaruhi pola konsumsi dan perilaku bisnis pemilik UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada pelaku UMKM binaan Dinkop Kabupaten Lebak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM, sementara gaya hidup juga berkontribusi terhadap kemajuan usaha, meskipun dengan tingkat pengaruh yang lebih rendah. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya peningkatan literasi keuangan bagi pelaku UMKM untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis, serta perlunya penyesuaian gaya hidup agar lebih mendukung perkembangan usaha. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi pemberdayaan UMKM yang lebih efektif di Kabupaten Lebak
Analisis Kualitas Pelayanan Kesehatan Program Ambulans Gratis Lazismu Bantul Kota
Full text linkThis research aims to analyze the quality of health services in the free ambulance program organized by LazisMu Bantul City. The research method used is descriptive analysis with a quantitative approach. The research population is the community using the free ambulance services of LazisMu Bantul City, with a sample of 69 individuals selected using accidental sampling techniques. Data collection was carried out through observation, documentation, and questionnaire filling. The measuring instrument used was a Likert scale questionnaire. Data were analyzed using descriptive analysis methods. The research results show that the average percentage of the reliability variable reaches 88.91%, placing it in the very good category, while responsiveness reaches 80.00%, which is still in the good category. The assurance variable, with an average percentage of 85.79%, is also considered very good, indicating that ambulance services provide strong assurance of the quality and safety of health services. The empathy variable of ambulance personnel also appears to be very good with an average percentage of 83.96%, while the tangibles variable reaches 100.00%, indicating very good and adequate physical quality and equipment of the ambulance. These findings can be used as a basis for improving the quality of free ambulance services in the future