Thejournalish - Social and Government (E-Journal)
Not a member yet
262 research outputs found
Sort by
Faktor Pendorong dan Penghambat Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Kota Palembang
Full text linkPenelitian ini membahas Faktor Pendorong Dan Penghambat Keterbukaan Dan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Kota Palembang membuat setiap lembaga publik bertanggung jawab untuk menyediakan informasi publik yang cepat, aktual, tepat waktu, murah, dan mudah diakses. membuat standar untuk manajemen layanan informasi dan dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Setiap badan publik harus menunjuk PPID untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan informasi dan dokumentasi. PPID harus memberikan informasi yang berkualitas, relevan, dan mudah diakses kepada masyarakat.Kualitas layanan informasi yang diberikan oleh PPID dapat dinilai berdasarkan ketepatan informasi, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, dan pembaharuan informasi yang baik. Produk layanan PPID harus memenuhi standar, termasuk kualitas dan hasil layanan yang memenuhi standar. Peraturan dan tanggung jawab yang jelas mengatur layanan informasi dan dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. PPID bertanggung jawab untuk menyimpan, mencatat, menyediakan, dan memberikan layanan informasi publik yang berkualitas tinggi dan mudah diakses. Meningkatkan kualitas dan ketepatan pelayanan informasi publik masih menjadi tantangan. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang di cabut dan dinyatan tidak berlaku
Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Berkelanjutan dalam Pembuatan Kolam Retensi dan Penanggulangan Banjir di Kota Palembang Tahun 2024
Full text linkTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap pembuatan kolam retensi dan penanggulangan masalah banjir di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang meliputi beberapa pendekatan yang membantu peneliti memahami dan menjelaskan fenomena sosial. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan peneliti dapat dengan mudah menggambarkan hasil penelitian. Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kota Palembang bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palembang, dalam menyelesaikan masalah banjir dan perbaikan kolam retensi di kota Palembang masih memiliki banyak kekurangan. Hal ini terlihat dari beberapa indikator penelitian, yaitu kegiatan implementasi dan komunikasi antar instansi yang masih sangat minim. Beberapa instansi sudah memahami peran dan fungsinya dalam penanggulangan banjir, namun pelaporan terkait masalah banjir dari masyarakat kurang mendapat respon dari instansi yang menangani masalah tersebut. Selanjutnya, dilihat dari karakteristik instansi pelaksana dalam menanggapi masalah banjir, upaya yang dilakukan sudah cukup baik. Pada indikator kondisi sosial, ekonomi, dan politik, peran serta masyarakat sangat mempengaruhi kegiatan penanggulangan bencana banjir. Masyarakat golongan menengah ke atas yang memiliki tingkat pendidikan yang baik dinilai lebih memahami dan dapat mendukung pemerintah dalam program penanggulangan bencana banjir. Terakhir, pada indikator tendensi atau disposisi pemerintah, hingga saat ini masih dinilai kurang tanggap dalam mengambil tindakan terhadap permasalahan banjir yang terjadi di Kota Palembang. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah perlunya perbaikan sistem pelaporan masyarakat, tugas dan fungsi pemerintah Kota Palembang perlu diperjelas, transparansi dalam pola kebijakan penanggulangan, dan peningkatan kepercayaan publik
Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Infrastruktur Desa untuk Meningkatkan Aksesibilitas Jalan di Desa Sungai Pinang Kabupaten Banyuasin
Full text linkPeningkatan aksesibilitas jalan di desa merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kepala desa memiliki peran strategis dalam pengelolaan infrastruktur desa guna memastikan pembangunan jalan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan warga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepala desa dalam pengelolaan infrastruktur jalan di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Banyuasin. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa berperan dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur jalan. Kepala desa juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran, kondisi geografis, serta kurangnya tenaga ahli dalam pengelolaan infrastruktur. Untuk mengatasi kendala tersebut, kepala desa menginisiasi kerja sama dengan pihak swasta dan program bantuan pemerintah guna mempercepat pembangunan jalan. Kesimpulannya, peran kepala desa sangat menentukan keberhasilan pengelolaan infrastruktur jalan di desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kepala desa dalam aspek perencanaan dan manajemen infrastruktur untuk memastikan aksesibilitas jalan yang lebih baik bagi masyarakat
Ethnic Federalism and Conflict Dynamics in Benishangul Gumuz Regional State, Ethiopia
Full text linkThis study aims to analyze the Ethiopian ethnic-based federalism and the conflict trends in the Metekel zone of Benishangul Gumuz Regional State. To achieve this objective, the study employed a qualitative research approach, gathering data from both primary and secondary sources. Purposive and snowball sampling techniques were utilized in selecting key informants and focus group participants. Data from secondary and primary sources are analyzed thematically. The findings reveal that the politicization of ethnicity and the nature of Ethiopia’s federal system are the main factors that exacerbated the Metekel conflict. Along with these, economic competition, inadequate political representation of non-indigenous people and the political changes of 2018 have intensified the conflict. Furthermore, government actions have been perceived as insufficient and ineffective. Overall, the data indicates that ethnic elites have successfully manipulated identity for socio-economic and political purposes, which led to the emergence of interethnic conflict in the study area.
EVALUASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SMART BRANDING KOTA CERDAS TANJUNGPINANG BERDASARKAN TAHAPAN PLACE BRANDING
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan strategi Smart Branding Kota Tanjungpinang dalam Framework Place Branding dengan menggunakan pendekatan model Place Branding Govers et al. (2015), penelitian ini menelaah lima tahapan utama: (1) formulasi tujuan, (2) analisis kondisi, (3) perancangan identitas, (4) implementasi, dan (5) pengawasan. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan case study. Hasil penelitian menunjukkan bahwa visi “Tanjungpinang Cerdas, Kota Pusaka dan Investasi” telah selaras dengan dokumen perencanaan daerah (RPJPD/RPJMD), namun proses perumusan tujuan yang bersifat top‑down membatasi partisipasi publik. Analisis kondisi yang idealnya berurutan setelah perumusan visi justru dikedepankan, sehingga elemen yang dapat menunjukkan identitas kota belum sepenuhnya tercermin dalam identitas yang dibentuk. Pada tahap implementasi, refocusing anggaran akibat pandemi COVID‑19 dan lemahnya koordinasi antar lembaga menghambat pelaksanaan Smart Branding. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan penguatan partisipasi masyarakat serta peningkatan koordinasi antar lembaga. Diharapkan penelitian ini mampu meningkatkan efektivitas Smart Branding Tanjungpinang sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat kota
Peran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia dalam Pemberdayaan Narapidana
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan Republik Indonesia, khususnya melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dalam pelaksanaan program pemberdayaan narapidana. Fokus utama kajian ini adalah bagaimana kebijakan dan implementasi program-program pembinaan mampu meningkatkan kapasitas narapidana agar dapat berfungsi kembali secara produktif dalam masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, analisis dokumen kebijakan, serta wawancara terhadap pejabat terkait dan praktisi pemasyarakatan. Hasil yang ingin dicapai adalah pemetaan peran strategis kementerian dalam mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan narapidana difokuskan pada pelatihan keterampilan kerja, pembinaan mental-spiritual, serta kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga masyarakat. Namun, tantangan masih dihadapi dalam bentuk keterbatasan anggaran, SDM, serta stigma sosial terhadap mantan narapidana. Secara keseluruhan, peran kementerian telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam membentuk sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan berbasis pemberdayaan
INOVASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADesa) DESA TONGKE-TONGKE KECAMATAN SINJAI TIMUR
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam bentuk-bentuk inovasi kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Tongke-Tongke dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), serta menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena secara kontekstual dan holistik, terutama berkaitan dengan proses, aktor, dan dinamika kebijakan di tingkat desa yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Teknik Pengumpulan data yaitu Wawancara mendalam (in-depth interview), Observasi partisipatif dan Dokumentasi. Prosedur analisis mengikuti tahapan yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014) yaitu; Reduksi data merupakan Penyaringan dan pemilihan data yang relevan sesuai fokus penelitian; Penyajian data adalah Penyusunan data dalam bentuk narasi, matriks, atau kategori tematik serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa berdasarkan inovasi kebijakan, Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur yang dulunya di tahun 2022 dan 2023 Pendapatan Asli Desa (PADesa) tidak ada sama sekali, dengan adanya kebijakan tersebut Pendapatan Asli Desa Tongke-Tongke sudah ada sebesar Rp. 881.000, Meskipun relatif rendah tetapi masih punya peluang untuk meningkat karena beberapa inovasi kebijakan terebut sifatnya berkelanjutan. Meskipun demikian, program ini masih memiliki beberapa kekurangan yang perlu mendapat perhatian, seperti keterbatasan modal operasional lanjutan, risiko teknis dalam pelaksanaan, serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat. Tantangan tersebut menjadi faktor penghambat yang harus diantisipasi untuk menghindari penurunan kinerja di masa mendatang. Ke depan, program ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih luas dengan memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan kapasitas produksi, serta melakukan inovasi pada metode pengelolaan
INOVASI PENGEMBANGAN KAPASITAS ASN DI BPSDMD PROVINSI SUMATERA SELATAN
Full text linkPenelitian ini menganalisis strategi pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melibatkan sepuluh informan kunci yang dipilih. Kajian ini penting dilakukan mengingat tuntutan reformasi birokrasi serta dinamika kebijakan nasional yang menekankan pada peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN sebagai garda terdepan pelayanan publik. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan kapasitas ASN telah berjalan cukup optimal, tercermin dari penyelenggaraan program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penerapan metode blended learning, serta dukungan visi-misi organisasi dan kepemimpinan dalam koordinasi serta motivasi pegawai. Selain itu, BPSDMD Sumsel juga memperlihatkan kemampuan beradaptasi terhadap kebijakan nasional dan perkembangan teknologi, serta mulai menerapkan evaluasi pembelajaran yang terukur. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan strategi masih terkendala dan keterbatasan anggaran pemerintah dan kurangnya tenaga pengajar teknis dan fungsional, khususnya widyaswara. Untuk mengatasi hambatan tersebut, penelitian ini merekomendasikan upaya pencarian alternatif pendanaan melalui kerja sama dengan sektor swasta, hibah, maupun institusi pendidikan, serta penguatan kapasitas internal melalui perekrutan dan pengembangan tenaga pengajar. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan keberlanjutan dan efisiensi strategi pengembangan kapasitas ASN di masa mendatang
Policy Coherence Dalam Implementasi E-Government Di Indonesia: Sinkronisasi Kebijakan Pusat Dan Daerah
Full text linkPenelitian ini menganalisis tingkat kematangan penerapan e-government di pemerintah daerah Indonesia dengan menekankan dimensi policy coherence antara pusat–daerah. Kajian dilakukan melalui systematic literature review dengan kerangka evaluasi SPBE serta data United Nations E-Government Development Index (EGDI) periode 2018–2024. Hasil menunjukkan adanya peningkatan skor SPBE nasional (2,34 pada 2022 menjadi 2,79 pada 2023) dan kenaikan peringkat EGDI Indonesia (107 pada 2018 menjadi 64 pada 2024). Namun, disparitas capaian antardaerah masih besar. Analisis mengungkap bahwa konsistensi regulasi, kepemimpinan lokal, literasi digital aparatur, dan infrastruktur TIK merupakan faktor pembeda utama. Studi ini menawarkan kontribusi teoritis dengan menautkan model kematangan e-gov pada kerangka policy coherence vertikal–horizontal, sekaligus rekomendasi strategis berupa roadmap sinkronisasi kebijakan pusat–daerah untuk mempercepat transformasi digital menuju SPBE “Sangat Baik”
Komunikasi Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat: Studi Tradisi Sosial Budaya
No full textKomunikasi partisipatif adalah dialog terbuka yang dapat diterapkan pada kegiatan pemberdayaan. Prinsip-prinsip komunikasi partisipatif meliputi dialog, suara, pedagogi pembebasan, dan tindakan-refleksi-tindakan. Selain itu, bentuk komunikasi partisipatif meliputi heteroglassia, dialogis, polifoni, dan karnaval. Komunikasi partisipatif dalam pemberdayaan merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing individu, kelompok, dan masyarakat pada umumnya, sehingga dapat menentukan pilihan dan mengendalikan lingkungannya, sehingga memenuhi berbagai kebutuhan. Komunikasi partisipatif merupakan bentuk implementasi tradisi sosial budaya karena berbagai asumsi dan kriterianya saling berhubungan. Esensi komunikasi partisipatif dalam tradisi sosial budaya adalah dialogis, di mana interaksi adalah konstruksi sosial, bukan masalah aktor yang terlibat. Interaksi ini bergantung pada peran dan norma yang berlaku, sehingga membentuk makna dan budaya tertentu di tingkat mikro dan makro