Thejournalish - Social and Government (E-Journal)
Not a member yet
262 research outputs found
Sort by
Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Krakal Di Kabupaten Gunungkidul
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Gunungkidul khususnya di Pantai Krakal dan mengetahui apa kendala yang ada dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif eksploratif dengan pendekatan analisis deskriptif. Objek penelitian ini adalah implementasi kebijakan pengembangan destinasi wisata Kabupaten Gunungkidul. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Gunungkidul khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dan lokasi yang dipilih adalah Pantai Krakal. Pengambilan informan menggunakan teknik purposive dengan jumlah informan sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sejumlah faktor penghambat atau kendala yang bisa dipetakan adalah kurangnya komunikasi antar pelaku kebijakan, kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, kecenderungan sikap oleh beberapa masyarakat di Pantai Krakal yang masih menunjukkan penolakan, belum adanya SOP (Standart Operating Procedure) yang khusus terkait implementasi kebijakan serta masih adanya penyebaran tanggung jawab antar instansi
The Historical Development of Local Government Administration and Its Contemporary Realities in Nigeria
Local government is the government at the grassroots closest to the people. It is the tier of government administration that coordinates the activities of citizens at the local community levels. Local government as a concept of government existed long before the arrival of the colonialists. There were forms of local government administrations in Nigeria before colonial rule. During colonialism, the British's indirect rule system was built upon existing local administrations in Nigeria. However, the story is not the same for local government administration regarding structure and organization in the country today. The study x-rayed the various phases and eras of local government development in Nigeria. It further analyzed the present realities of local administration in the country. The study employed a qualitative approach. The qualitative data were generated from interview responses from relevant stakeholders (such as Traditional leaders and senior local government administrative staff). Also, data were gathered from existing relevant literature. Data collected were analyzed using the context analysis method. The study revealed that local government administration in Nigeria has passed through torturous phases. It identified the lack of local government autonomy amongst others as the main challenge bedeviling its development in the country. The study concluded with recommendations to reposition local government for effective service delivery as Nigeria's third tier of government
Potensi Dilla Hikmah Sari dalam Memenangkan Pilkada Serentak Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2024
Artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisa potensi kemenangan Dilla Hikmah Sari pada pilkada serentak 2024. Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data menggunakan berbagai literatur seperti buku, majalah, jurnal, dan laporan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukan bahwa modalitas Dilla Hikmah sari jika dilihat dari modal sosial dan modal politik setidaknya menggambarkan bahwa peluang yang sedikit dalam memenangkan pilkada serentak 2024. Walaupun secara analisa Dilla Hikmah Sari memiliki modal sosial yang cukup, namun dalam konteks analisa modal politik yang Dilla miliki sangat ketergantungan kepada pengaruh ayahnya yang merupakan mantan bupati 2 periode. Satu-satu nya harapan yang dimiliki Dilla Hikmah Sari adalah legitimasi yang nantinya akan diberikan oleh Romi Haryanto sebagai petahana independen dalam memberikan dukungan kepada Dilla Hikmah Sari jika kita lihat dari perspektif “spoil system” karena telah membantu memenangkannya pada pilkada serentak 2020. Namun, walaupun Romi Haryanto mempunyai jaringan dan sejauh ini loyalitas jaringannya cukup teruji sebagaimana kita lihat pada pilkada Desember 2020 yang lalu yang dapat menang sebanyak 76,8%, Oleh sebab itu, kurangnya modalitas politik yang dimiliki Dilla Hikmah ini setidaknya menjadikan pertimbangan Dilla untuk melakukan safari politik kepada elit-elit partai politik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, setidaknya mendapatkan kendaraan politik untuk dapat maju pada pilkada serentak 2024 dengan mempertimbangkan peluang-peluang yang ada
Advokasi Kebijakan RUU PKS: Analisis Pemberitaan Media Perempuan Magdalene.co dan Konde.co
Tulisan ini berupaya mengeksplorasi peran media alternatif perempuan Magdalene.co dan Konde.co di dalam proses advokasi kebijakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Kajian tersebut penting lantaran studi terdahulu mengenai advokasi kebijakan di ranah politik lebih banyak difokuskan di institusi seperti legislatif, birokrasi, maupun partai politik. Analisis konten, wawancara, dan studi literatur digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan Konde.co cukup jelas keberpihakannya soal advokasi RUU PKS tapi berita mereka lebih sedikit, sedangkan Magdalene.co konsisten memberitakan RUU PKS, meskipun lebih banyak terdistorsi oleh banyak isu perempuan di ranah publik, seperti gaya hidup, kondisi sosial, dan agama
TRANSPARANSI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA LEWOPAO KECAMATAN ADONARA TENGAH KABUPATEN FLORES TIMUR
Penelitian transparansi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Lewopao Flores Timur bertujuan untuk mengetahui transparansi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Lewopao. Pendekatan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, data primer dan sekunder diintegrasikan selanjutnya diolah dan diverifikasi. Informan terdiri dari Pemerintah Desa, BPD, kelompok pengrajin dan masyarakat Desa Lewopao. Kelompok pengrajin terdiri meliputi pengrajin piring rotan, mebeler bambu dan tenun ikat. Hasil penelitian menunjukan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Lewopao masih rendah, walaupun mulai proses perencanaan, pemerintah desa selalu mengkomunikasikan kepada masyarakat dan kelompok pengrajin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini dapat dibuktikan dari realisasinya tidak sesuai dengan perencanaan, minimnya tingkat transparansi dan akuntabilitas anggaran dalam pelaksanaan pemberdayaan dan minimnya fasilitasi dari pemerintah desa terhadap masing-masing kelompok pemberdayaan masyarakat sehingga menghambat kegiatan produksi bagi pengarajin. Disisi lain ada faktor pendorong dalam pemberdayaan masyarakat berupa ketersedian sumber daya alam seperti tanaman kelapa untuk bahan dasar piring rotan, bambu untuk meubeler, tradisi masyarakat pendukung tenun ikat dan tingginya partisipasi masyarakat
Komunikasi Efektif Kepada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) dalam Mewujudkan Kebersihan Kabupaten Bener Meriah
Kebersihan merupakan salah satu “kebutuhan” manusia. Melalui hidup bersih, masyarakat dapat terhindar dari berbagai macam penyakit, terutama yang disebabkan oleh bakteri. Dengan hidup bersih juga lingkungan bebas dari polusi, baik polusi tanah, air, dan udara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi efektif BLHKP dalam mewujudkan kebersihan di Kabuoaten Bener Meriah serta untuk mengetahui penghambat dan pendukung komunikasi efektif Badan BLHKP dalam mewujudkan kebersihan di Kabupaten Bener Meriah.Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Dezin dan Lincoln dalam Lexy menyatakan bahwa “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Hasil penelitian enunjukkan bahwa komunikasi efektif adalah keterampilan mendengarkan dan bertanya. Dalam mewujudkan kebersihan, kepala BLHKP telah berupaya menggunakan komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif yang dilakukan berupa melalui bantuan media, sedangkan melalui tatap muka, masih sangat jarang dilakukan karena kepala BLHKP memiliki urusan dan kesibukan tersendiri. Meskipun tatap muka merupakan komunikasi yang lebih efektif, kemudian penghamabat komunikasi efektif adalah minimnya kesadaran masyarakat tentang menjaga kebersihan lingkungan. Kurangnya kesadaran ini akan berdampak negatif dalam menjalankan komunikasi yang efektif, dimana komunikasi efektif ini bertujuan, bagaiman caranya pesan dapat disampaiakan. Sebab komunikasi efektif akan berhasil apabila terdapat respon positif dari kedua belah pihak
KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA DAN SUMBER DAYA DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN HEALTHCARE ASSOCIATED INFECTIONS (HAIS) DI RUMAH SAKIT X YOGYAKARTA
Kejadian phlebitis bulan Januari 2019 sebanyak 13%, September 2019 sebanyak 6%. Sedangkan Kepmenkes Nomor 29 Tahun 2008, standar kejadian HAIs di rumah sakit tidak boleh lebih dari 1.5%. Kepemimpinan, tata kelola dan sumber daya memiliki peran yang ade kuat untuk meningkatkan sistem keselamatan pasien yang telah di bentuk. Tujuan penelitian untuk mengetahui penyebab masih terjadinya HAIs dan upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan HAIs pada aspek kepemimpinan, tata kelola, dan sumber daya di rumah sakit menggunakan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1. Penelitian kualitatif deskriptif studi kasus dengan subjek penelitian Direktur, Ketua Komite PPI, dan Staf yang diambil secara purposive sampling. Obyek penelitian adalah Kepemimpinan, Tata Kelola Dan Sumber Daya Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Healthcare Associated Infections (HAIs) di rumah sakit dengan teknik uji keabsahannya melalui triangulasi. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan conclusion/verification. Terjadinya kasus HAIs di rumah sakit dikarenakan belum terlaksananya Program PPI dengan baik, budaya/kepatuhan cuci tangan petugas yang kurang, sosialisasi hasil investigasi/surveilans tentang kejadian HAIs dan upaya tindak lanjutnya masih belum optimal. Aspek kepemimpinan dan tata kelola rumah sakit dalam upaya pencegahan dan penanggulanagan HAIs secara keseluruhan belum terpenuhi dengan baik. Rumah sakit telah membentuk Komite Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi (PPI), ada petugas Prevention Control Nurse (IPCN) dengan ketugasan pokok dan fungsinya, namun pelaksanaan program PPI belum dilaksanakan laporan hasil supervisi belum disosialisasikan secara optimal hanya dalam bentuk informasi yang disampaikan melalui papan informasi/papan pengumuman
Analisis Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Desa Samili
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Desa Samili. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Desa Samili sudah cukup baik. (1) Dimensi Tangible (bukti fisik), belum memenuhi fasilitas yang memadai dalam memberikan pelayanan seperti tidak tersedianya papan informasi untuk mengetahui terkait pelayanan Administrasi Kependudukan, tidak tersedianya AC dan tidak adanya lemari arsip. (2) Dimensi reliability (kehandalan), belum sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat karena tidak adanya standar pelayanan yang jelas (SOP), kurangnya SDM serta belum mengikuti pelatihan terkait pelayanan adminduk. (3) Dimensi responsiviness (ketanggapan), pegawai sudah menunjukkan sikap daya tanggap yang baik, namun pelayanan masih lambat serta belum tersedianya kotak aduan. (4) Dimensi assurance (jaminan), jaminan tepat waktu pelayanan dan biaya pelayanan belum sesuai dengan harapan masyarakat karena ada yang mengeluh mengenai pelayanan yang tidak cepat, pegawai yang tidak disiplin serta masyarakat harus membayar jika ingin mendapatkan pelayanan yang cepat. (5) Dimensi emphaty (empati), pegawai Administrasi Kependudukan di Kantor Desa Samili sudah menunjukkan upaya meningkatkan kualitas pelayanan yaitu dengan menunjukkan sikap ramah, sopan, menghargai pengguna layanan dan tidak diskriminatif. (6) Dimensi Access (akses), masyarakat masih kesulitan dalam mengakses informasi terkait pelayanan karena tidak adanya papan informasi serta belum tersedianya pelayanan secara online lewat nomor telepon ataupun whatsApp dimasa pandemi. Faktor pendukung yang membantu proses pelayanan Administrasi Kependudukan adalah faktor kesadaran. Terakhir, faktor yang menghambat proses pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Desa Samili adalah faktor keterampilan SDM, faktor manajemen organisasi, faktor aturan dan faktor sarana prasarana
FENEMONA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG
Di negara Indonesia pajak mempunyai peranan yang sangat vital dimana pajak sebagai pendapatan terbesar negara. Besar kecilnya pajak yang diterima oleh negara akan sangat menentukan laju perkembangan roda pemerintahan khususnya dalam melaksanakan pembangunan. Ada beberapa macam pajak yang diterima oleh kas negara salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan merupakan iuran wajib kepada kas negara atas dasar kepemilikan, penguasaan dan perolehan manfaat dari bumi dan bangunan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yakni bumi/ tanah dan bangunan. Tulisan ini bertujuan menyajikan fenomena kemacetan pembayaran PBB di Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang dengan menggunakan metode analisis kebijakan. Metode analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik. Data dihimpun melalui 1) wawancara; 2) observasi; dan 3) dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah 1) rendahnya tingkat kesadaran; dan 2) kemiskinan. Rendahnya tingkat kesadaran terlihat dari tunggakan pembayaran PBB oleh wajib pajak (WP), sedangkan kemiskinan dikarenakan rata-rata penduduk Kecamatan Bandongan bekerja sebagai petani atau buruh harian lepas sehingga pendapatan terbatas hanya sebagai pemenuh kebutuhan harian
ANALISIS MODAL POLITIK, SOSIAL, DAN EKONOMI TERHADAP KETERPILIHAN CALEG PEREMPUAN PEMULA PADA PILEG DPRD DKI JAKARTA 2019
Keterpilihan perempuan sebagai anggota legislatif di DKI Jakarta masih relatif rendah dengan keterpilihan dibawah 30% kursi yang diperebutkan pada pemilu legislatif dari tahun 2004-2019. Sebagai daerah yang menjadi barometer politik nasional, hal ini menjadi penting untuk diteliti. Artikel ini menganalisis bagaimana calon legislatif perempuan pemula dapat terpilih menjadi anggota legislatif dengan pendekatan modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi. Ketiga pendekatan ini diambil karena Jakarta merupakan wilayah yang dinamis secara politik, majemuk secara sosial, dan berpengaruh secara ekonomi. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara mendalam terhadap salah satu calon legislatif pemula terpilih. Berdasarkan pendekatan dan metodologi yang diambil, modal politik, sosial, dan ekonomi berpengaruh terhadap keterpilihan calon legislatif perempuan pemula. Penguasaan modal politik dan sosial dapat disimpulkan lebih berpengaruh terhadap keterpilihan calon legislatif perempuan pemula, namun penguasaan modal ekonomi merupakan penguat dari modal politik dan sosial. Disamping itu, modal ekonomi erat keterkaitannya dengan aspek-aspek praktis kampanye seperti pendanaan untuk materi kampanye, kampanye tatap muka, dan insentif bagi tim kampanye dan saksi