Thejournalish - Social and Government (E-Journal)
Not a member yet
262 research outputs found
Sort by
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 28 TAHUN 2014 DI KABUPATEN KULON PROGO
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo Dalam Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 telah melakukan upaya agar perusahan yang wajib membuat Peraturan Perusahaan (PP) membuat PP. Pada tahun 2020 dari 104 perusahaan yang wajib membuat PP baru 29 yang membuat PP, dan 14 perusahaan yang membuat PKB. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Upaya Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo Dalam Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 dan kendala-kendala yang dihadapi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif yang hasilnya berupa kata-kata, gambar bukan dalam bentuk angka-angka, maka proses pengambilan data dilakukan dengan pengamatan di lapangan, menggali realitas dari informan secara mendetail dan menyeluruh terkait setiap interaksi yang terjadi di antara informan melalui wawancara mendalam, selanjutnya peneliti menuangkan temuannya dan mendeskripsikan Penelitian menggunakan model implementasi kebijakan dari George C Edward III dengan faktor yang mempengaruhi: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan struktur Birolrasi. Hasil penelitian: 1) Komunikasi, dilakukan melalui sosialisasi, konsultasi dan pembinaan, namun belum semua pengusaha mejalankan kewajibannya membuat PP (faktor penghambat; 2) Sumber Daya, Pejabat Funsional Mediator sebagai ujung tombak implementasi dibutuhkan 2 baru ada 1 orang (faktor penghambat); 3) Disposisi, sikap implementor sangat mendukung implementasi yang selalu mengingatkan pengusaha untuk membuat PP/PKB (faktor pendukung); 4) Struktur birokrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo telah menyusun Standar Operation System (SOP) Pengesahan PP dan SOP Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (faktor pendukung).
Pengaruh Komunikasi Terbuka Keluarga Terhadap Stres di Desa Beringkit
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana Pengaruh Komunikasi Keluarga Terhadap Stres di Desa Beringkit” (Studi pada: Karyawan yang dirumahkan Bekerja Masa Pandemi Covid-19). Populasi sebanyak 58 orang karyawan yang dirumahkan karena terdampak wabah Covid-19 dari kelurahan Mengwitani jumlah warga di Desa Beringkit. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan random sampling yaitu metode pemilihan ukuran sampel dari suatu populasi, yang setiap anggota populasinya mempunyai peluang yang sama dan semua kemungkinan penggabungannya yang diseleksi sebagai sampel mempunyai peluang yang sama. Berdasarkan hasil analisis data bahwa koefisien korelasi berganda diperoleh R = 0,804 berarti ada hubungan yang sangat kuat komunikasi keluarga terhadap stres karyawan yang dirumahkan selama pandemi Covid-19. Koefisien determinasi diperoleh sebesar 64,7%, berarti besarnya variasi hubungan antara komunikasi keluarga terhadap stres karyawan yang dirumahkan selama pandemi Covid-19 adalah 64,7%. Hasil pengujian hipotesis diketahui komunikasi keluarga berpengaruh negatif terhadap stres kerja karyawan yang dirumahkan selama pandemi Covid-19
PENGARUH KEPEMIMPINAN KONTINJENSI DAN KEPEMIMPINAN SITUASIONAL TERHADAP KEPUASAN KERJA
This study aims to examine whether situational leadership composed of contingency leadership and situational leadership affect employee job satisfaction in Panembahan Senopati Bantul organization and among the contingency leadership model variables and situational leadership models, which variable is most influential on employee job satisfaction in the Panembahan Senopati organization Bantul. The results of the t value for the contingency leadership model (X1) is greater than the value of t table (2.028) of 2.554 from the test shows that there is an influence of the contingency leadership model (X1) on job satisfaction (Y) of employees in the Panembahan Senopati Bantul organization, the model variable situational leadership (X2) obtained t count value is greater than the value of -t table (-2.028) of -1.334 and smaller than t table (2.028), the test shows that there is no influence of situational leadership model variables (X2) on satisfaction work (Y) employees in the Panembahan Senopati Bantul organization. From the F test results obtained F calculated values greater than the F table value is 3.261> 3.259. That means, the contingency leadership model (X1) and situational leadership model (X2) simultaneously have influence on employee job satisfaction and from the t-test results it is known that the most influential factor is the cont leadership model concentration (X1) with a sig level of 0.015
PENGARUH TAGAR #2019GANTIPRESIDEN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MILENIAL
Abstrak: Evolusi perkembang internet dan munculnya media baru (Media Sosial) mempengaruhi banyak peristiwa politik, yang paling sering disoroti adalah terkait pengaruh penggunaan media sosial terhadap partisipasi politik. Namun sejauh ini literatur yang ada hanya menunjukan pengaruh langsung antara penggunaan media sosial dan partisipasi politik tanpa proses mekanisme psikologis yang terjadi. Selain itu, fenomena tagar di Indonesia juga kurang mendapat perhatian para ilmuwan padahal tagar sebagai bagian dari konsep viralitas memiliki kemampuan penyebaran informasi dalam skala besar dan cepat bahkan dalam beberapa kasus mempengaruhi gerakan sosial. Oleh karena itu, artikel ini berupaya untuk menguji pengaruh konten tagar #2019GantiPresiden terhadap partisipasi politik online dan offline (low/high) dengan menggunakan Model Partisipasi Politik Media Sosial (SMPPM). Adapun metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan kuisioner dan teknik analisa regresi linier sederhana. Hasilnya (1) pengaruh tagar #2019GantiPresiden terhadap partisipasi online (low/high) lebih besar dibanding terhadap partisipasi offline (low/high), (2) konten tagar #2019GantiPresiden tidak memiliki tujuan partisipatif dan dan tidak lebih dominan dibanding tujuan individu sekalipun mereka sepakat dengan tagar tersebut, sehingga (3) tidak dapat meningkatkan rata-rata responden yang pernah melakukan partisipasi online/offline (low) menuju partisipasi online/offline (high)
AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI DI POLRES KEDIRI TAHUN 2018-2019
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pelayanan publik dalam pembuatan SIM dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan publik di Polres Kediri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik di Polres Kediri sudah dapat dikatakan baik dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Selain itu, terdapat faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses pelayanan publik di Polres Kediri
Analisis Dampak Sistem Multipartai dalam Implementasi Sistem Pemerintahan Presidensil di Era Jokowi & Jusuf Kalla
Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (2014-2019), Indonesia mengimplementasikan sistem presidensial bersamaan dengan sistem multipartai, atau dapat dikatakan multipartai ektrim dikarenakan banyaknya jumlah partai pada masa itu. Hal ini kemudian menyebabkan pasangan Jokowi-JK sangat berketergantungan terhadap partai koalisi, serta menimbulkan berbagai permasalahan lainnya. Bahkan, banyak pengamat politik menilai bahwa era tersebut adalah era “presidensil rasa parlementer”. Implementasi sistem presidensial bersamaan dengan multipartai saat itu tidak berjalan dengan lancar. Diperlukan keseimbangan ekstra, pemerintahan yang tegas, serta berwibawa dalam mengembangkan pola pemerintahan presidensial bersamaan dengan sistem multipartai
Analisis Sistem Pemerintahan Di Indonesia Pada Demokrasi Di Era SBY Dan Jokowi.
This article aims to see how the development of the government system in Indonesia through the perspective of democracy in the era of SBY and Joko Widodo. Which is considered to have constraints and problems in several sectors. To find out the results of these objectives, this article uses literature studies with theoretical approvals taken from several sources, both news, journals and books to retrieve the data needed. His findings were that the government system in the democratic era during the leadership of SBY and Joko Widodo was considered to have many problems in the Indonesian political system. The rise of bureaucratic diseases often occurs such as political reciprocation, until the revision of the ITE Law and the weakening of the KPK during the 7th presidential year of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, has made public confidence in the government decline. Another finding is the data in the Central Statistics Agency, namely the Indonesian democratic index or IDI is fairly stable and increasing, but in practice the unrest and distrust of the public towards the government system in Indonesia especially democracy in Indonesia is increasingly apparent
Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Dalam Menerapkan Lelang Jabatan Pada Tahun 2018
Jabatan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 terfokus pada bagaimana mekanisme yang terjadi selama proses Lelang Jabatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data serta teori sebagai bahan penjelas. Pengumpulan data primer dilakukan secara wawancara dengan enam narasumber terkait sebagai data utama sedangkan data sekunder dilakukan secara dokumentasi sebagai data pendukung. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa Lelang Jabatan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dilakukan berdasarkan sistem merit dan sesuai dengan regulasi pemerintah dari proses awal hingga akhir Lelang. Inovasi Lelang Jabatan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dengan pertimbangan perekrutan berdasarkan sistem Manajemen Sumber Daya Manusia sesuai indikator kompetensi, profesionalitas dan kualitas melalui penilaian obyektif
REFORMASI BIROKRASI DALAM PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS PADA PEMERINTAH KOTA TEGAL TAHUN 2018
Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan reformasi birokrasi yang ada di Pemerintah Kota Tegal dalam bidang akuntabilitas pada tahun 2018. Pemerintah kota bertanggung jawab untuk melaksanakan pemerintahan dengan memprioritaskan prinsip akuntabilitas dalam setiap kinerja organisasi perangkat daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengolah dan menganalisis data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk akuntabilitas kinerja yang ada adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan akuntabilitas keuangan dilakukan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Temuan dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia yang dimiliki mampu bekerja optimal yang profesional dan kompeten dalam menyelesaikan laporan
DUKUNGAN KOLEKTIF CIVIL SOCIETY DALAM PENGARUSUTAMAAN GERAKAN ANTI KORUPSI DI INDONESIA
oai:ojs2.www.thejournalish.com:article/3Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana dukungan kolektif civil society (masyarakat sipil) dalam pengarusutamaan gerakan anti korupsi di Indonesia. Tulisan ini menggunakan perspektif society dalam mendorong kebijakan pemberantasan korupsi. Selama ini masalah korupsi bukan saja masalah kurang tegaknya aturan hukum, melainkan juga masalah moralitas warga negara (citizens) yang harus mendapatkan pendidikan karakter sejak dini melalui berbagai upaya strategis. Gerakan anti korupsi berbasis kolektif society salah satunya telah dilakukan oleh Muhammadiyah melalui Madrasah Anti Korupsi (MAK) yang diiniasiasi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dengan membawa beberapa agenda program yaitu pendidikan anti korupsi, advokasi anti korupsi dan pengawasan anti korupsi. Namun, ketiganya belum berjalan secara maksimal sehingga dibutuhkan akselerasi gerakan anti korupsi dengan program Serikat Gerakan Anti Korupsi (SE-GANKIN) yang memilik 3 langkah teknis yaitu kolaborasi dengan kelompok sosial, membuat situs website kanal bersama, dan membuat media berbasis aplikasi online