Thejournalish - Social and Government (E-Journal)
Not a member yet
262 research outputs found
Sort by
JEJAK PENERAPAN EKONOMI AKUNTANSI PADA PEMERINTAHAN KERAJAAN MATARAM KUNO HINGGA MATARAM ISLAM ABAD XX M
Full text linkTujuan Utama – Penelitian ini untuk mengetahui penerapan historiografi akuntansi budaya Mataram Kuno hingga Mataram Islam. Metode –Menggunakan beberapa metode, yang meliputi; artikel review, sumber arsip historis, epigrafi dan sosial arkeologi. Sumber diperoleh dari; Jurnal Ilmiah, perpustakaan daerah, Museum, keraton, serta sejarawan. Temuan Utama – Penelitian ini menemukan bahwa terdapat penerapan akuntansi sejak masa Mataram Kuno hingga masa awal Mataram Islam yang masih bisa dirasakan manfaatnya sampai saat ini. Setidaknya akuntansi dapat dilihat dari; penggunaan mata pencaharian bidang ekonomi, transaksi pasar, perpajakan dan otonomi daerah. Implikasi Teori dan Kebijakan – Penelitian ini menawarkan pengetahuan sejarah penerapan akuntansi pada masa lalu yang tidak ada pada akuntansi modern. Penelitian ini juga menjadikan sejarah yang tidak boleh dilupakan bagi mahasiswa di lingkungan Yogyakarta saat ini. Kebaruan Penelitian – Penelitian ini menjelaskan tiga masa, yaitu masa Mataram Kuno, Mataram Islam, dan Kesultanan Yogyakarta dalam satu judul sedangkan penelian sebelumnya kebanyakan dipisah berdasaran masa
Pendekatan Terintegrasi Memutus Mata Rantai Percaloan Buruh Migran: Studi Kasus Organisasi Berbasis Komunitas Amanah Desa Danasri
Full text linkPenelitian ini bertujuan memahami dinamika percaloan buruh migran dari desa dan upaya organisasi berbasis komunitas (OBK) Amanah dalam memutus mata rantai percaloan yang diidentifikasi sangat rentan dengan human trafficking dan merugikan buruh migran. Sejak tahun 2011, Kabupaten Cilacap mengkampanyekan migrasi aman dengan membentuk organisasi berbasis komunitas untuk memutus rantai percaloan dari desa buruh migran berasal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Percaloan di Cilacap, khususnya di Desa Danasri mengalami fase-fase yang signifikan yaitu sebelum pembentukan OBK, kampanye migrasi aman oleh OBK, serta lahirnya Peraturan Daerah Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Sebelum pembentukan OBK, percaloan banyak melibatkan tindakan kriminal seperti pemalsuan dokumen demi bisa memberangkatkan buruh migran ke luar negeri. Rekruitmen oleh calo memiliki langkah-langkah omong omong, iming-iming dan amang-amang. Pasca pembentukan OBK dan kampanye migrasi aman, jumlah percaloan buruh migran mengalami penurunan dengan berkurangnya jumlah calo. Hingga pada akhirnya Kabupaten Cilacap memiliki Perda Perlindungan TKI, meskipun belum mampu menghilangkan percaloan di Cilacap secara menyeluruh. Dalam memutus rantai percaloan, OBK Amanah menerapkan pendekatan terintegrasi meliputi: (1) edukasi, (2) peran teknis pengorganisasian, (3) meningkatkan daya tawar, (4) jejaring, (5) advokasi dan (6) medium.
Keywords : percaloan,dinamika, migrasi aman, organisasi berbasis komunita
Peran Pemerintah Daerah dalam Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Gunungkidul
Full text linkPenguatan sumber daya manusia (SDM) merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan daerah, terutama di wilayah dengan karakteristik sosial-ekonomi yang beragam seperti Kabupaten Gunungkidul. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan dan pelatihan sebagai instrumen utama peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerahKabupaten Gunungkidul dalam penguatan pendidikan dan pelatihan SDM serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, observasi lapangan, serta telaah dokumen kebijakan terkait dengan program pendidikan dan pelatihan di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah berperan sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, baik melalui lembaga formal maupun nonformal. Program pelatihan vokasional, peningkatan kapasitas aparatur, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan sektor swasta menjadi instrumen utama dalam penguatan SDM lokal. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan anggaran, fragmentasi kelembagaan, serta belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini menegaskan pentingnya tata kelola kolaboratif dan perencanaan berbasis kebutuhan lokal dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan SDM. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penguatan SDM yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan
AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DI SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON-FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOLAKA UTARA
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menilai akuntabilitas kinerja, biaya, dan produk pelayanan publik di satuan pendidikan formal dan non-formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif Mixed Methods, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data dengan observasi langsung, pengisian kuisioner, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) Indikator akuntabilitas kinerja pelayanan dapat disimpulkan bahwa mayoritas atau sebesar 85,8% responden setuju bahwa akuntabilitas kinerja pelayanan publik di satuan pendidikan formal dan non-formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara sudah “Sesuai”. (2) Indikator akuntabilitas biaya pelayanan dapat disimpulkan bahwa mayoritas atau sebesar 89,5% responden setuju bahwa akuntabilitas biaya pelayanan publik di satuan pendidikan formal dan non-formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara sudah “Sesuai”. (3) Indikator akuntabiltas produk pelayanan dapat disimpulkan bahwa mayoritas atau sebesar 87,6% responden setuju bahwa akuntabilitas produk pelayanan publik di satuan pendidikan formal dan non-formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara sudah “Sesuai”. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, Akuntabilitas Pelayanan Publik di Satuan Pendidikan Formal dan Non-Formal Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara sudah “Sesuai” Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara dengan tingkat kesesuaian sebesar 87,6%
PERAN WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) SEBAGAI INSTRUMEN DALAM MENANGANI PANDEMI COVID-19 BAGI AMERIKA SERIKAT
Full text linkPenelitian ini akan menganalisisn peran World Health Organization (WHO) sebagai instrumen selama Covid-19 bagi Amerika Serikat. Studi ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang memungkinkan penelusuran secara mendalam terhadap dinamika hubungan antara negara dan organisasi internasional di tengah krisis global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WHO tidak sepenuhnya netral sebagai aktor global, melainkan rentan terhadap instrumentalisasi oleh negara-negara donor utama seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat menjadi subjek penelitian karena Amerika Serikat adalah negara dengan kematian Covid-19 tertinggi di dunia, namun terdapat fenomena menarik, bahwa Amerika Serikat menarik diri dari WHO saat Covid-19 terjadi. Penarikan Amerika Serikat oleh Trump di WHO menjadikan organisasi tersebut Instrumen politik, karena Amerika Serikat memanfaatkan posisi strategis WHO untuk menekan Tiongkok terkait transparansi asal-usul virus, serta untuk memperkuat pengaruhnya dalam tata kelola kesehatan global. Melalui ancaman penghentian dana dan usulan reformasi terhadap mekanisme International Health Regulations (IHR) dan Public Health Emergency of International Concern (PHEIC), Amerika Serikat berupaya membentuk ulang tata kelola kesehatan global sesuai dengan kepentingan strategisnya. Studi ini menyimpulkan bahwa relasi antara WHO dan Amerika Serikat selama pandemi mencerminkan interaksi kompleks antara idealisme multilateral dan kepentingan politik negara-negara besar dalam arena kesehatan global
DIPLOMASI BUDAYA KOREA DI INDONESIA: ANALISIS PENGARUH KOREAN WAVE TERHADAP BUDAYA LOKAL
Full text linkArtikel ini mengkaji dan menganalisis fenomena Korean Wave (gelombang Korea) yang telah menjadi tren global dalam beberapa dekade terakhir, termasuk di Indonesia. Korean Wave dimanfaatkan sebagai alat diplomasi budaya dalam bentuk soft power yang efektif dan efisien dalam meningkatkan citra serta perekonomian Korea Selatan, tanpa memerlukan intervensi kekerasan seperti pada hard power. Artikel ini menggunakan teori Joseph Nye yang menyatakan bahwa soft power merupakan kecakapan suatu negara untuk mempengaruhi pihak lain menggunakan daya tarik yang dimilikinya, tanpa menggunakan kekerasan maupun penekanan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berjenis fenomenologi dan digabungkan dengan metode deskriptif, di mana data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan situs web. Hasil kajian menunjukkan bahwa Korean Wave tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi Korea Selatan, tetapi juga memengaruhi generasi muda Indonesia dalam mengadopsi dan mempelajari budaya Korea. Selain itu, fenomena ini berdampak terhadap identitas budaya lokal Indonesia di tengah arus globalisasi yang semakin kuat
TRADISI RUWATAN RAMBUT GEMBEL DI DIENG KULON KECAMATAN BATUR KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH
Full text linkTradisi ruwatan rambut gembel merupakan salah satu praktik budaya masyarakat Jawa yang masih dilestarikan hingga saat ini, khususnya di wilayah Dataran Tinggi Dieng, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Tradisi ini dipercaya sebagai upacara sakral untuk melepaskan aura negatif atau malapetaka yang melekat pada anak berambut gembel, sekaligus menjadi identitas sosial dan spiritual masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna sosial, prosesi, serta manifestasi pelestarian tradisi ruwatan rambut gembel, serta keterkaitannya dengan pengembangan pariwisata budaya melalui Dieng Culture Festival (DCF). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak berambut gembel dipandang memiliki status sosial khusus di masyarakat Dieng, sehingga prosesi ruwatan tidak dapat dilakukan sembarangan, melainkan harus melalui tata cara tertentu dengan pemenuhan syarat yang diajukan oleh anak. Prosesi ruwatan dilaksanakan secara mandiri dalam lingkup keluarga maupun secara massal dalam agenda DCF yang kini menjadi ikon budaya sekaligus daya tarik wisata. Pelestarian tradisi ini tidak hanya menjaga kearifan lokal dan identitas budaya, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui transformasi mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan demikian, tradisi ruwatan rambut gembel menjadi wujud nyata integrasi antara pelestarian budaya, spiritualitas, dan pemberdayaan masyarakat
Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Kantor Camat Suwawa Kabupaten Bone Bolango
Full text linkPemerintah Indonesia terus melakukan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Undang-undang ini bertujuan untuk membentuk aparatur pemerintahan yang profesional, terbuka, berintegritas, kompeten, serta produktif dalam menjalankan tugas negara. Melalui regulasi tersebut, pemerintah menegaskan bahwa aparatur sipil negara harus bekerja secara profesional, netral dari pengaruh politik, serta menjunjung tinggi prinsip bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja aparatur sipil negara di kantor camat suwawa kabupaten bone bolango yang dapat di lihat dari indikator kinerja yaitu, kualitas kerja, kuantitas, dan ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian, dan komitmen kerja. Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Suwawa Kabupaten Bone Bolango. Dasar pertimbangan penetapan lokasi peneliti tersebut ialah karena di kantor camat tersebut masih terdapat permasalahan yang harus dibenahi agar dapat menciptakan kinerja aparatur sipil negara yang berkualitas bagi masyarakat. Sebagai lokasi serta subjek dalam penelitian ini, alasan peneliti memilih lokasi tersebut yaitu lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau dan ingin tahu seberapa jauh Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Camat Suwawa Kabupaten Bone Bolango.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai kinerja aparatur sipil negara di kantor camat suwawa kabupaten bone bolango, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang selaras dengan fokus dan subfokus penelitian sebagai berikut: 1. Kondisi ruang tunggu yang kurang nyaman menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pelayanan publik belum sepenuhnya mendukung kenyamanan masyarakat, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. 2. Kurangnya fokus pegawai dalam bekerja mencerminkan belum optimalnya sikap profesional aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan, yang berdampak pada lambatnya proses pelayanan pada masyarakat. 3. Minimnya aktivitas kerja yang terlihat selama jam pelayanan menandakan bahwa pelaksanaan pelayanan publik belum berjalan secara maksimal, sehingga dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja dan profesionalitas aparatur. 4. Ketidaktepatan waktu dalam jam kerja menunjukkan rendahnya tingkat kedisiplinan sebagian pegawai, yang berpotensi menghambat kelancaran pelayanan dan mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. 5. Ketidakseimbangan antara jumlah pegawai dan jumlah masyarakat yang dilayani menyebabkan proses pelayanan menjadi tidak efektif, ditandai dengan antrean panjang dan waktu pelayanan yang lebih lama dari yang seharusnya.6. Kurangnya kesigapan pegawai dalam melayani serta kecenderungan menunda pekerjaan mencerminkan rendahnya responsivitas aparatur, yang dapat menghambat kelancaran pelayanan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja di Kantor Camat Suwawa
Akuntabilitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pengelolaan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sinjai)
Full text linkTujuan Penelitian ini untuk mengetahui 1. Bagaimana Pengelolaan Identittas Kependudukan Digital di Kabupaten Sinjai, 2. Untuk mengetahui faktor determinan dalam implementasi Pengelolaan identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sinjai Khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang mengarah pada proses kasus pengelolaan identitas kependudukan digital yang sejalan dengan Akuntabilitas pelayanan publik Di Kabupaten Sinjai. Pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis berdasarkan indikator indikator yang ditentukan dengan melihat hasil pengumpulan datadari informan penelitian yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Bidang Pengelolaan informasi Adminstrasi Kependudkan, Adminstrator Database (ADB) disdukcapil Sinjai dan dan masyarakat. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Pengelolaan Ident itas Kependudkan Digital selama kurun waktu 2 tahun telah berjalan di Kabupaten Sinjai dengan terbitnya Permnedagri Nomor 72 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 223 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dimana impelentasi pelaksanaan IKD disesuiakan dengan ketersediaan Perangkat dan jaringan beserta SDM, dan pemahaman terhadap Lembaga Pengguna Dokumen Kependudukan beserta Pemahaman Masyarakat akan pentingnya Idnetitas Kependudukan Digital sebagai wujud Dokumen kependudukan yang berbasis digitalisasi 2. Faktor determinan meliputi Ketersediaan Sumber Daya Manusia, Fasilitas dan Prasarana, Sistem dan Jaringan, serta kesadaran dan pemahaman warga, serta lembaga pengguna dokumen kependudukan sebagai faktor pendukung dengan ketersediaan Sumber daya Aparatur dan perangkat sebagai dasar utama layanan identitas kependudukan digital kepada warga. Faktor penghambat yakni lembaga pengguna dokumen kependudukan masih belum mampu menerapkan identitas kependudukan digital ini karna masing masing bertahan dengan database lembaga tersendiri dengan pemberlakuan Dokumen kependudukan secara fisik walaupun Legalitas Negara telah sah serta pemahaman warga yang masih minim tentang teknologi dimana negara dituntut untuk berbasis digitalisasi yang masih belum direspon sepenuhnya oleh warga
Penerapan Kebijakan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kecamatan Sako, Kota Palembang
Full text linkPenelitian ini membahas implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kecamatan Sako, Kota Palembang. Program KIS bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat, terutama kelompok kurang mampu. Namun, dalam implementasinya, ditemukan beberapa kendala, seperti ketidaksesuaian data penerima manfaat, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan serta hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, termasuk pegawai Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, serta masyarakat penerima manfaat. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kecamatan Sako, Kota Palembang, belum optimal akibat berbagai kendala. Sosialisasi yang belum menyeluruh menyebabkan banyak masyarakat tidak mengetahui keberadaan dan manfaat program ini. Dari segi sumber daya, keterbatasan tenaga ahli, kewenangan yang belum sepenuhnya diberikan, dana yang tidak mencukupi, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai turut menghambat pelaksanaan. Meskipun para pelaksana menunjukkan sikap yang bertanggung jawab sesuai tugasnya, kurangnya koordinasi dalam birokrasi menyebabkan ketidakterpaduan dalam pelaksanaan tugas. Hambatan lain meliputi fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang memadai, ketidaksiapan Pegawai Kelurahan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta kurangnya ketelitian aparat dalam menjalankan program, yang secara keseluruhan berdampak pada efektivitas implementasi KIS di wilayah tersebut