Thejournalish - Social and Government (E-Journal)
Not a member yet
262 research outputs found
Sort by
The Role of Woman’s Peer Group in Enhancing Self-Concept and Self-Image Members To Do Aesthetic Procedures in Jakarta
Full text linkThis study investigates the role of women’s social groups in enhancing self-concept and self-image to do aesthetic surgery in Jakarta, Indonesia. The existence of these groups can also play a role as reference group or supporter among members. Based on this situation, this study seeks to reveal the complex interplay between support groups, self-concept, and self-image among women in Jakarta in deciding to have aesthetic procedures. Drawing on qualitative inquiry, the research focuses on the voices and experiences of women who have undergone aesthetic procedures, enhanced by their support groups. Data collected through in-depth interviews to members of women’s peer groups, aesthetic doctors, a psychologist, and also through document analysis. The findings shed light on the nuanced ways in which women in Jakarta negotiate beauty ideals and identity formation within a globalized context. While Korean beauty trends offer a compelling aesthetic ideal, they also raise questions about the commodification of beauty and its impact on self-esteem and body image. By situating these findings within the broader socio-cultural landscape, the research contributes to a deeper understanding of the complex dynamics shaping beauty culture in Jakarta and offers insights into promoting body positivity and empowering individuals to embrace diverse expressions of beauty
Faktor Penyebab Kesenjangan Pendapatan dalam Implementasi Pemberdayaan UMKM melalui Program Gandeng Gendong di Kemantren Tegalrejo
Full text linkKota Yogyakarta menunjukkan komitmennya dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui Program Gandeng Gendong, sebuah inovasi kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi (5K). Program ini dilaksanakan sejak 2018 yang diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Gandeng Gendong. Dalam implementasinya didukung oleh Aplikasi Nglarisi sebagai sarana digital yang memfasilitasi pemasaran dan pengelolaan pesanan. Pelaksanaan program Gandeng Gendong di Kemantren Tegalrejo masih belum optimal sehingga muncul kesenjangan pendapatan antar kelompok Gandeng Gendong. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya kesenjangan pendapatan dalam implementasi pemberdayaan UMKM melalui program Gandeng Gendong di Kemantren Tegalrejo. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mengidentifikasi faktor penyebab kesenjangan pendapatan antar kelompok Gandeng Gendong berdasarkan teori pemberdayaan “ACTORS,” yang mencakup Authority, Confidence and Competence, Trust, Opportunities, dan Responsibilities. Hasil penelitian menunjukkan kesenjangan pendapatan antar kelompok disebabkan oleh faktor internal seperti perbedaan kapasitas dan keterampilan masing-masing kelompok dan faktor eksternal seperti modal usaha serta dukungan pemerintah. Hingga saat ini Kemantren dan Kelurahan belum memberikan pendampingan secara langsung kepada kelompok Gandeng Gendong dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pendampingan atau pelatihan yang sistematis serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas program dan memastikan keberlanjutan manfaatnya bagi masyarakat
Transformasi Hukum Pemerintahan Desa: Perbandingan UU No. 5 Tahun 1979 dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Full text linkPenataan pemerintahan desa di Indonesia mengalami transformasi besar dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari model pemerintahan yang sentralistik menuju pengakuan terhadap keberagaman, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan desa sebagai entitas otonom dalam kerangka negara kesatuan. Artikel ini bertujuan membandingkan dua rezim hukum tersebut, dengan menelaah aspek historis, kelembagaan, kewenangan, dan relasi desa dengan pemerintah supradesa. Metode kajian ini bersifat normatif-kualitatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU Desa 2014 memberikan ruang lebih besar terhadap rekognisi dan subsidiaritas desa, menjadikan desa tidak hanya sebagai objek administrasi negara, tetapi sebagai subjek pembangunan berbasis lokalitas
PERAN GENERASI MUDA DALAM PARTISIPASI POLITIK DI INDONESIA
Full text linkPeran sumber daya manusia (SDM) dalam politik dan manajemen sumber daya manusia (MSDM), serta pentingnya partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, dalam proses politik untuk mengamankan suara dan kepentingan bersama. Penulis menjelaskan pandangan politik dari perspektif Aristoteles dan Prof. Miriam Budiarjo, yang menyatakan politik sebagai usaha mencapai kebaikan bersama dan menetapkan tujuan serta mencapainya. Generasi muda saat ini cenderung menolak politik karena adanya penyelewengan dan praktek politik buruk di Indonesia. Padahal, partisipasi mereka sangat penting bagi masa depan demokrasi dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur untuk menggambarkan keterlibatan generasi muda dalam politik. Penulis menjelaskan partisipasi politik masyarakat dalam konteks peran partai politik dan bagaimana pendidikan politik dapat meningkatkan kesadaran politik generasi muda. Hasil kajian menunjukkan bahwa generasi muda memiliki peran krusial dalam membangun demokrasi yang kuat dan memastikan partisipasi aktif mereka dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan politik bagi anak muda menjadi langkah penting dalam menciptakan demokrasi yang kuat dan memastikan partisipasi aktif generasi muda dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik, meskipun peran media sosial sebagai alat untuk berpartisipasi dalam politik belum sepenuhnya efektif
Analisis Gender Tentang Partisipasi Pria Dalam Keikutsertaan KB Vasektomi (Mop) di Kelurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman
Full text linkPengarusutamaan gender pada dasarnya adalah sebuah strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kondisi keadilan gender, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Analisis Gender terhadap Partisipasi Pria dalam Keluarga Berencana Vasektomi (MOP) di Desa Wedomartani Kecamatan Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Cara pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Upaya peningkatan pengetahuan dapat dilaksanakan melalui promosi KB untuk kaum pria dengan berbagai media. Dan bentuk penyadaran yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran khususnya bagi Pria. Upaya peningkatan pengetahuan dapat dilakukan oleh petugas (PLKB) melalui promosi KB bagi pria dengan berbagai media dan bentuk penyadaran yang dilakukan, yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran khususnya bagi pria, sehingga dengan ikhlas mau untuk berpartisipasi sebagai peserta menjadi akseptor KB
Pola Rekrutmen Partai PDIP Dalam Menetapkan Kandidat Calon DPRD Tingkat 1 Sumatra Selatan
Full text linkRekrutmen politik merupakan fungsi yang sangat penting bagi partai politik terlebih di negara yang menganut demokrasi, jika partai politik gagal melakukan fungsi rekrutmen politik maka akan berhenti menjadi partai politik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola rekrutmen partai PDIP dalam menentukan kandidat calon DPRD Tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan. Hasil analisis dan temuan di lapangan yaitu bahwa terdapat dua mekanisme rekrutmen partai PDIP dalam menetapkan kandidat calon DPRD Tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan yakni terbuka dan tertutup. Mekanisme ini merupakan proses dalam melakukan fungsi partai sebagai sarana rekrutmen legislatif yang dilaksanakan PDIP Provinsi Sumatera Selatan. Adapun pola kandidat dalam rekrutmen partai PDIP dalam menentukan kandidat calon DPRD Tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan yaitu Compartmentalization, dalam rekrutmen politik latar belakang pendidikan seorang calon legislatif tidak menjamin kesiapan mereka terjun ke dunia politik tanpa adanya pembekalan khusus dari partai politik. Immediate Survival, dalam proses rekruitmen calon legislatif PDIP Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan kedekatan personal masih menyisakan kesenjangan di antara kader, walaupun tidak menimbulkan konflik yang keras. Partisan, rekrutmen juga dilakukan oleh DPD PDIP Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan metode infiltrasi yaitu masuk ke dalam elemen-elemen atau organisasi-organisasi masyarakat. Meritokrasi, PDIP Provinsi Sumatera Selatan dalam proses rekrutmen politiknya menggunakan sistem karir dan meritokrasi dimana para kader untuk menjadi elit politik harus memulai jenjang karir sesuai dengan mekanisme yang ada di tubuh partai
Strategi Kemenangan Partai Golkar dalam Meningkatkan Representasi Perempuan pada Pemilihan DPRD Tingkat 1 Kota Palembang
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Partai Golkar dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Tingkat 1 Kota Palembang. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi berbagai kebijakan, program, dan upaya yang dilakukan oleh partai untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh perempuan dalam proses pencalonan dan pemilihan, serta bagaimana dampak dari strategi tersebut terhadap tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Tingkat 1 Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk mendalami berbagai faktor yang mempengaruhi strategi Partai Golkar dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Tingkat 1 Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Golkar menggunakan strategi memperluas pasar dengan melibatkan tokoh perempuan inspiratif dalam kampanye, yang memperkuat citra partai dan mendorong perempuan aktif di politik. Fokus pada kualitas kader perempuan melalui pelatihan di Golkar Institute dan KPPG, serta program seperti Pasar Murah Pro Rakyat, menunjukkan komitmen Golkar terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan berkelanjutan. Dalam strategi menembus pasar, Golkar meningkatkan suara di daerah potensial baru melalui program seperti "Golkar Peduli" dan "Golkar Sejahtera," serta pendekatan langsung kandidat perempuan yang relevan dengan kebutuhan lokal. Pemanfaatan media sosial seperti Instagram juga memperluas jangkauan audiens muda, mendukung kombinasi inovasi digital dan interaksi langsung dalam kampanye. Melalui strategi mempertahankan pasar, Golkar memaksimalkan keterlibatan kader dan relawan lokal untuk menjaga loyalitas masyarakat melalui aksi nyata dan pendekatan kekeluargaan. Dengan komunikasi transparan dan kemampuan beradaptasi, Golkar mampu menghadapi tantangan politik, memastikan dukungan masyarakat tetap terjaga di tengah persaingan yang semakin kompleks
Tren Global Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintahan Daerah: Perspektif Bibliometrik
Full text linkStudi ini bertujuan untuk menganalisis tren dalam publikasi ilmiah tentang partisipasi masyarakat dan tata kelola lokal dari tahun 2015 hingga 2024, menggunakan basis data Scopus. Sebanyak 231 dokumen dianalisis berdasarkan judul, abstrak, dan kata kunci yang relevan. Visualisasi bibliometrik dilakukan dengan bantuan perangkat VOSViewer dan platform MapChart. Alat ini digunakan untuk memetakan publikasi tahunan, kontribusi negara, penulis, institusi, dan topik utama. Hasil temuan menunjukkan peningkatan tren publikasi dengan puncaknya pada 2024 (29 dokumen). Amerika Serikat dan Indonesia mendominasi kontribusi publikasi, sedangkan Molyneux S menjadi penulis paling produktif. Sumber paling sering dikutip adalah jurnal PLOS ONE dan IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Tiga institusi utama yang berkontribusi antara lain Centers for Disease Control and Prevention, University of Newcastle, dan Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Hasil studi ini menunjukkan bahwa “community participation” menjadi istilah sentral, terutama dalam konteks tata kelola, kesehatan, dan pembangunan berkelanjutan di negara berkembang. Partisipasi masyarakat terbukti memberikan dampak signifikan dalam pembangunan, pelayanan kesehatan responsif, dan penguatan kapasitas komunitas di tingkat daerah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali partisipasi masyarakat dalam konteks lokal serta peran teknologi digital dalam memperkuat tata kelola partisipatif
Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta melalui Program Koperasi Merah Putih
Full text linkProgram Koperasi Merah Putih (PKMP) merupakan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta untuk mendorong kemandirian ekonomi berbasis komunitas. Ekonomi yang menjadi banyak dijadikan faktor diberbagai lini kehidupan. Penelitian ini bertujuan menggambarkan proses pemberdayaan masyarakat melalui PKMP dengan pendekatan komunikasi partisipatif. Teori yang mendasari adalah Pemberdayaan Komunitas (Community Empowerment) dari Laverack (2005) dan Tangga Partisipasi (A Ladder of Citizen Participation) dari Arnstein (1969). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 15 informan (pengurus, anggota koperasi, dan fasilitator pemerintah), observasi partisipatif di tiga lokus PKMP, serta analisis dokumen. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (1994). Hasil penelitian menunjukkan PKMP memiliki peranan dalam segi pemberdayaan ekomoni dan menunjang partisipasi masyarakat ke tingkat ‘kemitraan’ (partnership) dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha. Pemberdayaan ekonomi tercapai melalui peningkatan kapasitas kewirausahaan, akses permodalan, dan penguatan jaringan pemasaran. Diskusi mengaitkan temuan dengan teori Laverack, di mana peningkatan aset dan kapasitas kolektif menjadi fondasi kemandirian komunitas. PKMP memiliki peran sebagai jembatan komunikasi pemberdayaan yang meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi kota yang berdikari
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Peraturan ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan, semangat nasionalisme, dan internalisasi ideologi Pancasila di tengah meningkatnya fenomena intoleransi dan radikalisme di masyarakat. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kebijakan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari sejumlah informan yang terdiri dari anggota DPRD, pejabat Kesbangpol, Dinas Pendidikan, tokoh kebudayaan, tenaga pendidik, dan peserta didik. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda masih menghadapi kendala pada empat aspek utama, yaitu komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keterbatasan koordinasi antarinstansi dan kurangnya sosialisasi mengakibatkan implementasi belum optimal, terutama di satuan pendidikan dan lembaga nonformal. Namun demikian, adanya sinergi antara Kesbangpol, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kebudayaan menunjukkan komitmen daerah dalam memperkuat karakter kebangsaan berbasis nilai-nilai Pancasila. Studi ini merekomendasikan penguatan sistem monitoring, peningkatan kompetensi pelaksana, dan kolaborasi lintas sektor untuk menjamin keberlanjutan implementasi kebijakan ini