Thejournalish - Social and Government (E-Journal)
Not a member yet
262 research outputs found
Sort by
TANTANGAN PERTAHANAN NASIONAL MENUJU INDONESIA EMAS 2045
Full text linkGolden Indonesia 2045 is a long-term vision launched to mark 100 years of Indonesian independence. This vision covers various aspects of development, including economic, social and defense. National defense policy is one of the key elements in ensuring the achievement of this vision, considering the importance of national stability and security as the foundation for sustainable development. This research aims to see the challenges in the aspect of national defense towards a golden Indonesia 2045 and the role of national defense in realizing a golden Indonesia 2045. The research method used is a literature study involving analysis of documents, books, journal articles and information from official websites. Indonesian national defense. The findings obtained by researchers in this research are that there are several challenges faced by Indonesian national defense such as Economic and Resource Challenges: Defense Budget Limitations and the Need for Military Modernization, Institutional and Bureaucratic Challenges: The Need for Reform of Defense Institutions and Bureaucracy and Budget Limitations and Priorities National: Balancing Economic Development and Defense Investment. Meanwhile, the role of national defense in realizing a Golden Indonesia 2045 is implementing Defense Diplomacy in the context of international cooperation in maintaining regional security and building national resilience and responding to non-conventional threats. Non-conventional threats such as terrorism, separatism, cyber attacks and climate change
Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung Keluarga Berencana di Kalurahan Sendangagung
Full text linkProgram Kampung Keluarga Berencana yang dicanangkan oleh Pemerintah merupakan inovasi dari lembaga pemerintah yakni BKKBN. Untuk dapat mencapai tujuan dari program tentunya harus ada keterlibatan dan kolaborasi lewat beberapa pihak baik masyarakat, pemerintah ataupun swasta,. Partisipasi publik jadi kunci penting untuk menyelenggarakan program yang sudah direncanakan. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui partisipasi publik dalam program Kampung Keluarga Berencana di Kalurahan Sendangagung dengan menggunakan teori dari John M. Cohen dan Norman T. Uphoff. Partisipasi masyarakat yang diteliti yakni partisipasi pada penetapan keputusan, penyelenggaraan program, pemanfaatan hasil, serta evaluasi. Penelitian ini ialah riset kualitatif yang memakai pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipakai pada riset ini ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil riset ini memberikan bukti bahwa partisipasi publik pada penentuan keputusan telah terlibat dengan baik, meskipun dalam keputusan awal belum terlibat. Dalam pelaksanaan, partisiapsi masyarakat sudah cukup aktif terlibat dalam kelompok kegiatan yang ada, tetapi belum semua wilayah di kalurahan memiliki kelompok kegiatan. Dalam pemanfaatan hasil, masyarakat telah merasakan banyak manfaat lewat tersedianya program Kampung Keluarga Berencana. Dan dalam evaluasi, masyarakat sudah ikut berpartisipasi baik secara langsung ataupun tak langsung. Saran yang diberi ialah perlu adanya kerjasama semua pihak agar partisipasi masyarakat dapat menjangkau diseluruh wilayah kalurahan dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana
Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan D.I. Pandjaitan Kawasan Sumbu Filosofis
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima di jalan D.I. Pandjaitan yang merupakan kawasan sumbu filosofi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Objek penelitian dilaksanakan di Jalan D.I. Pandajaitan Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh data secara langsung kepada responden dan data sekunder berupa dokumen kegiatan. Teknik pengumpulan data menggunakan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terlaksananya penataan pedagang kaki lima karena belum adanya arahan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mensterilkan jalan tersebut
VIOLENCE AGAINST WOMEN: A GENDER-BASED ANALYSIS
Full text linkViolence against women is a widespread issue occurs in personal, cultural and structural level, both national and international. Defending women’s rights that have been corrupted since forever requires a strong commitment and hard work within all aspects of life from various elements of society. Among ways to eliminate violence against women is by analyzing policies, social programs, values and norms based on gender. Using this analysis, it is expected to figure out gender bias within policies, programs, norms and values implemented within society. The fact shows that many forms of violence against women occur due to women’s limited access in political, social, cultural, economic and religious life. This paper tries to elaborate a gender-based analysis as an alternative tool to defend women’s rights. Also, it is an effort to raise people’s awareness about gender issue and to struggle for a gender-based justice welfare society
Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistirbusian Dan Penetapan Lpg Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm Provinsi Kalimantan Timur
Full text linkPenelitian ini mendeskripsikan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Distribusi dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur pada kasus di Kota Samarinda. Dengena menggunakan model pendekatan George C. Edwards III yaitu Komunikasi, Struktur Birokrasi, Sumber Daya, Disposisi serta Faktor penghambat dan pendukung. Hasil penelitian menemukan bahwa keempat dimensi tersebut diklaim pemerintah dan pihak terkait telah berjalan dengan baik. Namun pada kenyataan di lapangan justru membuat kebijakan subsidi elpiji 3 Kg menjadi paradoks dan penuh syarat permainan. Terdapat permasalahan nasional dan lokal yaitu tidak jelasnya kriteria penggunaan tabung elpiji 3 kg bersubsidi, tidak akuntabelnya penetapan kuota penerima elpiji 3 kg bersubsidi, disparitas harga jual eceran (HET) dengan harga patokan semakin besar, lemahnya sistem pengendalian distribusi elpiji 3 Kg bersubsidi, lemahnya pengendalian penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) bersubsidi untuk elpiji 3 Kg bersubsidi, belum optimalnya penataan zona distribusi untuk toko-toko dari pangkalan, perluasan penggunaan elpiji tidak sesuai dengan kebijakan konversi. Inilah yang membuat pendistrbusian subsidi LPG 3 Kg menjadi terhambat dan tidak tepat sasaran kepada masyarakat penerima subsidi
Ketahanan Pangan, Air, Energi Dan Pertanian: Analisis Sebaran Spasial Dan Clustering Provinsi Di Indonesia
Full text linkKetahanan pangan menjadi hal yang diupayakan terutama bagi negara yang memiliki penduduk yang sangat banyak, guna memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, termasuk Indonesia.. Nilai indeks ketahanan pangan dapat dibangun dari beberapa indikator diantaranya air, energi dan pertanian serta ketahanan pangan itu sendiri. Saat ini ketahanan pangan menjadi isu strategis karena menjadi indikator dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebaran spasial dari indikator yang digunakan serta melihat perkembangan indikator ketahanan pangan, air, energi dan pertanian berdasarkan klasterisasi provinsi di Indonesia. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai instansi terkait dengan menggunakan tujuh variabel berdasarkan indikator-indikator tersebut. Klasterisasi ini dianalisis menggunakan metode K-Medoids berdasarkan model terbaik. Nilai indeks DBI menghasilkan dua klaster yang dikategorikan sebagai provinsi dengan peningkatan terbaik dari indikator-indikator yang digunakan. Klaster 1 yang terdiri dari 14 Provinsi lebih baik dibandingkan dengan klaster 2 dari sisi indikator air, energi dan pertanian. Sedangkan klaster 2 yang terdiri dari 20 Provinsi lebih baik dari indikator ketahanan pangan. Upaya dalam menguatkan ketahanan pangan, air, energi dan pertanian di provinsi-provinsi di Indonesia dapat dilakukan berdasarkan hasil klasterisasi yang telah dilakukan. Prioritas kebijakan provinsi pada klaster 1 dapat difokuskan pada memperkuat ketahanan pangan, sedangkan klaster 2 fokus pada peningkatan indikator air, energi dan pertaniannya
Menciptakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Melalui Value Co-Creation Dalam Akuakultur Darat Di Indonesia
Full text linkAkuakultur adalah salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat dalam produksi pangan global, namun pola unik terbentuk karena kemajuan teknologi. Seluruh aktivitas rantai pasok utama terdampak, mulai dari produksi akuakultur hingga pemasaran ritel. Penerapan teknologi digital juga menghasilkan interaksi baru antar pemangku kepentingan (stakeholder) atau disebut juga value co- creation. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana integrasi sumber daya dan pengetahuan dalam ekosistem akuakultur dapat berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). “eFishery” sebuah start-up Indonesia yang mengembangkan teknologi digital untuk meningkatkan akuakultur darat, menjadi objek pada penelitian ini. Metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data yang sangat bernilai di Kasef (Kampung Super Ekosistem eFishery) yang berlokasi di Garut, Jawa Barat. Temuan-temuan studi ini mempunyai potensi untuk mengungkap instrumen strategis yang secara efektif berguna untuk mengelola penciptaan nilai bersama (value co-creation) antara beberapa stakeholder dalam industri akuakultur darat. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman para praktisi dan akademisi tentang pentingnya teknologi digital dalam praktik akuakultur berkelanjutan
Tapal Batas Sang Garuda: Pendekatan Indonesia Dalam Diplomasi Dan Konflik Perbatasan Dengan Malaysia
Full text linkPemerintah Indonesia melakukan kembali pengembangan di wilayah perbatasan, salah satu wilayah perbatasan yang di fokuskan pengembangannya adalah Kalimantan Utara. Wilayah perbatasan Kalimantan Utara memiliki beberapa permasalahan pada bidang politik, keamanan, dan sosial ekonomi. Dalam mengelola isu permasalahan yang ada di wilayah perbatasan, pemerintah Indonesia tidak dapat melakukan pengelolaan terhadap beberapa isu permasalahan secara sepihak di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Isu perbatasan yang ada menyebabkan interaksi antara Indonesia dan Malaysia. Interaksi ada dikarenakan Indonesia dan Malaysia sadar akan permasalahan perbatasan kedua negara. Diplomasi perbatasan dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Malaysia dalam upaya menyelesaikan persoalan serta melakukan pengelolaan di wilayah perbatasan, diplomasi dilakukan agar tidak terjadi sebuah kesalahpahaman pada saat melakukan pengelolaan di wilayah perbatasan. Menggunakan metode kualitatif, peneliti akan meneliti dengan pandangan diplomasi perbatasan untuk menggambarkan apa saja upaya diplomasi perbatasan yang dilakukan oleh Indonesia dalam menyelesaikan persoalan yang ada di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Diplomasi perbatasan antara Indonesia dan Malaysia dilakukan secara institusionalisasi dengan fokus pembahasan yang sejalan sesuai masing-masing bidang isu perbatasan yang ada. Melalui institusionalisasi, Indonesia bersama dengan Malaysia bersinergi dalam melakukan pengelolaan persoalan perbatasan di Nunukan-Sabah
Empat elemen governance dalam Pengelolaan Sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta
Full text linkGovernance selama ini dipahami sebagai arena antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil. Melalui tulisan ini konseptualisasi governance diajak untuk bion daripada konsep governance pada pengertian awal. Pandangan goverance menurut Arthur Benz and Yannis Papadopoulos dalam hal ini akan diterapkan terhadap pengelolaan sampah yang ada di Daerah Isitmewa Yogyakarta. Terdapat empat elemen governance yang secara umum keempat elemen ini belum mampu diimplementasi dalam pengelolaan sampah di DIY, sehingga permasalahan sampah sampai saat ini belum selesai. Pada umumnya permasalah mengenai jumlah timbulan sampah yang tidak terpilah dihulu dan timbunan sampah dihilir. Penulis memiliki sebuah hipotesa dalam pengelolaan sampah di DIY, dimana jika empat elemen governance (aturan, konsolidasi, pengambilan keputusan dan sistem kontrol) dapat dilakukan dengan optimal maka permasalah sampah di DIY dapat terkelola dengan baik
Efektivitas Pengelolaan Aset Pengelolaan Rumah Sewa Desa Di Gampong Ceurih Banda Aceh
Full text linkPengelolaan aset desa meliputi serangkaian tindakan yang dimulai dari merencanakan, memperoleh, menggunakan, memanfaatkan, menjaga keamanan, merawat, menghapus, memindahkan kepemilikan, mengelola administrasi, melaporkan, mengevaluasi, membina, mengawasi, dan mengendalikan aset desa. Salah satu pemanfaatan aset desa di Gampong Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh adalah penyewaan aset desa kepada masyarakat yaitu berupa rumah sewa yang dikelola dimana dalam pengelolaanya dimanfaatkan untuk disewakan kepada masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan gampong. Peranan penting pemerintah desa sebagai pelaksana tugas pemerintahan di wilayah tersebut terkait pengelolaan aset desa untuk memanfaatkan potensi, kekayaan, dan aset-asetnya guna meningkatkan kesejahteraan masyaraka