Thejournalish - Social and Government (E-Journal)
Not a member yet
262 research outputs found
Sort by
KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KELURAHAN PASIR PUTIH KECAMATAN SINJAI BORONG
Full text linkPada penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana Kinerja Pegawai pada Kantor Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokuemntasi dengan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan .Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kinerja Pegawai Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong di atas maka dapat disimpulkan bahwa para pegawai Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong memiliki Kinerja yang Baik yang mana dapat di ukur melalui beberapa indikator yaitu 1) tujuan, dimana tujuan yang dimaksud adalah visi dan misi yang hendak diwujudkan oleh para pegawai di kantor Kelurahan Pasir Putih telah berjalan optimal dimana para pegawai berupaya menerapkan prinsip-prinsi good governance yang sesuai dengan visi yang hendak di capai; 2) Standar, standar penilaian kinerja pegawai kemudian di ukur menggunakan Standar Kinerja Pegawai (SKP) yang terdiri dari orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan dan beberapa poin tersebut telah diterapkan secara efektif; 3) Umpan balik, telah di laksanakan dengan optimal dengan memberikan reward serta punishment terhadap kinerja pegawai; 4) Kompetensi, telah ditingkatkan dengan optimal dengan melibatkan para pegawai pada kegiatan pelatihan serta adanya kesadaran pribadi dalam meningkatkan potensinya dengan memanfaatkan fasilitas teknologi yang telah disediakan; dan 5) Peluang, telah berlangsung efektif pula dengan adanya kegiatan pelatihan, rapat dan beberapa kegiatan lapangan yang melibatkan para pegawai
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANTUL
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan indikator keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul, Indonesia. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, observasi, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul terbagi dalam tiga aspek strategis: program pengurangan beban, program pemberdayaan masyarakat, dan program sistem informasi/big data. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyediakan beberapa fasilitas untuk mendukung program pengentasan kemiskinan melalui sistem informasi seperti SIDAMESRA, SIDAKIS, dan SEMAKIN yang membantu dalam memberikan keakuratan data. Indikator keluaran kebijakan digunakan untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk cakupan, bias, akses, dan keselarasan program dengan kebutuhan. Indikator cakupan menunjukkan belum adanya sistem informasi yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat untuk mengetahui apakah mereka penerima bantuan atau bukan. Bias terjadi ketika bantuan tidak tepat sasaran, seringkali karena keleluasaan birokrasi. Terkait akses, website Dinas Sosial Kabupaten Bantul menyediakan formulir pengaduan dan call center online, namun belum ada nomor WhatsApp yang bisa diakses masyarakat. Terkait kesesuaian program dengan kebutuhan, penerima bantuan sudah merasakan manfaat dan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, namun perlu adanya pengawasan dalam pelaksanaannya
MEWUJUDKAN KOTA INKLUSI: INKLUSIVITAS DAN AKSESIBILITAS RUANG PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA YOGYAKARTA
Full text linkMewujudkan kota inklusi menjadi upaya pemerintah Kota Yogyakarta dalam memenuhi hak penyandang disabilitas dengan cara melahirkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Upaya tersebut ditujukan agar hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dapat terpenuhi. Akan tetapi, melahirkan banyak produk kebijakan tidak berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan yang menjadi hak penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan kota inklusi di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan mempelajari dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan inklusi masih belum memenuhi empat indikator yang ada, yakni partisipasi penuh, penyediaan layanan hak, aksesibilitas dan sikap inklusif. Penerapan kebijakan belum dirasakan secara luas oleh disabilitas. Di beberapa fasilitas publik bahkan belum memperhatikan kebutuhan disabilitas
PENERAPAN INNOVATION DIFFUSION THEORY TERHADAP NIAT MENGADOPSI PENGGUNAAN FASHIONABLE MEDICAL SCRUB
Full text linkSCRB adalah salah satu medical fashion brand lokal di Indonesia. SCRB mengeluarkan produk scrub medis atau yang dikenal dengan baju jaga untuk tenaga kesehatan di Indonesia. Sejak diberdirikannya brand SCRB pada tahun 2020, brand SCRB melakukan kampanye untuk mempromosikan tren penggunaan fashionable medical scrub di kalangan tenaga kesehatan. Kampanye yang dilakukan oleh SCRB dapat mempengaruhi preferensi penggunaan scrub medis di kalangan tenaga kesehatan. Hal ini disebabkan karena ketika masyarakat menyaksikan kampanye tersebut, akan muncul gagasan yang dianggap baru mengenai penggunaan fashionable medical scrub di kalangan tenaga kesehatan. Dalam hal ini kebaruan inovasi atau gagasan diukur secara subjektif menurut pandangan individu penerimanya. Teori Difusi Inovasi menyatakan bahwa ketika adanya inovasi (penemuan) lalu disebarkan (difusi) melalui media massa akan mempengaruhi massa untuk mengikutinya, Rogers (2003). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik inovasi yang mempengaruhi niat adopsi terhadap penggunaan fashionable medical scrub dengan menggunakan Innovation Diffusion Theory
PUBLISH OR PERISH ANALISIS BIBLIOMETRIKA TERHADAP LITERATUR TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN 2019-2023
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis bibliometrika terhadap literatur tentang alokasi Dana Desa pada periode tahun 2019-2023 menggunakan metode Publish or Perish. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa-desa di Indonesia, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikurangi belanja pegawai. Penelitian ini menggunakan metode bibliometrika yang mengidentifikasi tren, pola, dan karakteristik literatur yang berkaitan dengan alokasi Dana Desa selama periode yang diteliti. Metode Publish or Perish digunakan untuk mengumpulkan data dari Google Scholar untuk mengidentifikasi jumlah publikasi, penulis yang paling produktif, jurnal yang paling banyak memuat artikel tentang topik ini, serta kata kunci yang paling sering digunakan. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perkembangan penelitian terkait alokasi Dana Desa dalam konteks pemerintahan di Indonesia selama periode yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut serta memberikan pandangan yang berharga bagi para pembuat kebijakan dan peneliti yang tertarik dalam bidang ini
ISU-ISU PEMERINTAHAN KONTEMPORER
Full text linkDi era keterbukaan informasi saat ini, manusia semakin diberi kemudahan dalam mengakses informasi melalui berbagai platform dan gawai yang dimilikinya. Pemberitaan yang sedang marak akhir-akhir ini, seperti pemberian vaksinasi COVID-19 bagi sebagian warga negara Indonesia, tidak lepas dari peran media yang memiliki kekuatan untuk membentuk pola pikir masyarakat, sejalan dengan teori agenda setting. Isu-isu kebijakan publik, termasuk vaksinasi COVID-19, menjadi fokus penting dalam proses kebijakan. Pentingnya pemilihan isu yang tepat dalam agenda kebijakan menjadi krusial dalam menyelesaikan masalah publik yang kompleks secara sistemik. Dimensi-dimensi seperti substansi kebijakan, aktor, sumber daya, situasi, dan kewenangan aktor menjadi pertimbangan penting dalam menentukan isu-isu kebijakan yang strategis. Salah satu pendekatan penting dalam menganalisis isu-isu kebijakan publik adalah pendekatan kebijakan deliberatif, yang menekankan pada dialog antar pihak yang berkepentingan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu kebijakan strategis. Dengan mengedepankan dialog dan pertukaran pendapat antara berbagai pemangku kepentingan, kepastian tentang isu-isu kebijakan yang strategis dapat diperoleh, memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam menangani masalah-masalah publik yang kompleks
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KAPANEWON PRAMBANAN
Full text linkTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan di Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman, serta untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik Purposive Sampling. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Penelitian dilakukan di Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman, fokus pada dimensi Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kualitas Pelayanan Bidang Administrasi Kependudukan pada Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman dimana dalam proses pemberian layanan ada beberapa indikator yang belum berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat khususnya yang berhubungan dengan dimensi Reliability (Kehandalan) dan Responsivness (Ketanggapan) yang antara lain keakuratan pegawai dalam melayani masyarakat masih terdapat masalah, kehadiran petugas yang berwenang terkadang tidak selalu berada ditempat. Sedangkan dalam dimensi Empathy (Empati) telah berjalandan dilaksanakan dengan baik, yang antara lain pegawai telah memberikan perlakuan yang ramah, sopan dan santun kepada pengguna layanan yang akan dilayanai. Selain itu, sikap penuh perhatian juga ditunjukkan pegawai pelayanan dengan tidak memberikan pelayanan yang beda-beda pada setiap orang
Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di Provinsi Banten
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik di Provinsi Banten dengan fokus pada berbagai dimensi layanan yang disediakan oleh instansi pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan survei yang melibatkan 500 responden dari berbagai daerah di Provinsi Banten. Instrumen yang digunakan meliputi kuesioner yang dirancang untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap lima dimensi utama pelayanan publik: keterjangkauan, kecepatan, efisiensi, transparansi, dan responsivitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kualitas pelayanan publik di Provinsi Banten masih memerlukan perbaikan signifikan, terutama dalam hal kecepatan dan transparansi. Terdapat variasi signifikan dalam kepuasan masyarakat antara daerah perkotaan dan pedesaan, dengan daerah perkotaan umumnya melaporkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan bagi pegawai negeri, perbaikan sistem informasi publik, serta penguatan mekanisme pengaduan untuk meningkatkan kualitas layanan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi perbaikan pelayanan publik di masa depan
DAMPAK LITERASI DIGITALTERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ETIKA
Full text linkDigital literacy refers to the ability to use and understand digital technologies effectively. It is essential for individuals to participate effectively in the digital world and contribute to improving the quality of public services. The purpose of the study is to analyze the impact of digital literacy on public services in Indonesia from an ethical perspective. Data sources were obtained from journals, official websites, online news, social media, and katadata. The analysis technique used content analysis. The results showed that public services in Indonesia are closely related to digital literacy. This is evidenced by four indicators that are part of the digital literacy development framework, namely digital skills, digital ethics, digital safety, and digital culture. Digital literacy in public services significantly changes various aspects and from an ethical perspective, focusing on the moral consequences and values associated with digital literacy. Digital literacy can be measured by indicators such as knowledge, skills and participation in the digital environment. Technological advancements do not create digital influence, and all parties have equal rights to digital services. Digital literacy can increase people's access to online services, improve the efficiency, accessibility and transparency of online services
Eksplorasi Strategi Branding dalam Meningkatkan Citra Perusahaan di Era Digital
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi branding digital yang diterapkan oleh perusahaan di Indonesia dalam upaya meningkatkan citra merek mereka di era digital. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi pada Perusahaan PT Rinjani Royal Cosmetindo yang aktif dalam penerapan branding digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial, e-WOM (Electronic Word of Mouth), dan personalisasi konten merupakan strategi utama dalam membangun citra merek. Media sosial memberikan platform yang efektif untuk berinteraksi dengan konsumen, sementara e-WOM membantu memperkuat citra positif merek melalui ulasan dan rekomendasi pelanggan. Selain itu, personalisasi konten memungkinkan perusahaan untuk menciptakan pengalaman yang relevan bagi setiap konsumen, yang dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Meskipun demikian, tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan dalam penerapan branding digital adalah kesulitan mengukur dampak langsung terhadap penjualan serta ketidak konsistenan antara branding digital dan tradisional. Untuk mengatasi tantangan dalam penerapan branding digital oleh PT Rinjani Royal Cosmetindo adalah dengan mengembangkan sistem analitik yang lebih efektif untuk mengukur dampak langsung dari strategi branding digital terhadap penjualan. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan tools analisis data dan pengukuran ROI (Return on Investment) yang lebih terintegrasi. Selain itu, perusahaan perlu melakukan harmonisasi antara branding digital dan tradisional dengan menyusun pesan yang konsisten di seluruh saluran komunikasi, memastikan identitas merek tetap kuat dan mudah dikenali oleh konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa branding digital memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan citra perusahaan, namun perusahaan perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren digital untuk memaksimalkan potensi dari strategi ini