Thejournalish - Social and Government (E-Journal)
Not a member yet
262 research outputs found
Sort by
Collaborative Governance dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sinjai
Full text linkTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Sinjai Tipe penelitian ini adalah kualitatif. Tehnik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan yang digunakan yaitu Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, Camat, dan masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis intraktif dengan pengumpulan data reduksi data dan penyajian data serta memberi kesimpulan. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Sinjai belum maksimal. Hal ini disebabkan karena beberapa alur koordinasi antar actor tidak terlalu bagus hal ini menjadi titik temu pada saat melakukan wawancara dari berbagai Informan. Koordinasi ini yang masih kurang sehingga dalam proses pengambilan keputusan dalam penanggulangan kemiskinan dikabupaten Sinjai masih tidak terlalu memberikan dampak yang sangat siknifikan dalam menurungkan angka kemiskinan di Kabupaten Sinjai. Dengan ini, pemerintah Kabupaten Sinjai dapat menciptakan strategi yang holistik dan berkelanjutan dalam menanggulangi kemiskinan, melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, sektor swasta, dan lembaga-lembaga lain yang terkait
Perilaku Kerja Inovatif Pustakawan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perilaku kerja inovatif pustakawan dalam meningkatkan layanan di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran mendalam tentang perilaku kerja inovatif pustakawan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.,Penelitian ini menerapkan teori perilaku kerja inovatif yang terdiri dari empat indikator utama, yaitu eksplorasi ide, pembangkitan ide, penguatan ide, dan implementasi ide. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pustakawan aktif mengeksplorasi ide dan mengimplementasikan inovasi dalam layanan, meskipun masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan dukungan. Perilaku kerja inovatif ini berdampak positif pada peningkatan efisiensi dan kualitas layanan perpustakaan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan dukungan dan penguatan budaya inovasi di lingkungan perpustakaan untuk memotivasi pustakawan dalam menciptakan layanan yang lebih inovatif dan berkelanjutan
Faktor-faktor yang Memengaruhi Minat Generasi Muda Bekerja di Sektor Publik
Full text linkMinat generasi muda untuk bekerja di sektor publik cenderung menurun, padahal regenerasi aparatur sangat bergantung pada partisipasi mereka. Kajian ini bertujuan menguji pengaruh employer branding, lingkungan kerja, dan etos kerja terhadap minat generasi muda bekerja di sektor publik. Analisis ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei terhadap 137 responden. Analisis dilakukan dengan regresi linear berganda pada aplikasi SPSS. Hasil menyimpulkan bahwa employer branding, lingkungan kerja, dan etos kerja berpengaruh positif signifikan terhadap minat generasi muda bekerja di sektor publik. Temuan ini mendukung kerangka Theory of Planned Behavior dan Social Identity Theory dalam menjelaskan keputusan karier generasi muda. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi instansi pemerintah dalam membangun citra kerja yang menarik dan lingkungan yang sesuai dengan nilai generasi muda
Kekerasan Struktural dalam proses Percepatan Koperasi Merah Putih
Full text linkDengan banyaknya penelitian dan artikel tentang koperasi merah putih yang sebagian besar fokus terhadap sisi baik dan positif atas program tersebut. Tulisan ini akan mengkritisi tentang tidak dilibatkannya masyarakat dan pemerintah desa dalam proses formulasi kebijakan Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai bentuk kekerasan struktural. Detailnya, tulisan ini akan melakukan analisa tipologi kekerasan struktural yang memiliki enam karakteristik 1) Berupaya mendapatkan legitimasi dengan mempengaruhi sisi psikologis, 2) sanksi dengan menggunakan metode stick and carrot, 3) Desa sebagai objek yang tersakiti, 4) pemusatan kekuasaan, perampasan kedaulatan desa, 5) kekerasan struktur yang lahir secara sengaja atau tidak disengaja?, 6) kekerasan laten yang melumpuhkan kemandirian desa
Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Objek Wisata Saba Budaya Suku Baduy Desa Kanekes Kabupaten Lebak Provinsi Banten
Full text linkDesa Kanekes yang berada di Kabupaten Lebak memiliki potensi wisata saba budaya yang terkenal dengan upacara Seba dan Ngaseuk serta tata cara kehidupan suku Baduy yang unik ditunjang dengan keindahan alam yang masih natural. Setelah Desa Kanekes menjadi objek wisata, hal ini berdampak positif terhadap Baduy yang semakin banyak dikunjungi para wisatawan sehingga ekonomi masyarakat pun semakin meningkat, meski demikian banyak pula permasalahan-permasalahan yang timbul terutama ketika tamu yang datang seringkali melakukan pelanggaran adat setempat, dan berpengaruh bagi lunturnya budaya yang ada, banyaknya pemandu wisata dari luar Baduy yang kurang paham aturan adat setempat kerap menjadi persoalan sekaligus menjadi pesaing yang tidak seimbang bagi masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dengan melihat peran para stakeholders serta rencana tindak lanjut dalam pengembangan pariwisata. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif melalui observasi yang cukup intens dan wawancara dengan para informan kunci, akhirnya diperoleh hasil sebagai berikut: pengembangan pariwisata berbasis masyarakat belum optimal dilihat dari rendahnya dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat, penggunaan sumberdaya lokal, dan penguatan institusi lokal. Perlu adanya peningkatan pelatihan dan pendampingan yang khusus, memperketat aturan adat berikut sanksi, serta menyiapkan peraturan pendukung. Peran serta stakeholders juga belum berjalan dengan optimal. Belum terlihatnya pengembangan pariwisata yang diinisiasi oleh masyarakat dan terlibatnya swasta sebagai investor dengan skema yang jelas, dan peran pemerintah sebagai fasilitator sekaligus koordinator. Rencana tindak lanjut pengembangan pariwisata berbasis masyarakat belum menyentuh pada pembuatan peraturan pendukung dan peningkatan pelatihan serta pendampingan sehingga diperlukan adanya evaluasi master plan yang direncanakan, pemerintah sebagai manajer harus dapat menjadi koordinator dan kontroler untuk memastikan terjadinya pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjuta
Infrastructure Delivery in Public Housing Estates of Lagos, Nigeria
Full text linkA large body of evidence suggests that efficient and effective delivery of infrastructure enhances quality of life. In many cities of developing countries, there is an unpalatable situation of ineffective delivery of infrastructure especially in public housing estates and Lagos is not left out. This study focuses on assessment of infrastructure delivery in public low-cost housing estates in Lagos, Nigeria. There are 456 and 660 blocks in the selected federal and state housing estates respectively and the sample for the study was selected using multi-stage sampling technique. Through the sampling procedure, a total of 224 household heads were selected on which questionnaires were administered. Data collected were analyzed using descriptive and inferential statistics. Findings reveal that availability of infrastructure was low and even more pronounced in state estate. Generally, infrastructure delivery was not effective in the two housing estates and residents were less satisfied with them. For effective infrastructure delivery, the study recommends a need for viable framework by government for adequate provision and maintenance of basic infrastructure in the two housing estates. Likewise, the owners (Federal and Lagos State Governments) should engage in public-private partnership to enhance sustainable infrastructure delivery in public-low-cost housing estates. With the right steps firmly taken, infrastructure delivery in housing estates by governments in Nigeria can be improved. The benefits will also cut across housing estates in the country
Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Di RT.38 Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang
Full text linkPemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Pemberdayaan sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat. Penelitian Deskriptif adalah bentuk pengolahan data yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai aman adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Hasil dari penelitian ini sudah berjalan dengan baik, Pengembangan UMKM sudah berjalan dengan maksimal dengan cara sosialisasi yang diberikan oleh pelaksana UMKM dan juga pelatihan menjahit telah memberikan dampak yang baik pada peningkatakan kualitas SDMnya, namun dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif pelatihan yang diberikan kepada masyarakat untuk dapat membuka usaha baru belum dilaksanakan secara maksimal, pemerintah kota palembang hanya fokus dengan kecamatan ilir timur II , namun tidak memberikan pelatihan cara membuka usaha dan pemilihan usaha yang cocok kepada masyarakat. Pada Bina Usaha, sudah berjalan dengan baik, namun hanya terdapat kendala berupa kurangnya sosialisasi untuk UMKM dan untuk pengembangan ekonomi kreatif masyarakat masih kurang berani untuk membuka usaha sendiri karena keterbatasan modal. Bina Kelembagaan, sudah berjalan dengan sangat baik, karena interaksi dan komunikasi antara pemerintah desa dan lembaga ke masyarakat berserta masyarakat telah menunjukkan sikap saling bahu membahu dalam upaya mencapai kesuksesan pada program ekonomi kreatif in
REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut, serta menawarkan beberapa solusi untuk perbaikan layanan administrasi perizinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus instrumental. Lokasi penelitian dilaksanakan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) di Kabupaten Sleman. Teknik pengumpulandata yang digunakan, yaitu: wawancara mendalam, studi dokumen dan observasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pelayanan administrasi perizinan, dariaspek Kelembagaan bahwa pelayanan perizinan Kabupaten Sleman sudah berbentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service); aspek Sumber Daya Manusia bahwa kualifikasi pegawai yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, kedisiplinan dan tanggungjawab pegawai relatif masih rendah; aspek Sistem dan Prosedur bahwa umumnya perizinan diselesaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan, adanya diskriminasi dan inkonsistensi. Melalui penelitian ini, dilakukan verifikasi terhadap beberapa konsep dan teori, yaitu formalisme sebagai salah satu ciri masyarakat prismatik yang dikemukakan oleh Fred W Riggs pada terjustifikasi dalam penelitian ini, yang dalam fenomena tersebut penulis menyebutnya dengan istilah “Bidah Regulasi
THE EFFECTS OF WORKERS PERCEPTION TOWARDS THE 2014 PENSION REFORM ACT (PRA) IN NIGERIA
Full text linkThis study examined the perception of workers towards the 2014 PRA. These were with a view to provide information on the satisfaction and opinion of workers towards 2014 PRA in Osun State. To facilitate the study, primary and secondary sources of data collection were adopted with qualitative content analysis technique for presentation of findings. “The study adopted System theory”. The study revealed there were gaps and loopholes in the PRA 2014 and its implementation which negatively altered the noble objectives of the reforms, thereby failed the yearning and expectations of workers and retirees respectively. The study concluded that satisfaction of workers toward 2014 Pension Reform Act in Osun State, Nigeria is negative, unhelpful and unsatisfactory. The study, therefore, suggested the need for further review and amendment of the provisions in the PRA, 2014 by the National Assembly (After 10 years of enactment) to take care of the identified loopholes and gaps in the Act. The study suggested the need for a sincere political will by the three tiers of government in Nigeria, and holistic synergy among the stakeholders to nurture the scheme to an enviable world Standard. The study further called for a strict compliance in implementation of the provisions of the Act (as amended
KEBIJAKAN MODA TRANSPORTASI TRADISIONAL BECAK DALAM MENDUKUNG PARIWISATA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Full text linkIn line with the development of the increasingly modern era, the Special Region of Yogyakarta has developed by maintaining the cultural and historical values it has as a regional identity. This identity makes the Special Region of Yogyakarta have a tourist attraction for both domestic and international tourists. One of the cultural heritages in the field of transportation that still exists in the Special Region of Yogyakarta is the traditional pedicab. In the era of rapid technological development, traditional pedicabs are still the main source of livelihood for most pedicab drivers. In realizing preservation efforts, traditional pedicabs are now used as an alternative means of transportation to support tourism. Efforts to preserve traditional pedicabs have been supported by regional regulations that also protect the existence of this transportation. In the regional tourism development plan, traditional pedicabs are used as alternative transportation that can support the tourism sector. The results of this study describe the policy of traditional pedicab transportation modes in supporting tourism along with supporting and inhibiting factors in implementing the policy