9003 research outputs found
Sort by
DAMPAK HUKUM SMART CONTRACT TERHADAP PRINSIP KONTRAK KONVENSIONAL
Get PDFKontrak konvensional salah jenis kontrak yang paling tua yang digunakan di Indonesia.Namun, kontrak konvensional sering menghadapi tantangan seperti kurangnya transparansi, risiko manipulasi data, yang dapat menurunkan kepercayaan.Oleh karena itu, teknologi dalam hal ini berperan penting dalam memberikan solusi, terutama teknologi blockchain. Salah satu inovasi dari Teknologi blockchain adalah smart contract.Smart contract ini berbasis kode yang secara otomatis mengeksekusi ketentuan kontrak tanpa memerlukan pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dampak hukumdan bagaimana tantangan- tantangan hukum yang muncul dalam penerapan smart contract terkait prinsip – prinsip kontrak konvensional dalam sistem hukum yang ada. Jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan (library research) adalah penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai literatur. Pendekatan penelitian normatif yaitu cara untuk meninjau permasalahan hukum berdasarkan norma hukum yang berlaku. Teknik pengumpulan datanya melalui Literatur review, literatur reviewadalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai buku, majalah, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah serta tujuan penulisan dan dianalisis dengan melibatkan tahapan di mana data primer, sekunder, dan tersier yang didapatkan akan dianalisis menggunakan metode deskriptif – kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan dampak hukum penerapan smart contract mempengaruhi prinsip – prinsip kontrak konvensional, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, dan asas kepribadian. Dan tantangan hukum yang dihadapi pada penerapan smart contract diantarannya, tantangan hukum dan regulasi, tantangan teknis, tantangan penyelesaian sengketa, tantangan regulasi pihak yang terlibat. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Tegal. Kata Kunci : Kontrak Konvensional, Blockchain, Smart Contract, Prinsip Kontrak Konvensiona
TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA ATAS PEREDARAN PRODUK KOSMETIK KADALUWARSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN
No full textPenelitian ini membahas tanggung jawab pelaku usaha dalam peredaran produk kosmetik kadaluwarsa serta implikasi hukumnya dalam perspektif hukum kesehatan. Produk kosmetik yang melewati batas kadaluwarsa dapat menimbulkan risiko kesehatan, seperti iritasi kulit, alergi, atau dampak jangka panjang. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memastikan bahwa produk yang mereka distribusikan aman dan sesuai standar. Pendekatan normatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji regulasi terkait peredaran kosmetik kadaluwarsa serta tanggung jawab hukum pelaku usaha sesuai ketentuan hukum kesehatan di Indonesia. Penelitian ini juga menjelaskan sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar aturan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk memastikan produk yang beredar tidak kadaluwarsa dan aman bagi konsumen. Mereka juga wajib memberikan informasi yang jelas mengenai masa kadaluwarsa. Jika kewajiban ini diabaikan, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, pengawasan yang ketat dari BPOM berperan penting dalam menjaga keselamatan konsumen dan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi. Selain aspek hukum perdata yang mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, penelitian ini menyoroti pentingnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap kesehatan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai urgensi regulasi ketat dalam peredaran produk kosmetik serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif guna melindungi konsumen dari risiko kesehatan akibat produk kosmetik kadaluwarsa. Kata kunci: Tanggung jawab, Pelaku usaha, Kosmetik, Kesehatan
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEMBERIAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK BEER STRUDEL
Get PDFPrinsip perlindungan konsumen menurut hukum islam, telah menekankan hak dan kewajiban pada konsumen muslim. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kehendak Allah SWT dalam pilihan konsumsi mereka. Yang membedakan mereka dari konsumen non-muslim.penelitian ini membahas tentang pentingnya sertifikat halal pada produk maknan dan minuman. Dimana jaminan produk halal dinilai sangat penting dalam menjaga kepercayaan konsmen. Kewajiban menaati ketentuan islam untuk memastikan bahwa suatu produk sudah terjamin kehalalannya. Harapannya hal ini dapat sebagai perlindungan konsumen dari hal hal yang akan merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen atas ketetapan halal badan penyelenggara jaminan produk halal dan mengkaji tentang akibat hukum bagi pelaku usaha atas ketetapan halal badan penyelenggara jaminan produk halal pada produk Beer Strudel. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis Kepustakaan (Library research), menggunakan sumber data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode pengumpulan studi kepustakaan, dan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pentingnya perlindungan konsumen terhadap konsumen muslim dalam melakukan transaksi pembelian Beer Strudel dengan memberikan perlindungan yang sama kepada konsumen muslim untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai produk Beer Strudel Serta menjelaskan tentang pentingnya sertifikat halal yang mempunyai peran dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Peran penting upaya penegakan hukum oleh pemerintah dalam menegakkan undan-undang perlindungan konsumen untuk menjaga hubungan yang baik antara pelaku usaha dan konsumen. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Sertifikat Halal, Beer Strude
ANALISIS YURIDIS TERKAIT CERAI GUGAT AKIBAT JUDI ONLINE
No full textPerkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan seorang Wanita untuk membentuk keluarga dengan tujuan menjadi keluarga yang Bahagia sejatra dan kekal. Dengan seiring berjalannya waktu akan terjadi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam suatu hubungan rumah tangga yang mengakibatkan kurangnya harmonisnya suatu hubungan hingga munculnya petengkaran antara suami dan istri, hal tersebut menjadi salah satu penyebab perceraian. Namun masih banyak juga factor yang mempengaruhi perceraian. Factor yang paling banyak ditemukan yaitu ekonomi. Tujuan penelitian ini untuk: 1) penegakan hukum dalam perkawinan apabila salah satu pihak melakukan judi online 2) penerapan hak-hak anak dan istri pasca perceraian pada perkara penelitian ini menggunakan metode mormatif, jenis penelitian ini adalah sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Dari penelitian ini penulis menyimpulkan, pertama, alasan utama perceraian yang sedang marak yaitu judi online atau ekonomi, kedua, pada perkara Nomor 0373/Pdt.G/2022/PA.Slw didasari pada ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini ayah dan ibu tetap berkewajiban memeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun, sedangkan anak yang sudah berumur lebih dari 12 tahun berhak memilih diantara ayah dan ibunya. Namun, hak tanggung jawab ditanggung oleh ayanya. Kata Kunci : Perceraian, Hak anak dan istri pasca perceraian, Judi onlin
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES TEGAL KOTA
Get PDFRestorative justice merupakan suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme peradilan konvensional sering kali tidak memuaskan semua pihak, terutama korban yang tidak selalu mendapatkan ganti rugi yang memadai. Oleh karena itu, pendekatan restorative justice menjadi relevan karena menawarkan solusi yang lebih mengutamakan pemulihan kerugian semua pihak yang terlibat. Polri, sebagai penegak hukum di Indonesia, memiliki peran penting dalam mengimplementasikan restorative justice. Restorative justice merupakan proses yang melibatkan pelaku dan korban dalam sebuah dialog yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral (biasanya petugas kepolisian), dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama mengenai penyelesaian perkara. Satlantas Polres Tegal Kota merupakan salah satu unit kepolisian yang bertanggung jawab atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penerapan restorative justice pada penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Tegal Kota dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam melaksanakan restorative justice pada kasus kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Tegal Kota. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum terapan atau normatife empiris (applied law research). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach), dalam melakukan penelitian atau suatu riset hukum yang terbagi atas 2 (dua) bahan hukum dengan klasifikasi berdasarkan kekuatan mengikatnya, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini dalam pengaturan penerapan restorative justice pada penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Tegal Kota berlandaskan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, pendekatan ini menitikberatkan pada dialog antara pelaku dan korban untuk mencapai solusi damai. Kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam melaksanakan restorative justice pada kasus kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polres Tegal Kota salah atunya adalah rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang konsep ini. Mediasi memerlukan keterampilan khusus, seperti komunikasi yang efektif, empati, dan kemampuan untuk menjaga netralitas mengingat bisa saja dipengaruhi oleh faktor luar, seperti tekanan sosial atau ketidakseimbangan dalam hubungan antara pelaku dan korban. Kata Kunci : Restorative Justice, Kecelakaan Lalu Lintas, Polres Tegal Kot
PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, DAN LEVERAGE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEKINDONESIA PERIODE 2019-2022
Get PDFASPEK HUKUM KONTRAK KARYA PT. FREEPORT INDONESIA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
Get PDFM. Sry Heri Pasaribu. Aspek Hukum Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata. Tesis. Tegal : Program Studi Magister, Program Pascasarjana, Universitas Pancasakti Tegal. 2025.
Indonesia kaya akan sumber daya alam, termasuk mineral dan tambang, yang menarik perhatian investor, seperti PT Freeport Indonesia (PTFI). Melalui Kontrak Karya (KK) sejak 1967, PTFI mengatur hak dan kewajiban dengan pemerintah. Namun, klausul dalam KK sering dianggap lebih menguntungkan PTFI, mengabaikan aspek perpajakan dan tanggung jawab lingkungan. Perubahan regulasi, seperti UU Minerba dan transisi ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), memberi pemerintah posisi yang lebih kuat dalam pengelolaan. Penelitian Yuridis normatif. Pendekatan Peraturan perundang-undangan. Data penelitian yaitu data primer dan sekunder. Metode Pengumpulan Data melalui studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitaif. Hasil Penelitian : Penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme dalam kontrak karya antara PT Freeport Indonesia dan pemerintah Indonesia mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak secara tertulis dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kontrak ini mencakup berbagai stipulasi, seperti wilayah pengusahaan dan batasan luas yang diperbolehkan sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, yang memerlukan persetujuan dari semua pihak, termasuk pemerintah. Selain itu, regulasi seperti UU Minerba No. 4 Tahun 2009 memungkinkan pemerintah untuk melakukan renegosiasi kontrak demi kepentingan nasional. Kontrak ini juga menetapkan hak pengelolaan, kewajiban pembayaran royalti dan pajak, serta perlindungan lingkungan dan ketenagakerjaan. Efektivitas kontrak sangat tergantung pada kepatuhan pada hukum, dan pelanggarannya dapat berujung pada sanksi administratif atau hukum, yang berdampak negatif bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat setempat.
Kata Kunci : Perdata, Perjanjian, Kontrak Kary
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KOMPARATIF ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA)
Get PDFKekerasan Seksual terhadap anak di bawah umur merupakan masalah serius bagi masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat dan Indonesia. Data dari UNICEF menunjukkan bahwa setiap tahun jutaan anak mengalami berbagai jenis kekerasan, yang berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental mereka. Perbandingan kedua negara ini sangat menarik, karena kedua negara mempunyai sistem hukum yang berbeda dalam menghadapi permasalahan ini. Dengan adanya fenomena ini penulis akan mengkaji bagaimana Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak di Bawah Umur Dalam Sistem Hukum Amerika Serikat dan Indonesia serta apa Persamaan dan Perbedaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur Dalam Sistem Hukum kedua negara tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research), penelitian yang menggunakan data sekunder dengan cara meneliti bahan-bahan perpustakaan atau data sekunder yang bersumber dari perundang-undangan, buku, jurnal. Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif Comparative Approach, dilakukan dengan menganalisis aturan atau norma hukum yang berlaku (pendekatan normatif) dan membandingkannya diantara dua atau lebih yuridiksi atau negara (pendekatan komparatif). Pengaturan terhadap pelaku kekerasan seksual diatur dalam Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual menekankan bahwa hal ini harus dilakukan. Penerapan hukum pidana terhadap kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Amerika dan Indonesia menggambarkan adanya perbedaan pendekatan hukum dan sanksi. Hukum pidana terkait kekerasan seksual terhadap anak diatur oleh negara bagian dan undang-undang federal Amerika Serikat. Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Anak di Bawah Umur, Komparatif, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksua
PERAN POLITIK HUKUM PADA PEMILIHAN UMUM DALAM MEMPERKUAT PARTISIPASI PUBLIK DI ERA DIGITAL
Get PDFPemilihan umum diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang didalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai seluruh aspek pemilu di Indonesia, termasuk pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pemilu kepala daerah serta menetapkan mekanisme pemilihan, partisipasi politik, dan pengawasan pemilu. Sistem politik merujuk pada struktur, proses, dan interaksi dalam suatu sistem politik yang melibatkan berbagai aktor dan lembaga politik dalam suatu negara atau masyarakat salah satu dari sistem tersebut adalah mengenai Partisipasi politik mencakup berbagai cara di mana individu dan kelompok-kelompok masyarakat terlibat dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum, demonstrasi, advokasi atau partisipasi dalam lembaga politik. Jika dihubungkan dengan adanya partisipasi publik terhadap kegiatan pemilihan umum pada era digitalisasi saat ini Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan pesta demokrasi yang harus diselenggarakan oleh negara demokrasi secara terbuka atas pelaksanaannya seperti dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan untuk menganalisis peran politik hukum pada pemilihan umum dalam memperkuat partisipasi publik di era digital. Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian hukum terapan atau yuridis empiris. Pendekatan penelitian ini mengunakan metode penelitian Normatif dengan jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penggabungan antara data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah dirancang untuk mengedepankan asas LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil), yang menjadi landasan utama dalam menciptakan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Regulasi ini mengatur seluruh aspek pemilu, mulai dari penyelenggara, peserta, hingga mekanisme teknis penyelenggaraan. Politik hukum memiliki peran penting dalam memperkuat partisipasi publik di era digital dengan memberikan landasan normatif yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Kata Kunci : Politik Hukum, Pemilihan Umum, Partisipasi Publi
IMPLEMENTASI LELANG TANAH BAGI PEMEGANG HAK TANGGUNGAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TEGAL
Get PDFLelang merupakan penjualan umum atau penjualan barang-barang kepada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau diijinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukan harga dalam sampul tertutup. Proses lelang yang dilakukan oleh para pihak yang terkait dalam jaminan haktanggungan akan menimbulkan akibat hukum yaitu peralihan hak obyek lelang dari penjual kepada pemenang lelang. Lelang Jaminan Hak Tanggungan dapat dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL), merupakan sebuah lembaga dibawah kementrian keuangan yang kegiatan utamanya adalah lelang tanah dan bangunan serta mengelola barang milik negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi peralihan hak atas tanah dalam lelang hak tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang dan untuk mengkaji hambatan yang dihadapi dalam penerapan kepastian hukum peralihan hak atas tanah bagi pemegang lelang. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan implementasi peralihan hak atas tanah dalam lelang hak tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) harus melalui proses peralihan hak atas tanah dalam lelang hak tanggungan di KPKNL dilakukan secara bertahap dengan beberapa tahapan yang melibatkan berbagai pihak, baik kreditor, debitur, maupun lembaga yang berwenang. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan kepastian hukum peralihan hak atas tanah bagi pemegang lelang dalam penerapan kepastian hukum peralihan hak atas tanah bagi pemenang lelang eksekusi hak tanggungan telah diatur secara preventif yaitu suatu bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sengketa terkait objek lelang, sehingga bersifat penceegahan mengingat masih banyak hambatan yang terjadi meliputi masalah administratif, hukum, dan sosial yang dapat mengganggu kelancaran proses tersebut. Kata Kunci : Lelang, Hak Tanggungan, KPKN