9003 research outputs found
Sort by
ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PENGELOLAAN EKSPLOITASI TERUMBU KARANG
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum pidana terkait pengelolaan eksploitasi terumbu karang di Indonesia. Terumbu karang merupakan ekosistem yang sangat penting bagi keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, eksploitasi yang tidak terkendali, termasuk penangkapan ikan ilegal dan penggunaan bahan peledak, telah menyebabkan kerusakan yang signifikan pada ekosistem ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Normatif meliputi wawancara dengan pihak berwenang, dengan fokus pada penegakan hukum pidana dalam konteks perlindungan terumbu karang, Hasil menunjukkan bahwa penegakan hukum masih kurang oleh kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendukung perlindungan terumbu karang dan efektivitas penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap eksploitasi terumbu karang masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya penegakan hukum, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, serta keterbatasan untuk kegiatan pengawasan. Selain itu, terdapat tantangan dalam koordinasi antar lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan penegakan hukum yang lebih efektif dan regulasi untuk melindungi terumbu karang. Ini termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan fasilitas yang memadai untuk penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi terumbu karang. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan eksploitasi terumbu karang dapat dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, demi menjaga kelestarian ekosistem laut Indonesia. Kata kunci: hukum pidana, eksploitasi, terumbu karang, penegakan hukum, konservasi lingkungan
KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN PEMALANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEMILU
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hak politik perempuan dalam pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 Tentang Pemilu dengan fokus utama pada partisipasi Tingkat Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Pemalang serta Kendala Yang Menyebabkan Tingkat Partisipasi Politik Perempuan Di Kabupaten Pemalang 2024 Rendah Isu tentang representasi perempuan menjadi sangat penting karena banyak kebijakan yang dinilai tidak pro terhadap perempuan. Meskipun belum mencapai kuota tetapi tahun ini representasi perempuan mengalami kenaikan. Perlu adanya perhatian khusus terhadap masalah representasi perempuan di dalam politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data dikumpulkan dari sumber-sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan kedudukan politik Perempuan dalam Pemilihan Umum tahun 2024 serta tantangannya menuju kesetaraan gender. Ini penting untuk dianalisis secara mendalam sebagai representasi bahwa perempuan dan laki-laki setara, sehingga haknya sama dalam proses pelaksanaan dalam Pemilihan Umum. Diperlukan komitmen berkelanjutan dari seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai tujuan ini. Kesimpulan ini menekankan bahwa untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik, dibutuhkan upaya terpadu dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah, masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan media. Hanya dengan kerjasama yang kuat, dapat diharapkan terwujudnya lingkungan politik yang lebih inklusif dan setara bagi perempuan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kedudukan Politik Perempuan, Pemilu 2024
PENGARUH DISIPLIN KERJA, LINGKUNGAN KERJA, DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PUSKESMAS KRAMAT KABUPATEN TEGAL
Get PDFNadiah Ayu Rosyidah, 2025. Pengaruh Disiplin Kerja, Lingkungan Kerja, dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Puskesmas Kramat Kabupaten Tegal.
Seiring dengan berkembangnya zaman dan semakin kompleksnya permaslahan kesehatan, tantangan bagi puskesmas pun semakin berat. Kinerja karyawan merupakan pekerjaan atau peranan dalam organisasi yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atau kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 50 karyawan Puskesmas Kramat Kabupaten Tegal. Metode analisis yang digunakan adalah metode susksesive interval, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi.
Berdasarkan hasil penelitian ini adalah 1) Dari pengujian secara parsial disiplin kerja terhadap kinerja diperoleh nilai sig = 0,003 < 0,05. 2) Dari pengujian secara parsial lingkungan kerja terhadap kinerja diperoleh nilai sig = 0,030 < 0,05. 3) Dari pengujian secara parsial motivasi kerja terhadap pegawai diperoleh nilai sig = 0,000 < 0,05. Dari pengujian secara simultan pengaruh disiplin kerja, lingkungan kerja, dan motivasi kerja secara simultan terhadap kinerja 0,000 < 0,05.
Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut 1) Disiplin Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan Puskesmas Kramat Kabupaten Tegal. 2) Lingkungan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan Puskesmas Kramat Kabupaten Tegal. 3) Motivasi Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan Puskesmas Kramat Kabupaten Tegal. 4) Disiplin Kerja, Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan Puskesmas Kramat Kabupaten Tegal.
Kata Kunci : Disiplin Kerja, Lingkungan Kerja, Motivasi Kerja dan Kinerj
SKRIPSI PENGARUH BEBAN KERJA, KESELAMATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT. LAKSANA KURNIA MANDIRI SEJATI - KABUPATEN TEGAL
Get PDFTasya Audya Rizky Fatmawati 2025, Pengaruh Beban Kerja, Keselamatan Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati Kabupaten Tegal.
Tujuan Penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui pengaruh beban kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati - Kabupaten Tegal, 2) untuk mengetahui pengaruh keselamatan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati - Kabupaten Tegal, 3) untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati - Kabupaten Tegal, 4) untuk mengetahui pengaruh beban kerja, keselamatan kerja, dan lingkungan kerja secara simultan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati - Kabupaten Tegal.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah 240 karyawan dan sampel yang diambil sebanyak 100 orang. Pengambilan sampel yang digunakan penelitian ini adalah probability sampling atau teknik pengambilan sampelnya memberikan peluang bagi setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisi regresi linear berganda dan analisis koefisien determinasi.
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati - Kabupaten Tegal. 2) Keselamatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati - Kabupaten Tegal. 3) Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati - Kabupaten Tegal. 4) Beban kerja, keselamatan kerja dan lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja karyawan pada PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati - Kabupaten Tegal.
Kata Kunci : Beban Kerja, Keselamatan Kerja Dan Lingkungan Kerja Pada Kepuasan Kerj
PERAN HAKIM DALAM PROSES PENEMUAN HUKUM PADA PERKARA PERDATA
Get PDFTidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap dan jelas. Hakim tidak dapat menolak untuk mengadili perkara perdata yang tidak ada peraturan hukumnya atau ada peraturan hukumnya tetapi tidak jelas. Hakim harus berusaha menemukan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk: (1). Menganalisa kewenangan hakim dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. (2). Menganalisa peran hakim dalam proses penemuan hukum pada perkara perdata. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan datanya melalui penelusuran kepustakaan secara konvensionaldan online serta dianalisa dengan analisis data kualitatif karena data akan disajikan dalam secara naratif-deskriptif, bukan dalam bentuk angka atau numerik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa:1)Kewenangan hakim dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dikenal dengan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diatur dalam undang-undang merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh seorang hakim untuk mencapai rasa keadilan pada setiap putusannya. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman itu, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan wewenang sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tugas dan wewenang hakim secara umum adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dasar kekuasaan hakim dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada sistem hukum formal tercantum dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009.2)Peran hakim dalam proses penemuan hukum pada perkara perdata semata-mata dimaksudkan untuk menegakan keadilan. Hakim dianggap penting dalam penemuan hukum karena hakim mempunyai wibawa. Penemuan hukum oleh hakim pada perkara perdata dilakukan dengan sangat hati-hati, karena sering dalam praktik penemuan hukum itu disalahgunakan, yaitu sekedar mencari dasar pembenaran untuk keuntungan pihak-pihak yang berperkara. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukanbagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
Kata Kunci:Hakim; Hukum;Penemuan; Perkara Perdat
PENGARUH PENDANAAN, INKLUSI KEUANGAN, GAYA HIDUP DAN HARGA DIRI TERHADAP PENGGUNAAN JASA PINJAMAN ONLINE PADA MASYARAKAT DESA KALIGELANG KABUPATEN PEMALANG
Get PDFAfrida Mazahro, 2024 Pengaruh Pendanaan, Inklusi Keuangan, Gaya Hidup
dan Harga Diri Terhadap Penggunaan Jasa Pinjaman Online Pada
Masyarakat Desa Kaligelang.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah Pendanaan, Inklusi
Keuangan, Gaya Hidup Dan Harga Diri berpengaruh terhadap Keputusan
Investasi secara parsial maupun secara simultan pada Masyarakat Desa
Kaligelang. diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi acuan serta
manfaat guna meningkatkan sebuah pengenalan dan pemahaman mengenai
Penggunaan Jasa Pinjaman Online Pada Masyarakat.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian
ini adalah Masyarakat Desa Kaligelang dengan jumlah 4.340 Masyarakat Desa,
sedangkan sampel dalam penelitian ini yaitu 100 responden. Teknik pengumpulan
data yang digunakan yaitu metode observasi, kuesioner. Uji instrument penelitian
ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda.
Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara variabel
gaya hidup sebesar 3.962 dan ttabel sebesar 1,985 berarti thitung > ttabel (3.962 >
1,984) sehingga berpengaruh terhadap penggunaan jasa pinjaman online, variabel
harga diri sebesar 4.668 dan ttabel sebesar 1,985 berarti thitung > ttabel (4.668 >
1,984) sehingga Ho ditolak berpengaruh terhadap penggunaan jasa pinjaman
online dan Pendanaan sebesar 0,045 dan ttabel sebesar 1,985 berarti thitung >
ttabel (0,045 > 1,984) sehingga tidak berpengaruh terhadap penggunaan jasa
pinjaman online, variabel Inklusi Keuangan sebesar 0,857 dan ttabel sebesar 1,985
berarti thitung > ttabel (0,858 > 1,984) sehingga Ho diterima sehingga tidak
berpengaruh terhadap penggunaan jasa pinjaman online dan pendanaan, inklusi
keuangan, gaya hidup dan harga diri berpengaruh positif terhadap penggunaan
jasa pinjaman online pada masyarakat Desa Kaligelang.
Kata Kunci: Pendanaan, Inklusi Keuangan, Gaya Hidup Dan Harga Diri,
Penggunaan Jasa Pinjaman Onlin
URGENSI HUKUM WARIS TERHADAP ASET DIGITAL (NON-FUNGIBLE TOKEN) DI INDONESIA
Get PDFEkonomi digital membuat aktvitas investasi dan transaksi dilakukan secara digital salah satunya aset Nonfungbile Token (NFT) sebagai komoditas investasi digital dalam bentuk karya cipta. Kehadiranya memberikan permaslahan hukum baru kerena regulasi yang ada belum terunfikasi pengatur NFT dalam aktivitasnya ditambah kekayaan mereka tersimpan secara digital sehingga perlu juga regulasi pewarisan atas kekayaaan digital itu. Penelitiam ini bertujuan untuk: (1) Menelaah dan mengetahui karakterisitik aset digital Nonfungible Token (NFT) dalam unsur kebendaan berdasarkan hukum perdata Indonesia sebagai objek dilakukannya pewarisan. (2) Mempelajari serta menganalisi tantangan yang mungkin dihadapi terhadap pelaksanaan aset digital NFT sebagai objek warisan guna menjadi pandangandan evalusi pembentukan regulasi yang belum ada terkait perlidungan aset digital ini. Jenis penelitian menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah hukum normatif dengan teknik pengumpulan datanya melalui data sekunder, yakni data kepustakaan yang disusun dan dianalisi secara kaulitatif. Hasil penelitian ini menunjukan keberadaan aset digital Nonfungible Token (NFT) di Indonesia mengenai karakteristik kebendaan yang dapat dijadikan sebagai objek waris telah terpenuhi unsur – unsur benda dalam BW, yakni dalam pasal 499, pasal 570, pasal 509, pasal 511. NFT sebagai kekyaan intelektual, sehingga unsur – unsur Hak Cipta juga telah terpenuhi, yakni dalam ketentuan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 16 ayat (1) dan (2) yang berarti NFT ini dapat menjadi obyek benda dilakukanya pewarisan. Namun sebelum dilukan pewarisan ini, tentunya ada tantangan yang dihadapai dan dijadikan evaluiasi yaitu dari segi legalitas transaksinya, perlindungan ahli warisnya, dan juga mekanisme – mekanisme yang dilakukan pewaris dan ahli warisnya. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Hukum Waris, Aset Digital, NonFungible Token, NFT
TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANAK DALAM SUDUT PANDANG KRIMINOLOGI
No full textAhmad Bujairomi Ahda. Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Dalam Sudut Pandang Kriminologi. Tesis. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2025. Dosen Pembimbing I, Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II, Dr. Sanusi, S.H., M.H.
Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga menjadi perhatian penting dalam studi kriminologi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama, yaitu: faktor dominan yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana kekerasan dalam sudut pandang kriminologi, serta upaya penanggulangan yang dapat dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris, dengan menganalisis data yang dikumpulkan dari berbagai sumber.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan oleh anak dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup karakteristik individu anak, seperti usia, tingkat pendidikan, kecerdasan, serta kondisi keluarga. Sementara itu, faktor eksternal meliputi pengaruh lingkungan pergaulan dan media, khususnya media sosial. Dari keseluruhan faktor yang dianalisis, faktor keluarga terbukti sebagai faktor paling dominan yang memicu tindak pidana kekerasan oleh anak. Faktor ini menjadi pemicu utama bagi pengaruh negatif lainnya, seperti lingkungan sosial yang tidak kondusif dan paparan teknologi media informasi yang tidak terkontrol.
Dalam rangka menanggulangi permasalahan ini, diperlukan dua bentuk penanggulangan, yaitu penanggulangan preventif dan restoratif. Penanggulangan preventif dilakukan melalui sosialisasi dan kampanye anti-kekerasan yang melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah, media, dan masyarakat untuk mencegah tindak pidana kekerasan oleh anak. Sementara itu, penanggulangan restoratif dilakukan dengan penegakan hukum yang tetap berlandaskan prinsip keadilan restoratif. Upaya ini mencakup pemberian hukuman yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, baik melalui pidana, tindakan, maupun mekanisme diversi.
Kata Kunci: Tindak Pidana Kekerasan, Anak, Kriminologi, Faktor Penyebab, Penanggulangan
PROBLEMATIKA HUKUM HAK CIPTA DALAM EKOSISTEM DIGITAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KARYA INTELEKTUAL DI ERA TEKNOLOGI INFORMASI
No full textPerkembangan teknologi informasi telah menciptakan ekosistem digital yang kompleks, di mana karya intelektual dapat dengan mudah didistribusikan dan diakses secara global, namun kemudahan ini juga membawa tantangan besar dalam perlindungan hak cipta. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika penegakan hukum hak cipta dalam ekosistem digital serta mengidentifikasi upaya hukum yang efektif untuk melindungi karya intelektual di era teknologi informasi. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika penegakan hukum hak cipta di ekosistem digital mencakup kesulitan dalam mengidentifikasi dan melacak pelaku pelanggaran, jurisdiksi hukum yang terbatas dalam kasus pelanggaran lintas negara, keterbatasan pemahaman aparatur penegak hukum tentang teknologi digital, dan kurangnya harmonisasi regulasi internasional terkait hak cipta digital. Upaya hukum yang dapat dilakukan meliputi penguatan kerangka hukum nasional dengan mengadopsi perkembangan teknologi, peningkatan kerjasama internasional dalam penegakan hukum hak cipta, implementasi sistem pemantauan digital yang efektif, dan edukasi publik tentang pentingnya penghormatan terhadap hak cipta di era digital.
Kata Kunci: Hak Cipta Digital, Ekosistem Digital, Perlindungan Karya Intelektual, Teknologi Informas
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ABK DIBAWAH UMUR
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan Restorative Justice dan untuk mengetahui implementasi Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative ( Perpol No 8 Tahun 2021 ). Penelitian ini menggunakan metode empiris, Adapun lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian adalah Satreskrim Polres Tegal Kota. Adapun bahan hukum primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau tempat objek penelitian yang dilakukan, bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumber aslinya tapi melalui buku, hasil penelitian, jurnal, atau arsip ilmiah yang telah ada. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan keadilan Restoratif secara terbatas pada tindak pidana umum, khususnya tindak pidana ringan dan tetap memperhatikan syarat – syarat dan ketentuan yang termuat dalam Perpol No 8 Tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konsep Restorative Justice di Indonesia secara konseptual sudah ada beberapa aturan hukum yang mengaturnya, namun secara faktual dalam hal pelaksanaan konsep Restorative Justice tersebut belum terealisasi secara maksimal. Berdasarkan data perkara penganiayaan di Polres Tegal Kota yang penulis uraikan pada bab pembahasan penulis yaitu proses penerapan prinsip Restorative Justice dalam hal penyelesaian perkara penganiayaan ABK di bawah umur ini sudah sangat baik. Hal itu karena tidak semua perkara yang masuk dapat diselesaikan dengan memilih jalur penyelesaian secara Restorative Justice , Disini pihak kepolisian sudah berupaya dengan maksimal namun tetap semua jalur penyelesaian perakara yang dipilih sepenuhnya diserahkan kepada pihak korban atau pelapor dengan dibangtu proses nya oleh pihak kepolisian. Untuk dapat memaksimalkan penerapan prinsip Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan ABK di bawah umur tersebut ialah perlu adanya pemahaman dari pihak pelapor atau korban terkait maksud, tujuan dan dampak dari prinsip Restorative Justice tersebut, dalam hal ini pihak yang berperan penting selain pihak kepolisian tentu pihak pelapor atau korban itu sendiri. Kata Kunci : Restoratife Justice Tindak Pidana Penganiayaan ABK Di Bawah Umu