E-Jurnal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Not a member yet
2536 research outputs found
Sort by
Analisis Hukum Kontrak dalam Sistem Hukum Indonesia : Perlindungan, Wanprestasi, dan Tantangan Era Digital
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pergeseran bentuk perjanjian konvensional menjadi kontrak elektronik dalam berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga layanan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas kontrak elektronik dalam perspektif hukum Indonesia, mengidentifikasi tantangan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan, serta merumuskan strategi pembaruan hukum agar sistem kontraknasional adaptif terhadap transformasi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta pendekatan komparatif terhadap praktik di Singapura dan Australia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kontrak elektronik telah diakui secara normatif melalui UU No: 11 / 2008 tentang ITE dan PP No. 71/2019, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya otentikasi tanda tangan elektronik, ketimpangan posisi tawar, dan kurangnya mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien. Dibutuhkan harmonisasi regulasi, pembaruan KUHPerdata, penguatan infrastruktur penyelesaian sengketa digital, serta penyusunan hukum acara yang khusus mengatur pembuktian dan yurisdiksi kontrak elektronik. Temuan ini mendukung urgensi pembaruan hukum kontrak nasional berbasis prinsip keadilan, efisiensi ekonomi, dan perlindungan konsumen di era digital
Consumers Protection Who Buy Products Through Instagram: A Comparative Study of Indonesia and Singapore
The purpose of this study is to analyze and compare the protection of consumers who purchase products through the Instagram media platform in Singapore and Indonesia. The laws governing consumer protection and electronic transactions in both countries are examined in this study, which uses a normative legislative and comparative juridical approach. The study shows that Indonesia has two laws: Consumer Protection Act (UUPK) and Electronic Information and Transaction Act (UU ITE), but their implementation has not been optimal in protecting consumers from fraud, default, and other legal issues. Meanwhile, Singapore has a Consumer Protection (Fair Trading) Act 2003 (CPFTA) and a CaseTrust program that are more effective in providing protection and increasing consumer confidence. This research observes that Indonesia needs to learn from Singapore\u27s practices, such as the awarding of the Trustmark logo, to enhance consumer protection that is more effective and adaptive to technological developments and phenomena in society. This research is expected to provide dedication related to the development of better consumer protection against technological developments and phenomena in societ
Legal Protection of Trade Secrets in Culinary Business Agreements for Micro, Small and Medium Enterprises
All companies have confidential information that is not allowedto be seen by the general public or even known by their employees. In this case, the Indonesian government has enacted laws to protect trade secrets, as local products in Indonesia have high economic value. This article examines the legal protection of trade secrets in culinary business agreementsfor Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). And analyzethe challenges faced byMSMEsinthe culinary sectorin implementinglegal protectionoftrade secrets through business agreements. Also, analyzing the implementation of Law No. 30 of 2003 on trade secrets in protecting against violations of trade secrets. The method used in this research is the normativejuridical method by conducting a literature review related to thediscussed issues. The research results show that although the law provides legal protection for trade secrets, in reality, thereare still many information leaks that occur after an employeeleaves the company and joins a competitor. Therefore, it is considered important for business actors to receive legal protection to ensure the implementation of the intellectual property rights system as expected
Visualisasi Data untuk Analisis Musik Digital Menggunakan Power BI pada Data Spotify
The development of digital technology has transformed the music industry with the emergence of streaming platforms such as Spotify. This study analyzes digital music data on Spotify using Power BI to identify music trends and user consumption patterns. The dataset consists of 6,300 songs with attributes such as artists, Genres, duration, popularity, and explicit status. Data visualization is employed to determine the artists with the most songs, the most popular Genres, the distribution of song duration, and the proportion of explicit and non-explicit songs. The results show that Metallica has the most songs, rock is the most popular Genre, most songs last between 2 and 6 minutes, and non-explicit songs are dominant. These findings provide insights for musicians, record labels, and streaming platform developers in designing music strategies aligned with listener preferences.
Pengaruh Additif Xanthan Gum Terhadap Sifat Rheology Fluida Pemboran
Drilling mud is a critical fluid in the drilling process, serving to maintain wellbore stability, transport drill cuttings, cool and lubricate the drill bit, and control formation pressure. In this study, a formulation was developed using bentonite, barite, and xanthan gum in specific proportions: 22.5 grams of bentonite, 11 grams of barite, and 8-11 grams of xanthan gum. The objective was to optimize the mud properties for a particular formation. After preparation, the mud was subjected to a series of tests in accordance with API standards, including density, rheological properties, filtration loss, and mud cake formation. The results demonstrated that the mud met the API criteria, with a density range of 9-9.5 ppg, a plastic viscosity (PV) between 13-20 cp, a yield point (YP) between 20-25 lb/100ft², 10-second gel strength between 14-21 lb/100ft², 10-minute gel strength between 17-24 lb/100ft², filtration loss between 9-14.7 ml, and mud cake thickness ranging from 1.47-1.76 mm. These findings indicate that the formulated drilling mud is capable of effectively stabilizing the wellbore, lifting drill cuttings, and minimizing the risks of kicks and lost circulation, thereby enhancing the overall efficiency and safety of the drilling operation in the targeted formation
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian
Tindakan kekerasan merupakan salah satu fenomena yang sulit dihilangkan dalam kehidupan masyarakat. Berbagai tindakan kekerasan yang sering terjadi, seperti penganiayaan dan kekerasan fisik, seringkali menyebabkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, dan seringkali menyebabkan korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan mengakibatkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk tanggung jawab hukum pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta hambatan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian?; dan (2) apa saja hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan kasus, di mana semua bahan hukum akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tanggung jawab pidana atas kekerasan yang mengakibatkan kematian didasarkan pada prinsip legalitas dan kepastian hukum sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan penilaian unsur kesalahan dan konsekuensi perbuatan. Penegakan hukum tidak hanya menekankan norma, tetapi juga memperhatikan konteks dan keadilan substantif. Namun, implementasinya menghadapi hambatan struktural, substantif, dan budaya, seperti integritas penegakan hukum yang lemah, campur tangan kekuasaan, dan budaya kekerasan, sehingga diperlukan reformasi sistem hukum yang komprehensif dan pro-korban
Penyelesaian Hukum Terhadap Sengketa Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Prespektif Hukum Islam
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyelesaian hukum terhadap sengketa hak waris anak beda agama dan keadilan yang hendak dicapai dalam penyelesaian sengketa hak waris anak beda agama, hal ini dikarenakan dalam kehidupan bermasyarakat fenomena perbedaan agama dalam satu keluarga baik karna praktik perkawinan beda agama atau perpindahan agama masih sering terjadi dan bahkan dianggap suatu hal yang biasa terjadi, padahal perbedaan agama dalam satu keluarga diyakini sebagai faktor utama timbulnya persengketaan dikemudian hari terutama dibidang kewarisan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab rumusan masalah penelitian 1. Apa bentuk penyelesaian hukum terhadap sengketa pembagian harta warisan bagi anak beda agama dalam Putusan Pengadilan Agama? 2. Apakah implementasi penyelesaian hukum terhadap sengketa pembagian harta warisan bagi anak beda agama di Pengadilan Agama menurut prespektif hukum Islam telah mencapai keadilan? Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa terdapat dua bentuk penyelesaian hukum terhadap sengketa hak waris anak beda agama dalam beberapa Putusan Pengadilan agama yaitu penyelesaian dengan upaya perdamaian melalui mediasi diPengadilan menghasilkan kesepakatan bersama dengan tetap melakukan pemberian sebagian harta peninggalan pewaris melalui hadiah, hibah atau wasiat. Dan penyelesaian secara formal melalui tahapan proses persidangan yang hasil akhirnya menghasilkan Putusan Pengadilan Agama dengan pemberian wasiat wajibah kepada anak non-muslim. Selain itu, pelaksanaan pemberian sebagian harta peninggalan pewaris muslim kepada anak yang berbeda agama (non-muslim) tujuan utamanya selaras sebagaimana tujuan dalam ajaran agama Islam yaitu mewujudkan keadilan dan mengusahakan kemaslahatan dan menghilangkan sebesar-besarnya kemudharatan dengan mempertimbangkan ikatan kekeluargaan (nasabiyah) dan hubungan emosional yang sangat dekat antara orang tua dan anak meskipun keduanya saling berbeda agama
Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Cessie Dalam Pengalihan Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Bangunan
Pengalihan hak tanggungan atas tanah dan bangunan melalui mekanisme cessie telah menjadi praktik umum dalam dunia perbankan, terutama saat terjadi kredit macet. Namun demikian, praktik ini kerap menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait perlindungan hukum bagi penerima cessie yang menerima hak tagih atas objek jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan hakim dalam menetapkan balik nama hak tanggungan kepada debitur baru serta meninjau kedudukan hukum penerima cessie dalam perspektif perlindungan hukum dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris melalui pendekatan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 362/Pdt.G/2022/PN Smg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan hak tanggungan tanpa persetujuan debitur lama dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dan putusan pengadilan yang menyetujui balik nama sertifikat tanpa keterlibatan debitur lama dinilai tidak sejalan dengan prinsip legalitas dan perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih tegas serta kehati-hatian hakim dalam memutus perkara serupa
Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Menjaga Kebersihan Lingkungan
In Indonesia, including at the Faculty of Engineering, the higher education curriculum integrates Real Work Lecture Activities (KKN). KKN aims to improve students\u27 ability to solve community problems using science and technology. This article discusses the implementation of KKN at the Faculty of Engineering (2025),, with special emphasis on the role of students in environmental management, community welfare, and local infrastructure development. Through involvement in construction, design, and infrastructure maintenance projects, students learn to collaborate with communities, improve their technical abilities, and understand how engineering projects have a social impact. Students\u27 social awareness and responsibility as prospective engineers are also increased through the application of problem-based learning and community service. The results of KKN at the Faculty of Engineering really help academic development and sustainable development and quality of life
Greenhouse untuk Rakyat Gerakan Hijau dari, oleh, dan untuk Masyarakat
The greenhouse implementation program in RT 12 RW 035, Desa Bahagia, Babelan Subdistrict, aims to achieve green living through controlled-environment horticulture. This initiative focuses not only on local food security but also on organic waste management through composting and community education. Using a participatory approach, residents were directly involved in building and utilizing the greenhouse as both a productive facility and an environmental learning tool. The results indicate improved community understanding of waste management and the development of sustainable local economic potential. This program reflects the synergy of appropriate technology, community empowerment, and environmentally friendly living practices