Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Not a member yet
68 research outputs found
Sort by
POTENSIDAN TEKNOLOGI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KEDELAI PADA AGRO EKOSISTEM LAHAN SAWAH DAN LAHAN KERING DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Penelitian ini merupakan studi literature untuk mengetahui potensi dan teknologi peningkatan produktivitas kedelai pada agro ekosistem lahan sawah dan lahan kering di kabupaten Polewali Mandar. Produksi kedelai cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun rata-rata produktivitas yang dicapai masih rendah dibandingkan dengan potensi hasil atau hasil penelitian. Rata-rata produktivitas kedelai yang dicapai di Kabupaten Polewali Mandar dan Sulawesi Barat masih rendah yaitu 1,56-1,63 t/ha. Berdasarkan analisis penilaian kesesuaian lahan untuk kedelai diketahui bahwa kesesuaian lahan tergolong sesuai marjinal (S3) dengan faktor pembatas antara lain retensi hara (nr), media perakaran (rc), dan temperatur (tc). Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas kedelai diperlukan penerapan teknologi pengelolaan tanaman antara lain pemberian bahan ameliorant, seperti kapur dan bahan organic untuk meningkatkan retensi hara, perbaikan sistem drainase, dan pemilihan varietas dan waktu tanam yang sesuai dengan lingkungan tumbuh. Untuk lahan sawah, teknologi budidaya kedelai dilakukan dengan sistem budidaya jenuh air. Pemilihan varietas unggul kedelai menjadi perhatian dalam upaya keberhasilan peningkatan produktivitas. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pemilihan varietas adalah : (a) daya hasil, (b) umur tanaman, (c) tipe/ukuran biji, (d) musim tanam, (e) preferensi pasar, (f) nilai jual, (g) ketersediaan benih, dan (h) kesesuaian agroekologi. 
FAKTOR YANG MEMENGARUHI PRAKTEK TENTANG NARKOTIKA, ALKOHOL, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF PADA REMAJA SULAWESI BARAT
Tujuan analisis ini untuk melihat hubungan yang bermakna antara karakteristik sosial remaja (jenis kelamin, kelompok umur, tempat tinggal, tingkat kesejahteraan), pernah mendengar/melihat/membaca informasi Genereasi Berencana dan Pusat Infromasi Konseling Remaja terhadap pernah mencoba napza pada remaja umur 10-24 tahun di Sulawesi Barat. Metode penelitian ini menngunakan data set Survei Kinerja Akuntabilitas Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (SKAP-KKBPK) tahun 2019 dengan Modul Remaja. SKAP-KKBPK merupakan survei nasional yang dilaksanakan oleh BKKBN di 34 provinsi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan probability sampling dengan teknik stratified multistage random sampling. Menghasilkan estimasi parameter tingkat provinsi dan nasional. Unit analisis pada penelitian ini adalah Remaja 10-24 tahun dengan status belum kawin. tercatat sebagai anggota keluarga pada rumah tangga terpilih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jenis kelamin dan kelompok umur mempunyai hubungan yang bermakna dalam praktek pernah mencoba napza sementara variabel tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan, pengetahuan pernah mendengar/melihat/membaca informasi tentang generasi berencana dan pengetahuan pernah mendengar/melihat/membaca informasi tentang Pusat Informasi dan Konseling tidak mempunyai hubungan yang bermakna dengan praktek pernah mencoba napza pada remaja di Sulawesi Barat
MENAKAR PELUANG DAN TANTANGAN PENGAKUAN HUTAN ADAT DALAM PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTAAN NO.17/2020 TENTANG HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK
Dunia internasional menjamin hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Perserikatan Bangsa-Bangsa secara khusus membentuk forum permanent yang menanggapi isu tentang masyarakat adat di bawah Dewan Ekonomi Sosial-Budaya. Keberadaan masyarakat adat di Indonesia yang sudah sejak lama termarginalisasikan dibawah kekuasaan Negara mendapatkan angin segar dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat, yang secara singkat menegaskan bahwa masyarakat adat merupakan subjek hukum dan pemegang hak atas wilayah adatnya yang berada dalam kawasan hutan (hutan adat). Kehadiran putusan tersebut kemudian diterjemahkan dalam berbagai peraturan yang lebih spesifik. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada Juli 2015 menetapkan Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/2015 tentang Hutan Hak. Peraturan menteri ini mengejawantahkan Putusan MK.35/2012 yang mengatur tata cara pengajuan pemohonan penetapan kawasan hutan hak dan mengatur syarat penetapan hutan adat. Pada tahun 2019, Menteri LHK kembali menetapkan peraturan sekaitan dengan hutan adat melalui Permen LHK No. P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, yang kemudian diperbaharui melalui Permen LHK No. P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2020. Pada dasarnya ketiga peraturan menteri tersebut mengatur substansi yang sama bahwa pengakuan masyarakat adat melalui peraturan daerah mendahului penetapan hutan adat. Diperlukan langkah-langkah pengakuan yang lebih konprehensif tanpa mengesampingkan substansi yang ingin dicapai
GAMBARAN BODY IMAGE DAN STATUS GIZI DENGAN KEJADIAN ANEMIA REMAJA PUTRI DI SMA NEGERI 1 MAMUJU
Remaja adalah salah satu kelompok yang rawan terhadap risiko kesehatan salah satunya masalah gizi yaitu defisiensi zat besi atau anemia. Anemia di Indonesia berdasarkan RISKESDAS tahun 2013 yaitu 21,7% pada usia 15–24 tahun prevalensi anemia berkisar 18,4%. Prevalensi anemia pada perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki yaitu 23,9%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran Body Image dan Status Gizi dengan Kejadian Anemia Remaja Putri di SMA Negeri 1 Mamuju. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan di SMA Negeri 1 Mamuju dengan jumlah sampel 139 orang dengan teknik proporsional simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang mengalami anemia sebanyak 57 (41,0%), responden yang memiliki pengetahuan tentang body image yang baik sebanyak 135 (97,1%), responden yang memiliki sikap tentang body image yang baik sebanyak 89 (64,0%), dan responden dengan status gizi normal sebanyak 57 (59,0%). Kesimpulan berdasarkan kategori pengetahuan dan sikap tentang body image yang baik yang tertinggi adalah responden yang tidak anemia, dan kategori status gizi normal yang tertinggi adalah responden yang tidak anemia. Disarankan kepada siswi yang menderita anemia agar menjaga pola makan yang benar dan sesuai dengan kebutuhan. Tidak lagi melakukan pembatasan pada jenis makanan tertentu yang kaya akan zat gizi untuk mencengah masalah gizi khususnya anemia remaja
SISTEM PREDIKSI KELULUSAN MAHASISWA DENGAN METODE BACKPROPAGATION NEURAL NETWORK
Ketepatan kelulusan menjadi salah satu tolak ukur integritas Universitas, termasuk Universitas Al Asyariah Mandar. Dari tahun ke tahun, banyak mahasiswa Universitas Al Asyariah Mandar yang tidak lulus tepat waktu. Untuk itu perlu adanya sistem prediksi kelulusan agar dosen wali dapat mengarahkan mahasiswa yang diprediksi akan lulus terlambat. Metode yang digunakan adalah Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation. Metode Backpropagation memiliki 3 arsitektur yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Proses Backpropagation meliputi feedforward dan feedbackward. Data yang digunakan adalah data kelulusan tahun 2015. Data awal sebanyak 100 record dan setelah diolah dibagi menjadi 3 data latih yang terdiri dari 100, 50 dan 25 data latih.. Selanjutnya data tersebut juga dibagi menjadi data uji dengan 11 record. Pembagian tersebut. Dari berbagai percobaan dengan fitur yang berbeda yaitu IPS1 hingga IPS5, IPK dan perolehan sks, akurasi pengujian tertinggi adalah 90,91%. Sistem ini dibangun menggunakan matlab. MATLAB (Matrix Laboratory) adalah program untuk pemeriksaan dan perhitungan matematis dan merupakan bahasa pemrograman numerik tingkat tinggi berdasarkan alasan pemanfaatan sifat dan jenis jaringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Backpropagations dinilai cukup bagus dalam melakukan Pengklasifikasian untuk melakukan prediksi kelulusan mahasiswa. Skenario pengujian dengan menggunakan 100 data latih, 50 data latih dan 25 data latih menghasilkan tingkat akurasi yang berbeda yaitu 90,91% pada 100 data, 81,82% pada 50 data latih dan 45,45% pada 25 data latih
STUDI PENYAKIT DAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA PADA TAMBAK UDANG VANAME (LITOPENAEUS VANNAMEI) DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH MENGGUNAKAN LIQUID CHROMATOGRAPHY TANDEM-MASS SPECTROMETRY DAN DIAGNOSA MOLEKULER
Kabupaten Mamuju Tengah menjadi salah satu kabupaten dengan produksi udang vaname yang cukup rendah, yaitu dibawah <1000 ton pertahun. Hal ini menjadi pertanyaan jika melihat luas lahan tambak potensial dikabupaten Mamuju tengah yang tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lain yaitu 111.074 km2. Penelitian bertujuan untuk mendeteksi penyakit pada udang vanamei dan penggunaan bahan kimia pada tambak udang sederhana/tradisional berupa antimikroba, antibacteri, antelmintik dan pestisida. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Mamuju Tengah dengan mengambil tiga lokasi sampel. Studi diawali dengan mengumpulkan informasi mengenai usaha budidaya udang vaname di kabupaten mamuju tengah, antara lain data produksi udang vaname (Ton), Potensi lahan, dan lahan termanfaatkan. Pengujian residu antibiotic dilakukan dengan Analisa dengan HPLC dengan Quadrupole Tendem mass spectrometry detector (LC-MS/MS). Pengujian penyakit ikan dilakukan di Laboratorium Balai Karantina ikan dan pengujian mutu (BKIPM) mamuju dengan metode Ekstraksi DNA. Dari hasil pengumpulan data lapang pembudidaya udang di kabupaten Mamuju tengah masih menggunakan bahan kimia/anorganik dalam bentuk desinfektan, pestisida/insektisida dan pupuk anorganik. Penyakit yang terdeteksi ditambak udang di kabupaten mamuju tengah yaitu White Spot Syndrome Virus (WSSV) dari empat penyakit yang diuji. Tidak ditemukan residu antimikroba, antibakteri dan antelmintik dalam tubuh udang yang dipanen pada tambak udang di kabupaten Mamuju tengah
POTENSI DAYA DUKUNG HIJAUAN PAKAN TERHADAP PENGEMBANGAN TERNAK RUMINANSIA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Hijauan Pakan Ternak merupakan salah satu bahan makanan ternak yang sangat diperlukan dan besar manfaatnya bagi kehidupan dan kelangsungan populasi ternak ruminansia. Oleh karena itu hijauan makanan ternak sebagai salah satu bahan makanan merupakan dasar utama untuk mendukung peternakan yang setiap harinya membutuhkan cukup banyak hijauan pakan ternak. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi bahwa penempatan ternak kedaerah haruslah mempunyai keseimbangan daya dukung pakan dan kesesuain lahan dengan menghitung Daya Dukung Pakan. Tulisan ini menggunakan data sekunder. Hasil tulisan menunjukkan bahwa Kabupaten Polewali Mandar memiliki populasi ternak sebesar 37.548 ST/Tahun dengan daya dukung pakan sebesar 434.206 BKC/tahun, lahan yang ada dikawasan ini dapat menampung ternak sejumlah 343.335 ST secara keseluruhan Kabupaten Polewali Mandar dalam kondisi aman karena ketersediaan bahan pakan masih mencukupi
DETERMINASI RESIDU ANTIBIOTIK GOLONGAN TETRACYCLINE DAN QUINOLONE PADA UDANG VANAME (LITOPENAEUS VANNAMEI) DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR MENGGUNAKAN HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPH
Dalam beberapa tahun terakhir, dengan perkembangan budidaya udang, penggunaan industri pakan, bahan kimia dan antibiotik telah meningkat. Nogueira et al., (2005) menyebutkan bahwa bahan kimia dari berbagai komposisi seperti antibiotik, yang sebelumnya hanya digunakan untuk dokter hewan dan aplikasi medis manusia, sekarang digunakan untuk melawan penyakit menular pada organisme akuatik yang dibudidayakan dalam skala komersial. Penelitian bertujuan untuk mendeteksi residu antbiotik golongan tetrasiklin dan Quinolone pada udang budidaya di wilayah kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini dilakukan dikabupaten polewali mandar,dengan sampel diambil dari 5 koordinat tambak. Pengujian residu antibiotic dilakukan dengan Analisa dengan HPLC dengan Quadrupole Tendem mass spectrometry detector (LC-MS/MS). Analisis kuantitatif dilakukan dengan memantau rasio ion dari 2 pasang MRM untuk setiap senyawa. penentuan kuantitatif dihitung menggunakan kalibrasi berbasis matriks titik tunggal di RL. Doxycycline, ciproflaxacin-D8, Enrofloxacin-D5 dan Sulfapyridine digunakan untuk standar internal. Parameter yang diamati yaitu antibiotic golongan Tetracycline,dan Quinolone. Kadar residu golongan tetrasiklin dan Quinolone pada Udang Vaname (Litopenaeus vannamei) yang dibudidayakan pada tambah di kabupaten Polewali Mandar berada dibawah BMR (Batas Maksimum Residu yang ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 37/Permen-KP/2019 dan FAO , yaitu didapatkan pada tetrasiklin dibawah 50 µg/kg dan Quinolone dibawah 25 µg/kg
ANALISIS FAKTOR PRODUKSI YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN USAHA PENGGILINGAN PADI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor produksi yang mempengaruhi pendapatan usaha penggilingan padi. Penentuan lokasi penelitian ditentukan secara purposive terhadap satu kecamatan di Kabupaten Sumba Timur. Jumlah responden pemilik usaha penggilingan padi sebanyak 22 responden. Faktor produksi yang dianalisis meliputi modal usaha, tenaga kerja, umur pengusaha, gabah kering giling, dan pengalaman usaha dengan regresi linear berganda dengan pendugaan parameter menggunakan SPSS 16. Hasil penelitian menunjukan bahwa modal usaha dan gabah kering giling sangat berpengaruh yang signifikan terhadap pendapatan usaha penggilingan padi, sedangkan tenaga kerja, umur pengusaha, pengalaman usaha tidak berpengaruh yang signifikan. Modal usaha dan gabah kering giling mampu menekan biaya pengeluaran dengan baik, sehingga usaha penggilingan padi dapat memperoleh penerimaan dan pendapatan yang baik dengan R/C risio dan B/C rasio masing-masing sebesar 2,29 dan 1,29
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG MASYARAKAT ADAT
Runtuhnya Orde Baru telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan di negeri ini, yang semula kewenangan pemerintahan sangat terpusat di Jakarta kini didistribusikan ke daerah-daerah dalam suasana otonomi daerah. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu konsekuensi logis diterapkannya otonomi yang seluas-luasnya adalah kewenangan yang dimiliki oleh daerah untuk menetapkan perda dan peraturan-peraturan lain termauk tentang masyarakat adat. Pembentukan perda tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat merupakan jembatan untuk menuntaskan proses administrasi pengakuan hak masyarakat adat yang telah dideklarasikan di dalam konstitusi. Muara dari pembentukan hukum masyarakat adat melalui perda adalah merupakan salah-satu pengewejantahan cita-cita, harapan dan mimpi-mimpi tentang membangun bangsa yang berkeadilan, menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi sebesar-besar kemakmuran seluruh tumpah darah Indonesia