Dialog (E-Journal)
Not a member yet
283 research outputs found
Sort by
PANCASILA DALAM BINGKAI KERUKUNAN BERAGAMA
No full textThis article looks into explaining the social-religion conflict in Indonesia. The way to overcome the such conflict is to retake the pride of nationality and citizenship through Pancasila values as the philosophy of life. In other words, internalization of those values to the adherents of religion should be urgently done. So, when it happened, the adherents of religions are hopefully expected to engender the inclusive, tolerance and wise behaviors. It finally will rearrange the harmony of religions in Indonesia.
KEYWORD:Pancasila, Harmony, conflict, values, religion, dialogue.Tulisan artikel ini berusaha menjelaskan tentang konflik sosial-keagamaan yang terjadi di Indonesia. Cara yang dilakukan untuk mengatasi nuansa konflik tersebut, yakni dengan menempatkan kembali rasa kebangsaan dan rasa kewarganegaraan melalui nilai-nilai pancasila sebagai falsafah hidup bersama di dalam bangsa Indonesia. Dengan cara mendialogkan secara bathiniah bgi setiap umat beragama terhadap nilai-nilai luhur pancasila. Sehingga diharapkan ketika umat beragama sudah membathinkan, menghayati, meresapi nilai-nilai pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Dengan demikian, umat beragama diharapkan dalam bertindak akan melahirkan sikap-sikap yang inklusif, toleran, harmonis, bijaksana dan akhirnya dapat merajut kembali kerukunan beragama di Indonesia.
KEYWORD:Pancasila, Harmony, conflict, values, religion, dialogue
Politik Kebijakan Islamisasi Mahathir
Full text linkMahathir leadership era has been marked by his larger and substantive interest to carry Islam on the goverment policy and various programs. It is said that Islamization policy which Mahathir speed up basically does not only spring from goverment intrinsic impetus to promote Islam, but also external political pressures. This article discusses the mount of Islamization policy in Malaysia, especially in Mahathir era; and poins out the conditions that underly his polic
PARADIGMA BARU KEDIKLATAN: (Penyelenggaraan Diklat Jarak Jauh pada Balai Diklat Keagamaan Padang)
No full textPermasalahan yang dihadapi dalam pola diklat konvensional adalah sulitnya menjangkau seluruh SDM Kementerian Agama dengan jumlah (kuantitas) yang besar dan tersebar luas di seluruh wilayah NKRI. Jumlah widyaiswara yang mengampu mata diklat pada seluruh balai diklat dan pusat diklat kementerian agama berjumlah 346 orang. Jumlah guru Madrasah, Pondok Pesantren, dan GPAI yang berstatus swasta dan negeri yang berhak mengikuti diklat berjumlah 1.041.890 orang. Jumlah tersebut belum termasuk jumlah tenaga penyuluh, pembina siaran dan tamadun, penyelenggara haji, penghulu, pengelola zakat dan wakaf, pembina kemasjidan dan takmir. Dari segi siklus tahunan diklat baru mencapai 7 tahunan. Artinya seseorang baru dapat mengikuti diklat kembali setelah tujuh tahun berikutnya, dengan asumsi pembagian jatah dan jadwal dilakukan secara adil. Idealnya, setiap pegawai dapat memperoleh kesempatan untuk memperoleh diklat setiap dua hingga empat tahun, atau bahkan setiap saat ia membutuhkannya. Oleh karena itu perlu dilakukan terobosan untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Salah satu pendekatan yang dapat dipilih adalah Diklat Jarak Jauh (DJJ), dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
KATA KUNCI:Diklat Jarak JauhPermasalahan yang dihadapi dalam pola diklat konvensional adalah sulitnya menjangkau seluruh SDM Kementerian Agama dengan jumlah (kuantitas) yang besar dan tersebar luas di seluruh wilayah NKRI. Jumlah widyaiswara yang mengampu mata diklat pada seluruh balai diklat dan pusat diklat kementerian agama berjumlah 346 orang. Jumlah guru Madrasah, Pondok Pesantren, dan GPAI yang berstatus swasta dan negeri yang berhak mengikuti diklat berjumlah 1.041.890 orang. Jumlah tersebut belum termasuk jumlah tenaga penyuluh, pembina siaran dan tamadun, penyelenggara haji, penghulu, pengelola zakat dan wakaf, pembina kemasjidan dan takmir. Dari segi siklus tahunan diklat baru mencapai 7 tahunan. Artinya seseorang baru dapat mengikuti diklat kembali setelah tujuh tahun berikutnya, dengan asumsi pembagian jatah dan jadwal dilakukan secara adil. Idealnya, setiap pegawai dapat memperoleh kesempatan untuk memperoleh diklat setiap dua hingga empat tahun, atau bahkan setiap saat ia membutuhkannya. Oleh karena itu perlu dilakukan terobosan untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Salah satu pendekatan yang dapat dipilih adalah Diklat Jarak Jauh (DJJ), dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
KATA KUNCI:Diklat Jarak Jau
MODERNITAS NAHDLATUL ULAMA: “BERMAIN-MAIN DIANTARA TRADISI(ONAL) DAN KE-MODERN-ANâ€
No full textNahdlatul Ulama\u27 (NU) might be deemed as traditional religious organization which rejected the modernity. Yet, it is rarely found the works tracing that NU was actually traditional religious organization. As time goes on, NU grows up and has been world-wide known either by academic scholars or common people. NU is no more labeled-traditional organization, because it has been capable to co-exist and could go hand in hand with modernity. The principal of Al-Muhafadhatu ‘Ala Qadim As-Shalih wa Akhdu bi Al-Jadid al-Ashlah (nurturing the existing culture as long as it is good or can be coloured by Islam, and adopting the new better one) and the involvement of some NU clerics to political practice and official government become the evidence that NU welcomes modernity. This article describes the role of NU to meet traditional and modern value. The success of NU to combine traditional and modern leads it to be as moderate organization. This article also scrutinizes historically and sociologically that NU is one of moderate Islamic movements in Indonesia. Nahdhatul Ulama bisa jadi dianggap sebagai organisasi keagamaan tradisional yang menolak modernitas. Namun, jarang sekali ditemukan kajian-kajian yang melacak bahwa NU adalah benar-benar organisasi keagamaan yang tradisional. Seiring berjalannya waktu, NU tumbuh dan dikenal luas oleh akademisi dan orang-orang awam. NU tidak lagi menjadi organisasi keagamaan yang berlabelkan tradisional, sebab ia mampu tumbuh berdampingan dan seiring dengan modernitas. Prinsip Al-Muhafadhatu ‘Ala Qadim As-Shalih wa Akhdu bi Al-Jadid al-Ashlah (mempertahankan tradisi yang baik yang telah ada sebelumnya dan mengambil tradisi baru yang lebih baik) dan terlibatnya ulama-ulama NU dalam politik praktis dan pemerintahan menjadi bukti bahwa NU menerima modernitas. Artikel ini menggambarkan peran NU dalam menggabungkan nilai-nilai tradisional dan modernitas. Artikel ini juga memaparkan secara historis dan sosiologis bahwa NU adalah salah satu gerakan Islam yang moderat di Indonesi
CINTA KASIH AGAMA-AGAMA: HIDUP BERSAMA TUHAN DAMAI BERSAMA MANUSIA
No full textLove is the sacred mission of world religions and it must be a real practice in daily life. The religion-based conflicts occurred recently shows that love in religions is disappeared. In this circumstance, love as sacred mission must urgently be reborn to eliminate the conflicts. This article elaborates love from some religions such as Islam, Christian, Hindu and Buddha. It also explains why the Semitics religions always matters and raises conflicts. Cinta adalah misi suci semua agama dunia dan cinta seharusnya menjadi praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Konflik-konflik berbasis agama yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa cinta yang ada di dalam agama-agama telah hilang. Dalam kondisi seperti ini, cinta sebagai misi suci agama secara mendesak harus dilahirkan kembali untuk mengurangi konflik-konflik. Artikel ini mengelaborasi cinta dari beberapa agama seperti Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Artikel ini juga menjelaskan mengapa agama-agama semitik selalu bermasalah dan mengakibatkan konflik
Science And Religion (Paradigma Al-Qur‘an Untuk Ilmu-ilmu Sosial Menurut Pemikiran Kuntowijoyo)
Full text linkThis paper aims at analyzing the epistemology of prophetic social science which had proposed by Kuntowijoyo. Sociology as a science cannot decide the direction in which society ought to go, and it makes no recomendations on matter of social policy. Sociology cannot itself deal with problems of good and evil, right and wrong, better and worse, or any others that concern human values. On the other hand religions without any knowledge of social phenomena will not be able to make any changes in the society. Prophetic social science will be able to respond to those dillemas by making the revelation (wahyu) as a source of knowledge. Social sciences do not only produce of statement about what is, but what of value. It can direct where the society ought to changes. According to prophetic social science changes must be directed to humanisation, liberation and trancendency.KATA KUNCI : Ilmu Sosial, al-Qur‘an, Epistemolog
PERGULATAN MINORITAS DALAM NEGARA HEGEMONIC: STUDI KASUS MUSLIM BANGSAMORO DI MINDANAO, FILIPINA SELATAN
No full textThis article describes the relationship between political entities of the Bangsamoro or Muslims in Mindanao and of the Philippine government which may be said in a nadir since the cancellation of the MoA-AD (Memorandum of Agreement on Ancestral Domain) signing plans between MILF (Mindanao Islamic Liberation Front) and the GRP (Government of the Republic of the Philippines) by the Supreme Court of the country in October 2008. Now their relationship is only bound by the temporary cease-fire. While the actual MILF is the only one course of representation of Muslims in Mindanao in addition to the MNLF (Mindanao National Liberation Front) and Kelompok Datu or traditional leaders. This research deduces that the plurality in the Bangsamoro itself becomes an obstacle in the peace talk process as the absence of a common platform among them. While GRP tends to speak with the faction of it separately, so it was impressed monolithic, there should be efforts to build a joint platform among different groups within the Bangsamoro. Furthermore, the GRP should facilitate the communication and the dialogue among factions within Bangsamoro. Besides, the GRP should convince people in Philippines of how important the peace with Bangsamoro is on behalf of a national interest in a whole. Artikel ini menggambarkan hubungan antara entitas-entitas politik Bangsamoro atau Muslim di Mindanau dan entitas-entitas politik pemerintahan Pilipina yang bisa dikatakan berada di titik nadir sebab pembatalan rencana penandatanganan MoA-AD (Memorandum of Agreement on Ancestral Domain) antara MILF (Mindanao Islamic Liberation Front) and the GRP (Government of the Republic of the Philippines) oleh Hakim Agung Pilipina pada bulan Oktober 2008. Sekarang, hubungan mereka hanya terikat oleh gencatan senjata yang bersifat temporal. Sementara itu, MILF yang sebenarnya adalah program satu-satunya representasi Islam di Mindanao selain MNLF (Front Pembebasan Nasional Mindanao) dan Kelompok Datu atau pemimpin tradisional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pluralitas dalam Bangsamoro itu sendiri menjadi kendala dalam proses pembicaraan perdamaian karena tidak adanya platform yang sama di antara mereka. Sementara itu, GRP cenderung berbicara dengan faksi GRP secara terpisah, sehingga terkesan monolitik. Harus ada upaya untuk membangun platform bersama antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam Bangsamoro tersebut. Selanjutnya, GRP harus memfasilitasi komunikasi dan dialog antara faksi-faksi dalam Bangsamoro. Selain itu, GRP harus meyakinkan orang-orang di Filipina betapa pentingnya perdamaian dengan Bangsamoro adalah atas nama kepentingan nasional secara keseluruhan.
KEYWORDS: Bangsamoro, minority, hegemony, peac
KOMPATIBILITAS ISLAM DAN DEMOKRASI: TELAAH ATAS PANDANGAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) TERHADAP ISLAM DAN DEMOKRASI
No full textFundamentalist Islamic groups are often identified as resistant groups towards revolutionary values coming from the West. In Indonesian context, fundamentalist groups was represented by, one of them, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Fundamentally, HTI as a group opposes any changes and supports the establishment of Islamic nation. From this perspective, HTI is against democracy as a product of western thought. In fact, HTI is struggling for the unity Islamic ummah under khilafah islamiyyah by khalifah as a leader. From this background this paper aims at answering to questions. First, how is HTI view as a fundamentalist group on the compatibility of Islam to democracy? Second, Is Islam compatible with democracy?
KEY WORDS: HTI, Democracy, Compatibility, IslamFundamentalist Islamic groups are often identified as resistant groups towards revolutionary values coming from the West. In Indonesian context, fundamentalist groups was represented by, one of them, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Fundamentally, HTI as a group opposes any changes and supports the establishment of Islamic nation. From this perspective, HTI is against democracy as a product of western thought. In fact, HTI is struggling for the unity Islamic ummah under khilafah islamiyyah by khalifah as a leader. From this background this paper aims at answering to questions. First, how is HTI view as a fundamentalist group on the compatibility of Islam to democracy? Second, Is Islam compatible with democracy?
KEY WORDS: HTI, Democracy, Compatibility, Isla
KEKANG SUBALTERN DALAM NEGASI MEDIA TENTANG SYIAH:: KAJIAN CYBER-SEMIOTIC TULISAN-TULISAN ANTI-SYIAH DI MEDIA SOSIAL INDONESIA
No full textThis paper analyzes some anti-Shia articles which are abundantly available in online media. As a minority group, Shia is in a subaltern position where they were published negatively. This publication created negative paradigm of Shia in the society. In the borderless world of cyberspace, the production of Shia articles appears in the form of unequal semiotic relationships. Quite often, the meaning of Shia was published from the subjective perspective of a particular group. For this reason, this research examines the phenomenon of Shia trending articles from the cyber semiotic perspective. The research revealed that the subaltern bridle against the Shia in the media remains so strong. It requires self-awareness to provide equal opportunity for Shia speak up in the media in a balanced way. By such opportunity, the balanced view on the Shia can be obtained. It is hoped that this objective view could establish inclusivity in religious life.Tulisan ini akan menganalisis tentang tulisan-tulisan anti-Syiah yang belakangan marak ditemukan di media online. Sebagai kelompok minoritas Syiah berada dalam posisi subaltern akibat publikasi tentang Syiah yang sering kali bersifat negatif sehingga paradigma negatif tentang syiah semakin tersebar. Dalam dunia yang tak terbatas (cyberspace) produksi tulisan-tulisan tentang Syiah kemudian muncul dalam bentuk hubungan semiotik yang timpang. Sering kali makna Syiah yang dipublikasikan merupakan pandangan subjektif dari kelompok tertentu. Untuk itu penelitian ini akan mengkaji fenomena tersebut dalam perspektif Cybersemiotik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekang subaltern terhadap Syiah dalam media masih sangat kuat. Untuk itu dibutuhkan kesadaran diri untuk memberikan kesempatan kepada Syiah berbicara di media massa secara berimbang. Hanya dengan memberikan kesempatan seperti itu, pandangan yang objektif tentang syiah bisa didapatkan. Pada gilirannya pandangan yang objektif akan membanguninklusifitas dalam beragama
MENCARI PERSPEKTIF TERORISME DI INDONESIA:: KAJIAN AWAL
No full textThere is a strong perception among observers that Southeast Asia is a “second front†in the “global war on terrorism†—after Middle Eastern countries as the “first frontâ€. Others have even suggested that this region is a “haven†for terrorism. Among the countries in the Southeast Asia —Thailand, Malaysia, Singapore, and the Philippines— Indonesia has special attention. Not only because Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world —according to 2005 statistics, the country is inhabited not less than 208.819.86 soul with the percentage of more than 90 percent Muslim. Moreover, and perhaps more importantly, because of the Jemaah Islamiyah (JI), which was identified as the al-Qaeda network of localglobal Muslim organization under the command of Osama Bin Laden in Southeast Asia, not only initiated by Muslim Indonesia, but also gain fertile ground for growth. This paper seeks to provide an explanation of terrorism, social and political background of the emergence of terrorism in the Muslim world, and radical Islamist groups that contribute to the emergence of militant attitude among some Muslim countries, including Indonesia.
KEY WORDS:Terrorism, Southeast Asia, Jemaah Islamiyah, al-Qaeda network, radical Islamist group, Collective Action Theory.Terdapat persepsi kuat di kalangan pengamat bahwa Asia Tenggara merupakan “front kedua†dalam “perang global melawan terorismeâ€â€”setelah negara-negara Timur Tengah sebagai “front pertamaâ€. Sebagian yang lain bahkan menyatakan bahwa wilayah ini merupakan “surga†bagi terorisme. Di antara negara-negara di Asia Tenggara—Thailand, Malaysia, Singapura, dan Philipina—Indonesia mendapat perhatian khusus. Bukan hanya karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia—menurut Statistik 2005, negara ini dihuni tidak kurang dari 208.819.86 jiwa dengan prosentase lebih dari 90 persen Muslim. Lebih dari itu, dan barangkali yang lebih penting, karena Jemaah Islamiyah (JI), yang diidentifikasi sebagai jaringan lokal al-Qaeda—organisasi Muslim global di bawah komando Osama Bin Laden—di Asia Tenggara, tidak hanya diprakarsai oleh Muslim Indonesia, tetapi juga memperoleh lahan subur untuk berkembang. Tulisan ini berusaha memberikan penjelasan tentang terorisme, latar belakang sosial dan politik munculnya terorisme di dunia Islam, dan kelompok-kelompok Islam radikal yang memberikan sumbangan terhadap munculnya sikap militan dikalangan sebagian Muslim, termasuk Indonesia.
KEY WORDS:Terrorism, Southeast Asia, Jemaah Islamiyah, al-Qaeda network, radical Islamist group, Collective Action Theory