Jurnal Program Studi Universitas Pertahana
Not a member yet
1215 research outputs found
Sort by
Pengawasan Peran Intelijen Komunitas Intelijen Daerah Pada Ancaman Terorisme Dalam Mendukung Pertahanan Negara Di Jakarta
Get PDFAksi terorisme yang sempat terjadi beberapa waktu lalu di pusat ibukota memang sangat menggemparakan masyarakat DKI Jakarta. Kominda DKI Jakarta sebagai salah satu wadah koordinasi antar matra intelijen daerah melakukan giat rutin bulanan untuk membahas isu-isu terkait keamanan wilayah DKI Jakarta sebagai ibukota Indonesia. Peran intelijen daerah diperlukan dalam mendukung keamanan wilayah DKI Jakarta dan pertahanan Negara dalam mengumpulkan informasi-informasi dari masyarakat yang memiliki kecenderungan untuk mengacaukan wilayah. Tentu saja untuk pengumpulan informasi yang komprehensif diperlukan pengawasan peran intelijen Kominda DKI Jakarta agar pengumpulan informasi terkait keamanan wilayah DKI Jakarta berada di jalur intelijen yang tepat. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk menganalisis pengawasan peran intelijen Kominda DKI Jakarta dalam deteksi dini dan cegah dini kasus terorisme di wilayah DKI Jakarta. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kominda DKI Jakarta dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan yang berarti karena dalam Kominda DKI Jakarta hambatan berarti tantangan yang harus dihadapi. 2) Kerjasama Kominda DKI Jakarta dengan matra intelijen Kominda DKI Jakarta lainnya berjalan harmonis dan rutin bertukar informasi dan tidak terjadi tumpang tindih. 3) Pengawasan peran intelijen Kominda DKI Jakarta sebagai salah satu institusi yang dapat membantu mencegah dan mengatasi konflik di wilayah DKI Jakarta sudah berjalan sesuai dengan kaidah yang berlaku walaupun ada egosektoral dari masing-masing lembaga intelijen. Lalu, pengawasan juga sudah dilakukan baik internal maupun eksternal intelijen
PENGELOLAAN MATERIEL DEPO PUSAT PEMBEKALAN WILAYAH BARAT TNI AL GUNA MENDUKUNG KESIAPAN OPERASIONAL KOMANDO ARMADA I
Get PDFManajemen logistik dalam TNI AL adalah hal yang penting dalam mendukung satuan pemakai atau KRI beroperasi menjaga wilayah laut Indonesia. Namun pemenuhan kebutuhan suku cadang yang diperlukan oleh KRI masih mengalami kendala ketidakcocokan antara permintaan dan lamanya pengiriman bekal tersebut. Sebagai gudang penyaluran bekal, Dopusbekbar melakukan dukungan pembekalan bagi satuan pemakai dengan menjalankan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pengelolaan materiel di Dopusbekbar, bagaimana kendala pengelolaan materiel di Dopusbekbar dan bagaimana solusi terbaik dalam pengelolaan materiel di Dopusbekbar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Berdasarkan hasil dari data yang telah dikumpulkan peneliti menemukan bahwa dari segi penerimaan dan penyimpanan di Dopusbekbar hampir semua kegiatan administrasi masih semi komputerisasi belum menggunakan sistem aplikasi yang otomatis. Manajemen persediaan juga belum optimal karena penyimpanan di gudang juga masih mengalami penumpukan karena banyak suku cadang yang disimpan terlalu lama. Pendistribusian juga masih mengandalkan KRI sehingga tidak bisa tepat waktu dalam pengiriman. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlu ada pembaharuan dari aturan yang berlaku karena saat ini masih mengikuti pedoman aturan yang lama. Mulai menggunakan sistem aplikasi guna memudahkan pengelolaan mulai dari penerimaan dan penyimpanan, serta melakukan kerja sama dengan ekspedisi umum sebagai pihak ketiga guna memudahkan proses distribusi suku cadang.Kata Kunci: Bekal Suku Cadang, Dopusbekbar, KRI, Manajemen Logistik, Manajemen Persediaan
OPTIMALISASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PANAS BUMI DALAM MENDUKUNG KETAHANAN ENERGY NASIONAL BERBASIS ANALYTICAL NETWORK PROCESS
Get PDFPengembangan energi panas bumi menjadi base load energi nasional jangka panjang memiliki potensi yang besar sejalan dengan peningkatan kebutuhan energi serta transisi energi. Namun kebijakan pengembangan panas bumi terhambat dengan ketidakpastian status penggunaan air. Penelitian ini memfokuskan pada keterkaitan kebijakan panas bumi dengan kebijakan sumber daya air dan formulasi kebijakan menggunakan Analytical Network Process (ANP) untuk mendapatkan konsensus yang didasarkan pada aspek ketahanan energi nasional dan aspek keberlanjutan yang melibatkan pemangku kebijakan dan korporasi. Tujuan penelitian adalah menganalisis keterkaitan kebijakan Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air kaitannya ketahanan energi nasional dan mendapatkan rumusan kebijakan energi optimal yang mempertimbangkan Undang-undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang memenuhi keberlanjutan lingkungan dan bisnis energi panas bumi. Dari penelitian yang telah dilakukan, adanya gap antara Undang-Undang Panas bumi dan Undang-Undang Sumber Daya air menjadikan ketidakpastian hukum pengembangan panas bumi khususnya dalam hal status penggunaan air dan proses pengadaan air selama proses eksplorasi dan eksploitasi panas bumi. Adapun formulasi kebijakan yang memungkinkan dengan mempertimbangkan urutan Keberlanjutan, Ketersesiaan, Penerimaan, Akses dan Keterjangkauan yang berfokus pada aspek Tingkat eksplorasi dan lokasi sumber, Harga Energi, Penempatan Populasi dan distribusinya, Pengaruh Budaya pada Sistem Energi, dan Dampak Kesehatan Masyarakat terhadapSistem Energi.Kata Kunci: Analitical Network Process, Kebijakan Energi, Ketahanan Energi, Panas Bumi, Formulasi Kebijaka
STRATEGI PENURUNAN EMISI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP DI KABUPATEN CILACAP DALAM MENDUKUNG NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION
Get PDFEnergi merupakan kunci kehidupan di era modern saat ini hingga masa yang akan datang. Kebutuhan energi Indonesia terus meningkat namun proyeksi ini dihadapkan pada tantangan kecukupan energi dari berbagai aspek 4A dan 1S (availability), akses terhadap energi (accessibility), keterjangkauan harga energi (affordability), penerimaan terhadap energi (acceptability), serta sumber energi yang berkelanjutan (sustainability). hingga saat ini, Pembangkit Listrik Tenaga Uap masih mendominasi pembangkit listrik yang ada. Untuk mencapai tujuan energi bersih, Indonesia berkomitmen melalui dokumen Nationally Determined Contribution (NDC). NDC Indonesia menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% bila dengan dukungan internasional. PLTU Cilacap sebagai salah satu pembangkit berbahan bakar fosil pastinya terdampak dengan adanya kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dengan narasumber mengenai strategi penurunan emisi PLTU Cilacap untuk mencapai NDC. Selain wawancara, penelitian didukung dengan observasi lapangan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi penurunan emisi PLTU Cilacap untuk mencapai NDC adalah dari aspek kebijakan dimana kebijakan menjadi acuan bagi pemangku dan pembuat regulasi. Penetrasi kebijakan Kementerian dan Lembaga terkait harus segera ditingkatkan dengan mengikutsertakan juga perusahaan pembangkit listrik sebagai pelaksana di lapangan sehingga tujuan penurunan emisi dapat tercapai secara tepat sesuai dengan perencanaan bersama. Selain itu, aplikasi teknologi rendah karbon secara berkelanjutan harus diterapkan pada PLTU untuk menurunkan emisi yang dihasilkan agar selaras dengan tujuan komitmen NDC.Kata Kunci: Strategi, Emisi, Pembangkit Listrik Tenaga Uap, Kabupaten Cilacap, ND
PENGUATAN STRATEGI PERTAHANAN LAUT WILAYAH LANAL BANTEN MELALUI PENDAYAGUNAAN TRAFFIC SEPARATION SCHEME DI SELAT SUNDA
Get PDFIndonesia sebagai negara kepulauan dikaruniai Tuhan dengan letak geografis yang berada di antara dua benua dan juga dua samudera sehingga menjadikan posisi Indonesia sangat strategis. Sesuai dengan UNCLOS 1982, sebagai negara kepulauan Indonesia mempunyai kewajiban untuk menyediakan jalur pelayaran yang disebut ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia). ALKI 1 terbentang mulai dari Selat Malaka hingga menuju ke Selat Sunda, Selat Sunda sebagai salah satu jalur pelayaran yang ramai rentan terhadap berbagai bentuk ancaman. Untuk menjamin keamanan pelayaran di Selat Sunda maka ditetapkan TSS Selat Sunda sebagai alur pemisah jalur pelayaran. Dengan penetapan TSS Selat Sunda maka pelayaran yang menggunakan Selat Sunda akan semakin ramai, hal ini akan menimbulkan ancaman yang semakin besar. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penguatan strategi pertahanan laut di Selat Sunda yang di lakukan Lanal Banten melalui pendayagunaan TSS Selat Sunda. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter Van Horn dan teori strategi dari Lykke. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kurangnya sarana dan prasarana serta belum adanya operasi khusus yang digelar oleh TNI AL untuk pengamanan Selat Sunda, sehingga pelaksanaan penguatan strategi pertahanan laut di Selat Sunda belum maksimal. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana maupun dukungan operasi khusus di Selat Sunda untuk penguatan strategi pertahanan laut di Selat Sunda serta partisipasi masyarakat sekitar Selat Sunda
SINERGI PANGKALAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA DAN BANDARA HALIM PERDANAKUSUMA MENGANTISIPASI ANCAMAN MILITER
Get PDFThe existence of the air base often intersects with the airport. This condition needs to be understood because it is known that the Indonesian Air Force base is not only used for defense but also for civil or commercial aviation, namely the Civil Inclave Airport as happened at Halim Perdanakusuma. The existence of the Halim Perdanakusuma Air Force Base and Halim Perdanakusuma Airport which are in one room is certainly not an easy matter, moreover it only has one runway that is used together where each has its own orientation, as it is known that the Air Base has a concern for building defense bases while The airport is oriented towards commercial flights. Conditions are getting more difficult with increasingly complex dynamics of threats so that constructive efforts are needed in the form of anticipating military threats and aviation safety. The research method used is a qualitative method with a phenomenological research design. The data obtained from the specified informants were then analyzed using qualitative techniques. From this study it was concluded that 1) the implementation of base defense at Halim Perdanakusuma AFB in anticipating military threats had not been carried out optimally, 2) the implementation of flight operations at Halim Perdanakusuma Airport in anticipating flight safety referring to existing provisions, and 3) synergy between Halim Perdanakusuma AFB and Halim Perdanakusuma Airport in anticipating military threats and aviation safety have not been implemented properly.Keywords: synergy, base defense, flight operations, military threats, aviation safet
DETEKSI COVID-19 MENGGUNAKAN ANALISIS METODE CERTAINTY FACTOR (CF) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERTAHANAN NEGARA
Get PDFCOVID-19 merupakan suatu virus baru yang dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi global sedangkan di indonesia kasus penularaan COVID-19 terbilang tinggi dampaknya pemerintah membuat suatu kebijakan baru dengan tujuan memutus penularan covid-19. Hal tersebut menjadi tantangan dalam mengatasi dan menghadapi pandemic COVID-19. Penelitian ini dilakukan dalam meningkatkan pertahanan negara dengan membangun sebuah sistem yang dapat terkoneksi dengan internet melalui perangkat handphone maupun komputer dengan tujuan dapat mengetahui seseorang tertular virus corona. Penelitian ini menggunakan metode certainty factor (CF) sebagai salah satu bagian dari kecerdasan buatan yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia kekomputer sehingga komputer dapat melakukan pekerjaan seperti seorang pakar. Adanya sebuah nilai yaitu nilai kepercayaan MB (measure of belief) dan nilai MD ketidak kepercayaan (measure of disbelief) yang didapatkan dari seorang narasumber yang menangani COVID-19 dengan dilakukannya suatu pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perancangan sistem dan data yang akan dianalisis. informasi yang dibutuhkan berupa nama penyakit yang memiliki kerentanan dan gejala COVID-19 yang dirasakan dan dikeluhkan oleh pasien positif COVID-19. Setelah dilakukan penelitian menggunakan metode certainty factor dapat diterapkan dalam mendeteksi dini gejala covid-19 sebelum dilakukannya deteksi secara fisik yang dapat diukur dari perhitungan jumlah gejala yang dimiliki. Pengujian dilakukan terhadap beberapa koresponden sehingga disimpulkan tingkat akurasi sistem ini berjalan dengan baik
The Prince Diponegoro’s war strategy from the perspective of the Indonesia total war strategy
Get PDFThis article will be focused on Prince Diponegoro’s War Strategy that implemented Total War Strategy through Guerilla Warfare tactic. The purpose and objectives of this article are analyzing the Prince Diponegoro’s War Strategy as the form of People’s Total War to be comprehended as the Indonesia’s total war strategy in facing threats so the readers will gain knowledge and deep information regarding the implementation of total war strategy. The qualitative method was conducted to create this article through historical research approach in designing the content of this article. The Total War theory was also implemented on this article. Based on the research result, it was found that the Indonesian War conducted by Prince Diponegoro is essentially a picture of the People’s total War which are not only carried out by taking up arms, but also engaged in political, social, economic, and cultural fields. The Total War Strategy has applied by fighters both in armed struggle, which Total War values characterized by: populist, territorial, the total, has been embedded in every breath of struggle. Whole community participation in accordance with their respective roles, and empowering all resources maximum national power to be further combined with military power, become a form of "totality" that is powerful in dealing with various forms of threats. From the history of the Indonesian War by Prince Diponegoro which gave birth to the Total War concept, has demonstrated and proven that the involvement of all components of the nation, both military and civilian (non-military) have an important role in accordance with their respective fields
IMPLEMENTASI PROGRAM KEWASPADAAN DINI KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) DALAM MENGATASI PAHAM RADIKALISME DI WILAYAH KOTA DEPOK
Get PDFKota Depok yang merupakan penyangga Ibukota Jakarta disinyalir merupakan tempat singgah para kelompok radikal dalam menyebarkan paham radikal, radikalisme merupakan ancaman serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Paham radikal dapat memicu seseorang untuk menggunakan kekerasan hingga aksi teror, ancaman yang membahayakan tersebut harus segera diatasi sedini mungkin. Untuk mengatasi ancaman tersebut terdapat program kebijakan kewaspadaan dini pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok dan dibentuklah tim Kominda yang merupakan forum yang beranggotakan aparat intelijen dari institusi intelijen negara, dengan menjalankan fungsi deteksi dini dan cegah dini paham radikalisme di wilayah Kota Depok. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi program kewaspadaan dini Kominda dalam mengatasi paham radikalisme di wilayah Kota Depok, serta kendala apa saja yang dihadapi. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari para informan yang ditetapkan yang selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi yang telah dilakukan oleh Kominda Kota Depok dalam program kewaspadaan dini paham radikalisme berdasarkan aspek teori implementasi Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi telah berjalan namun belum maksimal dikarenakan masih terdapat kendala terkait dengan koordinasi antar instansi intelijen negara dalam pertukaran informasi data intelijen serta aspek ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memiliki kualifikasi pendidikan intelijen serta pengalaman penugasan bidang intelijen, oleh karena itu program kewaspadaan dini paham radikalisme di wilayah Depok yang dilakukan oleh Kominda belum optimal sehingga diperlukan pengelolaan yang efektif dalam melaksanakan program tersebut untuk mencegah kelompok yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan pertahanan negara.Kata Kunci: Deteksi dan Cegah Dini, Implementasi, Kewaspadaan Dini, Kominda, Radikalism
PENGEMBANGAN THORIUM SEBAGAI BAHAN BAKAR NUKLIR DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL
Get PDFSaat ini, data menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan energi masih bergantung pada bahan bakar yang bersumber dari fosil seperti batubara, minyak dan gas bumi. Namun energi fosil tidak ramah lingkungan bahkan akan menipis dan habis. Sehingga perlu mengembangkan energi alternatif yang bersih lingkungan. Energi nuklir dijadikan salah satu opsi dalam pemenuhan kebutuhan energi dunia masa depan sebagai energi alternatif yang strategis. Mengingat Indonesia memiliki potensi sumberdaya Thorium yang tinggi, maka pemanfaatannya dalam pengembangan industri nuklir di Indonesia merupakan hal yang sangat mendasar, karena akan meningkatkan ketahanan energi baik dalam availability, accessibility, maupun sustainability, namun pengembangan thorium masih belum dirasakan di Indonesia akibat dari belum adanya tindakan yang signifikan pada kebijakan pemerintah untuk menetapkan kebijakan pemanfaatan energi nuklir yang berorientasi pada proyek pembangunan PLTN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas yang menjadi objek penelitian. Pada pengumpulan data ditemukan permasalahan implementasi pengembangan Thorium, antara lain belum adanya: NEPIO, keputusan resmi untuk membangun PLTN sebagai payung hukum para investor, kesepakatan mengenai target waktu COD PLTN pertama, dan urgensi untuk produksi bahan bakar nuklir. Secara keseluruhan kegiatan hulu thorium di Indonesia masih belum terlaksana karena untuk memulai produksi thorium diperlukan dukungan kepastian nilai ekonomis dari Thorium. Serta saat ini belum ada kegiatan hilir thorium, karena PLTN dengan bahan bakar thorium sendiri belum dibangun di Indonesia bahkan belum ada yang menggunakan Thorium sebagai bahan bakar nuklir secara komersial