Jurnal Program Studi Universitas Pertahana
Not a member yet
1215 research outputs found
Sort by
SINKRONISASI PERATURAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH MENGENAI PENGENDALIAN BANJIR DI JAKARTA
Get PDFThe floods that occurred in several areas of the Special Capital Region of Jakarta Province are influenced by natural and unnatural factors, such as problem in spatial planning and its regulation in legal documents. This study discusses about synchronization problem between several regulations at national and regional level, namely Presidential Regulation Number 60 of 2020 and Regional Regulation of the Special Capital Region of Jakarta Province Number 1 of 2014. This study uses normative legal research method with statute and conceptual approach. The conclusion of this study is that there is still no regulation synchronization at the level of national and regional related to the floods control management. At the national level, Presidential Regulation Number 60 of 2020 already regulated in detail about floods control management through the spatial planning general policy, strategy of implementation, spatial system and structure, and direction of zoning regulation for Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, and Cianjur regions. Different from that national level regulation, at the regional level, Regional Regulation of the Special Capital Region of Jakarta Province Number 1 of 2014, related to the floods control management, only focus on how to normalize the river as a part of drainage system in every district in Jakarta Province
INDONESIA'S FOREIGN POLICY FOR THE PROTECTION OF SOCIETY FROM COVID 19
Get PDFThis study aims to find out and look for supporting data, as material to describe, to what extent government policies help the community to protect themselves from contracting covid 19, the method used in this study is a descriptive qualitative method, with data sources obtained from primary data and related secondary data. with government policies for handling covid 19, as well as what assistance the government can provide for people affected by covid 19. The results and conclusions are that government policies for people affected by covid 19 are carried out by providing various social assistance policies, in order to ease their burden. So that they can fulfill their basic needs. In addition, the government also provides assistance to the middle class, with the abolition of Article 21 Income Tax, subsidies for electricity bills, and assistance for other workers, who have not received assistance from the government
KEBIJAKAN STRATEGI PERTAHANAN LAUT INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
Get PDFLuas perairan Indonesia yang mencapai 6.400.000 km2, dengan panjang garis pantai sebesar 108.000 km2, serta posisi silang yang strategis, menyebabkan Indonesia memiliki kepentingan fundamental untuk menguasai dan memanfaatkan laut, memiliki identitas dan budaya maritim yang kuat, serta memanfaatkan posisi strategis untuk kemaslahatan bangsa dan menciptakan keamanan di Kawasan. Luasnya perairan yang dimiliki Indonesia berimplikasi terhadap belum dapat tercapainya keamanan laut yang maksimal oleh pemerintah. Padahal jika dilihat dari perspektif ekonomi, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dari sumber daya lautnya. Artikel ini bertujuan untuk mengelaborasikan Kebijakan Strategi Pertahanan Laut Indonesia dalam Perspektif Ekonomi. Metode penulisan dalam artikel ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan studi pustaka. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah memiliki kebijakan mengenai strategi kelautan Indonesia, yang mengacu pada Visi Pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Kebijakan ini kemudian direfleksikan dalam beberapa konsep yaitu: Ekonomi Biru, Kesadaran Domain Maritim, Poros Maritim Dunia, Wawasan Nusantara
STRATEGI PERTAHANAN LAUT KOMANDO ARMADA I DALAM PENGENDALIAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA I PADA MASA DAMAI
No full textPenetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I untuk kepentingan navigasi kapal dan jalur penerbangan pesawat udara asing sebagai konsekuensi logis bangsa Indonesia yang tunduk dan terikat sebagai negara kepulauan. Keberadaan ALKI I dapat membawa berbagai potensi kerawanan keamanan dan pertahanan, karena ALKI I merupakan jalur yang memiliki banyak problematika didalamnya. Komando Armada I (Koarmada I) berperan penting dalam pelaksanaan pengendalian laut di ALKI I karena kawasan ALKI I merupakan bagian dari wilayah yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Keterbatasan jumlah KRI, kemampuan pengawasan dan penanganan perkara, serta belum adanya maritime surveillance yang meng-cover aktifitas maritim di sepanjang ALKI I berpotensi menimbulkan terjadinya pelanggaran oleh kapal-kapal asing di perairan ALKI I. Penelitian ini bertujuan menganalisis tentang strategi pertahanan laut Koarmada I dalam pengendalian ALKI I pada masa damai yang ditinjau dari means, ways dan ends yang dimiliki Koarmada I. Penelitian ini menggunakan metode campuran sekuensial eksploratori. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur, observasi, kuesioner sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi pertahanan laut Koarmada I dalam pengendalian ALKI I pada masa damai sudah berjalan dengan baik dengan didukung nilai statistik deskriptif sebesar 70,6 %, sehingga untuk mengoptimalkan penerapan strategi pertahanan laut Koarmada I untuk mengendalikan ALKI I maka Koarmada I harus meningkatkan kemampuan surveillance dan Puskodal, modernisasi sistem persenjataan, penambahan jumlah gelar unsur dan durasi operasi serta kerja sama dengan entitas kemaritiman lainnya
THE AIR DEFENSE IDENTIFICATION ZONE (ADIZ) INDONESIA IN ORDER TO ENSURE SECURITY IN THE AIR REGION JURISDICTION OF NATIONAL JURISDICTION
Get PDFFor the purpose of tracking down and identifying aircraft detected by radar, the Air Defense Identification Zone (ADIZ) was established as a support facility for the national air defense system.Airspace above the high seas, which borders other countries' sovereignty, usually extends from the territorial area of the founding country. Analysis of ADIZ Indonesia's role in supporting Indonesia Air Force airspace security was a primary goal of the study. Qualitative methods are employed in this study. Data was gathered through a combination of direct observation, in-depth interviews, and documentationAccording to the findings of the study, the identification zone for ADIZ should be outside of national airspace sovereignty in order to identify foreign aircraft entering national airspace sovereignty. ADIZ Indonesia developed will be adhered to by countries if supported by adequate defense equipment. ADIZ Indonesia, which is supported by adequate defense equipment, will be obeyed by other countries. If inforcement is carried out firmly and continuously accompanied by diplomatic efforts by the Minister of Foreign Affairs and software synchronization that regulates the airspace above the Indonesian Archipelagic Sea Lane. The suggestion of this research is that efforts are needed to optimize the implementation of ADIZ Indonesia, which can be implemented and adhered to by other countries if the government of Indonesia can support the needs of the Indonesian Air Force weapon system. For this reason, commitment from government and relevant stakeholders is needed in overcoming the existing problems.Keywords: implementation, identification zone, air defense, national jurisdiction, regional securit
INTERNAL WATER DEFENSE STRATEGIES TO FACE NON MILITARY THREATS
Get PDFAbstract-The government's plan to relocate the nation's capital city (IKN) is a hot topic of discussion at this time. After the announcement of the results of the direct election of the president and vice president (Pilpres) of the Republic of Indonesia, at the end of April 2019, the National Development Planning Agency (Bappenas) submitted the results of a study on the relocation of the nation's capital through a limited cabinet meeting. The Bappenas announcement received a pro and contra response from several parties related to the IKN relocation plan. In this study, the method used is descriptive qualitative. The discourse on relocating the nation's capital city (IKN) from Jakarta to East Kalimantan is not only related to geographical and environmental issues, but also to reasons for state security. The relocation of the capital will certainly have positive and negative impacts, one of which is the shifting of the "center of gravity". This is a term for the center of strength as well as the center of vulnerability that determines the victory or defeat of a country in war. Defense strategy analysis shows that the shift is strategically and tactically beneficial. But the benefits are not free. The state defense posture needs to be adjusted, especially the level of strength in Kalimantan must be strengthened. This requires a high commitment from all stakeholders, especially from the budget side.Keywords: State Capital (IKN), East Kalimantan, Defense Strategy
MANAJEMEN STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENGATASI ANCAMAN IDEOLOGI SELAIN PANCASILA UNTUK MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA
Get PDFEksistensi ideologi Pancasila pasca reformasi berada pada ruang yang ambigu, tidak pasti, diantara berguna dan tidak berguna. Kehadiran internet (Internet of Things) telah merubah banyak hal sehingga terjadinya pergeseran nilai dalam kehidupan yang berkaitan dengan kemanusiaan. Peneliti bertujuan terbentuknya sumber daya yang unggul berjiwa Pancasila melalui manajemen strategi pemerintah dalam mengatasi ancaman ideologi selain pancasila dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dengan teknik analisis data meliputi pengumpulan, kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ancaman ideologi selain Pancasila tidak hanya faktor agama seperti tindakan radikalisme, ekstrimisme, namun juga meliputi ancaman dari aspek sosial dan ekonomi seperti lemahnya penanaman nilai budaya nasional dan kearifan lokal, kemudian bersumber dari sistem ekonomi yang tidak berasaskan Pancasila, penegakan hukum yang tidak adil, dan kepentingan kelompok tertentu yang tidak menggunakan platform Pancasila. Manajemen strategi yang dilakukan pemerintah untuk penguatan ideologi Pancasila sudah cukup baik dari sisi formulasi strategi. Pada sisi implementasi strategi, masih belum ditemukan pengukuran ketetapan sasaran yang tepat. Rekomendasi dalam penelitian pertama, agar dilakukan penguatan BPIP terhadap kapasitas, sdm dan manajerial. Kedua, implementasi strategi penguatan ideologi Pancasila menggunakan pendekatan yang bersifat non formal seperti melalui karya seni dan menjadi indikator perilaku di tengah masyarakat. Ketiga, untuk menghadapi ancaman tersebut dapat dilakukan melalui institusi pendidikan, pembuatan indikator pengukuran Pancasila, dan memperbaiki mental masyarakat.Kata Kunci: Manajemen Strategi, Ideologi, Pancasila, Pemerintah, BPI
PERTAHANAN SIBER INDONESIA DI KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
Get PDFPusat Pertahanan Siber yang dikenal dengan singkatan Pus Han Siber merupakan instansi pelaksana tugas dan fungsi dari Badan Instalasi Strategis Pertahanan yang memiliki tugas dalam melaksanakan tata kelola, kerja sama, operasi, dan jaminan keamanan pertahanan siber. Pada setiap tahun nya selalu terjadi peningkatan pada permasalahan serangan siber seperti phising (pengelabuhan), malware, ransomware, spam dan lain-lain. Peneliti mengkaji bagaimana strategi pertahanan siber Indonesia dalam di Pusat Pertahanan Siber Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber dan studi literatur yang memiliki keterkaitan dengan obyek penelitian. Dan wawancara yang tentu nya sudah di tentukan oleh peneliti untuk mendapatkan sebuah data. Sedangkan data sekunder didapatkan dari dokumentasi berupa gambar dan dokumen tertulis yang memiliki keterkaitan dengan, strategi Pushansiber dalam menghadapi ancaman siber. Pushansiber menggunakan strategi untuk dapat meningkatkan kapabilitas sistem siber yang membutuhkan waktu. Kemudian Pushansiber juga telah membuat dan memasuki pada rencana strategi (renstra) dari tahun 2020-2024. Maka dapat disimpulkan bahwa strategi pertahanan siber Indonesia di Pusat Pertahanan Siber Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan menjalankan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 82 Tahun 2014 terkait pedoman pertahanan siber menjadikan acuan yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan selaras dalam membangun sistem siber pada sektor sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur, firmware dan anggaran
STRATEGI PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA INTELIJEN DI PASMAR I JAKARTA
Get PDFIntelijen merupakan badan/alat yang dipergunakan untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan intelijen sesuai dengan fungsinya, baik berupa penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan. personil intelijen diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan khusus melebihi kemampuan rata-rata. Intensitas penugasan intelijen yang sifatnya tertutup, serta terbatasnya kegiatan dalam melaksanakan fungsi intelijen yang berhubungan dengan permasalahan maritim dan pengamanan luar, di asumsikan dapat mempengaruhi kemampuan personil intelijen dalam melaksanakan tugas pokok. Terdapatnya beberapa permasalahan yang merupakan kendala bagi personil intelijen terhadap kemampuannya dalam melaksanakan fungsi intelijen memberikan pengaruh terhadap kualitas tugas dan tanggung jawab personil intelijen tersebut dalam mendukung tugas pokok Pasmar 1 Jakarta. Permasalahan kekurangan personil yang berkualifikasi intelijen dan terbatasnya kemampuan personil intelijen terhadap penguasaan teknologi serta terbatasnya sarana-sarana pendukung lainnya membuat pencapaian tugas pokok Pasmar 1 Jakarta tidak maksimal. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka didapatkan langkah-langkah strategis dari hasil akhir penulisan sesuai dengan tujuan dari penelitian tesis dan diharapkan personil intelijen dapat mendukung tugas pokok Pasmar 1 Jakarta secara maksimal
STRATEGI PERTAHANAN LAUT INDONESIA DI TENGAH POTENSI KONFLIK ASIA PASIFIK: AUKUS (AUSTRALIA, INGGRIS, DAN AMERIKA SERIKAT) VS REPUBLIK RAKYAT CHINA
Get PDFIndonesia merupakan negara yang berada di Kawasan Asia Pasifik yang secara geografi berada di wilayah Asia Tenggara dan berbatasan langsung dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Australia. Dengan posisi geografis ini, strategi pertahanan laut Indonesia yakni Poros Maritim Dunia harus diperhatikan kembali melihat bahwa Republik Rakyat Tiongkok telah melakukan inisiasi dalam mencapai ambisinya guna mencapai hegemoni di Kawasan Asia Pasifik melalui klaim nine dash line hingga pembentukan Belt Road Initiative (BRI) dengan menggunakan silk road. Dalam merespon hal ini, Amerika Serikat bersama Australia dan Inggris kemudian membentuk aliansi pertahanan dan keamanan dengan menjamin keamanan Kawasan Asia Pasifik yang kemudian meningkatkan tendensi konflik di Kawasan. Untuk melihat strategi pertahanan laut, penelitian ini menggunakan teori strategi maritim dan teori kekuatan laut untuk melihat kemampuan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam penyusunan penelitian. Hasil dari penelitian ini yakni Indonesia harus mempertimbangkan kembali Poros Maritim Dunia sebagai strategi pertahanan laut melihat bahwa perkembangan aktivitas wilayah perairan di Kawasan Asia Pasifik meningkat disertai dengan tendensi konflik yang semakin tinggi antara Republik Rakyat Tiongkok dan AUKUS