Jurnal Program Studi Universitas Pertahana
Not a member yet
1215 research outputs found
Sort by
ENCLAVE OECUSSE-TIMOR LESTE DI WILAYAH KOREM 161/WIRASAKTI, NUSA TENGGARA TIMUR, INDONESIA
Get PDFKeberadaan Satgas Pamtas TNI yang melaksanakan keamananan perbatasan dan Korem 161/Wirasakti yang menyelenggarakan pembinaan teritorial masih belum optimal dalam memberi jaminan terhadap keamanan dan stabilitas di wilayah perbatasan negara negara RI–RDTL Enclave kota Oecusse di Sektor Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi penyelesaian masalah batas negara RI–RDTL Enclave Oecusse di Sektor Barat Provinsi NTT guna terwujudnya kedaulatan negara. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian pada faktor yang menghambat penyelesaian masalah batas negara RI–RDTL adalah Kurangnya dukungan anggaran baik di Pemerintah Daerah maupun di Korem 161/Wirasakti, Kondisi sarana prasarana yang belum memadai, Koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah dalam penanganan wilayah perbatasan masih rendah. Kemudian, pada hasil penelitian pada peran aktif Korem 161/Wirasakti dalam penyelesaian masalah batas negara RI–RDTL adalah dalam pengamanan wilayah perbatasan dan pembinan territorial, serta berperan partisipatif sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik wilayah perbatasan negara. Hasil penelitian pada strategi yang digunakan adalah dengan mengoptimalkan pembinaan territorial dan mendukung diplomasi perbatasan dengan pendekatan hukum adat. Kesimpulan yang dapat dilakukan Korem 161/Wirasakti adalah Mendorong terwujudnya Border Security Mangement di Perbatasan Darat RI-RDTL; Mengoptimalkan pembinaan ruang kewilayahan pertahanan di Wilayah Perbatasan Darat RI-RDTL; Meningkatkan kemampuan territorial personel Korem 161/Wirasakti; Meningkatkan jumlah personel Satgas Pamtas TNI di wilayah perbatasan darat RI-RDTL; Meningatkan anggaran pembinaan teritorial dan anggaran Satgas Pamtas TNI; Mendukung pembangunan daerah dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengamanan wilayah perbatasan dan Mendukung diplomasi perbatasan dengan pendekatan hukum adat
INTEGRASI NILAI-NILAI TOLERANSI DALAM PENANAMAN LITERASI DIGITAL DI LINGKUNGAN KELUARGA UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN NASIONAL
Get PDFPerubahan gaya hidup masyarakat memasuki era digital memerlukan peningkatan kemampuan literasi digital, salah satunya melalui Gerakan Literasi Nasional. Ranah keluarga menjadi strategis di dalam hal ini karena nilai-nilai karakter yang positif mudah dan harus diajarkan sejak dini kepada anak-anak di lingkungan keluarga, khususnya literasi dan toleransi. Tulisan ini hendak menganalisis pelaksanaan penanaman literasi digital di keluarga, menganalisis representasi toleransi di dalam literasi digital, dan menganalisis integrasi nilai-nilai toleransi dalam penanaman literasi digital di lingkungan keluarga untuk mewujudkan keamanan nasional. Kajian dilakukan dengan metode kualitatif studi kasus dan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk mengumpulkan data. Ditemukan bahwa (1)pelaksanaan penanaman literasi digital di lingkungan keluarga oleh Badan Bahasa masih belum maksimal (2)ditemukan representasi nilai-nilai toleransi di dalam dasar-dasar pendidikan literasi digital (3)orang tua memiliki peran penting dalam penanaman literasi dan toleransi, namun potensi ini belum dimanfaatkan. Peran orang tua sebagai fasilitator penting dalam integrasi nilai-nilai toleransi dalam literasi digital di lingkungan keluarga mulai tingkat paling sederhana untuk membantu mewujudkan keamanan nasional. Untuk itu, Badan Bahasa perlu mengadakan kolaborasi dan koordinasi dengan pihak lain secara lebih baik untuk meningkatkan mutu penanaman literasi digital; para peneliti perlu lebih meneliti mengenai pemanfaatan literasi dan literasi digital dalam mengajarkan nilai-nilai pendidikan perdamaian dalam mewujudkan keamanan nasional; dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan perlu lebih menggalakkan upaya-upaya dalam mendidik orang tua untuk meningkatkan kualitas pendampingan terhadap anak-anaknya di era digital
POTENSI KONFLIK SOSIAL DALAM PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Get PDFSebagai salah satu alat penting dalam pemerintahan suatu negara, lokasi ibukota suatu negara menjadi hal yang harus dipertimbangkan dengan baik. Ibukota suatu negara akan menjadi tolak ukur dan cerminan di mata dunia internasional dalam memandang prospek, maupun nilai dari negara tersebut. Untuk itu, negara akan menjaga kondisi ibukota mereka dengan meminimalisasi maupun mengontrol permasalahan yang ada. Jika permasalahan - permasalahan sudah tidak bisa dikelola lagi, pemindahan (relocation) dapat menjadi pilihan. Kasus serupa telah terjadi di sejumlah negara seperti Nigeria, Brazil, Kazakhtan, Malaysia, dan negara lainnya. Indonesia pada tahun 2019 lalu sudah mencanangkan pemindahan Ibukota. DKI Jakarta ke Kalimantan yang menimbulkan beragam reaksi. Menimbang kondisi Indonesia yang merupakan negara multikultural dan rawan konflik sosial, pemindahan ibukota ini menjadi salah satu agenda yang memerlukan kajian mendalam, khususnya bidang sosial. Pada tulisan ini, penulis bertujuan untuk menganalisis potensi konflik sosial mengenai pemindahan Ibukota Indonesia dan upaya pencegahannya dalam bingkai pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif deskriptif-analisis, dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara narasumber dari pemerintahan Kalimantan dan Akademika terkait. Untuk menjelaskan fenomena yang terjadi lebih lanjut, peneliti menggunakan beberapa teori diantaranya adalah; konsep keamanan nasional, konsep perubahan sosial, teori konflik sosial, dan teori kebutuhan manusia. Penelitian ini kemudian membuktikan bahwa terdapat potensi konflik sosial dalam agenda pemindahan ibukota yang disebabkan perubahan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Selanjutnya potensi ini dapat dicegah dengan upaya pemenuhan kebutuhan sesuai prioritas, tahapan pemindahan yang matang, serta program lainnya yang menjaga kestabilan dalam masyarakat
COUNTER-TERRORISM STRATEGY OF THE PRESIDENT AND FAMILY SECURITY FORCES
Get PDFAncaman terorisme saat ini semakin berkembang baik berupa aksi ancaman teror maupun pelaku teroris. Begitu juga dengan ancaman teror terhadap VVIP (Very Very Important Person) Presiden Republik Indonesia dan keluarganya. Persoalan keamanan, masih ada kelalaian, kurangnya kewaspadaan, terbatasnya jumlah tim maju ke area tersebut, celah kerentanan antar ring. Paspampres Grup A perlu menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi bentuk, ancaman, dan pelaku teror baru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi Kelompok A Pasukan Pengamanan Presiden dalam Mengatasi Ancaman Terorisme Terhadap Presiden dan Keluarganya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep ilmu pertahanan, konsep strategi, konsep keamanan, konsep terorisme dan konsep ancaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman terorisme kepada Presiden Republik Indonesia dan keluarganya secara langsung tidak pernah terjadi, namun beberapa kali telah terjadi ancaman teror terhadap instalasi kepresidenan, pengoperasian drone di kawasan istana kepresidenan, percobaan upaya menyusup ke kerumunan saat Presiden berkunjung. Paspampres Grup A terus beradaptasidengan perkembangan ancaman teror terhadap Presiden dan keluarganya dengan meningkatkan kemampuan personel, menyiapkan sarana dan prasarana, peralatan dengan teknologi canggih, dengan melakukan latihan rutin, berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat dalam rangka optimalisasi pengamanan terhadap VVIP. Namun Paspampres Grup A masih membutuhkan tambahan personel, peralatan, perlengkapan dan sinergitas antar instansi terkait untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan Presiden Republik Indonesia beserta keluarganya.Kata Kunci: Paspampres Grup A, Ancaman, Terorisme, Presiden RepublikIndonesia, Strateg
KAJIAN PERBANDINGAN MODEL WRF-CHEM DENGAN PENGINDERAAN JAUH UNTUK IDENTIFIKASI ARAH DAN DISTRIBUSI ABU VULKANIK GUNUNG MERAPI PADA KASUS ERUPSI 3 MARET 2020
Get PDFThe aerosol properties of volcanic ash can cause aircraft engine failure. The method is used to predict the distribution of volcanic ash is WRF-Chem model, which is a numerical weather forecasting model that is added to elements of chemistry parameters. This study aims to examine the comparison of the direction and distribution of the WRF-Chem model and remote sensing of the eruption of Mount Merapi on March 3, 2020. The results show that there are differences in terms of distribution in the ash bin 5-6 classification compared to the Himawari-8 satellite observation, however. for ash bins 1-4 and 7-9, it shows the suitability of the distribution direction moving northeast towards the coast of East Java. While the comparison based on the concentration distribution of each size classification according to the height of the layers in the atmosphere in general shows a significant difference between the WRF-Chem model and observations from Radar Yogyakarta
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KENDARAAN LISTRIK INDONESIA UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI NASIONAL
Get PDFPemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengembangkan kendaraan listrik dalam negeri. Berdasarkan Perpres 55/2019, percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dilakukan mengikuti peta jalan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah rendahnya persentase pencapaian jumlah kendaraan listrik di Indonesia. Persentase pencapaian penggunaan mobil listrik pada tahun 2020 sebesar 0,15% yaitu 230/150.000 unit. Persentase pencapaian sepeda motor listrik sebesar 0,18% yaitu sebanyak 1.500/800.000 unit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi implementasi kebijakan KBLBB pada industri kendaraan listrik nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain penelitian deskriptif-analitik. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kendaraan listrik baterai telah diimplementasikan. Hal yang belum terlaksana adalah target pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk mobil listrik, skema impor completely built up (CBU), dan skema impor completely knock down (CKD). Saat ini, mobil listrik yang beredar di Indonesia masih berasal dari impor. Impor CBU dan CKD tetap dilakukan pada 2022. Padahal, jika mengacu pada roadmap pengembangan kendaraan listrik baterai, impor CBU hanya dilakukan pada 2020 dan CKD hingga 2021. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan tentang pengembangan kendaraan listrik baterai telah di implementasikan. Namun, pada pelaksanaanya terdapat beberapa target yang belum berhasil dilaksanakan.Kata Kunci: Kendaraan listrik; implementasi kebijakan; kebijakan; pengembangan; peta jalan
FOREIGN POLICY ON CLIMATE CHANGE UNDER THE TRUMP’S PRESIDENCY: PARIS AGREEMENT
Get PDFThe issue of climate change is scorching to discuss; Greenhouse Gas Emissions produced by humans themselves have a major impact on the earth. The Paris Agreement was created to slow the pace of climate change by binding participating countries to commit to reducing greenhouse gas emissions. During the Barack Obama administration, foreign policy believed in and supported the Paris Agreement's cooperation in inhibiting the pace of climate change. In contrast to the next period, which was continued by President Donald Trump, who had a realistic nature and was skeptical of climate change. This is one of the supporting factors in understanding the United States' foreign policy towards the Paris agreement under the Trump presidency
STRATEGI PERTAHANAN LAUT INDONESIA MELALUI PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN LAUT
Get PDFIndonesia sebagai negara kepulauan yang berada di posisi silang antara dua benua dan dua samudera memiliki keuntungan sekaligus ancaman yang besar, sehingga pertahanan negara dibutuhkan untuk menjawab ancaman nyata maritim. Sistem pertahanan negara yang diterapkan di Indonesia merupakan sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode studi kepustakaan, sehingga data yang diperoleh merupakan data sekunder yang dianalisis dengan teknik interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur masyarakat merupakan aspek penting dalam kejayaan suatu negara sesuai dengan sistem pertahanan negara Indonesia yang bersifat semesta. Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut (Dawilhanla) merupakan bentuk pelibatan masyarakat dalam sistem pertahanan di sektor kelautan. Dawilhanla merupakan salah satu tugas TNI AL, yaitu upaya menyiapkan wilayah pertahanan laut dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai Sistem Pertahanan Semesta melalui upaya membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan pembinaan potensi maritim. Namun tugas ini tidak dapat dijalankan oleh TNI AL semata, melainkan bekerja sama dengan institusi lainnya, baik lembaga pemerintah maupun pihak swasta
DEVELOPMENT OF 1 ST ENGINEER BATTALION OF MARINE CORPS PERSONNEL IN ORDER TO FOLLOW THE UNITED NATIONS MISSIONS PEACEKEEPING OPERATIONS
Get PDFIndonesia consistently sends TNI troops to the UN Peacekeeping Mission as a Garuda Contingent. The 1st Engineer Battalion of the Marine Corps needs to increase its unit's readiness to support the TNI's tasks in every world peacekeeping operation. Each unit personnel is expected to have readiness in following each assignment mission so that they are able to meet the specified requirements. However, unit personnel still did not pass the assignment selection at the recruitment stage. This study will analyze the formation of 1 st Engineer Battalion of Marine Corps personnel to follow the assignment, especially at the recruitment stage using qualitative methods. From the results of the study, it can be seen that the personnel training carried out by the unit is still unable to increase its personnel's readiness in following assignments optimally. Therefore we need an effort to foster personnel comprehensively
STRATEGI PERTAHANAN LAUT BADAN KEAMANAN LAUT RI DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA
Get PDFIndonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia (PMD). Posisi geografis Indonesia merupakan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain, baik dalam segi geoekonomi, geopolitik, maupun geostrategis. Namun hal tersebut membuat Indonesia juga dalam posisi yang rentan akan ancaman keamanan maritim. Dalam upaya membangun kekuatan pertahanan maritim di wilayah Indonesia sesuai dengan pilar kelima serta mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai PMD, maka Indonesia membentuk Bakamla RI. Sesuai dengan dasar hukum dari Bakamla RI yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan serta Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 Tentang Bakamla RI yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Namun terdapat empat Kementerian / Lembaga dan juga TNI Angkatan Laut memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam menegakkan hukum di laut selain Bakamla RI yang membuat saling tumpang tindih fungsi. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif mengunakan data sekunder yang didapatkan dari buku, dokumen negara, dan dari berbagai artikel jurnal. Hasil dari penelitian ini bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat mentransformasi Bakamla RI RI untuk menjadi Indonesia Coast Guard yang bersifat Single Agency Multi Task sebagai bentuk penguatan posisi dan optimalisasi Bakamla RI RI melalui strategi pertahanan laut sebagai satu-satunya lembaga koordinator dalam keselamatan dan keamanan laut (sea and coast guard).Apabila tercapai maka akan terwujud tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia