Jurnal Program Studi Universitas Pertahana
Not a member yet
1215 research outputs found
Sort by
NONALIGNED FOREIGN POLICY A DEFENSE DIPLOMACY OF SRI LANKA IN THE INDIAN OCEAN TERRITORY
This article tries to elaborate the strategic position Indian Ocean in the current international relations. This region has become a crucial theatre for the global sea lanes of communication with pivot to Asia policy. As a littoral country in the Indian Ocean, Sri Lanka relies heavily on the SLOCs in the Indian ocean. Against this background, this article also elaborates the implementation of defence diplomacy by Sri Lanka adopting nonalignment as the governing principle of its foreign policy. The thesis presents two possible scenarios: the successful adoption of nonalignment, balancing Sri Lanka’s geostrategic interests with major Indian Ocean Region (IOR) power players to enhance maritime capabilities and confidence-building activities related maritime domain in order to establish maritime security in the region
PERAN BPBD (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH) PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PENANGGULANGAN BENCANA WILAYAH KEPULAUAN RIAU
BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu badan pemerintahan non kementrian,Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatahui peran BPBD Kepulauan Riau dalam penanggulanagn bencana. Adapun Metode penelitian yang dilakukan adalah observasi deskriptif sekaligus berpartisipasi di BPBD provinsi kepulauan riau. Penelitian dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung program program kerja dari BPBD seperti mengamati dan belajar cara menggunakan fungsi peralatan evakuasi bencana yang di miliki BPBD kepuluan riau. Wilayah kepri Karimun terkena bencna puting beliung yang menerjang belasan rumah akibatnya rumah rusak berat. bidang kedaruratan logistic langsung sigap menyalurkan bantuan sembako untuk karimun sebanyak 45 kontainer berisikan 20 bungkus mie instan,beras, minyak goreng, susu, biscuit sanitizer. BPBD provinsi kepri sebagai penaung BPBD yang ada di kab/kota sudah sangat baik dalam menjalankan tugasnya, hanya saja tidak ada yang mengetahui kapan dan dimana sebuah bencana akan terjadi, oleh karena nya kita sebagai makhluk haruslah menjaga dan mencintai lingkungan sekitar agar tidak rusak, sehingga tingkat kebencanaan pun bisa diredam. pemerintah dan masyarakat juga harus bahu membahu agar lebih efekti
MANAJEMEN PERTAHANAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDAULATAN NEGARA
Manajemen pertahanan mengacu pada proses, kebijakan, dan prosedur yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya dan kegiatan sektor pertahanan suatu negara. Ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, akuisisi, penyebaran, operasi, dan pemeliharaan kemampuan militer. Manajemen pertahanan berimplikasi signifikan terhadap kedaulatan negara karena berkaitan erat dengan kemampuan suatu negara dalam mempertahankan perbatasannya dan menjunjung tinggi keutuhan wilayahnya. Manajemen pertahanan yang efektif membutuhkan fokus yang kuat pada strategi, alokasi sumber daya, dan kesiapan operasional. Ini melibatkan koordinasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk militer, instansi pemerintah dan entitas sektor swasta. Dalam banyak kasus, manajemen pertahanan diperumit oleh pertimbangan politik, yang terkadang bertentangan dengan prioritas militer. Manajemen pertahanan juga berimplikasi pada kedaulatan negara dalam hal dampaknya terhadap hubungan internasional. Kebijakan dan kemampuan pertahanan suatu negara dapat meningkatkan atau mengurangi kedudukannya dalam komunitas internasional. Misalnya, negara dengan militer yang kuat dan cakap mungkin berada dalam posisi yang lebih baik untuk menegosiasikan perjanjian perdagangan yang menguntungkan atau berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian internasional. Di sisi lain, negara dengan sektor pertahanan yang lemah atau tidak stabil mungkin akan mengalami kerugian dalam negosiasi internasional, atau rentan terhadap ancaman eksternal. Secara keseluruhan, manajemen pertahanan yang efektif sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara dan memastikan keamanan nasional. Ini membutuhkan keseimbangan antara prioritas militer dan pertimbangan politik dan harus diupayakan dengan perspektif jangka panjang. Negara-negara yang memprioritaskan manajemen pertahanan dan berinvestasi dalam pengembangan kemampuan militernya lebih siap untuk mempertahankan kedaulatannya dan menegaskan posisi mereka dalam komunitas global
PENGAMANAN BIG DATA PADA OPERASI INFORMASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DIGITAL
This paper describes the analysis of security vulnerabilities in the national defense system, especially in the cyber sector, related to the revision of PP 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions (PSTE) to PP 71 of 2019. The polemic arising from the revision is the change in the rules for placing data centers or big data infrastructure that originally had to be placed in the territory of the Republic of Indonesia has become a recommendation only. Thus, there are new opportunities for state actors or not state actors to use them as intentions and additional possible ways of acting to attack Indonesian defense. The analysis is carried out by means of a literature study and interviews with relevant stakeholders to obtain the latest data and factual information. From this study, it was found that the security gap due to the change in PP 82 of 2001 to PP 71 of 2019 must be anticipated properly, state sovereignty over the data of its citizens is reduced so that cooperation is needed to anticipate these changes between all stakeholders in Indonesia. Furthermore, the rules for placing data centers can be reviewed so that data problems in cyber warfare can be anticipated properly by the TN
PERAN TNI AU DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN CTDLS (COMMUNICATION TACTICAL DATA LINK SYSTEM) GUNA MENDUKUNG PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN
Wilayah perbatasan di Indonesia memiliki kerentanan yang besar, sehingga menjaga keamanan wilayah udara sangat penting. Dalam meningkatkan kemampuan bidang keamanan, TNI AU mengambil beberapa langkah, termasuk peningkatan operasional kekuatan dengan sistem komunikasi yang efektif dan efisien. Communication Tactical Data Link System (CTDLS) merupakan sistem yang memungkinkan pertukaran data dari suatu unit udara dan darat melalui jaringan data link. Peralatan ini merupakan embrio Network Centric Warfare (NCW) TNI AU dan terdiri dari Airbone Unit, Base Station Unit dan Command Control Unit. Dalam penelitian berjudul "Peran TNI AU Dalam Meningkatkan Kemampuan CTDLS (Communication Tactical Data Link System) Guna Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pengamanan Wilayah Perbatasan", penelitian ini berfokus pada evaluasi kemampuan operator dan teknisi CTDLS, serta kesiapan infrastruktur yang mendukungnya dan juga regulasi dan perangkat lunak (software). Dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis data Miles dan Huberman, penelitian ini menggali informasi melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan gambaran kualitas dan kuantitas operator dan teknisi CTDLS, serta kesiapan infrastruktur dan kondisi perangkat lunak yang digunakan. Kesiapan dan kemampuan personel operator dan teknisi CTDLS TNI AU saat ini belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pelatihan, mutasi personel, dan kekurangan jumlah personel di beberapa satuan, terutama di Puskodalau. Selain itu, infrastruktur pendukung CTDLS, seperti ruang Command Control (C2) dan alokasi peralatan, belum memadai, khususnya di Puskodalau dan Puskodal Koopsud I, II, dan III. Keterbatasan ini menghambat operasi pengamanan di wilayah perbatasan. Ditambah lagi, kekurangan regulasi yang spesifik dan kebutuhan untuk pengembangan serta pembaruan perangkat lunak menjadi penghalang dalam pengoperasian dan pemeliharaan sistem. Diperlukan peningkatan infrastruktur, penyusunan regulasi yang sah, serta pengembangan software untuk mendukung kegiatan operasi pengamanan wilayah perbatasan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman mendalam mengenai kesiapan operasi pengamanan perbatasan dengan kemampuan CTDLS untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan operasi tersebu
CERUCUK BAMBU SEBAGAI MITIGASI BENCANA BANJIR PADA WILAYAH DARATAN DI SUNGAI SAPIH, KOTA PADANG
The flood that occurred on Air Paku Street, Kuranji Subdistrict, Sungai Sapih Village, Padang City caused many losses to the people on Air Paku Street. The community experienced many impacts from the flood. This study aims to determine what mitigation is done by residents in overcoming flooding on Jalan Air Paku, Kuranji sub-district, Sungai Sapih village, Padang city. The approach used in this research is a qualitative approach. Data collection techniques through 2 stages, namely: observation and interviews with affected communities. The data analysis used is the analysis model of Miles Huberman. The results of the study indicate that flooding is very impactful for the community because houses, roads, schools and even residents' rice fields are also affected by flooding. The effort made by the community is to build a bamboo niche as a flood mitigation
THE EVOLUTION AND INSTITUTIONALIZATION OF THE NAVAL PARTNERSHIP BETWEEN INDONESIA AND ASEAN
This essay explores the evolution and institutionalization of the naval partnership between Indonesia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). The background reveals the maritime challenges faced by these entities in the dynamic Asia-Pacific region, necessitating collaborative security efforts. The purpose of the study is to analyze how this naval relationship has developed over time and its impact on regional maritime stability. The design/methodology/approach encompasses historical analysis, policy examination, and case studies of joint naval exercises. The results demonstrate that Indonesia and ASEAN's naval partnership has evolved from historical precedents to structured cooperation, incorporating joint exercises, information sharing, and capacity building. This collaboration contributes to regional maritime security and exemplifies the collective approach to addressing common challenges. In conclusion, this essay underscores the significance of such partnerships in shaping maritime security dynamics and promoting stability in an increasingly interconnected world
PENERAPAN KONSEP "BLUE ECONOMY" SEBAGAI PENGEMBANGAN KEMAMPUAN PERTAHANAN LAUT
Permasalahan perbatasan Laut Natuna Utara dinilai sebagai sebuah ancaman Kawasan bagi Indonesia. Mengingat letak geografis LNU yang berbatasan langsung dengan negara-negara ASEAN dan konflik Laut China Selatan yang sedang berlangsung. Melalui ini, maka penting bagi Indonesia untuk dapat mempersiapkan kedua kemungkinan, yang pertama perebutan Kawasan LNU, yang kedua dampak perang laut dari adanya konflik LCS. Maka konsep Ekonomi biru hadir, guna untuk dapat meningkatkan perekonomian negara dan menghidupkan Masyarakat pesisir. Sehingga dapat mengembangkan pertahanan laut secara bertahap, didaerah pesisir melalui adanya aktivitas ekonomi yang padat di perairan. Oleh karena itu, Indonesia diharuskan untuk mencoba memperkuat pertahanan laut melalui penerapan ekonomi biru. Dalam penelitian ini, maka peneliti akan difokuskan dengan studi kasus LNU dan urgensi penerapan ekonomi biru di Kawasan LNU sebagai pengembangan kemampuan pertahanan laut di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder
PENGARUH PEMIKIRAN ALFRED THAYER MAHAN DAN JULIAN STAFFORD CORBETT TERHADAP ANGKATAN LAUT DALAM MENGHADAPI ANCAMAN MARIRIM
Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki laut yang luas dan kaya akan sumber daya lautnya, sehingga dengan demikian maka sudah kewajiban bagi negara untuk dapat menjaga dan melindungi perairan Indonesia. Tentara Nasional Indonesia Angkatan laut sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga pertahanan laut. Pengendalian secara sepenuhnya terhadap laut merupakan suatu hal yang bisa dilakukan oleh Angkatan Laut Indonesia dalam kaitannya sebagai kekuatan laut (Sea Power) sebagai upaya untuk menjaga dan melindungi laut. Dalam pelaksanaanya, Angkatan Laut diharapkan dapat membuat strategi maritim yang efektif dan fleksible sesuai dengan perkembangan jaman agar dapat menjaga perairan Indonesia
THE ROLE OF AMS IN ENHANCING REGIONAL DEFENSE AND SECURITY FOR ASEAN AS "EPICENTRUM OF GROWTH"
Artikel ini menggali peran penting Negara-negara Anggota ASEAN (AMS) dalam meningkatkan pertahanan dan keamanan regional, yang pada akhirnya menempatkan ASEAN sebagai “Episentrum Pertumbuhan.” Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan memahami peran AMS dalam meningkatkan pertahanan dan keamanan regional di kawasan ASEAN. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yang menggabungkan data primer dari wawancara dan survei dengan pemangku kepentingan utama dan data sekunder dari tinjauan literatur. Analisis tematik dan konten digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang peran AMS dalam meningkatkan pertahanan dan keamanan regional. Artikel ini mengeksplorasi peran penting AMS dalam menjaga keamanan dan stabilitas regional, menekankan pembangunan kepercayaan, konektivitas, diplomasi, dan kolaborasi dengan organisasi regional. Laporan ini menggali mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN dan komitmen kawasan terhadap diplomasi preventif. Lebih jauh lagi, artikel ini membahas tantangan-tantangan yang ditimbulkan oleh kejahatan terorganisir transnasional, dan upaya kolaboratif AMS untuk melawan ancaman-ancaman tersebut. Terakhir, artikel ini membahas keamanan lingkungan, menekankan komitmen ASEAN terhadap pembangunan berkelanjutan, energi terbarukan, dan konservasi laut. Kesimpulannya, keterlibatan proaktif AMS dalam dinamika pertahanan dan keamanan memperkuat peran ASEAN sebagai “Episentrum Pertumbuhan.” Komitmen mereka terhadap stabilitas regional, penyelesaian perselisihan, melawan ancaman transnasional, dan kelestarian lingkungan menempatkan ASEAN sebagai mercusuar perdamaian, kemakmuran, dan ketahanan di kawasan Asia-Pasifi