Jurnal Program Studi Universitas Pertahana
Not a member yet
1215 research outputs found
Sort by
Xi Jinping “Impian China” dan Diplomasi Militer China ke ASEAN
Get PDFKebangkitan Xi Jinping telah menyatukan gagasan 'Impian China' sebagai kebangkitan besar Cina. Karena mimpi itu mengacu pada semangat nasionalisme 'abad penghinaan,' telah menjadikan masalah keamanan nasional sebagai inti dari Cina diplomasi. Sementara kebijakan luar negeri terkait keamanan nasional telah meningkatkan peran militer dalam pembuatan kebijakan luar negeri China, itu membawa konsekuensi bagi China sikap yang lebih keras dalam melindungi keamanan nasional China. Namun, Xi Jinping gagasan menggunakan diplomasi militer telah memulai hubungan yang tidak nyaman antara China dan beberapa negara ASEAN yang menghasilkan 'negosiasi berkelanjutan tanpa kemajuan' untuk sengketa Laut Cina Selatan. Penelitian ini mengkaji dampak dari militer peran yang semakin besar dalam inisiatif kebijakan luar negeri Xi Jinping hingga diplomasi militernya di ASEAN. Hasilnya menunjukkan bahwa kepemimpinan dan visi Xi Jinping tentang Tiongkok Dream, yang menggunakan diplomasi militer sebagai alat utama untuk memajukan keseluruhannya tujuan diplomatik, telah dilihat sebagai tanda tumbuhnya ketegasan
PENGELOLAAN RAWA GAMBUT SEBAGAI UPAYA MITIGASI BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU GUNA MENDUKUNG KEAMANAN NASIONAL
No full textRiau Province has the largest peatland in Sumatra, which is around 4.09 million hectares or approximately 56.1% of the total area of peatlands. Degradation of peatlands for agricultural, plantation and industrial forest plantations (HTI) activities can increase vulnerability to forest and land fire disasters (karhutla) especially if these conditions are met with natural factors, such as the El Nino climate anomaly and non-natural factors such as burning peatlands. by humans on purpose. The forest and land fires disaster in 2015 had a massive impact on neighboring countries. Efforts related to forest and land fire mitigation need to be done to prevent the 2015 disaster from happening again. In addition, mitigation efforts are considered better than extinguishing forest and land fires. The methodology used in this study is a qualitative method with data collection techniques, namely interviews, FGDs, and document studies. The results of the study found that various efforts have been made to manage peatlands as mitigation of forest and land fires in Riau Province, including by enforcing and strengthening regulations on the use of conservation peatlands, as well as carrying out peat restoration carried out by the government, communities, and companies/private sectors
PENINGKATAN KEMAMPUAN PERSONEL BADAN INTELIJEN STRATEGIS (BAIS) TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)
No full textOperasi intelijen yang dilaksanakan pada dasarnya memerlukan sumber daya yang kompeten sehingga mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Badan Intelijen Strategis (BAIS) Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai salah satu lembaga yang ditunjuk dalam tugas intelijen dituntut memiliki kesiapan di tengah kompleksitas persoalan yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas nasional. Namun demikian dalam pelaksanaannya BAIS TNI masih menghadapi berbagai persoalan, sehingga perlu penanganan yang serius agar pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara optimal dan pada akhirnya mampu memperkuat pertahanan dan keamanan NKRI. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis peningkatan kemampuan personel BAIS TNI dalam memperkuat pertahanan negara. Personel merupakan faktor penting dalam pencapaian tujuan suatu lembaga atau organisasi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yakni data dikumpulkan melalui wawancara dengan para informan yang berasal dari berbagai instansi terkait. Selain itu, data yang digunakan juga berasal observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Kemampuan BAIS TNI dalam memperkuat pertahanan negara saat ini belum optimal, hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya profesionalisme personel intelijen, terbatasnya jumlah personel, material khusus intelijen yang belum terintegrasi dengan baik dan peranti lunak yang belum optimal; dan 2) BAIS TNI dalam pelaksanaan tugas masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan seperti terkait kesiapan personel, penyediaan personel masih tergantung dari Angkatan baik TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan sistem yang terbangun belum mencukupi dalam upaya peningkatan kemampuan personel BAIS TN
NEW MEDIA AND POLITICS IN INDONESIA: A PORTRAIT OF THE USE OF SOCIAL MEDIA INTELLIGENCE AND GEOSPATIAL INTELLIGENCE IN SUPPORTING POLITICAL PARTY CAMPAIGNS
No full textDigital technology and its development have caused society to experience changes in how they interact and exchange information. This change has also occurred in institutions such as political parties, which have started to turn to social media to distribute information. It has changed the face of political communication in both practice and theory. Although political parties have utilized social media, it is still interesting to see the poll results of political parties concerning their use of social media. This study was conducted through a qualitative descriptive approach using available internet data sources. The study was only focused on the five political parties with the highest votes in the 2019 election. The researcher found that the order of voting differs from the order of social media follower count. Political parties can also utilize geospatial intelligence (geoint) and social media intelligence (socmint) in mapping out issues or information, including its distribution, and can be used to support campaigns on the internet. However, before it is carried out, further research is needed to ensure the readiness of political parties in the three areas of technology, process, and personnel
PENGUATAN SISTEM PERTAHANAN RAKYAT SEMESTA DI RANAH MARITIM
No full textLuasnya wilayah perairan yang dimiliki oleh negara Indonesia memiliki potensi ancaman pertahanan dan keamanan yang luas pula. Pertahanan maritim tidak dapat dijalankan oleh kekuatan militer matra laut semata, namun harus diselenggarakan secara terintegrasi bersama kekuatan militer matra lainnya, serta melibatkan segenap unsur kekuatan pertahanan non militer dalam suatu sistem pertahanan semesta pada ranah maritim. Selain itu, tidak sebandingnya jumlah personel penegak hukum dibandingkan dengan luas wilayah tanggung jawabnya mendorong perlunya pembangunan kebijakan pertahanan rakyat semesta di laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan sistem pertahanan rakyat semesta di laut guna meningkatkan pertahanan laut Indonesia khususnya pada industri jasa maritime armada kapal niaga. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, dan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian adalah aspek perencanaan belum didukung dengan peraturan perundangan untuk pertahanan rakyat semesta di laut; aspek pengorganisasian masih belum menyeluruh dimana belum meliputi industri jasa maritim dan kapal niaga; aspek kesiapan belum dilaksanakan modifikasi dan transformasi kapal niaga untuk mendukung tugas kemiliteran TNI AL; serta aspek pembinaan baru pada tahap rekayasa armada kapal niaga dan menggerakkan komponen industri jasa maritim tersebut untuk kepentingan pertahanan di laut. Ditemukan pula permasalahan terkait dengan armada kapal niaga adalah Belum adanya konsep modifikasi terhadap sarana prasarana armada kapal niaga untuk mendukung sistem pertahanan rakyat semesta di laut. Kesimpulan penelitian bahwa sistem pertahanan rakyat semesta di laut yang ada saat ini masih belum optimal dan masih jauh dalam implementasi di lapangan. Sehingga perlu diimplementasikan rumusan strategi yang telah dibuat guna mencapai penguatan sistem pertahanan rakyat semesta di laut yang optima
PERAN ATASE PERTAHANAN DI ABUJA NIGERIA GUNA MENANGKAL PERGERAKAN KELOMPOK SEPARATIS PAPUA
No full textPeran Atase Pertahanan RI di Abuja, Nigeria yang saat ini masih belum optimalmenangkal pergerakan Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau UnitedLiberation Movement for West Papua (ULMWP). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran Athan RI di Abuja, Nigeria. Metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan mengumpulkan data dari pelaku langsung. Ada persoalan-persoalan perlu menjadi perhatian: pertama, kurangnya atensi/perhatian otoritas pemerintah setempat terhadap pergerakan ULMWP, kedua, terbatasnya personel di Kantor Atase Pertahanan RI di Abuja, Nigeria, serta ketiga, adanya LSM dan simpatisan pendukung ULMWP di negara akreditasi Kantor Atase Pertahanan RI di Abuja. Perlu kebijakan pemerintah secara khusus untuk meningkatkan peran Athan RI di Nigeria dalam menghadapi Separatis Papua
PENERAPAN KONSEP SINGLE WINDOW SEBAGAI STRATEGI MARITIM DALAM MENJAGA KEAMANAN MARITIM INDONESIA
No full textKeamanan maritim atau maritime security merupakan perluasan dari konsep keamanan setelah terjadinya perang dingin. Keamanan maritim juga merujuk kepada suatu strategi yang digunakan oleh angkatan laut dalam melakukan penjagaan dan juga pengamanan terhadap batas-batas nasional wilayah maritim serta area rawan di laut yang digunakan sebagai jalur perdagangan internasional. Indonesia merupakan negara yang memiliki lima choke points dan juga tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang sangat aktif dan padat, serta bersifat ‘terbuka’ atau dapat diakses oleh negara-negara lain. Dengan sifat seperti itu tidak menutup kemungkinan akan adanya potensi ancaman yang terjadi di wilayah maritim Indonesia. Maka diperlukan suatu strategi yang dapat digunakan sebagai strategi maritim yang dapat mempertahankan keamanan maritim Indonesia, yakni dengan menerapkan konsep single window dengan tujuan untuk mengintegrasi tugas dan juga wewenang dari berbagai instansi yang berkaitan dengan national maritime securit
ARTI PENTING KEBERADAAN PULAU ULAR (SNAKE ISLAND) DALAM MENDUKUNG STRATEGI PERTAHANAN LAUT UKRAINA (STUDI KASUS PERANG RUSIA-UKRAINA)
No full textPerang antara Rusia melawan Ukraina dimulai setelah presiden Vladimir Putin mengumumkan secara resmi pada tanggal 24 Februari 2022. Serangan awal militer Rusia ditandai dengan meledakkan beberapa wilayah Ukraina seperti Kyiv, Odessa, Kharkiv dan Mariupol yang terus menjalar ke seluruh wilayah Ukraina baik daratan maupun lautan. Sebagai negara yang merdeka, Ukraina berupaya mempertahankan kedaulatannya dengan melakukan perlawanan yang tergelar di berbagai medan pertempuran dengan menerapkan berbagai strategi untuk meraih kemenangan. Salah satu strategi yang dijalankan oleh Ukraina adalah strategi pertahanan laut dengan memaanfaatkan keberadaan Pulau Ular yang memiliki posisi yang sangat strategis dan vital bagi kepentingan nasional Ukraina. Artikel ini disusun dengan tujuan untuk mendapatkan pelajaran berharga dalam membangun strategi pertahanan laut dari peristiwa perang antara Rusia melawan Ukraina. Didalam menyusun penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui teori strategi dari Carl von Clausewitz. Dari proses analisia dan pembahasan didapatkan fakta bahwa keberadaan Pulau Ular memiliki arti yang sangat penting bagi Ukraina dalam berperang melawan Rusia. Selama Ukraina mampu mempertahankan Pulau Ular sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya maka Rusia tidak akan mampu memanfaatkannya untuk kepentingan memenangkan pertempuran melawan Ukraina. Kesimpulannya adalah bahwa posisi gografis Pulau Ular memiliki nilai yang sangat strategis dalam mendukung strategi pertahanan laut Ukraina untuk menahan serbuan militer Rusia dari arah laut
PENYELESAIAN KONFLIK GERAKAN SEPARATIS TERORIS PAPUA DALAM PROSES PEMBANGUNAN NASIONAL MELALUI WELFARE STATE
No full textPendekatan kesejahteraan sebagai langkah yang diambil dalam upaya pembangunan kesetaraan keadilan sosial wilayah Indonesia. Belum tercapainya kesejahteraan masyarakat Papua, dan belum optimalnya pelaksanaan pembangunan di Papua, serta belum efektifnya keterlibatan TNI pada program pembangunan nasional dalam mewujudkan welfare state di Papua, merupakan akar permasalahan munculnya Konflik GSTP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif,dengan desain penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan; pertama, penyelesaian konflik GSTP melalui welfare state diperlukan kebijakan pemerintah yang mengatur pendekatan kesejahteraan di bidang pendidikan, kesehatan, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta persamaan di dalam hukum bagi masyarakat Papua. Kedua, pelaksanaan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua harus memprioritaskan pengembangan SDM dan meningkatkan sarana prasarana potensi wilayah,baik fasilitas umum dan sosial yang dapat diakses oleh masyarakat. Ketiga, keterlibatan TNI dalam Proses Pembangunan Nasional mewujudkan welfare state di Papua yang fokus pada peningkatan kesejahteraan di bidang pendidikan dan kesehatan serta mewujudkan keadilan sosial dalam hal perlakuan yang sama di mata hukum dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadila
PELIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENANGANI SEPARATIS DI PAPUA
No full textKonflik Papua diawali pada tahun 1961 ketika Belanda berkeinginan membentuk negara Papua Barat. Adanya pemutarbalikan fakta dari sebagian tokoh Papua terhadap perjanjian New York tahun 1963, menjadikan tonggak lahirnya ide-ide separatis untuk memisahkan diri dari NKRI. Kasus pelanggaran HAM yang tidak kunjung terselesaikan, rasa termarginalisasi serta rasa terdiskriminasi orang Papua menambah deretan panjang permasalahan di Papua sampai dengan saat ini. Permasalahan kesejahteraan dan stabilitas keamanan di Papua sampai belum dapat diselesaikan dengan cukup baik, walaupun pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Terlebih ketika pemerintah mengganti label KKB Papua menjadi Kelompok Separatis Separatis Papua (KSTP), membuat stabilitas keamanan di Papua menjadi lebih dinamis. Di satu sisi masyarakat Papua belum terbentuk dan terbina untuk membentuk suatu pertahanan wilayah yang mengakibatkan kendala bagi satuan-satuan TNI/Polri dalam menangani kasus-kasus KSTP ini, sehingga diperlukannya operasi teritorial terpadu yang dapat melibatkan seluruh stakeholder terkait di Papua. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelibatan tokoh-tokoh Papua, strategi pembinaan teritorial dan adanya indikator keberhasilan operasi teritorial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas keamanan di Papua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi untuk mengungkap suatu fenomena yang didasarkan oleh kesadaran dari beberapa individu. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan perlu adanya suatu kebijakan untuk mengangkat seluruh tokoh Papua sebagai duta/kader yang dapat berkolaborasi dengan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan menjaga stabilitas keamanan di Papua. Sehingga operasi teritorial yang dilaksanakan oleh TNI akan terus berpijak terhadap kultur atau kearifan lokal di papua itu sendir