UKinstitute (Journals)
Not a member yet
873 research outputs found
Sort by
Psikoedukasi Perilaku Seksual Beresiko Untuk Pencegahan HIV/AIDS Pada Siswa SMK “Y” Wates Kediri (Psychoeducation of Risky Sexual Behavior To Prevent HIV/AIDS In Students Of Smk “Y” Wates Kediri)
Full text linkAngka kejadian kasus HIV/AIDS di Indonesia, terutama di kalangan remaja semakin meningkat. Remaja menjadi kelompok paling rentan terinfeksi HIV/AIDS karena remaja mulai mempraktikkan perilaku seksual berisiko yang memungkinkan terjadinya penularan HIV/AIDS. Remaja perlu dibekali pengetahuan terkait pencegahan HIV/AIDS yang berbasis sekolah agar dapat mengenali bahaya dari HIV/AIDS dan menghindari perilaku seksual beresiko sebagai upaya pencegahan HIV/AIDS. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode psikoedukasi di SMK “Y” di wilayah Wates Kediri dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang perilaku seksual beresiko untuk mencegah remaja terkena HIV/AIDS. Materi yang disampaikan mencakup memahami HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), penyebaran, pengobatan dan penanganan, serta pencegahannya termasuk Perilaku Seksual Beresiko. Psikoedukasi dihadiri oleh 31 siswa perwakilan kelas 1-3 dari berbagai jurusan. Metode yang dilakukan adalah one group pretest-posttest design, dengan menggunakan uji normalitas gain (n-gain score). Hasil kegiatan ini menunjukkan rata-rata n-gain score sebesar 0.51 (sedang) yang berarti bahwa ada peningkatan pengetahuan siswa terkait materi yang disampaikan. Diharapkan melalui pengabdian ini siswa dapat menghindari perilaku seksual beresiko untuk mencegah terjadinya penularan HIV/AIDS di kalangan remaja.Abstract. The rate of HIV/AIDS cases in Indonesia, especially among adolescents is increasing. Adolescents become the most vulnerable group infected with HIV/AIDS because adolescents begin to practice risky sexual behavior that allows the transmission of HIV/AIDS. Adolescents need to be equipped with knowledge related to school-based HIV/AIDS prevention in order to recognize the dangers of HIV/AIDS and avoid risky sexual behavior as an effort to prevent HIV/AIDS. This community service is carried out by psychoeducational methods at SMK “Y” in the Wates, Kediri with the aim of increasing knowledge about risky sexual behavior to prevent adolescents from getting HIV/AIDS. The material presented includes understanding HIV (Human Immunodeficiency Virus) and AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), spread, treatment and handling, as well as prevention including risky sexual behavior. Psychoeducation was attended by 31 students representing grades 1-3 from various majors. The method is one group pretest-posttest design, using gain normality test (n-gain score). The results of this activity showed an average N-gain value of 0.51 (medium) which means there is an increase in student knowledge related to the material presented. It is expected that through this service students can avoid risky sexual behavior to prevent the transmission of HIV / AIDS among adolescent
The State of the Metaverse in Education: A Narrative Review of Trends, Applications, Challenges and the Emerging Role of Family–School Interactions
Full text linkThis study explores the evolving role of the metaverse in education, with a particular focus on emerging trends, pedagogical applications, and the transformative potential of family-school interactions within virtual learning environments. This study examined articles from January 2000 to May 2025 using a narrative review method. The statistical population of the study includes all studies conducted on education in the metaverse, and through content analysis, research trends, patterns, geographical distribution, opportunities, and challenges of education in the metaverse were examined. Through a comprehensive review, we identify three dominant trends: (1) increasing adoption of immersive technologies in STEM and arts education, (2) growing research interest post-pandemic, particularly in North America and East Asia, and (3) the development of multi-layered educational interactions (student-teacher, peer-to-peer, and parent-school). Key applications demonstrate the metaverse's capacity to enable borderless collaboration, personalized learning through AI analytics, and culturally inclusive educational experiences. The analysis reveals significant opportunities for family engagement, including real-time parental participation in learning processes and enhanced safety monitoring features. However, critical challenges emerge, including digital equity gaps (particularly in Middle Eastern and African contexts), privacy concerns, technological addiction risks, and special needs accessibility barriers. The findings suggest that while the metaverse offers innovative pathways for reimagining education, its successful integration requires addressing infrastructural limitations, developing ethical frameworks, and implementing targeted teacher and parent training programs. This review contributes to ongoing discussions about digital transformation in education by highlighting both the disruptive potential and implementation complexities of metaverse technologies in family-school ecosystems
Sosialisasi Sistem Monitoring Cleaning Service dan Edukasi Karyawan PT. Fiyansa di Dusun Kampung Baro Sidoarjo [Socialization of Cleaning Service Monitoring System and Employee Education at PT. Fiyansa in Dusun Kampung Baro Sidoarjo]
No full textAbstract. Cleanliness and health of the work environment play a crucial role in supporting productivity, comfort, and organizational image. Common challenges include limited monitoring of cleaning staff performance and low employee awareness in maintaining cleanliness. This community service program aims to improve the quality of cleanliness and health in office environments through the socialization of technology-based performance monitoring systems and education on cleanliness behavior for employees. The activities were carried out in Dusun Kampung Baro, Buncitan Village, Sedati District, Sidoarjo Regency using both face-to-face and online methods to reach a wider range of participants. The materials covered the introduction of monitoring technology, training on the use of direct reporting features, and learning clean behavior through discussions, case studies, and simulations. The results showed an increase in participants’ understanding of the monitoring system, the growth of collective awareness in maintaining cleanliness, and motivation to consistently apply clean behavior. The combined training method proved effective in maintaining the quality of interaction and delivery of materials, while also expanding the program's reach. This activity has the potential to become a model for cleanliness management that integrates technology and behavioral development, and can be adapted to various other work environments. Abstrak. Kebersihan dan kesehatan lingkungan kerja berperan penting dalam mendukung produktivitas, kenyamanan, dan citra organisasi. Tantangan yang sering muncul adalah keterbatasan pemantauan kinerja petugas kebersihan dan rendahnya kesadaran karyawan dalam menjaga kebersihan. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan perkantoran melalui sosialisasi sistem pemantauan kinerja berbasis teknologi serta edukasi perilaku kebersihan kepada karyawan. Kegiatan dilaksanakan di Dusun Kampung Baro, Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dengan metode tatap muka dan daring untuk menjangkau peserta lebih luas. Materi meliputi pengenalan teknologi pemantauan, pelatihan penggunaan fitur pelaporan secara langsung, dan pembelajaran perilaku bersih melalui diskusi, studi kasus, dan simulasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap penggunaan sistem pemantauan, tumbuhnya kesadaran kolektif menjaga kebersihan, serta motivasi menerapkan perilaku bersih secara konsisten. Metode pelatihan gabungan terbukti efektif menjaga kualitas interaksi dan penyampaian materi, sekaligus memperluas jangkauan program. Kegiatan ini berpotensi menjadi model pengelolaan kebersihan yang mengintegrasikan teknologi dan pembinaan perilaku, sehingga dapat diadaptasi di berbagai lingkungan kerja lainnya
Pemberdayaan kader posyandu dalam Stimulasi Deteksi Dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) pada anak usia 0 – 6 tahun di wilayah kerja Puskesmas Karang Pule Mataram NTB (Empowerment of posyandu cadres in Stimulating Early Detection and Intervention of Growth and Development (SDIDTK) in children aged 0 – 6 years in the working area of the Karang Pule Health Center, Mataram, NTB)
Full text linkPertumbuhan dan perkembangan anak dimulai sejak dalam kandungan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang berjalan sejajar dan berdampingan, artinya tidak dapat dipisahkan, stimulasi tumbuh kembang menjadi satu hal yang penting. Pelaksanaan deteksi dini tumbuh kembang dapat dibantu oleh kader kesehatan. Namun tampak kader kesehatan masih banyak yang belum memahami cara melakukan deteksi dini tumbuh dan kembang balita menggunakan KPSP, sehingga dalam proses posyandu tidak ada satupun balita yang dilakukan deteksi dini khususnya terkait pertumbuhan dan perkembangan. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah Meningkatkan pengetahuan Keterampilan SDM Kesehatan (kader) tentang Stimulasi Deteksi dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Pada Anak Usia 0–6 Tahun. Metode yang digunakan yaitu pendidikan kesehatan dengan ceramah dan demonstrasi. Kegiatan ini menghasilkan kader yang mampu melakukan pemeriksaan dan pengukuran Stimulasi Deteksi dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Pada Anak Usia 0–6 Tahun sebagai langkah awal dalam menemukan kasus dini Stunting di tingkat dasar yang nantinya bisa di gunakan oleh pemegang program puskesmas khusus Stunting. Dengan demikian diharapkan peran serta dari Kader tersebut untuk mencegah dan menemukan kasus lebih dini bisa di lakukan.Abstract. A child's growth and development begins in the womb. Growth and development are processes that run parallel and side by side, meaning they cannot be separated, stimulation of growth and development is an important thing. The implementation of early detection of growth and development can be assisted by health cadres. However, it appears that many health cadres still do not understand how to carry out early detection of growth and development of toddlers using KPSP, so that in the posyandu process not a single toddler is carried out early detection, especially regarding growth and development. The aim of this community service is to increase the knowledge skills of Health Human Resources (cadres) regarding Early Detection Stimulation of Growth and Development (SDIDTK) in Children Aged 0–6 Years. The method used is health education with lectures and demonstrations. This activity produces cadres who are able to carry out examinations and measurements of Early Detection Stimulation of Growth and Development (SDIDTK) in children aged 0-6 years as the first step in finding early cases of stunting at the basic level which can later be used by holders of the special Stunting community health center program. Thus, it is hoped that the participation of these cadres in preventing and finding cases early can be carried out
Kegagalan sanksi pidana dalam penegakan hukum tindak pidana kejahatan lingkungan (Environmental Crime) di Indonesia
Full text linkAbstract: The purpose of this research is to examine how the concept of environmental crime in the perspective of Indonesian law. Normative legal research methodology is used in the development of this work, with conceptual and statutory approaches. Environment as a unity of space with all objects, forces, conditions, living things, including humans and their behaviour so affecting nature itself. The environment is getting worse day by day due to environmental damage. Environmental damage is the entry or inclusion of living things, energy substances, and or other components into the environment by human activities or natural processes so that the quality of the environment drops to a certain level which causes the environment to be less or no longer able to function in accordance with its designation. The results of this study show that the above discussion leads to the conclusion that the concept of environmental crime in the perspective of Indonesian law, namely environmental crime is an unlawful act in the form of pollution and or destruction of the environment, both natural environment, artificial environment, and socio-cultural environment, committed by members of the public or legal entities. And generic crimes are unlawful acts that cause pollution or destruction of the environment. Such unlawful acts do not have to be associated with violations of administrative law rules. Specific crimes are defined as acts that violate the rules of administrative law. Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Konsep kejahatan lingkungan dalam perspektif hukum di Indonesia. Metodologi penelitian hukum normatif digunakan dalam pengembangan karya ini, dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Lingkungan Hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya begitu mempengaruhi alam itu sendiri. Lingkungan hidup yang sekian hari semakin memburuk karena adanya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan merupakan masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Hasil penelitian ini menunjukkan Pembahasan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa Konsep kejahatan lingkungan dalam perspektif hukum di Indonesia yakni kejahatan lingkungan adalah sebagai perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan atau perusakan atas lingkungan hidup baik lingkungan alam, lingkungan buatan, maupun lingkungan sosial budaya, yang dilakukan oleh anggota masyarakat atau badan hukum. Dan Delik materil (generic crimes) merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabakan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Perbuatan melawan hukum seperti itu tidak harus dihubungkan dengan pelanggaran atran-aturan hukum administrasi. Delik formil (specific crimes) diartikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum administrasi.
Denda Damai: Hukuman Tanpa Pembuktian | Peace Fines: Punishment Without Proof
Full text linkAbstrak. Pada prinsipnya dalam penegakan hukum, tidak seorangpun dapat dipidana tanpa adanya kesalahan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimnana keberlakuan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam hukum acara pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji denda damai termasuk sebagai hukuman dan dasar kewenangan Jaksa Agungmenjatuhkan denda damai. Metode penelitian yang diaplikasikan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sejalan dengan konsep pidana denda, upaya optimalisasi penegakan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif (restorative justice), melalui perubahan undang-undang kejaksaan terbaru, Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi. Denda dami merupakan penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung. Dengan demikian, denda damai merupakan hukuman finansial yang diberikan oleh kejaksaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana ekonomi sebagai bentuk penerapan asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung. Jaksa memiliki kewenangan mutlak untuk menggunakan denda damai atas dasar prinsip Restorative Justice. Hal ini jika disandingkan dengan teori kewenangan, maka dapat dianalisis bahwa kewenangan jaksa agung dalam memberlakukan denda damai atas dasar keadilan restoratif merupakan bentuk kewenangan atribusi yakni kewenangan yang bersumber dari hukum positif atau peraturan perundang-undangan. Abstract. In principle, within the enforcement of law, no individual may be subjected to criminal punishment without proven fault that has been legally and convincingly established by a court decision with permanent legal force, in accordance with the presumption of innocence principle in criminal procedural law. The aim of this research is to examine whether peace fines constitute a form of punishment and to explore the legal basis for the Attorney General’s authority to impose such fines. The research method applied is normative legal research, utilising both statutory and conceptual approaches. The findings of this study indicate that, in line with the concept of criminal fines, efforts to optimise the enforcement of criminal law oriented towards restorative justice, through recent amendments to the prosecution law, have vested the Attorney General with the duty and authority to apply peace fines in economic crimes. A peace fine is a means of terminating a case outside of court by paying a fine agreed upon by the Attorney General. Thus, a peace fine constitutes a financial sanction imposed by the prosecution on an individual who has committed an economic crime, as a form of application of the discretionary principle held by the Attorney General. The Attorney General possesses absolute authority to employ peace fines based on the principle of restorative justice. When juxtaposed with the theory of authority, it can be analysed that the Attorney General’s authority to implement peace fines on the grounds of restorative justice represents a form of attributional authority, namely authority derived from positive law or statutory regulations
Peran Kejaksaan dalam Pembangunan Berkelanjutan melalui Penegakan Hukum Lingkungan [The Role of the Prosecutor’s Office in Sustainable Development through Environmental Law Enforcement]
Full text linkAbstrak. Penegakan hukum lingkungan merupakan komponen penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memainkan peran strategis dalam menindak pelanggaran terhadap lingkungan, mulai dari pencemaran, perusakan hutan, hingga pertambangan ilegal. Dalam konteks ini, Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai penuntut umum, tetapi juga sebaga i koordinator antarinstansi dalam penanganan tindak pidana lingkungan, serta agen preventif melalui edukasi hukum. Tantangan seperti kompleksitas teknis kasus, tekanan ekonomi, serta keterbatasan sumber daya menjadi hambatan dalam optimalisasi peran tersebut. Untuk itu, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, dan pendekatan kolaboratif lintas sektor menjadi solusi kunci. Peran Kejaksaan dalam penegakan hukum lingkungan tidak hanya mendukung kepastian hukum, tetapi juga memperkuat integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam kebijakan pembangunan nasional menuju masa depan yang berkelanjutan. Abstract. Environmental law enforcement is a crucial component in achieving sustainable development in Indonesia. The Prosecutor’s Office, as a law enforcement institution, plays a strategic role in addressing environmental violations, ranging from pollution and forest destruction to illegal mining. In this context, the Prosecutor’s Office functions not only as a public prosecutor but also as a coordinator among agencies in handling environmental crimes, as well as a preventive agent through legal education. Challenges such as the technical complexity of cases, economic pressures, and limited resources hinder the optimization of this role. Therefore, enhancing human resource capacity, utilizing technology, and adopting cross-sector collaborative approaches are key solutions. The role of the Prosecutor’s Office in environmental law enforcement not only supports legal certainty but also strengthens the integration of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into national development policies towards a sustainable future
Edukasi Manfaat dan Cara Pembuatan Ramuan Herbal untuk Hiperlipidemia dan Hipertensi kepada Ibu-Ibu RT.15 Kelurahan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar (Education on The Benefits and Methods of Preparing Herbal Remedies for Hyperlipidemia and Hypertension for The Mothers of RT. 15, Kertak Hanyar Subdistrict, Banjar Regency)
Full text linkAbstrak. Peningkatan prevalensi hiperlipidemia dan hipertensi menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang memerlukan pendekatan preventif dan promotif berbasis komunitas. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan ibu-ibu RT. 15 Kelurahan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, dalam memanfaatkan bahan-bahan herbal sebagai alternatif pengobatan tradisional. Kegiatan ini meliputi penyuluhan tentang manfaat ramuan herbal, demonstrasi cara pembuatan, serta diskusi interaktif untuk memastikan pemahaman peserta. Hasil dari edukasi menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta mengenai pengelolaan hiperlipidemia dan hipertensi secara alami, serta kemampuan mereka dalam meracik ramuan herbal yang aman dan efektif. Program ini diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat dalam mendukung kesehatan keluarga melalui pendekatan alami dan tradisional. Abstract. The increasing prevalence of hyperlipidemia and hypertension poses a public health challenge that requires community-based preventive and promotive approaches. This educational program aims to enhance the understanding and skills of the mothers in RT. 15, Kertak Hanyar Subdistrict, Banjar Regency, in utilizing herbal ingredients as an alternative traditional treatment. The activities include a presentation on the benefits of herbal remedies, a demonstration of preparation methods, and interactive discussions to ensure participants’ comprehension. The results of the the education indicate an increase in participants’ knowledge regarding the natural management of hyperlipidemia and hypertension, as well as their ability to prepare safe and effective herbal remedies. This program is expected to serve as a model for community empowerment in supporting family health through natural and traditional approaches
Exploring Local Residents’ Psychological Stances for Regenerative Tourism
Full text linkThis study aimed to investigate the psychological stances of local residents on tourism development in the coastal area where beach resorts and other captivating sights were established. It intended to contribute evidence-based information for policy considerations and livelihood programs toward regenerative tourism. This study utilized a qualitative research design that employed a one-on-one interview and focus-group discussions to gather meaningful data. The research participants were the local residents including males and females, living within the tourism structures in the Municipality of Governor Generoso, Davao Oriental, Philippines. The findings show that residents expressed concern for safety alongside feelings of pride, joy, and gratitude toward tourism. These psychological stances reflect a growing sense of belonging and ownership, aligning with regenerative tourism’s emphasis on community agency and emotional investment. This was further reflected in their active participation in community initiatives and efforts to protect and promote their local environment. On the other hand, some participants manifested an anxious mentality and emotionality of repression and inhibition despite the growing tourism industry in their place. Despite the economic advancements brought by tourism, certain individuals continued to experience feeling of anxiety and emotional constraint, hindering their full participation in the industry’s benefit. Based on the psychological stances of local residents on tourism development, policy recommendations were discussed and a capacity-building program was designed and proposed. This program aims to support regenerative tourism, ultimately enhancing the quality of life of the people in the community. Additionally, the socio-demographic profiles of the participants were described
Relevansi Theory Z terhadap Generasi Z di Dunia Kerja Modern: Pendekatan Narrative Review [The Relevance of Theory Z to Generation Z in the Modern Workplace: A Narrative Review Approach]
No full textAbstract. Theory Z, introduced by William G. Ouchi (1981), is a classical management approach that emphasizes trust, loyalty, employee involvement, and well-being. However, the emergence of Generation Z with its dynamic, digital, and flexibility-oriented characteristics raises questions about the relevance of Theory Z’s values in the context of the modern workplace. This article employs a narrative review method of ten scientific articles published between 2019 and 2025 that discuss the relationship between Theory Z, employee engagement, well-being, and the characteristics of younger generations in the workplace. The findings indicate that the core values of Theory Z remain relevant but require adaptation to the psychological and social dimensions of Generation Z, such as the need for flexibility, meaningful work, and holistic well-being. New concepts such as psychological sustainability and trust-based leadership emerge as modern reinforcements of Theory Z. Abstrak. Theory Z yang diperkenalkan oleh William G. Ouchi (1981) merupakan salah satu pendekatan manajemen klasik yang menekankan kepercayaan, loyalitas, keterlibatan, dan kesejahteraan karyawan. Namun, munculnya Generasi Z dengan karakteristik yang dinamis, digital, dan menuntut fleksibilitas kerja menimbulkan pertanyaan tentang relevansi nilai-nilai Theory Z dalam konteks dunia kerja modern. Artikel ini menggunakan metode narrative review terhadap sepuluh artikel ilmiah terbitan 2019–2025 yang membahas hubungan antara Theory Z, employee engagement, well-being, dan karakteristik generasi muda di tempat kerja. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar Theory Z masih relevan, namun perlu adaptasi terhadap dimensi psikologis dan sosial Generasi Z, seperti kebutuhan akan fleksibilitas, makna kerja, dan kesejahteraan holistik. Konsep baru seperti psychological sustainability dan trust-based leadership muncul sebagai bentuk penguatan teori Z yang modern