Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan
Not a member yet
122 research outputs found
Sort by
KUALITAS PELAYANAN RSUD PESAWARAN (STUDI PADA INSTALASI GAWAT DARURAT)
Full text linkThe implementation of quality health services is one of the matters submitted to the regional government. This study aims to describe the quality of care for Emergency Room Installation (IGD) of the Regional Public Hospital of Pesawaran District with a focus on the variables of satisfaction, responsiveness, responsibility, transparency, accountability, and fairness. Through a descriptive qualitative approach the results of the study show that the quality of service in the IGD of RSUD Pesawaran District is quite good. It is necessary to procure a suggestion box for the absorption of aspirations from the people placed in a place that is easily seen as a form of input from the community in an effort to improve services. Pesawaran District Hospital also needs to improve the completeness and availability of medical devices, the feasibility of the room, the cleanliness of the action room and the patient's bathroom, and to improve the safety and comfort of the environment of the emergency room
PENGANTAR REDAKSI
Full text linkPuji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan memberikan limpahan rahmatNya kepada kita semua. Kami berharap semoga kita semua senantiasa berada dalam naungan kemudahan, keberkahan dan perlindunganNya. ADMINISTRATIO kembali menjumpai para pembaca yang budiman di Volume 10 Nomor 2 tahun 2019 dengan menyajikan 7 artikel yang ditulis oleh para peneliti lintas institusi.
Uchaimid Biridlo’i Robby dan Wiwin Tarwini melakukan riset terpadu tentang izin usaha di wilayah kawasan industri. Fokus penelitian kedua penulis yaitu pada proses implementasi pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik terhadap percepatan perijinan usaha di Kabupaten Bekasi, khususnya dalam studi kasus di DPM-PTSP Kabupaten Bekasi yang menjadi pilot project pemerintah dalam menerapkan Online Single Submission (OSS). Berdasarkan hasil penelitian, pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik terhadap percepatan perijinan berusaha di Kabupaten Bekasi sudah baik, namun memang upaya-upaya tersebut belum berjalan dengan optimal, hambatan-hambatan masih sering dihadapi oleh DPM-PTSP terutama soal sarana penunjang.
Selanjutnya Efriza melakukan kajian kritis tentang problematika antara Haluan Negara dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang sekaligus menjelaskan perbedaan antara UUD 1945 sebelum dan setelah amandemen. Konteks kajian ini sangat penting di tengah perkembangan realitas perpolitikan dan demokrasi di Indonesia di era reformasi, dengan dipilihnya Pemilihan Presiden secara langsung telah mengakhiri Pemilihan Presiden melalui MPR, sekaligus memberikan kesempatan visi-misi Presiden saat kampanye sebagai acuan dalam menjalankan roda pemerintahan, perubahan konstitusi ini juga memiliki semangat demokrasi konstitusional di Indonesia. Setelah Amandemen UUD 1945 telah menempatkan prinsip supremasi konstitusi menggantikan supremasi parlemen. Tetapi polemik yang hadir di tengah masyarakat, mengenai ketiadaan Haluan Negara bahwa rencana pembangunan negara yang dianggap tidak konsisten dan berkesinambungan sebab hanya berdasarkan visi-misi calon presiden saat kampanye. Sedangkan keinginan menghadirkan kembali GBHN karena menganggap bahwa dengan adanya GBHN maka pembangunan strategis negara tidak lagi ditentukan oleh selera dan kepentingan rezim itu sendiri.
Ferry Setiawan dan Ahmad Saefulloh meneliti tentang objek wisata di Kota Palangka Raya yaitu dermaga Kereng Bangkirai. Kegiatan pariwisata saat ini perlu melibatkan banyak pihak supaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat dalam melakukan pembangunan pariwisata di kawasan dermaga Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya serta mengajukan sebuah model kolaborasi pemerintah dan swasta yang sesuai untuk pengembangan pariwisata di lokasi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung kolaborasi dalam pengembangan pariwisata di kawasan dermaga Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya.
Selanjutnya Widya Astuti, Fajar Apriani dan Hariati melakukan riset kuantitatif dengan tajuk ”Kepemimpinan Transformasional Pada Program Studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman”. Hasil dari penelitian mereka menunjukkan bahwa Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Administrasi Negara memiliki kelemahan yang sama, yaitu pada kemampuan konsiderasi individu. Namun, mereka mengalami peningkatan yang lebih baik dalam kemampuan memberi stimulasi intelektual dibandingkan Koordinator Program Studi sebelumnya yang tampak dari peningkatan pencapaian prestasi akademik dan non akademik. Temuan lain dari riset ini adalah pada saat ini Koordinator Program Studi Hubungan Internasional justru lemah pada kemampuan memberi pengaruh ideal dan Koordinator Program Studi Ilmu Komunikasi justru mengalami penurunan kemampuan pemberian stimulasi intelektual dibandingkan kepemimpinan Koordinator sebelumnya, sehingga pada Program Studi Ilmu Komunikasi diperlukan upaya peningkatan inovasi yang lebih berfokus pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan ilmiah dan produksi karya-karya akademik secara lebih baik.
Fetty Wiyani, Muhammad Ery Wijaya, dan Ani Adiwinata Nawir selanjutnya melakukan kajian mendalam tentang implementasi open data di Pemerintah Provinsi Jakarta yang dianalisis melalui perspektif dynamic governance. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia telah menerapkan open data melalui Portal Open Data Jakarta. Kehadiran data yang valid dan akurat, tentu akan mendorong pembangunan daerah dan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Hasil penelitian ketiga peneliti menunjukkan bahwa kolaborasi antara Bappeda dan Diskominfotik sebagai eksekutor belum optimal bila ditinjau dari perspektif thinking again. Kondisi koordinasi antara kedua lembaga masih lemah dan komunikasi yang ada di antara mereka kurang efektif. Sedangkan dari perspektif thinking across, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan proses thinking across dengan mengundang ahli data terbuka dari lembaga mitra untuk menambah kemampuan, baik kemampuan konseptual, manajerial, teknis, dan sosial. Namun, penguatan kapasitas organisasi belum optimal karena masih ada fragmentasi birokrasi yang menjadi kendala. Lebih jauh, dalam aspek pemikiran thinking ahead, meskipun Open Data telah dimasukkan dalam RPJMD, Open Data belum dijelaskan secara spesifik tentang arah dan masa depan Open Data di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Selanjutnya Suprayitno, Putri Fransiska Purnama Pratiwi dan Juli Natalia Silalahi melakukan studi yang sangat kontekstual dengan masa depan Indonesia. Kajian mereka bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi kesiapan kota Palangka Raya menjadi Ibukota Administratif Republik Indonesia. Adapun indikatornya adalah dari aspek kesiapan pemuda di Kota Palangka Raya dalam menyambut pemindahan ibukota administratif. Sebagai aspek penting dalam mempersiapkan kota Palangka Raya sebagai Ibukota Pemerintah masa depan adalah kesiapan kaum muda di Palangka Raya itu sendiri dalam menyambut pemindahan ibukota administratif dari Jakarta ke Palangka Raya. Secara reflektif, pemuda, pada kenyataannya, adalah pelopor dari setiap perubahan yang terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Peran pemuda selalu dimulai dari Kebangkitan Nasional pada tahun 1908, Sumpah Pemuda pada 1928, Revolusi Kemerdekaan pada 1945, Proklamasi Kemerdekaan pada 1945, dan Gerakan Reformasi pada 1998. Berdasarkan sejarah atas nama Pemuda memiliki kepekaan terhadap masalah yang dihadapi oleh bangsa.
Terakhir, Fajar Nugrahaini, Ery Wijaya, dan Fajar Hirawan melakukan studi komparasi tentang reformasi transportasi publik di Seoul dan DKI Jakarta. Artikel ini menjelaskan tentang pengalaman reformasi transportasi publik di Seoul yang membangun sistem transportasi yang berorientasi pada manusia. Terinspirasi oleh kisah sukses kebijakan reformasi transportasi publik di Seoul, Pemprov DKI Jakarta memprakarsai reformasi transportasi publik pada tahun 2017. Namun sayangnya, pada proses implementasi, kemajuannya sangat lambat dan para aktor saling menyalahkan dalam menyebabkan kelambatan transformasi. Ada beberapa catatan yang menarik baik dalam hal yang posititif begitupula hal negatif selama proses reformasi transportasi publik di DKI Jakarta yang tersaji dalam artikel ini yang laik untuk direfleksikan oleh para pembaca yang budiman.
Kami terus berusaha melakukan perbaikan di tengah banyak kekurangan yang harus dibenahi. Redaksi berharap upaya perbaikan dan peningkatan kualitas terbitan ini kian meneguhkan langkah Jurnal ADMINISTRATIO untuk tetap konsisten berperan sebagai media publikasi gagasan-gagasan dan kajian ilmiah di bidang administrasi publik dan pembangunan.
Salam Redaksi
 
STRATEGI POLITICAL MARKETING UNTUK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG 2014 MENGGUNAKAN TEKNIK ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS
Full text linkABSTRACT. Technology has become the center of attention the wider community because the birth of the phenomenon of globalization where a political promotion no longer done traditionally but have used the mass media communication , to promote political party or a political candidate. This research used the theory of marketing mix is a collection of controllable tactical marketing tools combined company to produce the desired response from the target market. The purpose of this study was aimed to develop and recommend strategies prioritize what should the delivery of campaign whether social media, print media, electronic media and outdoor media during the campaign Election 2014. Governor of Lampung Province descriptive method in this research is the approach of AHP (Analytical Hierarchy Process). The research results obtained are some alternative strategy is that when seen from the product of political, the price of political, the promotion of political and media and a political priority is good for outdoor media. More will be of some alternative, is to do with intense and serious marketing activities through other media room.ABSTRAK. Teknologi telah menjadi pusat perhatian masyarakat luas karena lahirnya fenomena globalisasi dimana promosi politik tidak lagi dilakukan secara tradisional tetapi telah menggunakan komunikasi media massa, untuk mempromosikan partai politik atau kandidat politik. Penelitian ini menggunakan teori bauran pemasaran yaitu kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dikombinasikan perusahaan untuk menghasilkan respons yang diinginkan dari target pasar. Tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk mengembangkan dan merekomendasikan strategi memprioritaskan apa yang harus disampaikan dalam kampanye apakah media sosial, media cetak, media elektronik dan media luar ruang selama kampanye Pemilu 2014. Metode deskriptif Gubernur Provinsi Lampung dalam penelitian ini adalah pendekatan AHP (Proses Hirarki Analitik). Hasil penelitian yang diperoleh adalah beberapa strategi alternatif yaitu bila dilihat dari produk politik, harga politik, promosi politik dan media serta prioritas politik yang baik untuk media luar ruang. Lebih banyak akan menjadi beberapa alternatif, adalah berkaitan dengan kegiatan pemasaran yang intens dan serius melalui ruang media lainnya
PENGEMBANGAN PARIWISATA DAM RAMAN KOTA METRO: SINERGISITAS PEMERINTAH KOTA DAN KOMUNITAS MASYARAKAT
Full text linkABSTRACT. The city has several tourist attractions that can be visited by tourists, one of which is the Raman Dam. This article aims to describe the role of the Youth, Sports and Tourism Service, the Society of Unified Communities (PAMBERS), and the IUD Community in synergizing developing the Raman DAM as a new tourist attraction in Metro City. Using a qualitative descriptive approach the results of the study concluded that the Office had a role in providing access to transportation, conducting official visits, holding art attractions and promotions as well as programs for tourism books. PAMBERS has played a role in changing the image of the Raman DAM area as a vulnerable area. While the ADKR community promotes through social media
IMPLEMENTATION OF THE SLUM-HOUSING UPGRADING PROGRAM IN BANDAR LAMPUNG IN 2014
Full text linkABSTRACT. The Slum-Housing Upgrading Program is an effort to accelerate poverty alleviation in Bandar Lampung. The aim of the program is to support poor families in order to have decent houses so that they are able to fulfil their basic needs. The purpose of this study was to examine the implementation of the slum upgrading policy in Bandar Lampung in 2014, and to investigatethe factors that hindered the implementation. The method used in the study was a descriptive qualitative approach. The data wereobtained through interviews, observation and documentation. The results showed that (1) socialization process or information delivery has been conducted at the program executive level, however, the information dissemination to the targeted groups have not beenproperly implemented. (2) There are a limited number of human resources as the executor of the program and limited funding resources. (3) The tendency to implement the policy by the stakeholders in supporting the slum-upgrading program has been perceived as sufficient (4) Inthepolicy implementation, the basic work procedures or the standard operating procedures of the slum-upgrading program have been available as a standard or reference used by the policy implementers during the slum-upgrading policy implementation, the tasks division among organizationunits have been well conducted and coordinated. Furthermore, there exist somethreats that trigger problems in the program implementation which are house/land ownership status, data accuracy and objectivity of targeting, the limited budget, and lack ofstaff for field work. The research recommends that: (1) the information dissemination needs to be further boosted(2) the recruitment of staff needs to fit the requirement of the organization (3) the commitment to the slum-upgrading policy needs to be enhanced (4) the coordination needs to be further improved.
Keywords: Policy Implementation, Poverty Alleviation
INOVASI PELAYANAN PERIZINAN MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) STUDI PADA IZIN USAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BEKASI: INOVASI PELAYANAN PERIZINAN MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)
No full textBusiness licenses, especially in the industrial area, are an obligation for every entrepreneur who has assets in the area. So the focus of this research is on the implementation of licensing services trying to be integrated electronically to the acceleration of business licensing in Bekasi Regency in 2018. Based on the identification results obtained by researchers, OSS is a new government policy that utilizes internet technology. Bekasi Regency DPM-PTSP became the government's pilot project in implementing the Online Single Submission (OSS). Then an in-depth study is needed on how the Bekasi Regency DPM-PTSP will carry out the Online Single Submission (OSS). The research method chosen was a descriptive qualitative approach. This study uses the Edward III theory which measures the success variables of policy implementation with 4 things namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Based on the results of the study, licensing services are trying to integrate electronically to the acceleration of business licensing in Bekasi Regency, but the efforts are not yet running optimally, obstacles are still often faced by DPM-PTSP, especially about supporting facilities.Izin usaha terutama di wilayah kawasan industri menjadi kewajiban bagi setiap pengusaha yang memiliki asset di kawasan tersebut. Maka fokus penelitian ini pada implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik terhadap percepatan perijinan usaha di Kabupaten Bekasi tahun 2018. Berdasarkan hasil identifikasi yang didapatkan oleh peneliti, OSS merupakan kebijakan baru pemerintah yang memanfaatkan teknologi internet. DPM-PTSP Kabupaten Bekasi menjadi pilot project pemerintah dalam menerapkan Online Single Submission (OSS). Maka diperlukan kajian mendalam bagaimana DPM-PTSP Kabupaten Bekasi akan menjalankan Online Single Submission (OSS) tersebut. Metode penelelitian yang dipilih adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Edward III yang mengukur variable keberhasilan implementasi kebijakan dengan 4 hal yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian, pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik terhadap percepatan perijinan berusaha di Kabupaten Bekasi sudah baik, namun memang upaya-upaya tersebut belum berjalan dengan optimal, hambatan-hambatan masih sering dihadapi oleh DPM-PTSP terutama soal sarana penunjang.
 
EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
No full textABSTRACT. This study aims to determine how the evaluation of West Lampungregency’s expansion is viewed from the public perception, the knowledge ofsociety, and the positive and negative effects of the expansion policy. This is akind of descriptive-qualitative research. The data collection was done by in-depthinterviews, observation and documentation. Then the collected data wereanalyzed through three stages, i.e. data reduction, data presentation, anddrawing conclusions/verification. The result of the research shows thatthe expansion of the West Lampung is highly approved by majority. This is becausethe expansion is not very influential for the society, since they are much lessfamiliar with the regional expansion. The positive effect is that largelygovernment agencies feel easier to carry out their duties and functions as issuesthat should be addressed in the Pesisir Barat have now been reduced. Whereas, itsnegative effects are the decline in revenue, the rise of unemployment, the lost ofculture, and even tourisms which no longer belong to the West Lampung. Theconcept of the expansion is still understood so simply and Liwa’s society still feelunfamiliar with this project. People are still waiting for what the government willdo, even some people are skeptical about this project.
Keywords: evaluation of policy, expansion, West Lampung regencyABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi pemekarankabupaten Lampung Barat dilihat dari persepsi masyarakat, pengetahuan masyarakat, dandampak positif dan negatif dari pemekaran kabupaten Lampung Barat. Jenis penelitian iniyaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan denganwawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Kemudian data yang telah terkumpuldilakukan analisis data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikansimpulan/ verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran daerah kabupatenLampung Barat mendapatkan persetujuan dari sebagai besar masyarakatnya. Hal inidikarenakan pemekaran ini tidak terlalu berpengaruh di kalangan masyarakat bawah,mengingat masyarakat masih banyak yang kurang begitu paham dengan pemekaran daerah.Dampak positifnya adalah sebagian besar dinas merasa lebih mudah melaksanakan tugasdan fungsinya karena permasalahan yang seharusnya ditangani oleh pihak dinas darimasalah Pesisir Barat kini sudah berkurang. Dampak negatifnya berupa terjadinyapenurunan PAD, bertambahnya pengangguran, kebudayaan yang hilang, bahkan pariwisatayang tidak lagi menjadi milik Lampung Barat. Pemekaran daerah ini masih dipahami secarasederhana dan terdengar masih awam di telinga masyarakat kota Liwa sendiri. Sikapmasyarakat masih menunggu dan menerima apa yang akan dilakukan pemerintah, bahkansebagian masyarakat kurang tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang pemekaran ini.
Kata kunci: evaluasi kebijakan, pemekaran, kabupaten Lampung Bara
DAMPAK EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL DI INDONESIA
Full text linkABSTRACT. This research was discussed about the political economic impact of the shipscuttling policy in Indonesia, which dedicated that the Ministry of marine and Fisheries(KKP) in this far has not been maximal in carrying out the ship scuttling policy. There hasbeen focused in this research was about the ship scuttling policy with a whole inflicatedimpact based on the policy that has been implemented, to address the perpetrators ofillegal fishing who operates in the waters of fishery territorial republic of Indonesia(WPP-NRI). This research used the secondary research-type with the study of librarianshipapproach. There has constructivist perspective which involved with implemented it’spolicy. Researchers toot the conclusion that the ship scuttling policy didn't beenmaximize. There were still some obstacles that has not been handled effectively, humanresources have not been well distributed, facilities and infrastructure were not yetsufficient, and did’nt maximize the cooperation between the bilateral and multilateralinstitute, which involved in the implementation of the ship scuttling policy. From thereresearchers gave suggestion, (1) Overcoming the inflicted constraints effectivelly. (2)Created the well distribution of human resources in all of regions/regency/province,mainly in the sea border. (3) Adjust the facilitiest and infrastructure needed as well asstrengthen the cooperation relation with stakeholders are involved.
Keywords: Impact, Political Economy, PolicyABSTRAK. Penelitian ini membahas tentang dampak ekonomi politik dari kebijakanpengangkutan kapal di Indonesia, yang mendedikasikan Kementerian Kelautan danPerikanan (KKP) sejauh ini belum maksimal dalam melaksanakan kebijakan pengangkutankapal. Ada yang fokus dalam penelitian ini adalah tentang kebijakan pengangkutan kapaldengan dampak keseluruhan yang direplikasi berdasarkan kebijakan yang telah diterapkan,untuk mengatasi pelaku penangkapan ikan ilegal yang beroperasi di perairan republikperikanan wilayah Indonesia (WPP-NRI) . Penelitian ini menggunakan tipe penelitiansekunder dengan pendekatan kepustakawanan. Ada perspektif konstruktivis yang terlibatdengan menerapkan kebijakannya. Peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan pengangkutankapal belum maksimal. Masih ada beberapa kendala yang belum ditangani secara efektif,sumber daya manusia belum terdistribusi dengan baik, sarana dan prasarana belummemadai, dan tidak memaksimalkan kerja sama antara lembaga bilateral dan multilateral,yang terlibat dalam pelaksanaan kapal. Kebijakan yang terburu-buru Dari situ penelitimemberi saran, (1) Mengatasi kendala yang ditimbulkan secara effektif. (2) Menciptakandistribusi sumber daya manusia yang baik di seluruh wilayah / kabupaten / provinsi,terutama di perbatasan laut. (3) Penyesuaian sarana dan prasarana yang dibutuhkan sertamemperkuat hubungan kerja sama dengan pemangku kepentingan. Kata kunci: Dampak, Ekonomi Politik, Kebijaka
STRATEGI PENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI PROVINSI LAMPUNG
Full text linkABSTRAK. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan BUMN di Provinsi Lampung dan bagaimanakah pengembangan strategi pengelolaan CSR agar lebih optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan obyek penelitian dilakukan pada PTPN VII. Hasil penelitian menunjuukan bahwa PTPN VII telah memiliki unit khusus pengelola CSR yaitu urusan hubungan antar lembaga & corporate CSR pada bagian sekretariat perusahaan. Adapun cakupan pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PTPN VII mencakup 4 (empat) aspek yaitu: lingkungan hidup; ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja; pengembangan sosial dan kemasyarakatan; produk dan pelanggan. Namun demikian, pengembangan strategi pengelolaan CSR perlu dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi/kabupaten serta pengelola CSR lainnya sehingga sasaran penerima CSR dapat lebih tepat sasaran. Diperlukan pengembangan instrumen dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan penerima CSR serta perlunya upaya pembimbingan/pembinaan secara berkesinambungan kepada pihak penerima CSR agar terjadi peningkatan kualitas wilayah ataupun peningkatan usaha mitra penerima CSR sehingga dapat memeberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi daerah.
Kata kunci : Corporate Social Responsibilities, BUMN, pengembangan strateg
REFLEKSI: MENGHIDUPKAN KEMBALI EKSISTENSI MPR DAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA (GBHN)
Full text linkThis paper discusses the problems between the State Policy and the State Policy Outlines (GBHN), which also explain the differences between the 1945 Constitution before and after the amendment. The development of the reality of politics and democracy in Indonesia in the reform era, with the direct election of the Presidential Election ended the Presidential Election through the MPR, while providing the President's vision and mission opportunities during the campaign as a reference in running the government, this constitutional change also has a spirit of constitutional democracy in Indonesia . After the 1945 Amendment the principle of supremacy of the constitution has replaced the supremacy of the parliament. But the polemic that was present in the community, regarding the absence of the State Policy that the country's development plans were considered inconsistent and sustainable because only based on the vision and mission of the presidential candidates during the campaign. While the desire to bring back the GBHN because it considers that with the GBHN, the country's strategic development is no longer determined by the tastes and interests of the regime itself. Tulisan ini membahas mengenai problematika antara Haluan Negara dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang sekaligus menjelaskan perbedaan antara UUD 1945 sebelum dan setelah amandemen. Perkembangan realitas perpolitikan dan demokrasi di Indonesia di era reformasi, dengan dipilihnya Pemilihan Presiden secara langsung telah mengakhiri Pemilihan Presiden melalui MPR, sekaligus memberikan kesempatan visi-misi Presiden saat kampanye sebagai acuan dalam menjalankan roda pemerintahan, perubahan konstitusi ini juga memiliki semangat demokrasi konstitusional di Indonesia. Setelah Amandemen UUD 1945 telah menempatkan prinsip supremasi konstitusi menggantikan supremasi parlemen. Tetapi polemik yang hadir di tengah masyarakat, mengenai ketiadaan Haluan Negara bahwa rencana pembangunan negara yang dianggap tidak konsisten dan berkesinambungan sebab hanya berdasarkan visi-misi calon presiden saat kampanye. Sedangkan keinginan menghadirkan kembali GBHN karena menganggap bahwa dengan adanya GBHN maka pembangunan strategis negara tidak lagi ditentukan oleh selera dan kepentingan rezim itu sendiri